Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan tetap menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Tabanan mewujudkan Program Satu Data melalui Data Desa Presisi. Hal ini terungkap dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tabanan.

Tim monitoring Diskominfo yang dikoordinasikan Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda, I Wayan Muliana, didampingi staf teknis administrasi I Dewa Agus Seputrayana, serta staf teknis IT I Made Adi Sutrisna dan I Gusti Putu Sutrisna Wibawa turun langsung melakukan evaluasi ke desa-desa.

Monev tahap pertama dilaksanakan pada Senin (23/2/2026) hingga Jumat (27/2/2026), meliputi wilayah Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Kerambitan, dan berakhir di Kecamatan Kediri.

Muliana menyampaikan apresiasi atas keseriusan seluruh desa dalam menyukseskan program Satu Data Kabupaten Tabanan melalui penerapan OpenSID. “Kami sangat mengapresiasi komitmen desa-desa di Tabanan. Pada tahun 2025, seluruh 133 desa telah berhasil melakukan pendataan dan penginputan Data Dasar Kependudukan, potensi wilayah, batas desa (peta wilayah), serta lima program prioritas sesuai visi misi Pemkab Tabanan dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang aman, unggul, dan madani,” ujarnya.

Dia menegaskan implementasi Data Desa Presisi tidak berhenti pada proses pendataan dan penginputan semata. “Yang terpenting adalah konsistensi melakukan pembaruan data. Desa-desa di Tabanan sudah rutin melakukan update, sehingga data yang tersaji tetap akurat dan relevan sebagai dasar perencanaan pembangunan,” katanya.

Pelaksanaan monev di lima kecamatan tersebut berlangsung lancar. Para peserta yang terdiri dari operator dan sekretaris desa tampak antusias mengikuti evaluasi serta aktif berdiskusi terkait kendala teknis yang dihadapi selama proses pendataan dan penginputan.

Selain melakukan evaluasi, Tim Diskominfo juga memberikan pembaruan fitur pada aplikasi OpenSID, termasuk penambahan beberapa menu yang memudahkan operator dalam melakukan pemutakhiran data, terutama saat terjadi perubahan status kependudukan.

Dengan sinergi yang terbangun antara pemerintah desa dan Diskominfo, Program Data Desa Presisi di Kabupaten Tabanan diharapkan semakin kuat sebagai fondasi kebijakan berbasis data, guna mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. (bgn020)26022711

Tabanan, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) secara aktif menginisiasi serangkaian kegiatan koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Apresiasi Desa Tahun 2026. 

Inisiatif strategis ini bertujuan untuk memotivasi seluruh desa di wilayah Kabupaten Tabanan memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa demi terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan koordinasi ini akan dilaksanakan melalui kunjungan langsung tim Diskominfo ke beberapa desa yang telah terjadwal. Langkah konkret ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan visi “Tabanan Era Baru” yang mengedepankan pelayanan prima dan keterbukaan informasi di seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk desa.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan I Gusti Putu Winiantara yang akrab dipanggil Anom, menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. “Kegiatan ini merupakan perwujudan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya di tingkat desa. Keterbukaan informasi publik adalah fondasi krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif,” ujar Anom pada Jumat (20/2/2026).

Anom juga menambahkan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi KIP serta Apresiasi Desa ini, pihaknya berupaya memastikan setiap desa di Tabanan dapat menjadi badan publik yang informatif, sejalan dengan visi Tabanan Era Baru yang mengedepankan pelayanan prima dan keterbukaan demi kemajuan bersama. “Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada perangkat desa mengenai esensi dan urgensi keterbukaan informasi, serta memotivasi desa-desa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publiknya,” katanya.

Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, memperkuat partisipasi dalam pembangunan, dan secara langsung merasakan manfaat dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan responsif. (bgn020)26022207

Tabanan, Baliglobalnews

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan menggelar sosialisasi pemerintahan digital (Pemdi) secara daring pada Senin (10/11/2025). Kegiatan ini bertujuan mempercepat implementasi dan memperluas pemahaman mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang kini berubah nomenklatur menjadi Pemdi.

Sosialisasi yang dipusatkan dari Ruang Rapat Diskominfo Tabanan ini, diikuti oleh seluruh pimpinan perangkat daerah (OPD), para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, serta para camat se-Kabupaten Tabanan.

Sekretaris Dinas Kominfo I Gusti Putu Winiantara menyampaikan gambaran kondisi riil pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tabanan, mencakup infrastruktur yang telah dibangun, tingkat integrasi sistem, keamanan data, serta pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Dia menegaskan bahwa walaupun infrastruktur dan sistem sudah berjalan baik, kapasitas dan kompetensi SDM masih menjadi tantangan utama yang perlu terus ditingkatkan agar penerapan SPBE dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. “Kita sudah memiliki pondasi yang kuat melalui infrastruktur TIK dan sistem yang terintegrasi, namun tantangan terbesar kita masih pada peningkatan kemampuan SDM. Pemerintahan digital tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga kesiapan manusia yang mengelolanya,” ujarnya.

Sementara narasumber utama, Pejabat Fungsional Utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andrari Grahitandaru, memaparkan mengenai perubahan nomenklatur dari SPBE menjadi Pemerintahan Digital. Andrari menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis data serta kolaborasi lintas sektor. “Secara substansi, evaluasi Pemdi tidak jauh berbeda dengan SPBE. Namun ada penyederhanaan dari 45 indikator penilaian SPBE menjadi hanya 20 indikator pada evaluasi Pemdi tahun 2026 mendatang,” katanya.

Dia menekankan bahwa yang paling penting bukanlah jumlah indikator, melainkan integrasi antar sistem, keterhubungan aplikasi yang digunakan, pemanfaatan data bersama (data sharing), serta dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Diskominfo Tabanan berharap seluruh perangkat daerah dapat memahami arah kebijakan baru Pemerintahan Digital dan bersinergi dalam mewujudkan transformasi digital di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan visi Tabanan yang Smart, Terpadu, dan Berdaya Saing. “Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi, membangun kolaborasi, dan memastikan bahwa transformasi digital di Tabanan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (bgn020)25111010

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali bersama Majelis Desa Adat Tabanan dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Tabanan menggelar sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik di Gedung Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan pada Selasa (16/9/2025).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali I Dewa Nyoman Suardana menghadirkan berbagai narasumber dari unsur pemerintah, adat, dan organisasi masyarakat serta dihadiri bendesa adat se-Kecamatan Tabanan.

Bendesa Adat Sumerta I Made Ariawan Payuse menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik sangat penting untuk memperkuat demokrasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang menguasai informasi,” ujarnya seraya menambahkan bahwa masyarakat sadar informasi akan lebih kreatif, kaya pengetahuan, mudah menyelesaikan masalah, serta mampu mendorong kemajuan dan kesejahteraan.

Narasumber dari Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan Ida Ayu Nyoman Ratna Pawitriani menekankan bahwa keterbukaan informasi juga penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat adat terhadap para prajuru desa adat. “Transparansi bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola desa adat agar krama merasa dilibatkan dan percaya pada setiap keputusan maupun penggunaan dana desa adat,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris Diskominfo Tabanan I Gusti Putu Winiantara menyampaikan bahwa Diskominfo Tabanan berkomitmen mendukung keterbukaan informasi di daerah, baik melalui layanan informasi publik maupun literasi digital. “Kami mendorong seluruh perangkat daerah agar aktif menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara cepat, tepat, dan mudah diakses. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan,” tegasnya. (bgn020)25091619

Tabanan, Baliglobalnews

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan menggelar pelatihan pengelolaan media sosial bagi para pengelola media sosial organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Diskominfo Tabanan pada Selasa (22/7/2025), dalam upaya memperkuat penyebaran informasi publik yang efektif dan bertanggung jawab.

Pelatihan dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik (PISKP) I Nyoman Arta Sukma Witra. Dalam sambutannya, dia menegaskan pentingnya peran strategis media sosial sebagai sarana komunikasi pemerintah yang cepat, luas, dan harus dijalankan secara profesional. “Media sosial bukan hanya soal unggah konten, tapi bagaimana kita membangun kepercayaan publik dengan informasi yang benar, menarik, dan bertanggung jawab,” katanya saat dimintai konfirmasi.

Tercatat 40 peserta yang merupakan pengelola media sosial dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Tabanan mengikuti pelatihan ini. Materi yang diberikan, kata Arta Sukma, mencakup lima aspek utama, yakni strategi komunikasi pemerintah di era digital, desain visual untuk media sosial pemerintah (menggunakan canva), pengenalan keamanan digital, etika dan tata kelola media sosial pemerintah, serta teknik menulis konten dan analisis kinerja media sosial. “Semua topik ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengelola media sosial OPD dalam menyampaikan informasi publik secara efektif, menarik, dan bertanggung jawab di ruang digital,” katanya.

Salah satu peserta dari Dinas Kesehatan Tabanan, Ni Made Ari Widayani mengungkapkan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasannya dalam pengelolaan media sosial di instansinya. “Kami sudah punya standar kerja dalam pembuatan konten. Lewat pelatihan ini, bisa memberikan pemahaman baru soal dunia digital. Terutama soal keamanan digital,” ujarnya.

Selain penguatan kapasitas SDM, kegiatan ini juga mengedepankan kepedulian lingkungan. Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai, para peserta diwajibkan membawa tumbler sendiri sebagai bagian dari kebijakan ramah lingkungan.

Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas komunikasi publik OPD di Tabanan, menjadikan media sosial sebagai sarana strategis untuk menyampaikan program-program pembangunan daerah secara lebih inklusif dan inspiratif. (bgn020) 25072213

Tabanan, Baliglobalnews

Guna meningkatkan efektivitas penyebaran informasi publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tabanan menjalin koordinasi strategis dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Kominfo Tabanan pada Senin (14/7/2025).

Ketua Bawaslu I Ketut Narta menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyampaikan informasi kepemiluan secara tepat dan dapat dipercaya. “Kami ingin memastikan bahwa edukasi pemilih dan informasi seputar data pemilih tersampaikan secara luas dan akurat. Karena itu, kami gandeng Diskominfo sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi melalui kanal resmi pemerintah,” ujarnya seraya menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan konten edukasi yang siap tayang secara berkala. 

Sementara Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik (PISKP) Diskominfo I Nyoman Arta Sukma Witra menyambut baik kerja sama tersebut. “Kami siap memfasilitasi publikasi konten dari Bawaslu melalui kanal resmi, selama materi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi dan sesuai etika komunikasi publik,” katanya. (bgn020)25071404

Tabanan, Baliglobalnews

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan peluncuran program Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali dan berlangsung di Ruang Rapat Diskominfo Tabanan, pada Rabu, (9/7/2025). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan berbagai badan publik se-Kabupaten Tabanan, menunjukkan komitmen bersama terhadap transparansi.

Peluncuran E-Monev ini sekaligus dirangkai dengan bimbingan teknis (bimtek) untuk memperkuat pemahaman teknis badan publik dalam menjalankan pelaporan keterbukaan informasi secara efisien dan akuntabel.

Wakil Komisi Informasi Provinsi Bali Putu Arnata mengatakan program E-Monev tidak hanya menjadi alat ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik. “Tetapi juga memberikan umpan balik bagi badan publik untuk menyusun dan memperbaiki kebijakan di masa mendatang,” ujarnya. 

Sementara Koordinator Penyelenggara dari Komisi Informasi Provinsi Bali Ni Ketut Dharmayanti Laksmi menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menurutnya, E-Monev menjadi instrumen tahunan penting dalam mengukur tingkat kepatuhan badan publik, dengan tetap mengedepankan prinsip partisipatif dan berkelanjutan. “Kami berharap Kabupaten Tabanan dapat menunjukkan kinerja terbaik dalam E-Monev tahun ini dan meraih penghargaan dalam berbagai kategori yang dinilai oleh KI Provinsi Bali,” katanya.

Dalam sesi teknis, narasumber I Gede Pariasi membimbing peserta untuk melakukan registrasi awal serta simulasi pengisian E-Monev 2025. Proses evaluasi ini dijadwalkan berlangsung mulai 9 Juli hingga awal Desember 2025.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Tabanan bersama seluruh badan publik menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang inklusif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Tabanan. (bgn020)25070911

Tabanan, Baliglobalnews

Tim Monitoring Data Desa Presisi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan terus bergerak cepat demi mencapai target pendataan hingga akhir Juni 2025. Pada Senin (23/6/2025), tim kembali menggelar bimbingan teknis (Bimtek) pendataan dan pemutakhiran data kependudukan di Kecamatan Baturiti, Tabanan.

Bimtek yang dipimpin oleh Kabid Layanan EGov, I Gede Wayan Siswantara, bersama Jafung Diskominfo I Wayan Muliana, dan tiga tenaga ahli IT yakni Sutrisna Wibawa, Yudi Pradnyana, serta Chandra Wiguna dibuka oleh Camat Baturiti Sayu Made Parwati. Turut hadir Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tabanan I Made Surya Dharma sebagai narasumber.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemutakhiran data melalui aplikasi OpenSID, yang menjadi basis data desa presisi di seluruh wilayah Tabanan. Bimtek kali ini diikuti oleh 48 peserta yang terdiri dari para kepala wilayah (kawil) dan operator desa dari 12 desa di Kecamatan Baturiti.

Camat Sayu Made Parwati menegaskan pentingnya peran kawil sebagai ujung tombak pemutakhiran data di desa. “Pendataan ini adalah tugas utama para Kawil, karena hanya merekalah yang tahu pasti kondisi riil penduduk di wilayahnya. Tanpa data yang valid, arah kebijakan pembangunan bisa meleset,” ujarnya. 

Parwati juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara kawil dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. “Jangan kerja sendiri-sendiri. Kerja tim adalah kunci untuk mewujudkan data yang presisi,” katanya

Sementara Siswantara menyampaikan bahwa bimtek kali ini bukan lagi sebatas teori atau diskusi umum, melainkan langsung membahas aspek teknis dan kendala nyata yang terjadi di lapangan. “Kami tidak ingin hanya omong-omong. Tim kami turun untuk mendampingi langsung, membantu mencari solusi, agar pendataan selesai tepat waktu sebelum batas akhir Juni,” ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa data kependudukan yang mutakhir sangat penting sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan berbasis data desa presisi.

Sementara Plt. Sekdis Dukcapil I Made Surya Dharma mengakui masih adanya ketidaksesuaian antara data desa dan data pada sistem SIAK di Disdukcapil. “Sering kali terjadi selisih data akibat perpindahan penduduk yang langsung ke Disdukcapil tanpa pemberitahuan ke desa. Ini tantangan yang harus kita atasi bersama,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan komitmennya untuk membuka ruang koordinasi dan siap membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi pihak desa. “Kami siap memfasilitasi. Kuncinya adalah komunikasi dua arah yang terbuka,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan dengan waktu yang semakin sempit dan target yang harus dicapai, kegiatan ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memastikan seluruh desa memiliki data kependudukan yang akurat, terkini, dan terintegrasi. “Data adalah nyawa kebijakan. Kalau datanya salah, arah pembangunan pun bisa keliru,” kata Siswantara. (bgn020) 25062307

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) kabupaten/kota se-Bali pada Rabu (18/6/2025). Rapat yang dipimpin oleh Ketua dan Komisioner KI Provinsi ini menjadi ajang penting untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik tahun 2025.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arta Sukma Witra, menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan monev tahun ini mengacu pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. “Pedoman pelaksanaan monev dipaparkan secara rinci agar dapat dipahami oleh seluruh badan publik. Ini menyangkut berbagai instrumen yang wajib dilengkapi dan dijawab sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar keterbukaan informasi,” katanya. 

Dia menyampaikan monev merupakan alat ukur sejauh mana badan publik menjalankan kewajiban layanan informasinya kepada masyarakat. Empat prinsip utama monev yang ditekankan dalam rakor kali ini meliputi efektivitas, keberlanjutan, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dia merinci dalam tahun ini terdapat 109 badan publik di Bali yang menjadi sasaran monev. Di Kabupaten Tabanan sendiri, sebanyak 15 badan publik akan dinilai. “Kami berharap seluruh badan publik di Tabanan bisa menunjukkan kinerja terbaiknya dan meraih predikat sebagai badan publik yang informatif,” katanya. (bgn020) 25061812

Tabanan, Baliglobalnews

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan menggelar bimbingan teknis (bimtek) pemutakhiran data kependudukan secara daring pada Senin (14/4/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya Data Desa Presisi di Kabupaten Tabanan.

Bimtek yang diikuti para operator desa se-Kecamatan Pupuan dibuka oleh Kepala Bidang Layanan E-Government, I Gede Wayan Siswantara. Dia menegaskan pentingnya data yang akurat dan terkini sebagai fondasi utama dalam setiap proses pembangunan. “Data merupakan dasar dari segala proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dan sumber utama data tersebut ada di desa. Karena itu, pemutakhiran data kependudukan menjadi kunci mewujudkan desa presisi yang sesungguhnya,” ujarnya.

Bimtek ini dipandu oleh Pejabat Fungsional (Jafung) Pranata Komputer Ahli Muda I Wayan Muliana, dengan menghadirkan narasumber dari tenaga ahli IT Diskominfo Tabanan, I Made Adi Sutrisna dan tim. Materi difokuskan pada strategi teknis pemutakhiran data, sinkronisasi data kependudukan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem informasi desa yang presisi. “Dengan data yang valid dan presisi, kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa akan lebih tepat sasaran. Ini juga sangat penting dalam mendukung integrasi data antar instansi,” katanya. (bgn020)25041410