Badung, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menerima kunjungan audiensi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bali, Tri Budhianto, di ruang tamu Wakil Bupati Puspem Badung, Senin (22/3).

Wabup Suiasa menyampaikan saat ini kondisi Pemkab Badung mengalami dampak ganda akibat pandemi Covid-19. ”Saat ini kami mengalami dampak ganda akibat pandemi Covid-19. Yang pertama dengan tidak berjalannya industri pariwisata tentu pendapatan kami juga menjadi sangat kecil. Kedua, di tengah kondisi sulit seperti ini, PAD kami masih dibebani dengan pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN,” ujarnya.

Untuk itu, Wabup Suiasa berharap kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali sebagai perpanjangan Kementerian Keuangan, agar ikut mengkomunikasikan dan menyampaikan kondisi riil Pemkab Badung kepada pihak Kementerian Keuangan berkenaan dengan kondisi fiskal yang dihadapi saat ini. Meskipun dil ain waktu Wabup Suiasa juga sudah sempat menyampaikan secara langsung tentang kondisi fiskal Kabupaten Badung kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah.

”Kami berharap Kementerian Keuangan bisa membantu kami dalam hal peningkatan pemberian DAU, sehingga untuk urusan pembayaran gaji dan tunjangan ASN bisa tercover semuanya. Karena setiap tahun kita membutuhkan dana sekitar Rp 600 miliar untuk membayar gaji dan tunjangan ASN, sementara DAU yang kita terima hanya Rp 300 milar,” terangnya seraya berharap kepada Kementerian Keuangan agar memperpanjang waktu peluncuran dana PEN bagi para pelaku industri pariwisata yang ada di Kabupaten Badung dalam rangka mempercepat recovery industry pariwisata Badung.

Sementara Kepala Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Tri Budhianto menyampaikan keberadaan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Bali bertugas untuk menyusun dashboard fiskal di setiap kabupaten yang ada di Bali.

”Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati beserta jajaran, karena sudah menerima kunjungan kami hari ini. Kami tahu bahwasanya untuk saat ini Pemkab Badung menjadi daerah yang paling terdampak akibat adanya pandemi covid-19. Dimana kalau kondisi normal Badung merupakan daerah dengan kemandirian tertinggi di Indonesia dengan PAD diatas 80 %,” ucapnya.

Untuk itu, kata dia, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Badung di tengah pandemi Covid-19, pihaknya menyampaikan bahwa sektor UMKM merupakan salah satu opsi yang bisa diambil oleh Pemkab Badung bersama masyarakat, mengingat pemerintah pusat untuk tahun 2021 menggelontorkan dana KUR Rp 253 triliun.

”Kami rasa sektor UMKM Badung sangat potensial, mengingat penyaluran dana KUR ini tidak mengenal batas wilayah. Tentu peluang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangkitkan sektor ekonomi,” pungkasnya.

Turut mendampingi Wakil Bupati di antaranya Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, AA Bayu Kumara, Kabag Perekonomian, AA Sagung Rosyawati. (bgn003)21032301

Mangupura, Baliglobalnews

Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali menyelenggarakan Rakor Pemda se-Provinsi Bali Tahun 2021, di Gedung Keuangan Negara Denpasar, Kamis (28/1). Dalam kegiatan yang bertemakan ”Meningkatkan Kinerja DAK Fisik, Dana Desa dan KUR serta UMi Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi Bali” juga disertai dengan dengan pemberian penghargaan kepada Pemda yang berprestasi dalam kinerja pengelolaan DAK Fisik, Dana Desa, dan KUR-UMi Tahun 2020, serta bank penyalur KUR terbaik tahun 2020.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung berhasil meraih Penghargaan Terbaik II Pendukung Penyaluran KUR Tahun 2020 Kategori Pemda yang diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Tri Budhianto, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa.

Adi Arnawa menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerja sama sehingga proses penyaluran KUR di Kabupaten Badung dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Adi Arnawa, sinergi antara pusat dan daerah, serta sektor publik dan swasta membentuk harmoni indah dalam pelaksanaan program KUR. Hal itu yang kemudian diwadahi oleh dukungan teknologi dan informasi melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi basis data dan membantu memastikan ketepatan sasaran program KUR di Kabupaten Badung.

KUR, kata Adi Arnawa, merupakan salah satu program kebijakan Pemerintah Pusat untuk akses pembiayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat diharapkan pelaku UMKM saat ini agar mampu bertahan dalam menjalankan usahanya. Dikatakan peran pemerintah daerah adalah mensupport dalam pengunggahan data calon debitur potensial ke dalam Sistem Informasi Kredit Program  (SIKP) yang dikelola Kemenko Perekonomian dan manfaat KUR sangat dirasakan oleh pelaku UMKM karena bunga sangat rendah yaitu 6 % per tahun. ”Di Badung sendiri sebanyak 22 ribu UMKM potensial yang mesti diinput ke SIKP. Jadi semua Pemda menginput data UMKM ke SIKP,” katanya.

Dia menyebutkan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sesuai fungsinya terus memfasilitasi pelaku UMKM dalam akses pembiayaan,perizinan usaha dan akses pemasaran, karena berkembangnya usaha sangat tergantung dari akses pasar (distribusi). ”Kita terus memberikan motivasi, edukasi untuk meningkatkan inovasi agar kedepan UMKM bisa cepat go digital dan bisa on boarding menuju pasar yang lebih luas,” ujarnya seraya menambahkan, sinergi antara pemerintah dan swasta sangat menentukan keberhasilan UMKM.

Acara juga dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Tri Budhianto; Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, para Sekda dari kabupaten/ kota se-Provinsi Bali. (bgn003)21012826