Badung, Baliglobalnews

Tim gabungan Polri, Satpol PP, Dinas Perhububgan dan Dinas Kesehatan Badung mengawasi masyarakat terkait protokol kesehatan di Kantor Samsat Badung, Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kamis, (10/9) pukul 09.30

Kegiatan pencegahan penularan virus covid-19 tersebut mendadak dilaksanakan terkait dengan pemberlakuan Pergub No 46 /2020 dan Perbup No 52 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan didaerah khususnya di kabupaten Badung.

Kasubbaghumas Bag Ops Polres Badung, Iptu I Ketut Gede Oka Bawa, menjelaskan inspeksi mendadak (sidak) guna membiasakan masyarakat menggunakan APD minimal (menggunakan masker), dalam mencegah kantor samsat menjadi klaster perkantoran penularan Covid-19.

“Kita semua tahu, bahwa covid-19 penyebarannya sangat masif, tidak saja tempat-tempat keramaian atau kerumunan menjadi klaster penyebaran, namun sekarang sudah merambah ke klaster keluarga dan perkantoran,” Ungkapnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar tetap menggunakan masker, terlebih saat Pemilukada nanti, demi mencegah Pemilukada sebagai klaster penyebaran Covid -19.

Selama kegiatan berlangsung, kata dia, belum ditemukan pelanggaran, namun cara menggunakannya tidak sesuai harapan atau tidak layak digunakan, sehingga diberikan teguran.

Sementara kegiatan berlangsung tim juga memberikan masker gratis kepada masyarakat yang sedang membayar pajak kendaraan bermotor. (bgn122)20091006

Jakarta, Baliglobalnews

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan ada kemungkinan kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor polisi ganjil dan genap, bisa berlaku seharian tanpa adanya skema pembagian waktu seperti saat ini.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Jumat, mengatakan durasi ganjil genap seharian tersebut, kemungkinan bisa diterapkan usai ganjil genap yang diberlakukan di 25 ruas jalan dengan dua waktu yakni pagi hari pada 06.00-10.00 WIB dan sore hari pada 16.00-19.00 WIB dengan hanya baru berlaku untuk kendaraan mobil.

“Ini akan kami evaluasi dan bukan tidak mungkin pola ganjil genap yang diatur dalam Pergub 51 Tahun 2020 tentang PSBB masa transisi ini bisa diterapkan lebih. Seperti, diterapkan di seluruh ruas jalan, diterapkan sepanjang hari. Bisa juga diterapkan bagi seluruh kendaraan bermotor yang ada di jalan. Tidak parsial yang ada sekarang, kita terapkan,” ujar Syafrin.

Syafrin menjelaskan pertimbangan-pertimbangan untuk evaluasi aturan tersebut, akan dengan melihat penularan COVID-19 di Jakarta masih tinggi. Sementara, pergerakan masyarakat di Jakarta masih harus dibatasi agar tidak terjadi penularan virus secara terus-menerus.

Menurut Syafrin, instrumen ganjil genap secara ketat dan berlaku di seluruh ruas Jakarta diharapkan secara efektif mengurangi aktivitas masyarakat di jalan. Terlebih lagi saat ini Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) ditiadakan.

“Jadi implementasi saat ini instrumen kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pengendalian pergerakan warga, karena sejak dihapuskannya SIKM tanggal 14 Juni maka tidak ada lagi instrumen pengendalian pergerakan warga di Jakarta,” tuturnya.

Diketahui, kebijakan ganjil genap saat ini sedang dilakukan masa sosialisasi yang rencananya akan sampai Jumat ini. Kemudian pekan depan untuk 25 ruas jalan yang ditentukan tersebut, sudah mulai dilakukan penindakan terhadap pelanggar ganjil genap. (bgn/ant)20080802

Denpasar, Baliglobalnews

Memasuki tatanan kehidupan baru, Pemerintah Kota Denpasar tidak hanya menangani dan mencegah penularan Covid-19, juga kenyamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas juga menjadi hal yang utama untuk diperhatikan. Hal ini mengingat korban jiwa kecelakaan lalu lintas lebih besar mengakibatkan kematian.

Untuk menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas maka Dinas Perhubungan Kota Denpasar menertibkan dan memberikan pembinaan serta pemahaman kepada 44 pedagang bermobil yang mangkal di kawasan Jalan Iman Bonjol Denpasar. ”Dalam pembinaan tersebut kami minta kesadaran kepada pedagang bermobil agar memahami bahwa badan jalan bukan untuk berjualan,” kata Kadis Perhubungan Kota Denpasar I Ketut Sriawan.

Sriawan mengaku memahami situasi perekonomian masyarakat saat ini banyak yang mengalami kesulitan. Meskipun demikian, masyarakat jangan memanfaatkan situasi seperti saat ini untuk melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum. Menurut dia, penataan lingkungan di sektor transportasi itu adalah penting bagi lalu lintas, jangan sampai badan jalan digunakan untuk tempat jualan.

Agar tidak menggunakan badan jalan, dalam pembinaan itu pihaknya mengarahkan para pedagang untuk berkoordinasi dengan pihak pasar yang ada di wilayah Kota Denpasar. Sehingga barang dagangannya bisa di droping kepada dagang-dagang yang ada di pasar maupun warung-warung yang ada di Kota Denpasar. ”Dengan demikian tidak ada lagi pedagang bermobil yang berjualan di badan jalan di Kota Denpasar,” tegasnya.

Sriawan mengimbau kepada desa adat, kelian banjar, perbekel dan penjuru desa agar ikut mengawasi keberadaan pedagang bermobil berjualan di wilayahnya. Langkah yang harus dilakukan ketika ada pedagang bermobil ada di wilayahnya agar diberikan pembinaan. Dengan demikian, lalu lintas di Kota Denpasar tidak macet dan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. (bgn/humas)20072118