Jakarta, Baliglobalnews

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Badung meraih Peringkat I Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Peringkat Pelayanan Prima Lingkup Disdukcapil Kabupaten/Kota Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) RI.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri KemenPan RB, Abdullah Azwar Anas kepada Kepala Disdukcapil AA Ngurah Arimbawa didampingi Asisten Administrasi Umum Cok Raka Darmawan pada Acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Ballroom Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Abdullah Azwar Anas menyampaikan untuk dapat terus melakukan perbaikan untuk menuju birokrasi berkelas dunia ini diperlukan komitmen, baik dari pimpinan hingga ke seluruh jajarannya. Sehingga yang dilakukan oleh instansi pemerintah memberikan dampak nyata kepada masyarakat. “Selamat kepada perwakilan instansi pemerintah yang hadir, yang telah menjadi inisiator dan inovator dalam banyak program yang telah dinilai oleh Kementerian PANRB. Kepada para menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, walikota, dan bupati yang telah menjadi inspirasi untuk terus menggerakkan birokrasi berdampak. Mudah-mudahan dapat menularkan prestasinya dan dapat direplikasi oleh instansi lainnya,” katanya.

Menteri Anas menjelaskan evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN RB tersebut mencakup evaluasi reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sementara evaluasi di bidang pelayanan publik mencakup indeks pelayanan publik, penyediaan sarana-prasarana ramah kelompok rentan, serta inovasi pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu kembali mengingatkan terkait pesan Presiden Joko Widodo dimana birokrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah jangan ‘mbulet’ dan harus berdampak, serta bukan lagi hanya sekadar tumpukan kertas. Birokrasi juga harus bergerak lebih lincah dan lebih cepat. “Para kepala daerah dan perwakilan kementerian/lembaga yang hadir hari ini kerjanya sudah berdampak, mudah-mudahan ke depan bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.

Sementara Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, memberikan apresiasi kepada Dukcapil Badung sebagai peringkat 1 nasional pelayanan prima lingkup kabupaten/kota, Di Bali hanya Dukcapil Badung yang memperoleh pelayanan prima, Tahun 2022 ini penilaiannya sangat ketat terkait kualitas SDM dan kebijakan pelayanan, Dukcapil Badung terus berbenah agar bisa meraih WBBM tahun 2023 sehingga dengan predikat WBK yang disandang Dukcapil Badung saat ini bisa mengawinkan dengan WBBM.

Kadisdukcapil Badung, AA Ngurah Arimbawa bersama Asisten Administrasi Umum Cok Raka Darmawan yang ditemui seusai menerima penghargaan menyatakan penghargaan yang diterima merupakan reward terhadap pelayanan Dukcapil Badung. “Kami merasa bersyukur telah diberikan penghargaan langsung oleh Menteri KemenPan RB Abdullah Azwar Anas. Bagi kami penghargaan hanya sebuah reward atau apresiasi terhadap pelayanan Dukcapil. Yang terpenting bagaimana kami di Dukcapil beserta seluruh staf bisa terus memberikan pelayanan terbaik yang membahagiakan masyarakat,” ujarnya.

Dia menyatakan setiap permasalahan masyarakat terkait Dukcapil selalu bisa diberikan solusi. “Arahan dan pembinaan dari pimpinan yakni Bapak Bupati, Wakil Bupati dan Bapak Sekda untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati. Prinsip kami dalam melayani masyarakat selalu berhati-hati, asalkan persyaratan benar dan lengkap, kami siap melayani dengan baik. Itu sangat penting untuk dipakai pedoman dalam melaksanakan tugas,” pungkasnya. (bgn003)22120706

Mangupura, Baliglobalnews

Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung, AA Ngurah Arimbawa, mengklarifikasi adanya puluhan warga yang masih hidup mendapat akta kematian di Ruang Press Room Bagian Prokompim, pada Rabu (14/9/2022). Klarifikasi menindaklanjuti data yang disampaikan oleh KPU bahwa ada 90 warga yang masih hidup mendapat akta kematian.

Arimbawa menyatakan telah melakukan validasi terhadap data tersebut dengan mengkroscek ke kepala lingkungan. Dari 90 warga yang disebutkan itu, kata dia, ada 7 warga yang memang benar meninggal sesuai dengan by name by address dan sudah menerima akta kematian tahun 2022 dan 8 orang lagi proses pencetakan akta berada di luar daerah Badung.

“Yang 8 orang ini terbitan aktanya di luar daerah Badung, dan saat ini masih dilakukan konfirmasi terhadap kabupaten yang menerbitkan aktanya, apa benar meninggal dan bagaimana fakta di lapangan. Sisanya yang 75 orang, datanya sudah diperbaharui, orangnya masih hidup dan tidak ada yang mendapat akta kematian,” katanya.

Mantan Camat Kuta Utara itu mengakui memang pada tahun 2014-2016 pelayanan Disdukcapil menggunakan dua aplikasi, satu aplikasi lain mempunyai server tersendiri dan ada aplikasi SIAK. Aplikasi lain ini yang digunakan untuk pelayanan pencatatan sipil dengan tujuan agar mempermudah dan mempercepat proses pelayanan. Setelah proses berjalan, pada tahun 2018 dilakukan migrasi dari aplikasi yang satu ke aplikasi SIAK. “Pada saat migrasi dari aplikasi tersendiri ke aplikasi SIAK menyebabkan terjadinya kesalahan data. Di sinilah munculnya 1 NIK dipakai oleh 2 orang, NIK-nya sama, namanya sama, tapi alamat, tanggal lahir dan nama orangtuanya yang berbeda. NIK yang dipakai yang meninggal itu memang benar sudah meninggal, memang terbit seperti itu. Satu lagi yang namanya sama yang masih hidup kita sudah aktifkan dan tidak memegang akta kematian,” katanya. (bgn003)22091407

Mangupura, Baliglobalnews

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung sedang melakukan verifikasi faktual data terhadap 41.000 penduduk Badung yang secara faktual tidak ada di lapangan.

Hal itu dikemukakan Kadisdukcapil Badung, AA Arimbawa, ketika dimintai tanggapan atas pemberitaan 41.000 penduduk Badung yang secara faktual tidak ada di lapangan.

“Terkait dengan penduduk Badung yang 41.000 itu kan hasil coklit KPU 2020, tapi tetap kita jadikan perhatian karena kita juga di Disdukcapil sedang melakukan penertiban adminduk (administrasi kependudukan). Dalam artian lampid (lahir mati pindah) penduduk itu harus benar-benar riil di lapangan. Itu yang menjadi program kita, makanya kita melakukan pemutakhiran data ke lapangan melalui program Jebol (jemput bola), termasuk juga kita melakukan pelayanan di desa dengan membuka kios adminduk. Tujuannya semua agar data penduduk betul-betul valid dan riil adanya,” katanya Senin (18/4)

Arimbawa menyatakan diungkapkannya data penduduk tersebut sebagai momentum yang cukup bagus. “Tapi saya tidak mau ditarik-tarik ke ranah politik. Jadi, tiyang tetap pada koridor penertiban adminduk. Kami sedang proses melakukan validasi data khusus untuk 41.000 itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini selesai,” katanya.

Hasil validasi data tersebut, kata dia, akan disampaikan kepada perbekel/lurah, Kaling dan kelian juga melalui camat, terutama di daerah yang memiliki penduduk yang tidak jelas tersebut. Verifikasi faktual ini dilakukan untuk mengetahui sebenarnya jumlah penduduk yang ada. “Kami sudah punya hasil datanya sesuai dengan by name by address dari 41.000 tersebut. Ini kami cocokkan di bawah, benar ndak dayanya ada. Nah kalau tidak ada, itu yang akan kami koordinasikan atau laporkan ke Depdagri. Karena Undang-undang 24/2013 tentang adminduk kami tidak dibenarkan menghapus data penduduk. Kami akan mohonkan petunjuk kepada Depdagri mau dikemanakan. Kalau kebijakan Depdagri akan menghapus dari data SIAK, Depdagri yang menghapus, bukan kami,” katanya.

Sementara data 514.390 penduduk Badung pada semester II 2021 itu dikeluarkan oleh Depdagri berdasarkan data yang telah dibersihkan. “Data ini yang kita pakai sekarang. Kami tidak tahu semester I 2022 ini berapa jumlah penduduk Badung karena data tersebut belum keluar dari Kemendagri. Biasanya keluar pada.bulan Juni/Juli.

Jadi 41.000 tersebut belum pasti. Jadi kami tetap lakukan verifikasi faktual di lapangan,” katanya.

Dia menyebutkan permasalah seperti itu bukan hanya terjadi di Badung, hampir di seluruh Indonesia. Pasalnya, lampid penduduk itu dimana-mana ada sepanjang ada mutasi penduduk. “Kebetulan Badung ini sangat dinamis, jadi apapun perkembangannya kita akan sikapi,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung melakukan verifikasi dan pendataan ulang terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Badung, sehingga nantinya bisa dilaporkan ke pihak Kemendagri.

Ketika ditanya dampak dari tidak adanya penduduk tersebut, dia menyatakan keseluruhan data (big data) akan menjadi kacau. Bukan hanya data di KPU, termasuk rencana pembangunan, kepesertaan BPJS. “Kalau benar data ini tidak riil, BPJS bisa berpengaruh besar. Termasuk data rencana pembangunan oleh Bapeda yang sedang menghitung bagaimana rencana pembangunan ke depan pascacovid ini supaya bisa tepat sasaran, efektif, efisien sesuai dengan jumlah penduduk yang ada,” katanya. (bgn003)22041816

Badung, Baliglobalnews

Tak kurang dari 41 ribu penduduk yang memiliki KTP Badung ditengarai tidak lagi tinggal di Badung menjadi perbincangan hangat di kalangan DPRD Badung. Akan tetapi, Fraksi PDI Perjuangan mengkhawatirkan dampak dari legitimasi dalam memilih pemimpin ke depan di Kabupaten Badung, karena data pemilih sudah bermasalah. Hal itu dinilai rawan akan terjadi kecurangan  jika dibiarkan.

Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Badung meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung melakukan verifikasi dan pendataan  ulang terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Badung, sehingga nantinya bisa dilaporkan ke pihak Kemendagri. Permintaan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, ketika dihubungi pada Minggu (17/4).

Anom Gumanti menyatakan  sangat mengapresiasi dsn menghargai pendapat dan sudut pandang dari Fraksi Partai Golkar dan Demokrat. “Kalau kita melihat Undang-undang  nomor 7/2017 sudah diatur pada pasal  191, ayat 2 huruf H. Sudah sangat jelas disitu. Namun, menurut kami dari fraksi PDI Perjuangan yang perlu kita pikirkan ke depan adalah perkembangan penduduk Badung ini sangat tinggi. Dari perkembangan itu tentu ada proses pemutakhiran data sehingga ada perbedaan jumlah penduduk karena tidak ketemu orangnya, tidak ketemu alamatnya. Hal ini dikarenakan karenakan ada perubahan disebuah lokasi.

Dia mencontoh kan di kawasan Bandara Ngurah Rai sekarang sudah menjadi wilayah dari bandara yang dulunya ada penduduk di kawasan Gang Merpati dan sekarang sudah tidak ada lagi,” ujarnya.

Menurut Anom Gumanti, perbedaan data itulah yang harus ditindaklanjuti dengan turun bersama, karena secara faktual beberapa penduduk Badung ber-KTP Badung tidak ditemukan sampai jumlahnya 41 ribu. “Saya tidak berbicara dalam konteks politik, tetapi berbicara secara umum. Artinya, hal ini harus kita pikirkan di lembaga dewan ini, bukan hanya dilihat pada sudut pandang jumlah perolehan kursi di DPRD Badung, Tapi kita juga pikirkan hak dan kewajiban mereka. Kalau hanya haknya saja yang dituntut, namun kewajibannya tidak dilaksanakan, maka yang menjadi taruhannya adalah legitimasi pemimpin kita nanti yang terpilih,”‘ katanya.

Dia menganalogikan semua pemimpin di Indonesia dilahirkan melalui pemilihan. Ketika saatnya dilakukan pemilihan namun orangnya tidak ada, hanya datanya saja, akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Tidak hanya pada legitimasi, mungkin ada kecurangan-kecurangan nantinya. “Namun saya tidak menuduh seperti itu. Tapi kalau ini dibiarkan, kemungkinan hal itu terjadi. Pembenahan data ini diperlukan, karena data ini adalah segala-galanya bagi saya,” katanya.

Dia berpandangan kalau memang ada ketimpangan seperti apa yang ditemukan oleh KPU dan Disdukcapil, mestinya harus ada proses dan mekanisme yang harus dilakukan oleh Disdukcapil. “Kami sarankan agar Disdukcapil melakukan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri, karena di situ sebagai lembaga pemutus mengenai jumlah penduduk. Kalau nanti Depdagri telah memutuskan 41.000 data ini dicoret atau dibiarkan begitu, kami dari Fraksi PDI Perjuangan sangat tunduk dan hormat dengan aturan yang ada. Yang paling terpenting bagi kami adalah legitimasi dari hasil Pemilu merupakan pondasi dasar untuk memilih pemimpin. Jadi kalau legitimasinya sudah dipertanyakan bagi seorang pemimpin. Lantas bagaimana kita mewujudkan pemimpin yang baik untuk Badung ke depan,” tandasnya. (bgn003)22041703

Badung, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung meraih Penghargaan Kategori Kependudukan Sedang dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan diberikan karena Pemkab Badung melalui Dinas kependudukan dan Catatan Sipil merupakan satu di antara 9 Disdukcapil terbaik di daerah, karena raihan prestasi yang mereka capai. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada acara Rakornas Dukcapil di Hotel Grand Hyatt, Bali, pada Selasa (8/2) malam.

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan 9 kepala dinas Dukcapil merupakan yang terbaik karena raihan prestasi yang mereka capai dalam layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. “Mohon kepada Bapak Menteri memberikan apresiasi kepada 9 daerah terbaik, baik dari pencapaian perekaman KTP-el, akte kelahiran, kartu identitas anak, maupun pemanfaatan data dan inovasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Zudan meminta Mendagri Tito meluncurkan program SIAK Terpusat: Layanan Adminduk Digital Dalam Genggaman. “SIAK terpusat adalah piranti yang kita gunakan agar pelayanan kita bisa online secara nasional, lebih efisien, dalam menjaga cyber security system dan lebih cepat dalam pelayanan administrasi kependudukan,” tandasnya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengaku tertarik dengan tema Rakornas “SIAK Terpusat: Layanan Adminduk Digital Dalam Genggaman” saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Ditjen Dukcapil. “Saya merasa tertarik dengan temanya. Ini betul-betul tolong dipahami. Saya ingat tentang bahasa ini tentang dampak kemajuan teknologi informasi. Bahasanya adalah The World In Your Palm. Dunia berada dalam genggaman karena teknologi informasi,” ujar Mendagri Tito.

Menurut Mendagri, sistem pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang digawangi Ditjen Dukcapil terus mengalami perbaikan. Perbaikan sistem yang dibuat Ditjen Dukcapil tersebut dapat dilihat dari sistem pelayanan manual menjadi digital. “Saya melihat banyak sekali kemajuan-kemajuan yang yang sudah dicapai oleh rekan-rekan Dukcapil, yang tadinya manual, bertemu fisik, sekarang dengan adanya digitalisasi di bidang Kedukcapilan, pemerintahan berbasis elektronik, maka masyarakat lebih dimudahkan. Dan data Dukcapil ini luar biasa karena menggunakan satu database. Kalau dulu terpecah-pecah, tiap-tiap daerah itu, sehingga tidak mendapatkan satu data nasional,” ucapnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, AA Ngurah Arimbawa, yang ditemui seusai menerima penghargaan menyatakan penghargaan yang diterima merupakan reward terhadap pelayanan Dukcapil Badung. “Kami merasa bersyukur telah diberikan penghargaan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. Bagi kami penghargaan bukan hanya sebuah reward atau apresiasi terhadap pelayanan Dukcapil, yang terpenting bagaimana kami di Dukcapil beserta seluruh staf bisa terus memberikan pelayanan terbaik yang membahagiakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Gung Arim, demikian sapaan akrab AAN Arimbawa, setiap permasalahan masyarakat terkait Dukcapil selalu bisa dicarikan dan diberikan solusi. Pasalnya, arahan dan pembinaan dari pimpinan yakni Bupati, Wakil Bupati dan Sekda untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati. “Prinsip kami dalam melayani masyarakat selalu berhati-hati. Asalkan persyaratan benar dan lengkap, kami siap melayani dengan baik. Itu sangat penting untuk dipakai pedoman dalam melaksanakan tugas,” pungkasnya.

Sembilan daerah yang meraih penghargaan tersebut masuk dalam tiga kategori. Pertama kategori kependudukan besar, yakni Kota Semarang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk kategori kependudukan sedang yakni Kabupaten Bantul dan Kabupaten Badung. Sedangkan untuk kategori kependudukan kecil diberikan kepada Kota Metro, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. (bgn003)22020901

Mangupura, Baliglobalnews

Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung kembali melakukan inovasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Satu di antaranya melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, seperti dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung untuk melakukan pertukaran data dan informasi yang mendukung penyempurnaan database perpajakan daerah.

Kepala Bapenda Badung, I Made Sutama, usai menandatangani kerjasama dengan Disdukcapil di ruang pertemuan setempat Senin (8/3) mengatakan setelah bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pertukaran data perijinan dan perpajakan daerah, Badan Pendapatan Daerah telah bekerjasama pula dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

”Integrasi data telah berjalan baik antara data perpajakan daerah khususnya BPHTB dan PBB P2 dengan data dan informasi pertanahan. Hal ini selain meningkatkan percepatan pertukaran informasi, meningkatkan validitas data serta sinergitas pelayanan perpajakan dan pertanahan di Kabupaten Badung. Kerjasama ini telah berjalan semenjak bulan Juni Tahun 2020. Dan kini giliran kerjasama dengan Disdukcapil Badung  dengan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 911/192/DUKCAPIL/2021 dan Nomor : 973/1629/BAPENDA/2021 antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kepegawaian, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung,” ujarnya.

Menurut mantan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung tersebut, kerjasama mengenai pemanfaatan data kependudukan ini memiliki arti penting bagi Bapenda karena data kependudukan ini sangat diperlukan dalam proses verifikasi dan validasi layanan perpajakan daerah seperti dalam proses penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), verifikasi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemberian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, upaya penagihan piutang pajak. Kedepannya data Nomor Induk Kependudukan yang bersumber langsung dari portal Ditjen Dukcapil Kemendagri ini dapat dimanfaatkan juga sebagai alat atau sarana identitas tunggal untuk pertukaran data dengan instansi lainnya.

”Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung telah mendapatkan Ijin dari Dirjen Dukcapil Kemendagri sesuai Surat Nomor 470/13027/Dukcapil tertanggal 1 Desember 2020 Perihal: Persetujuan Permohonan Data Kependudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Dalam kerjasama ini, Bapenda Badung nantinya memiliki kewajiban untuk menyampaikan data balikan berupa Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak (NOP) yang diterbitkan, selain itu untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan yang telah diakses serta menyampaikan laporan secara reguler setiap semester,” katanya.

Birokrat asal Desa Pecatu itu mengharapkan kerjasama ini dapat menghindarkan penyalahgunaan KTP Elektronik, sebagai identitas tunggal, dalam proses pelayanan perpajakan daerah dan tentunya dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. (bgn003)21030818

Denpasar, Baliglobalnews

Guna menyamakan persepsi tentang pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang perkawinan di Pulau Dewata. Pengadilan Negeri Denpasar bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar/Kabupaten Badung melakukan langkah nyata dalam meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan perundang-undangan melalui Fokus Group Discussion (FGD) di PN Denpasar, Jumat (5/3/2021).

Acara yang menghadirkan Kadis Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kota Denpasar Dewa Gede Juli Arta Brata dan Kadisdukcapil Badung A.A Ngurah Arimbawa sebagai narasumber.

Menurut Dr. Soebandi, SH.MH. didampingi juru bicara PN Denpasar I Made Pasek SH. MH mengatakan bahwa tiga hal yang menjadi pembahasan FGD ini yakni pertama untuk menyamakan pandangan terkait permasalahan-permasalahan pelaksanaan pencatatan sipil sehingga tidak membingungkan masyarakat dalam pengurusan pencatatan sipil.

“Yang kedua, PN dengan Disdukcapil Kota maupun Kabupaten ke depan melalui MoU segera memberikan pelayanan dengan aplikasi terkait pengiriman salinan putusan maupun penetapan oleh PN ke Dukcapil,” ucap Sobandi.

Hal ini dilakukan agar cepatnya pelayanan palaporan pencatatan sipil tersampaikan. Yang terakhir, FDG ini merupakan langkah bagi PN Denpasar sebagai instansi yang telah berpredikat ZI WBK, menuju predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) yang tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yg prima kepada masyarakat.

Ditambahkan, Kadis Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kota Denpasar Dewa Gede Juli Arta Brata mengatakan, FGD kali ini sangat berterimakasih dengan Ketua PN Denpasar guna menyamakan persepsi terkait permasalah Kependudukan dan perkawinan, terkait regulasi yang ada yang perlu dipahami publik atau masyarakat.

“Kalau dahulu pola pikir masyarakat terkait masalah redaksional atau perubahan nama wajib ke Pengadilan. Namun, dengan adanya Perpres Nomor 96 cukup menggunakan data pembanding seperti ijazah atau SK sudah bisa ke Disdukcapil,” kata Dewa Brata.

Namun, untuk proses perceraian wajib hukumnya melalui Pengadilan. Karena proses akta perceraian itu, Disdukcapil tetap merujuk dari putusan pengadilan.

“Disdukcapil hanya bisa memproses terkait redaksional saja seperti perubahan nama, tanggal lain yang juga harus ada data pembandingnya,” ucapnya.

Hal serupa diungkapkan Kadisdukcapil Badung A.A Ngurah Arimbawa bahwa FGD sangat bagus dan penting dilakukan karena perlu adanya persamaan persepsinya terkait aturan Disdukcapil dan Pengadilan. “Kita bekerja bukan karena kebijakan tapi karena aturan yang ada, sehingga dalam pelayanan ke masyarakat harus mengikuti aturan yang ada,” ungkapnya.

Sehingga, dengan persamaan persepsi ini Disdukcapil tidak ragu dalam memberikan pelayanan masyarakat, demikian juga dari Pengadilan. Untuk itu, melalui sinergi ini dapat memberikan pelayanan mudah praktis yang menuju kebahagiaan masyarakat.(bgn008)21030520

Badung, Baliglobalnews

Dalam upaya mewujudkan validasi data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung terus membangun sinergi dengan banyak pihak. Yang terbaru membangun sinergi dengan Kementerian Agama Kabupaten Badung melalui Kantor Urusan Agama.

Sinergi diwujudkan dalam bentuk Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Dukcapil dengan Kepala KUA se-Kabupaten Badung dalam program Badung Akusapa (Administrasi Kependudukan Satu Paket) bertempat di Kantor Dinas Dukcapil, Rabu (17/2).

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas Dukcapil AA Ngr. Arimbawa dengan Kepala KUA Kecamatan Petang Abdul Munir, Kepala KUA Kecamatan Mengwi Kusnadi Abdillah dan Kepala KUA Kuta Syamsul Arifin.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, AA Ngr Arimbawa mengatakan bahwa Penandatangan Kerja Sama(PKS) ini dalam rangka mengintegrasikan layanan administrasi kependudukan antara Dinas Dukcapil dengan KUA.

Dimana selama ini masyarakat Badung yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan melalui KUA dan sudah mendapatkan buku nikah tidak semua melaporkan perkawinannya ke Dinas Dukcapil sehingga ada kemungkinan ketimpangan data yang ada di dinas dengan kenyataan di masyarakat.

“Penandatanganan PKS ini dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta sinergitas pelayanan utamanya akurasi data perkawinan penduduk Badung yang beragama Islam dalam data base kependudukan,” ujarnya.Untuk tindak lanjut PKS ini, Kadis yang akrab disapa Gung Arim ini mengatakan pihaknya akan memasang aplikasi “Aku Dicari” yaitu Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri Cetak Sendiri di masing-masing Kantor KUA.

Nantinya Kepala KUA meng entry buku nikah pada aplikasi Aku Dicari sehingga data perkawinan dari masyarakat secara otomatis masuk data base kependudukan di Dinas Dukcapil.

“Setelah data perkawinan masyarakat masuk di dinas, tentu nanti akan ada proses perubahan Kartu Keluarga (KK) dan KTP, sehingga nanti masyarakat bisa mencetak sendiri dokumen kependudukannya melalui aplikasi Aku Dicari tersebut,” jelas mantan Camat Kuta Utara ini seraya berharap program ini nantinya bisa berjalan dengan baik sehingga validasi kependudukan di Kabupaten Badung benar-benar terwujud.

Sementara itu salah satu Kepala KUA yang hadir melakukan penandatanganan menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Dinas Dukcapil Badung karena sudah diajak bekerja sama. Karena diakui selama ini masyarakat yang sudah mendapatkan buku nikah di KUA jarang yang melaporkan kembali perkawinannya ke Dinas Dukcapil. Untuk itu pihaknya menyatakan siap bekerja sama dan mendukung program ini dalam mewujudkan validasi data base kependudukan di Kabupaten Badung.(bgn003)21021719