Denpasar, Baliglobalnews

Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali membuka layanan pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu), hingga akhir Maret 2026.

Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan mengatakan pemberian layanan pada hari Sabtu dan Minggu dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pemberian layanan terkait penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah dan batas akhir penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. “Sesuai ketentuan, batas akhir pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, hingga 31 Maret 2026. Berdasarkan surat Imbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/7/M.SM.00.00/2006,  diimbau bagi ASN, TNI, dan Polri menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 paling lambat 28 Februari 2026,” katanya di Denpasar pada Jumat (27/2/2026).

Darmawan menyampaikan pemberian layanan akhir pekan dilakukan sehubungan dengan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh bagi ASN, TNI, dan Polri pada tanggal 28 Februari 2026, dan banyaknya hari libur nasional dan Cuti Bersama pada bulan Maret 2026.

Menurut dia, penambahan jam layanan dikhususkan terkait perubahan data, aktivasi akun Coretax DJP, dan asistensi pelaporan dan penerimaan SPT Tahunan PPh. Pelayanan Sabtu dan Minggu dibuka pada pukul 08.00 hingga Pukul 12.00 WITA, pada 28 Februari sampai dengan 29 Maret 2026 (kecuali tanggal 21 dan 22 Maret 2026) yang bertepatan dengan hari libur nasional dan Cuti Bersama.

Dia mengimbau wajib pajak dapat mendatangi KPP dan KP2KP terdekat untuk mendapatkan pelayanan, dan semua pelayanan tidak dipungut biaya. “Apabila wajib pajak ingin melaporkan SPT Tahunan-nya secara mandiri dari rumah, panduan lengkap dapat diakses melalui tautan t.kemenkeu.go.id/coretaxSPT ,” jelasnya. (bgn008)26022717

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Bali) berhasil menghimpun penerimaan pajak Rp16,97 triliun atau 100,48% dari target yang telah ditetapkan Rp16,89 triliun, hingga akhir tahun 2024.

Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan mengatakan hasil ini merupakan pencapaian 100% penerimaan pajak yang keempat kalinya (quattrick) dari tahun 2021 hingga 2024. Penerimaan ini tumbuh 27,11% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year).

“Berkat dukungan seluruh wajib pajak dan kerja keras seluruh petugas di lingkungan Kantor Wilayah DJP Bali kami berhasil mencapai target penerimaan pajak yang keempat kalinya di tahun ini. Realisasi penerimaan dengan nominal terbesar terjadi pada Pajak Penghasilan (PPh) yaitu sebesar Rp11.791,86 miliar atau tercapai 101,25% yang didukung dari penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp3.709,68 miliar dan PPh Final sebesar Rp3.286,81 miliar. Selain dari PPh, realisasi penerimaan juga didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri sebesar Rp4.658,26 miliar dan PPN Impor sebesar Rp244,83 miliar,” katanya di Denpasar, Bali, pada Selasa (22/1/2025).

Dia menyebutkan dari sisi sektor usaha, dua sektor usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang tumbuh sebesar 57,89% dan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang tumbuh 24,50% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dia juga menyampaikan penerimaan pajak tahun 2024 didukung oleh lima sektor dominan penentu penerimaan yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor Rp3.112,10 miliar atau berperan sebesar 18,33%, aktivitas keuangan dan asuransi sejumlah Rp2.337,36 miliar atau berperan 13,77%, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum Rp2.329,88 miliar atau berperan 13,73%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sejumlah Rp2.068,19 miliar atau berperan sebesar 12,18%, dan industri pengolahan sejumlah Rp1.166,89 miliar atau berperan sebesar 6,87%.

“Dilihat dari sisi prospek penerimaan pajak secara nasional dan berdasarkan APBN 2025, target penerimaan pajak tahun 2025 adalah sebesar Rp2.189,3 miliar. Target ini mengalami kenaikan sebesar 13,91% dibandingkan dengan target secara nasional pada tahun 2024,” katanya.

Dari kepatuhan wajib pajak, Darmawan mengungkapkan bahwa sejumlah 396.502 surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh telah disampaikan wajib pajak hingga periode Desember 2024. Capaian ini tumbuh positif 2,74% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). SPT PPh tersebut terdiri dari 44.034 SPT Wajib Pajak (WP) Badan, 303.389 SPT WP Orang Pribadi Karyawan, dan 44.034 SPT WP orang pribadi nonkaryawan.

“Seluruh penerimaan pajak yang telah dihimpun, dimanfaatkan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misalnya pada tahun 2024, APBN telah bekerja untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp1.514,46 miliar, meningkatkan kualitas pendidikan dengan anggaran sebesar Rp3.299,50 miliar, dan perlindungan sosial dengan anggaran sebesar Rp20,26 miliar,” katanya.

Selain itu, APBN juga bekerja untuk dialokasikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota melalui Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp11,71 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk Dana Desa, Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, DAK Fisik, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Salah satu contoh bentuk nyata dari manfaat Dana Desa adalah keberhasilan Desa Baktiseraga dalam pengelolaan sampah.

“Desa Baktiseraga berhasil membuat Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Reduce-Reuse-Recycle (TPST3R) yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan perekonomian melalui penjualan pupuk,” terang Darmawan.

Darmawan juga menjelaskan bahwa Aplikasi Coretax telah resmi berlaku sejak 1 Januari 2025. Pada tahun 2024, kegiatan edukasi melalui kelas pajak dan simulasi interaktif berbasis internet telah dilaksanakan sebelum Aplikasi Coretax resmi berlaku untuk memberikan pengalaman awal kepada wajib pajak. Saat ini untuk membantu memudahkan wajib pajak, seluruh kantor pajak telah membuka layanan Helpdesk Coretax.

“Dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf kepada wajib pajak atas kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur-fitur Coretax DJP,” katanya.

Untuk meningkatkan kualitas layanan Aplikasi Coretax, DJP melakukan penguatan melalui 3 sektor. Pertama, penguatan Proses Bisnis. DJP berupaya menyesuaikan kapasitas infrastruktur jaringan agar mampu menangani lonjakan akses pengguna dan perluasan bandwith untuk memastikan kelancaran akses. DJP juga menjaga integrasi data antara Coretax dan data dari instansi lainnya. Kedua penguatan secara regulasi dalam rangka implementasi Coretax dengan penerbitan PMK Nomor 81 Tahun 2024, PMK Nomor 131 Tahun 2024, dan KEP-24 Tahun 2025. Ketiga penguatan melalui edukasi dan pelayanan dalam bentuk sosialisasi kepada Wajib Pajak seperti WP Instansi Pemerintah, Konsultan Pajak, Tax Center, Asosiasi, Kelas Pajak di KPP, simulator terpandu Coretax, layanan Helpdesk Coretax, dan melalui publikasi media sosial DJP.

Darmawan juga mengingatkan kepada seluruh wajib pajak agar selalu waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan DJP. Apabila wajib pajak menerima pesan mencurigakan, wajib pajak diimbau untuk tidak memberikan tanggapan dan tidak melakukan pembayaran apapun. (bgn008)25012208

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Bali) mengumpulkan penerimaan pajak sejumlah Rp15,01 triliun hingga November tahun 2024 atau 89,05% dari target yang telah ditetapkan Rp16,86 triliun.

“Capaian ini tumbuh sejumlah 27,18% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year),” kata Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan saat kegiatan Media Briefing APBN Kita Kementerian Keuangan Regional Bali yang digelar di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Bali, pada Kamis (19/12/2024) sore.

Dia menjelaskan kontribusi terbesar penerimaan pajak Kanwil DJP Bali berdasarkan jenis pajaknya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Rp10.629,26 miliar atau 89,05% atau tercapai 89,05% yang didukung dari penerimaan PPh Pasal 21 Rp3.397,47 miliar, PPh Pasal 25/29 Badan Rp2.860,69 miliar, dan PPh Final Rp2.894,01 miliar.

“Hal ini disebabkan oleh peningkatan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan persewaan tanah dan/atau bangunan, peningkatan nilai transaksi keuangan kripto serta meningkatnya pertumbuhan perekonomian Bali di tahun 2024,” katanya.

Sedangkan dari sisi sektor usaha, kata dia, dua sektor usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum yang tumbuh sebesar 57,09% dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 23,42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dia menjelaskan penerimaan pajak November 2024 didukung lima sektor dominan penentu penerimaan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sejumlah Rp2.772,65 miliar atau berperan sebesar 18,64%, Aktivitas Keuangan dan Asuransi sejumlah Rp2.178,33 miliar atau berperan sebesar 14,64%, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Rp2.117,15 miliar atau berperan sebesar 14,23%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sejumlah Rp1.566,14 miliar atau berperan sebesar 10,53%, dan Industri Pengolahan sejumlah Rp1.065,63 miliar atau berperan sebesar 7,16%.

Dari sisi kepatuhan wajib pajak, Darmawan mengungkapkan bahwa sejumlah 359.142 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh telah disampaikan wajib pajak hingga periode November 2024. Dimana, capaian ini tumbuh positif 5,21% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). SPT PPh tersebut terdiri dari 36.380 SPT Wajib Pajak (WP) Badan, 288.858 SPT WP Orang Pribadi Karyawan, dan 42.201 SPT WP Orang Pribadi Non Karyawan.

“Informasi terbaru mengenai persiapan Coretax menjelang Saat Mulai Operasi (SMO), hingga penghujung tahun 2024 kami masih gencar melaksanakan edukasi tahap II dan tahap III secara bersamaan. Edukasi Coretax tahap II dilaksanakan secara mandiri berdasarkan inisiatif wajib pajak dengan reservasi kelas pajak atau perjanjian ke helpdesk. Sedangkan untuk edukasi tahap III dilakukan dengan metode simulasi interaktif berbasis internet,” ungkap Darmawan tentang update Coretax. (bgn008)24122006

Denpasar, Baliglobalnews

Hingga Agustus 2024, penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mencapai Rp10,76 triliun atau 63,86% dari target yang telah ditetapkan Rp16,86 triliun dan mengalami pertumbuhan sejumlah 28,79% year on year (yoy).

Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan mengatakan realisasi penerimaan Kanwil DJP Bali didukung dua sektor usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang tumbuh sebesar 62,53%. “Tidak hanya itu, ada juga perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 21,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya,” katanya di Denpasar pada Jumat (27/9/2024).

Dia mengatakan tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga Agustus 2024 adalah sejumlah 40.133 SPT WP badan, 285.011 SPT WP orang pribadi karyawan, dan 44.976 SPT WP orang pribadi nonkaryawan.

“Di sisi lain, kami telah menyelesaikan kegiatan edukasi tahap I dengan mengenalkan Aplikasi Coretax secara terbatas kepada wajib pajak terpilih. Pada tahap selanjutnya, edukasi Coretax akan kami lanjutkan dengan edukasi mandiri berdasarkan inisiatif wajib pajak dengan reservasi kelas pajak atau perjanjian ke helpdesk,” katanya.
Sementara Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali dan Nusa Tenggara Hari Murdiyanto menyampaikan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Provinsi Bali hingga bulan Agustus sebesar Rp826,25 miliar dari target Rp1,24 triliun (66,45% dari target).

“Penerimaan ini tumbuh Rp167,42 miliar atau 25,41% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Jika dijabarkan, realisasi penerimaan bea masuk mencapai Rp103,84 miliar dari target sebesar Rp113 miliar (91,35% dari target) dan penerimaan cukai mencapai Rp722,4 miliar dari target sebesar Rp1,13 triliun (63,94% dari target),” katanya.
Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara Desak Putu Jenny mengungkapkan sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Bali ada 3 kategori meliputi PNBP aset, piutang, dan lelang dengan realisasi hingga 31 Agustus 2024 Rp37,2 miliar dari target Rp48,57 miliar atau 76,6%. “Jika dijabarkan, capaian tersebut terdiri dari PNBP Aset sebesar Rp12,08 miliar dari target sejumlah Rp17,56 miliar (68,79% dari target), PNBP Piutang Negara sebesar Rp717 juta dari target sejumlah Rp160 juta (447,83% dari target), dan PNBP Lelang mencapai Rp24,4 miliar dari target sejumlah Rp30,85 miliar (79,11% dari target),” katanya. (bgn008)24092709

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali bekerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana dalam mengumpulkan dana mencari informasi data perpajakan.

“Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pencari data dan/atau informasi untuk perluasan basis data perpajakan, dukungan penyelenggaraan kegiatan operasional bersama, kegiatan intelijen bersama, dan kegiatan lainnya yang disepakati bersama,” ujar Panglima Kodam IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI Bambang Trisnohadi, pada Selasa (16/7/2024).

Dia mengatakan pembuatan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah dilakukan di tingkat pusat sebelumnya yaitu antara TNI AD dengan DJP pada tahun 2022, dan ini merupakan perwujudan tindak lanjut kerja sama yang telah dilakukan oleh pusat.

Sementara Kepala Kanwil DJP Bali, Nurbaeti Munawaroh, mengucapkan terima kasih kepada Panglima Kodam IX Udayana yang telah berkenan untuk menyepakati kerja sama dan menjalin sinergi antara TNI Angkatan Darat dengan Direktorat Jenderal Pajak.

“Harapan kami dengan adanya kerja sama yang baik ini, kita dapat memperoleh informasi tentang wajib pajak seluas-luasnya melalui bantuan dan sinergi dengan TNI namun dengan tetap mengedepankan prinsip kemanunggalan TNI dengan Rakyat,” katanya.

Dia mengatakan TNI seperti yang kita ketahui merupakan satuan yang sangat dekat dengan masyarakat dan sangat dicintai oleh masyarakat. Satuan TNI selalu mengedepankan komunikasi sosial dan menjalankan pembinaan teritorial dengan segenap lapisan masyarakat dengan sangat baik.

“Oleh karena itu, sinergi ini sangat penting untuk kita jalankan demi kepentingan negara dan kepentingan bersama,” ujarnya. (bgn008)24071701

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali) membuka layanan Pojok Pajak di salah satu mall terbesar di Jalan Gatot Subroto, Kota Denpasar, Bali, mulai 18-24 Maret 2024, pukul 10.00 hingga 21.00 Wita.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali), Nurbaeti Munawaroh, menjelaskan Pojok Pajak di pusat keramaian dapat memberikan informasi dan layanan perpajakan yang mudah dan cepat untuk masyarakat. “Kegiatan ini dilakukan sebagai komitmen Kanwil DJP Bali untuk memudahkan masyarakat atau wajib pajak dalam memperoleh informasi dan layanan perpajakan,” katanya di Denpasar pada Selasa (19/3/2024)

Selain menyediakan layanan perpajakan, dalam Pojok Pajak ini Kanwil DJP Bali pun turut menyebarluaskan informasi terkait pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Perubahan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

“Kami berupaya untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap pajak, terutama mengenai pemberlakuan NIK sebagai NPWP dan reformasi perpajakan yang akan berlaku efektif pada 1 Juli 2024,” ujarnya.

Pojok Pajak Kanwil DJP Bali dibuka di beberapa pusat keramaian, pusat perbelanjaan, dan kantor pemerintahan. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan loket pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Informasi jadwal dan lokasi pembukaan Pojok Pajak Kanwil DJP Bali secara berkala dapat dilihat di kanal jejaring sosial Instagram @pajakbali.

Saat ini pelaporan SPT Tahunan, pemadanan NIK-NPWP, dan layanan perpajakan lainnya dapat dilakukan secara mandiri melalui laman www.pajak.go.id. Namun Kanwil DJP Bali berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal baik di Kantor Pelayanan Pajak maupun di luar kantor seperti di Pojok Pajak. Selain itu, masyarakat pun juga dapat memanfaatkan layanan Whatsapp Chat Official Kanwil DJP Bali di nomor 0851-6370-0280 untuk melakukan konsultasi perpajakan.

“Apabila mengalami kendala atau kesulitan, wajib pajak dapat memanfaatkan layanan Pojok Pajak maupun layanan yang ada di tiap KPP di lingkungan Kanwil DJP Bali,” jelas Nurbaeti. (bgn008)24032012

Denpasar, Baliglobalnews

Penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali), selama 1 Januari hingga 27 Desember 2023, mencapai Rp13,033 triliun atau 102,27%, dari target yang diberikan.

“Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Bali juga telah berhasil merealisasikan penerimaan pajak di atas 100% dari target tahun 2023,” kata Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh, di Denpasar, Kamis (28/12/2023).

Dia menyebutkan untuk realisasi penerimaan Kanwil DJP Bali ini mengalami pertumbuhan sebesar 27,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun penerimaan pajak tersebut didukung oleh lima sektor dominan penentu penerimaan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,83%, Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar 15,53%, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,56%, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 11,31%, dan Industri Pengolahan sebesar 8,04%.

Dia mengungkapkan dari kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2022 hingga 27 Desember 2023 telah mencapai 355.335 SPT atau 101.29% dari target rasio sebesar 350.805 wajib pajak (WP), dengan rincian realisasi untuk WP Badan sebanyak 30.210 SPT, WP Orang Pribadi Karyawan sebanyak 274.092 SPT, dan WP Orang Pribadi Non Karyawan sebanyak 51.033 SPT.

Nurbaeti juga menyampaikan, hasil penegakan hukum (law enforcement) berupa pemeriksaan dan penagihan pajak telah memberikan kontribusi pada penerimaan Kanwil DJP Bali. Realisasi penerimaan pajak dari pemeriksaan dan penagihan pajak s.d. 19 Desember 2023 mencapai sebesar Rp362,3 miliar, yang terdiri dari pemeriksaan Rp211,9 miliar dan penagihan sebesar Rp150,4 miliar.

“Kanwil DJP Bali hingga 18 Desember 2023 telah melakukan upaya kegiatan penagihan dalam bentuk menerbitkan 49.066 surat teguran, menerbitkan 12.045 surat paksa, melakukan 720 kegiatan penyitaan dan 554 kegiatan pemblokiran serta melakukan 174 kegiatan penjualan barang sitaan. Dari realisasi kegiatan tersebut telah menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp150,4 miliar atau 111,92% dari target penagihan sebesar Rp134,3 miliar,” katanya.

Kanwil DJP Bali juga melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan terhadap 40 WP, dengan rincian terdapat 26 WP yang sedang ditindaklanjuti dan 14 WP selesai ditindaklanjuti dimana 1 WP dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Dalam kegiatan penyidikan dilakukan terdapat 7 WP, dimana 5 WP sedang dalam proses penyidikan dan 2 WP sudah divonis dengan putusan PN, untuk tersangka 1 berupa kurungan penjara 2 tahun dengan denda Rp2.185.460.140 dan subsidair Sita/Lelang Aset dan kurungan 3 bulan dan  tersangka 2 berupa kurungan penjara 1 tahun 6 bulan dengan denda Rp360.876.274 dan Sita/Lelang Aset subsidair kurungan 2 bulan.

“Progress kegiatan pemadanan NIK menjadi NPWP per 27 Desember 2023 telah tercapai sebanyak 1.020.852 NPWP Valid atau 82,01% dari 1.244.728 NPWP terdaftar di Bali,” ujarnya.

Nurbaeti juga menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.03/2023 perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 yaitu terkait implementasi penggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai NPWP sesuai amanat UU HPP, format lama NPWP masih dapat digunakan hingga 30 Juni 2024.

“Nantinya terhitung 1 Juli 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP akan menggunakan NPWP dengan format baru. Untuk itu kepada seluruh Wajib Pajak diminta dapat melakukan pemutakhiran profil perpajakan berupa validasi NIK melalui laman pajak (https://www.pajak.go.id),” pungkasnya. (bgn008)23122803

Denpasar, Baliglobalnews

Di tengah situasi ekonomi yang masih terdampak pandemi Covid-19, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mencatat penerimaan sebesar Rp4,04 triliun dari target sebesar Rp9,1 triliun.

Menurut Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Bali, Ida Ernawati, di Denpasar, Kamis (12/8/2021) menuturkan bahwa, hingga akhir Juli 2021 pihaknya mampu mengumpulkan penerimaan sebesar Rp.4,04 triliun atau sebesar 44,36% dari target pajak tahun 2021. Capaian ini turun sebesar 20,62%, apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. 
“Hingga akhir Juli 2020 kita membukukan penerimaan sebesar Rp4,8 triliun, sementara tahun ini diperiode yang sama kita mencatat penerimaan sebesar Rp.4,04 triliun, jadi ada penurunan sebesar 20.62%” ujar Ida.

Menurutnya penurunan penerimaan pajak ini sangat dipengaruhi oleh belum pulihnya industri pariwisata di Provinsi Bali. Masih tingginya angka penyebaran Covid-19 mengakibatkan belum bisa dibukanya tempat-tempat pariwisata yang selama ini menjadi andalan Bali dalam menggerakan perekonomian. 

“Kondisi masyarakat di Bali saat ini semakin terpuruk apalagi pembatasan karena pandemi Covid-19 masih diperpanjang, tentunya hal ini berdampak keras pada pertumbuhan ekonomi Bali” ungkapnya

Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar Rp.2,9 triliun, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp.1,1 triliun, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) & pajak lainnya sebesar Rp.78,1 miliar.

Jika dibedah per sektor penerimaan, sektor jasa keuangan dan asuransi menjadi penyumbang terbesar dengan persentase 24,14% diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran 18,8%, sektor administrasi pemerintahan sebesar 9,32%, sektor industri pengolahan sebesar 8,92% dan diikuti oleh sektor kontruksi dengan kontribusi ke penerimaan pajak sebesar 5,92%.

Lebih lanjut Ida menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Bali (wajib pajak pada khususnya) atas partisipasinya dalam melakukan kewajiban perpajakan. 

“Mudah – mudahan pandemi ini segera berakhir, dan sektor pariwisata bisa berjalan normal, dan penerimaan pajak bisa tercapai, karena apa yang wajib pajak setorkan kepada negara akan kembali juga kepada masyarakat”, tutupnya.(bgn008)21081203