Badung, Baliglobalnews

Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali memantau penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber (PSBS) dan pengurangan sampah plastik sekali pakai, terhadap pelaku usaha pariwisata (hotel, restoran, dan tempat-tempat usaha pariwisata) yang ada di Pulau Dewata.

“Kami terjunkan seluruh pegawai, untuk memantau dan mengkroscek tempat usaha pariwisata di Kota Denpasar dan Badung.  Selanjutnya kami akan melakukan pengecekan terhadap seluruh usaha pariwisata yang ada di Bali,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, di ITDC Nusa Dua, Badung, pada Sabtu (26/7/2025).

Upaya ini dilakukan, kata dia, guna mempercepat penerapan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 adalah tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Dia menyebutkan surat edaran ini diterbitkan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik di Bali, dengan fokus pada pengelolaan sampah berbasis sumber dan pengurangan sampah plastik sekali pakai. “Kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan pendataan usaha pariwisata yang telah melaksanakan SE, dan sekaligus mensosialisasikan program Gerakan Bali Bersih Sampah kepada seuruh pelaku usaha pariwisata,” katanya.

Dia menyatakan kolaborasi dengan seluruh kabupaten/kota, asosiasi pariwisata akan dilakukan untuk melakukan self assessment sebelum didatangi satu per satu. Dinas Pariwisata Provinsi Bali, kata dia, tidak akan bisa bekerja sendiri di tanpa dibantu oleh seluruh stakeholders yang ada. “Masalah sampah adalah masalah krusial di dunia pariwisata yang harus ditangani bersama. Kalau sampah ini dibiarkan terus, tanpa ada usaha untuk menanggulanginya, maka hal ini akan merusak citra pariwisata Bali di mata internasional, Sampai saat ini masalah utama i pariwisata Bali adalah Sampah dan macet. Jika hal ini bisa kita selesaikan maka Pariwisata Bali akan kembali cemerlang,”imbuhnya.

Dia mengajak masyarakat, untuk  bersama-sama menjaga lingkungan masing-masing agar bersih dari sampah, melalui gerakan Bali bersih sampah dengan melakukan pengolahan sampah dari sumbernya. (bgn008)25072606

Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali kembali menambah pemasangan panduan tata tertib wisata, Do’s and Don’ts, di berbagai titik strategis agar mengurangi tindakan menyimpang wisatawan mancanegara (wisman) di Pulau Dewata.

“Tahun ini seperti yang saya bilang akan menambah memasang di beberapa kawasan dan daya tarik wisata mana yang boleh dan mana yang tidak, Do’s and Don’t’s,” kata Kepala Dispar Tjok Bagus Pemayun kepada wartawan di DPRD Bali pada Kamis (13/2/2025).

Menurut Pemayun, hal itu penting, karena ada kasus terbaru perkelahian wisatawan dengan petugas keamanan Finns Beach Club. “Saya melihat video itu sangat memprihatinkan. Ini sudah di luar batas ekspektasi kita,” ucapnya.

Hal ini, kata dia, sangat memprihatinkan karena maraknya aksi kriminal yang melibatkan wisatawan asing di Pulau Bali. Apalagi tidak semua wisatawan yang datang ke Bali memiliki tujuan yang baik. “Sebagian datang dengan modal pas-pasan dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku,” katanya.

Selain melalui papan informasi, aturan ini juga telah disosialisasikan secara digital di Bandara Ngurah Rai, situs web resmi Dinas Pariwisata, serta melalui barcode yang dapat diakses wisatawan tanpa menggunakan selebaran kertas (paperless). Bahkan, informasi ini telah diberikan kepada perwakilan konsulat negara asing di Bali melalui pertemuan bersama Kapolda Bali. “Di depan kantor saya sudah pasang sekarang yang besar sekali, itu akan kita pasang juga di beberapa obyek dan dibantu juga teman-teman dan stakeholder pariwisata. Tentu pada kesempatan ini juga kami harap stakeholder pariwisata juga mengingatkan tamunya/ wisatawannya dalam berliburan di Bali mana yang boleh dan mana yang tidak,” katanya.

Papan informasi Do’s and Don’ts ini rencananya akan dipasang di 10 titik, termasuk di sejumlah kawasan wisata utama, yaitu Kuta, Canggu, Seminyak, Uluwatu, Tanah Lot, dan Bedugul. “Kalau kami tahun ini ada 10 titik, tapi kami dibantu oleh temen-temen yang lain. Nanti kalau bisa tercoverlah semua, kita utamakan yang kawasan banyak kunjungan,” katanya.

Di beberapa destinasi seperti Beach Club dan tempat hiburan malam, pemasangan panduan ini juga akan ditingkatkan. Kata dia, Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki regulasi terkait ketertiban wisatawan telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), serta Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2023. Penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh wisatawan asing harus dilakukan dengan tegas dan tidak boleh melempem hanya karena melibatkan orang asing.

Dia menjelaskan dalam bagian Do’s (yang harus dilakukan), wisatawan diimbau untuk menghormati budaya lokal, termasuk berpakaian sopan dan mengikuti serta menghormati upacara adat yang mereka temui.

Mereka juga dianjurkan untuk mengunjungi situs budaya dan bersejarah, menghormati penduduk setempat serta wisatawan lain, dan menggunakan jasa penukaran uang resmi agar terhindar dari penipuan. Selain itu, wisatawan diharapkan untuk berkendara sesuai aturan yang berlaku, mencicipi kuliner khas Bali, dan mempelajari dasar-dasar bahasa Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya setempat.

Sedangkan dalam bagian Don’ts (yang dilarang), wisatawan diingatkan untuk tidak bekerja tanpa izin resmi, tidak terlibat dalam aktivitas ilegal, serta tidak menggunakan narkoba yang dilarang keras di Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan lalu lintas juga menjadi perhatian utama, di mana wisatawan tidak diperbolehkan mengemudi tanpa SIM atau melanggar peraturan berkendara lainnya.

Selain itu, wisatawan dilarang mengambil atau mengunggah foto yang tidak sopan di tempat ibadah, membuang sampah sembarangan, menginjak atau berjalan di atas canang sari (sesajen yang sering ditemukan di trotoar atau tempat umum), serta menawar harga secara berlebihan saat berbelanja. (bgn008)25021415

Badung, Baliglobalnews

Pantai Kuta sering tertimpa isu sampah atau pantai yang kurang bersih. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, bersama seluruh jajaran, asosiasi pariwisata, masyarakat sekitar Pantai Kuta, komunitas dan para pedagang berkumpul di Pantai Kuta lengkap dengan bekal kaping dan sepit panjang. Dinas Pariwisata Provinsi Bali menggandeng semua komponen pariwisata Pantai Kuta, untuk ikut acara bersih-bersih di pantai pada Rabu (20/9/2023) pagi.

Kegiatan kali Ini dilakukan dalam rangka menyambut hari pariwisata dunia yang jatuh pada tanggal 27 September 2023.

Selama hampir dua setengah jam, dari pukul 06.30 – 08.00 Wita, mereka berjalan menyusuri pantai. Berburu sampah yang ada di Pantai Kuta ini.

Syukurnya, pantai ini terlihat bersih. Kendati demikian, setidaknya kurang dari 10 kaping sampah berhasil dikumpulkan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus, mengapresiasi dan terima kasih atas partisipasi para stakeholder dalam aksi bersih-bersih serangkaian peringatan Hari Pariwisata Dunia.

Tjok Bagus menyampaikan Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia, sudah sepatutnya menyajikan kebersihan, kenyamanan, dan keamanan bagi wisatawan. Untuk itu, pihaknya mengajak agar selalu menjaga kebersihan lingkungan, sehingga Bali tetap menjadi pilihan favorit wisatawan dunia.

Tjok Bagus juga menyampaikan terima kasih kepada pedagang dan seluruh komponen masyarakat yang ada di Pantai Kuta ini. Karena telah menjaga kebersihan lingkungan pantai. “Tadi saya lihat langsung, para pedagang yang ada di Pantai Kuta secara sadar melakukan bersih-bersih setiap pagi sebelum mereka melakukan aktivitasnya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tjok Bagus menyampaikan kepada para wisatawan agar tidak perlu khawatir untuk datang ke Pantai Kuta karena adanya isu sampah.

Dikatakan, pengelola dan masyarakat yang ada di pantai ini memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga kebersihan pantai.

“Setiap hari dilakukan pembersihan. Bahkan, setiap ada sampah yang timbul, tenaga kebersihan sudah siap. Kalaupun suatu hari ada sampah, itu sifatnya sementara, akibat arus laut dan musim penghujan di mana kedatangan sampah sangat sulit dicegah, akan tetapi setiap ada sampah akan ditangani dengan cepat, sehingga Pantai Kuta akan kembali bersih,” pungkasnya.

Sementara Ketua Satgas Pantai Kuta, Wayan Sirna, menuturkan sampah kiriman di pantai ini terjadi saat musim angin barat. “Biasanya terjadi saat bulan Desember. Sampah kiriman memenuhi pantai,” ungkapnya.

Menurut dia, sampah kiriman itu terjadi selama 4 – 5 bulan, yakni Desember sampai dengan Mei. “Kami menerjunkan 40 tenaga kebersihan bersinergi dengan pedagang yang ada untuk membersihkan pantai,” tandasnya. (bgn003)23092005

Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Pariwisata (Dispar) Pemerintah Provinsi Bali menggandeng Pusat Unggulan Pariwisata Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Udayana (Pupar LPPM Unud) melaksanakan kajian pola perjalanan wisata jalur darat.

“Kegiatan ini bertujuan membangun atau memperbaharui jejaring aktivitas pariwisata di Pulau Dewata,” kata Kabid Destinasi Dispar Bali, Ida Bagus Adi Laksana, di Ruang Rapat Sapta Pesona Dispar Provinsi Bali, saat menerima Tim Pupar Unud dalam penyamaan persepsi terkait kajian yang dikerjasamakan pada Selasa (5/4).

Ida Bagus Adi Laksana memaparkan berbagai daya tarik wisata (DTW) baru bermunculan di Bali, namun belum terkoneksikan dengan baik antara satu dengan yang lainnya. “Harapannya kajian ini bermanfaat bagi pengembangan paket-paket wisata  alternatif atau rintisan bagi industri pariwisata di Bali,” katanya.

Adi Laksana menyebutkan ada beberapa jalur wisata yang sudah dikenal di Bali yakni Jalur A (Denpasar-Luwus), Jalur B (Denpasar-Gilimanuk), Jalur C (Denpasar-Kintamani), Jalur D (Denpasar-Lovina), Jalur E (Denpasar-Jatiluwih), Jalur F (Denpasar-Karangasem). Dijelaskan, kajian pola perjalanan darat tahun 2022 difokuskan pada pengembangan jalur-jalur di wilayah Bali Utara (Kabupaten Buleleng).

Dia mengharapkan Pupar menemukan pola perjalanan alternatif yakni konektivitas antara DTW baru dengan DTW yang sudah terkenal di kawasan tersebut. Contohnya, Pantai Lovina dapat dikaitkan dengan DTW lain disekitarnya sehingga ada penyegaran paket wisata, sekaligus memfasilitasi DTW Baru agar semakin dikenal kalangan industri pariwisata.

Pupar Unud Dr. Agung Suryawan Wiranatha menegaskan kerjasama ini ditujukan untuk pengembangan DTW yang lebih beragam dan merata di seluruh Bali. “Kami akan mengkonfirmasi pola perjalanan wisata yang sudah ada sesuai dengan data Dispar Provinsi Bali, dan juga mengkreasikan jalur-jalur wisata baru dengan mengkombinasikan DTW yang sudah dikenal dan yang sedang berkembang,” kata Dosen FTP Unud itu.

Agung Suryawan menyatakan cenderung berpatokan pada data DTW yang dikeluarkan Dinas pariwisata kabupaten/kota secara resmi nantinya. Alasannya, pembangunan paket wisata harus didukung adanya DTW yang sudah terkelola dengan baik dan berkelanjutan.

Hal ini berarti DTW yang belum terverifikasi dari dinas pariwisata belum bisa diikutsertakan dalam jejaring perjalanan pariwisata, karena dikhawatirkan DTW-nya tidak eksis lagi kala paket wisata ini dipublikasikan.

Dalam Kerjasama tersebut, Agung Suryawan melibatkan peneliti Pupar lainnya yakni Dr. Nyoman Ariana, Dr. I Made Sarjana, I Gusti Agung Oka Mahagangga, M.Si., Agus Muriawan Putra, M.Par., serta ahli pemetaan Putu Perdana Kusuma Wardana, M.Sc.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id. (bgn008)22040708

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali, I Putu Astawa, akan menyiapkan buku panduan atau SOP terintegrasi yang dipahami oleh semua komponen terkait adanya wacana Pemerintah Pusat yang akan segera membuka pariwisata internasional untuk Bali, sehingga bisa dilaksanakan dengan standar yang sama di semua lini.

Hal itu disampaikannya pada saat acara Fokus Group Disscusion dalam rangka Selasa Pariwisata yang membahas tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2021, yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Selasa (28/9).

“Untuk menindaklanjuti usulan dari peserta FGD, saya bersama-sama dengan para pakar khususnya pakar pariwisata akan segera kumpul untuk menyusun SOP bersama/terintegrasi dalam penanganan wisatawan sehingga semua komponen bisa memahami dan bisa bertindak dengan standar yang sama,” katanya.

Astawa juga menyatakan akan dilaksanakan rapat lanjutan untuk membahas persiapan-persiapan lain dalam rangka pembukaan pariwisata internasional untuk Bali, termasuk juga dari pihak Imigrasi dimohon untuk membuat sosialisasi resmi melalui media mengenai aturan pengurusan visa bagi wisatawan yang akan masuk Bali sehingga pihak-pihak terkait seperti travel agent, hotel dan sebagainya bisa memberikan informasi yang jelas terkait pengurusan visa.

Menurut Kabid Inteldak Kanwil Inteldak Kumham Provinsi Bali, Rachmat, dengan dikeluarkannya Permenkumham nomor 34 tahun 2021 sebenarnya pariwisata Indonesia dan Bali sudah buka karena dalam Permenkumham tersebut sudah memberlakukan Visa Kunjungan yang boleh dipergunakan untuk pariwisata. Permen ini diperkuat oleh Kemenkumham nomor: M.HH.02.GR.02.02 Tahun 2021 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagai tempat masuk dalam masa penanganan penyebaran Corona Virus Disease  2019 dan Pemulihan Ekonomi nasional, dimana Bali menjadi salah satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dibuka.

Dia menyebutkan selama masa pandemi Covid-19 kebijakan visa on arrival dan bebas visa ditiadakan, sedangkan visa yang diberlakukan adalah visa elektronik, dimana cara mendapatkan visa juga dilakukan dengan cara online dengan persyaratan khusus. Salah satu syarat visa kunjungan untuk bisnis esensial ke Indonesia adalah adanya penjamin dari Indonesia. Penjamin tersebut bisa perorangan atau perusahaan.

Dari Airline Operator Committee, Made Juli, menyampaikan bahwa Bali sudah cukup lama absen dari aktifitas pariwisata sehingga menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Bali, hanya satu yang harus dilakuan yaitu pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara. Sebagai perbandingan, ada beberapa negara yang sudah membuka pariwisatanya yaitu: Thailand, Maldive, dan  Uni Emirat Arab, dan salah satu penerbangan yaitu Turkish Airline selama masa Pandemi Covid-19  tetap melakukan penerbangan ke 106 negara. Di beberapa negara bahkan tidak menerapkan karantina.

Oleh sebab itu, Pemerintah dimohon membuat sebuah buku panduan atau SOP bersama  penanganan wisatawan yang nantinya disosialisasikan agar semua komponen bisa memahami dan melaksanakan dengan baik. Dengan bercermin pada  beberapa negara yang telah melaksanakan open border for tourism AOC (Airline Operators Committee) telah menyiapkan segala persyaratan  untuk dapat diterapkan di Bali dan dijadikan pertimbangan bersama.

Terakhir  Ia meminta meminta agar dalam persiapan pembukaan agar ada peraturan/regulasi yang terintegrasi agar tidak tumpang tindih.dalam pelaksanaannya.

Dari perwakilan perotoritas Bandara Ngurah Rai, Noviansyah, menyatakan Bandara Ngurah Rai sudah cukup siap dengan adanya penerbangan Internasional kembali dalam masa pandemi. (bgn003)21092811