Mangupura, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Kebudayaan (Disbud) Badung di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD, Puspem Badung, pada Rabu (22/7/2026).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV I Nyoman Graha Wicaksana didampingi Anggota Komisi Made Suwardana, Nyoman Sudana, dan I Wayan Joni Pargawa membahas masalah sistem penerimaan murid baru (SPMB) dan pelaksanaan PKB (Pesta Kesenian Bali) di Badung dengan menghadirkan Kadisdikpora IGM Dwipayana dan Kadisbud I Gede Sukadana bersama jajarannya serta tenaga ahli DPRD.

Usai memimpin raker, Graha Wicaksana mengatakan fokus kepada dua perangkat daerah tersebut karena Disdikpora baru saja menyelesaikan kegiatan SPMB. Dia menyebutkan selama ini SPMB sudah berjalan baik, meskipun ada yang memerlukan perbaikan ke depan. Sementara di Disbud baru saja melaksanakan dan mengikuti PKB. “Dalam pelaksanaannya memang Disbud mengalokasikan dana tujuh miliar. Kami memandang ini bukan dari segi pengeluaran, tetapi ini adalah bagian dari investasi terhadap pelestarian seni dan budaya. Apabila itu memang perlu ditingkatkan untuk di tahun berikutnya silakan ditingkatkan nilainya,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Graha juga menyebutkan ada keinginan sebelum tampil di PKB, Disbud akan menggelar festival seni budaya di Badung yang dulu digelar dalam rangka menyambut HUT Mangupura.

Dalam hal SPMB, Graha menyebutkan saat ini Badung kekurangan guru, kualitas tenaga pendidik perlu ditingkatkan, dan infrastruktur serta sarana yang ada di sekolah. “Jadi, harapan kami semua sekolah yang ada di Kabupaten Badung supaya bisa mengikuti standar yang baik maupun membuat siswa nyaman belajar,” katanya.

Terkait persebaran siswa yang tidak merata, dia menyampaikan ada beberapa sekolah yang memang jaraknya jauh-jauh. Kalau digroping, yang akan menjadi korban para siswa karena akan berjalan jauh. “Bahkan ada yang sampai sekian kilometer,” katanya.

Dia mencontohkan daerah di Pangsan dan Petang yang jarak tempat tinggal warga sangat berjauhan. “Kalau ini digroping, kasihan siswanya. Jadi, sesuai dengan komitmen Bapak Bupati Badung tetap dilaksanakan meskipun siswa yang belajar di sana cuma 15 sampai 20 orang,” tandasnya. (bgn003)26072213

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Provinsi Bali dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) daerah setempat membahas kesiapan sistem penerimaan siswa baru  SMA/SMK jelang diberlakukannya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026.

Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta didampingi Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra dan Kepala Disdikpora Bali KN Boy Jayawibawa di Kantor DPRD Bali pada Rabu (14/5/2025), membahas sejumlah isu krusial, mulai dari pembagian jalur masuk, pemerataan akses pendidikan, hingga wacana penghapusan praktik titipan siswa.

“Kami akan terus memantau kondisi sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi masalah kekurangan fasilitas. Komisi IV DPRD Bali terus berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga,” kata Suwirta.

Politisi asal Klungkung itu juga menekankan pentingnya penataan pemerataan sekolah agar tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah ‘favorit’ dan sekolah lainnya. “Tugas kita adalah sekarang bagaimana membuat pemerataan sekolah tidak ada sekolah favorit, kemudian bagaimana sekolah itu membranding sendiri agar semuanya brandingnya bagus sehingga anak-anak itu enggak pilih-pilih sekolah A atau sekolah B,” katanya.

Dia menyebutkan istilah titipan selama ini hanya bentuk komunikasi informal dari masyarakat yang merasa tidak yakin diterima lewat sistem. “Mereka sebenarnya bisa jalan sendiri mengikuti sistem. Tapi karena tidak percaya diri, mereka lalu menghubungi teman-teman dewan,” katanya.

Suwirta memberikan penekanan pada pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam sistem penerimaan murid baru. Ia mengajak semua pihak untuk mempercayai sistem yang telah disusun, yang bertujuan untuk mengakomodasi siswa berkualitas. “Jangan lagi ada keraguan tentang sistem ini. Semua sudah disosialisasikan, dan kami mengajak anak-anak untuk mempersiapkan diri dengan baik agar bisa diterima di sekolah pilihan mereka. Saya harapkan kepada anak-anak kita percaya dirilah bahwa sistem itu diciptakan semuanya untuk mereka-mereka yang berkualitas” ujarnya.

Dia berharap masukan-masukan yang muncul dalam pertemuan ini bisa menjadi pijakan perbaikan pendidikan Bali secara menyeluruh. “Bukan hanya soal penerimaan siswa baru, tapi juga kualitas SDM, sarana-prasarana, dan keadilan akses pendidikan bagi semua anak-anak Bali,” katanya.

Sementara Boy Jayawibawa menegaskan sistem zonasi yang sebelumnya diterapkan dalam PPDB kini diganti menjadi sistem domisili berbasis nilai rapor. SPMB akan diterapkan dengan beberapa jalur, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. “Jalur domisili itu bukan berarti surat keterangan domisili. Itu justru tidak kami terima, harus memakai kartu keluarga (KK). Jadi seperti sekarang domisili itu lebih mengedepankan nilai rapor, tidak berarti siswa yang dekat dengan sekolah otomatis diterima, kalau itu sistem zonasi yang dulu PPDB. Sekarang dengan sistem domisili, rapor yang berperan,” ujar Boy Jayawibawa usai rapat.

Sistem ini bertujuan mendorong siswa SMP berprestasi agar bisa bersaing di jenjang SMA/SMK. Boy menyebutkan alokasi kuota untuk jalur domisili adalah 30 persen, afirmasi 30 persen, jalur prestasi 35 persen, dan perpindahan orangtua atau mutasi 5 persen.

Pendaftaran untuk SPMB 2025 SMA/SMK dibuka mulai 30 Juni hingga 4 Juli 2025 secara daring. Siswa diberikan kesempatan untuk mendaftar pada empat jalur pendaftaran dan memilih hingga tiga sekolah, yang memberikan peluang lebih besar untuk diterima di sekolah negeri. Menjawab pertanyaan soal kemungkinan siswa tercecer, Boy menegaskan, hal tersebut tak akan terjadi. “Siswa diberi tiga pilihan saat mendaftar. Jadi tidak ada lagi istilah siswa tercecer,” jawabnya.

Dia juga menjelaskan jalur kesenian dan budaya tetap difasilitasi dengan sistem pembobotan. Siswa yang pernah tampil dalam ajang seperti Pesta Kesenian Bali (PKB) bisa menyertakan sertifikat untuk dinilai. Sertifikat kegiatan tersebut akan dilampirkan dalam proses pendaftaran, dengan penilaian dilakukan menggunakan sistem yang telah dirancang untuk menjamin transparansi.

“Mereka nanti ada pembobotan, misalnya tampil di PKB apakah mereka juara atau sekedar jadi panitia atau cuma ikut di pawai saja, ada pembobotan itu. Yang jelas ini menjadi perhatian bagi kita karena ini kan dalam rangka keberpihakan kita pada seni budaya Bali juga. Pembobotan nya nanti penilaiannya kita akan transparan menggunakan aplikasi. Sehingga siswa tidak bisa lagi menganggap bahwa ini diambil yang tampil perorangan saja atau bagaimana, bukan kami yang menilai tapi sistem pembobotan itu nanti,” katanya.

Untuk jalur anak guru, Boy mengatakan ada perhatian khusus dari pemerintah pusat. “Supaya seorang guru tidak sampai terpengaruh dalam mengajar karena anaknya belum dapat sekolah. Jadi ini menjadi perhatian Bapak Menteri supaya seorang anak guru juga difasilitasi terutama dari sekolah guru/ orang tersebut mengajar. Itu tidak pakai kuota karena kita kan melihat keberpihakan. Yang jelas seorang guru harus melampirkan bahwa anaknya memang butuh sekolah,” ujarnya. Sementara untuk jalur kepemimpinan, hanya diperuntukkan bagi ketua OSIS atau ketua Pramuka saat SMP.

Terkait praktik siswa ‘titipan’ Boy menegaskan bahwa istilah tersebut tidak lagi relevan. Selama ini, siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan tidak mampu ke swasta kadang diakomodasi oleh pemerintah lewat sisa daya tampung. Namun kini, data pokok pendidikan (Dapodik) dikunci sebulan sebelum 30 Juni, sehingga sistem tidak bisa lagi menerima siswa di luar skema resmi.

“Bukan titipan sebenarnya istilahnya, ini ketika pemerintah harus hadir terhadap siswa yang memang tidak diterima di negeri dan swasta mereka tidak mampu. Yang kemarin-kemarin itu kita akomodir sepanjang memang masih ada daya tampung. Tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Kalau memang dia sudah tidak diterima ya harus masuk ke sekolah swasta, Itu dia, tidak ada lagi istilah titipan-titipan itu,” tegasnya.

Disdikpora Bali menegaskan tidak ada ruang bagi siswa titipan dalam sistem SPMB 2025. Boy memastikan tanpa adanya bantuan dari dewan, seluruh siswa yang lulus SMP akan memiliki kesempatan yang sama untuk diterima di sekolah negeri atau swasta. Berdasarkan data, daya tampung SMA/SMK negeri di Bali 53.322 siswa, sedangkan untuk SMA/SMK swasta 39.804 siswa. Dengan jumlah lulusan SMP 65.197 orang, Boy memastikan bahwa semua siswa akan tertampung. (bgn008)25051413

Mangupura, Baliglobalnews

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung bersama Guru Penggerak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menyelenggarakan Badung Education Fair 2024 yang dirangkaikan dengan berbagai macam lomba kreativitas PAUD. Acara ini dilaksanakan sebagai ajang untuk merangsang kreativitas dan minat anak dalam berbagai bidang seni, bahasa dan permainan tradisional, serta meningkatkan emosional dan kemampuan sosial melalui kegiatan berkelompok.

“Saya berharap melalui kegiatan yang sangat luar biasa dijadikan media untuk mengasah pola pikir anak-anak dari usia dini, bagaimana dia mengenal alam, bagaimana cara menjaga lingkungan tetap bersih dan menumbuhkan keberanian untuk berani tampil di panggung,” ujar Bunda PAUD Kabupaten Badung Nyonya Giri Prasta di sela-sela menghadiri pembukaan Road To Badung Education Fair Tahun 2024 di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Senin (9/9/2024).

Ny. Giri Prasta juga mengharapkan ke depan kegiatan seperti ini tetap bisa dilaksanakan, siapapun nanti yang menjadi Bunda PAUD dan Dinas Pendidikan wajib memberikan penghargaan dan apresiasi pada guru penggerak. “Tanpa guru penggerak kita tidak akan bisa berbuat apa apa, sekali lagi mohon Disdikpora Badung perhatikan guru penggerak karena tugas merek cukup dalam menjaga anak anak,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Gusti Made Dwipayana mengatakan pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang amat dasar merupakan masa emas masa pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. PAUD memiliki peranan yang sangat penting untuk membentuk karakter yang kreatif, inovatif dan kompetitif untuk mewujudkan itu semua guru dan orang tua mempunyai peran yang sangat penting. “Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah mengambil peran aktif dalam kegiatan ini, selamat berlomba semoga mendapatkan hasil yang terbaik,” ucapnya.

Sementara Ketua Panitia Ayu Novi Dewi melaporkan Badung Education Fair 2024 dilaksanakan sebagai ajang untuk merangsang kreativitas dan minat anak dalam berbagai bidang seni, bahasa dan permainan tradisional, serta meningkatkan emosional dan kemampuan sosial melalui kegiatan berkelompok yang dikemas dalam berbagai lomba seperti lomba mewarnai, celoteh anak, mesatua, fashion show, permainan tradisional yang pesertanya berasal dari seluruh Kabupaten Badung.

Turut hadir Ketua Gatriwara Nyoman Ayu Parwata, Plh. Ketua DWP Nyonya Surya Suamba, kepala TK penggerak se-Badung dan peserta lomba. (bgn003)24090904

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi lebih dari 40 Bunda PAUD tingkat kecamatan dan desa/kelurahan se-Kota Denpasar, di Aula SPNF SKB Kota Denpasar, Tembau pada Senin (27/3/2023).

Bunda PAUD Kota Denpasar, Ny. Jaya Negara, mengatakan Bunda PAUD memegang peran strategis untuk menggerakkan komponen sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD di masyarakat.

“Mengingat betapa pentingnya keberadaan Bunda PAUD, maka pelaksanaan bimtek ini saya harapkan akan mampu mendongkrak kapasitas dan juga kompetensi para Bunda PAUD sebagai lokomotif penyelenggaraan lembaga pendidikan dasar untuk anak usia dini di wilayah masing masing. Untuk itu, ikuti dan cermati dengan baik semua materi yang disampaikan dalam Bimtek ini,” katanya.

Di tengah gempuran arus “kekinian”, Ny. Jaya Negara mengharapkan Bunda PAUD mampu memiliki peran dan komunikasi kuat untuk menggandeng semua elemen, baik pemangku kepentingan maupun masyarakat, agar terus dapat memberikan pendidikan dan pengawasan pada anak-anaknya.

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Disdikpora, Ni Made Sugiantini, menjelaskan kegiatan bimtek ini dalam pelaksanaannya diadakan  dalam 4 hari, yakni dua hari materi di dalam kelas dan dua hari lainnya kegiatan aktivitas di luar ruangan (outdoor activity).

“Pelaksanaan Bimtek Penguatan Kapasitas Bunda PAUD telah memasuki tahun kedua. Tahun 2023 ini para peserta yang ikut berjumlah 43 Bunda PAUD dari Desa/ Kelurahan, 3 Bunda PAUD Kecamatan serta 4 Staf Bunda PAUD. Bimtek ini juga merupakan bentuk pendampingan pada Satuan PAUD untuk memenuhi unsur layanan holistik dan integratif,” katanya.

Made Sugiantini juga menyebutkan penyelenggaraan Bimtek ini adalah upaya yang ditempuh pihaknya untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil dari kegiatan yang ada pada program Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kabupaten/Kota.

“Selain pelaksanaan Bimtek, hari ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan Bunda PAUD Kelurahan Pedungan dan Kelurahan Penatih. Mudah mudahan dengan upaya ini, penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas dapat terwujud,” tutupnya. (bgn003)23032712

Badung, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung memutuskan untuk menunda pembelajaran tatap muka tahun 2021 mendatang.

Keputusan itu diambil setelah Komisi IV DPRD Badung bersama Disdikpora Badung menggelar rapat di gedung DPRD Badung, Puspem Badung, Selasa (29/12).

Usai rapat, Plt. Kepala Disdikpora, I Made Mandi, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi bersama pimpinan, pihaknya sepakat untuk menunda dalam waktu yang tidak bisa ditendukan dengan berbagai pertimbangan, di antarwnya Badung masih dalam zona merah.

“Ditakutkan, jika anak-anak mengikuti kegiatan belajar mengajar dan terjangkit Covid-19, maka karantina akan melibatkan orangtua, sehingga pertimbangan ini yang harus dipikirkan. Maka disarankan untuk mundur. Apalagi Diskes sudah menyatakan tempat isolasi sudah mulai menipis,” katanya seraya menambahkan, sebelumnya 74 guru positif Covid-19 meski sekarang sudah dinyatakan sembuh.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Made Sumerta, mengaku khawatir saat mendengar akan dilakukan pembelajaran tatap muka. Karena itu, dia sepakat pembelajaran tatap muka ditunda. (bgn003)20122926

Denpasar, Baliglobalnews

Musim penghujan yang mulai terjadi di wilayah Kota Denpasar mengkhawatirkan berbagai kalangan. Tak hanya soal banjir, Pemkot Denpasar melalui Disdikpora Kota Denpasar turut memperhatikan kondisi gedung sekolah, baik negeri maupun swasta. Hal itu selain lantaran memasuki musim penghujan, juga mengingat pelaksanaan sistem belajar yang masih menerapkan pembelajaran daring.

Kadisdikpora Kota Denpasar, I Wayan Gunawan, menjelaskan minimnya aktivitas belajar-mengajar pada masa Covid-19 membuat tak seluruh ruangan digunakan. Karena itu, dia mengimbau kepala sekolah (kasek) untuk mengecek rutin kondisi gedung, utamanya saat ini yang akan memasuki musim penghujan.

Menurut Gunawan, ada empat poin yang wajib menjadi perhatian kasek, yakni memperhatikan atap gedung utamanya genteng. Jika ada yang bocor harus segera diperbaiki. Kedua, mengecek kondisi plafon ruangan, jika ditemukan ada yang jebol agar dilaksanakan perbaikan dengan menggunakan dana bos sesuai mekanismenya. Ketiga, saluran pembuangan yang mampet agar segera diperbaiki dan yang keempat selalu mengantisipasi dan memantau keamanan sekolah, jika ditemukan suatu permasalahan agar segera berkordinasi dengan Diadikpora Kota Denpasar.

”Iya, gedung sekolah baik negeri maupun swasta kan sudah lama tidak dipakai. Pengecekan harus dilaksanakan secara rutin, mengingat saat ini memasuki musim hujan. Jangan sampai gedung rusak dibiarkan dan ada yang bocor tidak diketahui,” kata Gunawan saat dimintai konfirmasi Minggu (11/10).

Pihaknya juga berharap agar perawatan terhadap gedung sekolah tetap dilaksanakan. Termasuk pelaksanaan kebersihan serta meninjau fasilitas yang ada. Sehingga kedepan saat sekolah kembali digunakan untuk pertemuan tatap muka pembelajaran siswa, fasilitas yang tersedia tetap baik.

”Walaupun belum ada kebijakan kapan akan dibuka sekolah tatap muka, kami berharap kebersihan sekolah dan perawatan fasilitas tetap dimaksimalkan, sehingga nanti saat digunakan kembali tetap berfungsi baik,” ujarnya

Saat ini Disdikpora Kota Denpasar menangani sedikitnya 13 gedung SMPN dan 167 gedung SD. Sedangkan untuk sekolah swasta, kepemilikan gedung merupakan wewenang pihak yayasan atau pengelola sekolah. (bgn122)20101117