Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Bali mencatat penerimaan pajak di Pulau Dewata tumbuh 10,21% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year).

Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan dalam media briefing secara daring pada Rabu (28/5/2025) mengatakan saat ini penerimaan pajak sejak Januari hingga April 2025 tercatat Rp5,13 triliun atau 28,54% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp17,99 triliun. “Hingga April 2025, penerimaan pajak di Bali mencapai Rp5.133,50 miliar, tumbuh positif 10,21% dibandingkan dengan periode April tahun lalu,” katanya.

Jika di breakdown per Kantor Pelayanan Pajak, kontribusi penerimaannya adalah sebagai berikut :
1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar dengan realisasi sejumlah Rp2.754,74 miliar dari target Rp8.579,94 miliar; 2. KPP Pratama Denpasar Timur, realisasi Rp395,38 miliar dari target Rp1.545,82 miliar; 3. KPP Pratama Denpasar Barat, realisasi Rp351,10 miliar dari target Rp1.372,53 miliar; 4. KPP Pratama Badung Selatan, realisasi Rp522.84 miliar dari target Rp1.805,61 miliar; 5. KPP Pratama Badung Utara, realisasi Rp516,36 miliar dari target Rp1.943,49 miliar; 6. KPP Pratama Gianyar, realisasi Rp353,03 miliar dari target Rp1.482,92 miliar; 7. KPP Pratama Tabanan, realisasi Rp133,58 miliar dari target Rp751,52 miliar; dan 8. KPP Pratama Singaraja, realisasi Rp106,47 miliar dari target 507,39 miliar.

Darmawan menyebutkan capaian penerimaan Kanwil DJP Bali jika dilihat dari per jenis pajaknya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3.747,20 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp1.122,14 miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp264,16 miliar.

Dia juga menyampaikan bahwa penerimaan pajak didorong oleh beberapa sektor usaha dominan, yakni Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor: Rp942,69 miliar (dengan kontribusi sebesar 18,36% dari total penerimaan pajak).

Kemudian, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: Rp848,09 miliar (16,52%), Aktivitas Keuangan dan Asuransi: Rp734,40 miliar (14,31%), Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis: Rp434,91 miliar (8,47%), Industri Pengolahan: Rp398,04 miliar (7,75%) dan Sektor lainnya 1.775,37 miliar (34,58%).

“Dari sisi kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, hingga Mei 2025, sebanyak 340.935 SPT Tahunan PPh telah disampaikan. Angka ini meningkat 3,00% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah tersebut terdiri dari 35.955 SPT WP Badan, 267.280 SPT WP Orang Pribadi Karyawan, dan 37.700 SPT WP Orang Pribadi Non-Karyawan.,” jelasnya. (*/bgn008)25052909

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Bali) mencatat penerimaan pajak Rp3,42 triliun atau 23,66%, hingga 31 Maret 2024, dari target yang ditetapkan Rp14,46 triliun.

“Hingga 31 Maret 2024, Kanwil DJP Bali berhasil mengumpulkan penerimaan pajak A penerimaan pajak ini mengalami pertumbuhan sebesar 23,69% dibandingkan dengan penerimaan tahun lalu diwaktu yang sama,” ucap Waskito Eko Nugroho Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Bali, mewakili Kepala Kanwil DJP Bali, pada saat media briefing APBN Kita Kementerian Keuangan Regional Bali, pada Selasa (30/4/2024).

Dia menyebutkan penerimaan hingga Maret 2024 ini didukung 5 sektor dominan yang terdiri dari perdagangan besar dan eceran Rp623,34 miliar yang memiliki peranan 18,21%, Aktivitas keuangan dan asuransi Rp602,18 miliar yang memiliki peranan 17,59%.

Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum Rp486,17 miliar yang memiliki peranan 14,2%, , industri pengolahan Rp241,50 miliar yang memiliki peranan sebesar 7,05%, dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp240,71 miliar yang memiliki peranan 7,03%.

Selain itu, kata dia, kepatuhan SPT Tahunan hingga Maret telah terdapat 306.636 wajib pajak (WP) yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak WP orang pribadi (OP) dan badan, dengan rincian 35.792 SPT WP OP Non Karyawan, 263.035 SPT WP OP Karyawan, dan 7.809 SPT WP OP Badan.

“Di sisi lain, progres pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Bali sebesar 84,25% atau sebesar 1.070.000 WP yang sudah berstatus valid dari 1.270.072 WP yang terdaftar di Bali sehingga masih ada 200.072 WP yang berstatus belum valid,” katanya.

Dia menyampaikan bahwa isu terkini di Direktorat Jenderal Pajak yaitu implementasi terkait Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Nantinya pada Juli 2024 dijadwalkan implementasi SIAP atau CTAS (Core Tax Administration System) akan dilakukan oleh DJP, yang antara lain terdapat perubahan 5 proses bisnis yang berhubungan langsung dengan wajib pajak, yaitu registrasi, pengelolaan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, taxpayer account management (TAM), dan layanan wajib pajak.

“Salah satu perubahan pada CTAS yaitu saluran layanan administrasi perpajakan yang akan menerapkan 3C (Click, Call, Counter) dimana sekarang saluran pendaftaran hanya bisa melalui loket dan berbasis we. Nantinya ketika CTAS ini diimplementasikan, maka registrasi bisa dilakukan pada banyak saluran (omnichanel) dan di kantor pajak manapun (borderless) tanpa memperhatikan lokasi tempat tinggal Wajib Pajak terdaftar,” ujar Waskito.

Selain itu, juga ada hal baru dalam CTAS yaitu Tax Account Management yang merupakan layanan informasi bagi wajib pajak yang berisi profil wajib pajak, hak dan kewajiban perpajakan, buku besar perpajakan, dan riwayat transaksi perpajakan, dimana data yang ditampilkan selalu update dan komprehensif.

Sunaryo selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) I Gusti Ngurah Rai bahwa, target kepabeanan & cukai pada tahun 2024 yaitu Rp1,24 triliun dengan realisasi pada bulan Maret 2024 sebesar Rp267,48 miliar (21,51% dari target).

“Penerimaan kepabeanan & cukai tumbuh Rp68,95 miliar atau meningkat 34,73%(yoy). Dari sisi  penerimaan bea masuk hingga 31 Maret 2024 telah terealisasi Rp40,01 miliar dari target sebesar Rp113 miliar (35,19% dari target) sedangkan dari penerimaan cukai telah terealisasi sebesar Rp227,47 miliar dari target sebesar Rp1,13 triliun (20,13% dari target),” pungkasnya.

Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara, Soeparjanto, menyampaikan sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Bali ada 3 kategori antara lain PNBP aset, piutang, dan lelang telah mencapai Rp9,88 miliar atau tercapai 20,34% dari target Rp48,57 miliar.

“Capaian ini terdiri dari PNBP Aset sebesar Rp4,34 miliar atau tercapai 24,73% dari target Rp17,56 miliar, PNBP piutang negara sebesar Rp565 juta atau tercapai 352,92% dari target Rp160 juta, dan PNBP lelang sebesar Rp4,97 miliar atau tercapai 16,11% dari target Rp30,85 miliar,” jelasnya.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, menyampaikan kinerja belanja APBN di Provinsi Bali terbagi menjadi 2 kategori yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah dan dana desa.

“Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.449,69 miliar atau 20,48% dari pagu Rp11.958,63 miliar sedangkan realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp3.224,96 miliar atau 27,78% dari pagu sebesar Rp11,61 triliun,” katanya.

Kadek Muriadi Wirawan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menyampaikan bahwa inflasi di Bali pada bulan Maret 2024 sudah menyentuh 3,67% (y-o-y) dimana ada 5 komoditas dengan andil terbesar pada inflasi tahunan yaitu beras sebesar 0,95%, daging ayam ras sebesar 0,42%, tomat sebesar 0,22%, cabai merah sebesar 0,17, dan bawang putih sebesar 0,14%. (bgn008)24050102