Mangupura, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Kebudayaan (Disbud) Badung di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD, Puspem Badung, pada Rabu (22/7/2026).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV I Nyoman Graha Wicaksana didampingi Anggota Komisi Made Suwardana, Nyoman Sudana, dan I Wayan Joni Pargawa membahas masalah sistem penerimaan murid baru (SPMB) dan pelaksanaan PKB (Pesta Kesenian Bali) di Badung dengan menghadirkan Kadisdikpora IGM Dwipayana dan Kadisbud I Gede Sukadana bersama jajarannya serta tenaga ahli DPRD.

Usai memimpin raker, Graha Wicaksana mengatakan fokus kepada dua perangkat daerah tersebut karena Disdikpora baru saja menyelesaikan kegiatan SPMB. Dia menyebutkan selama ini SPMB sudah berjalan baik, meskipun ada yang memerlukan perbaikan ke depan. Sementara di Disbud baru saja melaksanakan dan mengikuti PKB. “Dalam pelaksanaannya memang Disbud mengalokasikan dana tujuh miliar. Kami memandang ini bukan dari segi pengeluaran, tetapi ini adalah bagian dari investasi terhadap pelestarian seni dan budaya. Apabila itu memang perlu ditingkatkan untuk di tahun berikutnya silakan ditingkatkan nilainya,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Graha juga menyebutkan ada keinginan sebelum tampil di PKB, Disbud akan menggelar festival seni budaya di Badung yang dulu digelar dalam rangka menyambut HUT Mangupura.

Dalam hal SPMB, Graha menyebutkan saat ini Badung kekurangan guru, kualitas tenaga pendidik perlu ditingkatkan, dan infrastruktur serta sarana yang ada di sekolah. “Jadi, harapan kami semua sekolah yang ada di Kabupaten Badung supaya bisa mengikuti standar yang baik maupun membuat siswa nyaman belajar,” katanya.

Terkait persebaran siswa yang tidak merata, dia menyampaikan ada beberapa sekolah yang memang jaraknya jauh-jauh. Kalau digroping, yang akan menjadi korban para siswa karena akan berjalan jauh. “Bahkan ada yang sampai sekian kilometer,” katanya.

Dia mencontohkan daerah di Pangsan dan Petang yang jarak tempat tinggal warga sangat berjauhan. “Kalau ini digroping, kasihan siswanya. Jadi, sesuai dengan komitmen Bapak Bupati Badung tetap dilaksanakan meskipun siswa yang belajar di sana cuma 15 sampai 20 orang,” tandasnya. (bgn003)26072213

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Gede Arya Sugiartha, bersyukur Festival Seni Bali Jani (FSBJ) III yang diselenggarakan sejak 23 Oktober hingga 6 November 2021 lalu,  berjalan dengan lancar di tengah pandemi Covid-19.

Dengan tema “Jenggala Sutra, Susastra Wana Kerthi” yang memiliki makna “Semesta Kreativitas Terkini: Harmoni Diri dan Bumi dalam Keluasan Penciptaan Baru” kegiatan festival itu digelar secara daring dan luring dengan venue utama di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya dan Gedung Natya Mandala ISI Denpasar. Kemudian, ada pesan yang tersirat kenapa Festival Seni Bali Jani tetap terlaksana di masa pandemi.

Menurut mantan Rektor ISI Denpasar itu, FSBJ merupakan wujud keberpihakan Gubernur Bali, Wayan Koster, kepada seniman sehingga dalam kondisi apapun, tetap memberi ruang kepada seniman untuk berkarya. Terlebih selama pandemi aktivitas seniman mandek, maka pemerintah hadir untuk menyelamatkan hasil seni kreatif yang dimiliki oleh para seniman ini agar tidak terhenti.

“Dalam hasil survei kami, menyatakan seniman dan masyarakat Bali mendukung kebijakan tersebut, sehingga 96 % menyatakan terima kasih kepada Pemprov Bali, karena tetap memberi ruang kepada seniman di masa pandemi. Selanjutnya, keberhasilan FSBJ di masa pandemi ini karena berjalan lancarnya tata kelola yang dilakukan secara cermat dari penyelenggara dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19, dan kami menyelenggarakannya juga secara live streaming yang bisa diterima oleh masyarakat,” katanya.

Dalam FSBJ III, kata dia, Pemerintah Provinsi Bali memberikan penghargaan Bali Jani Nugraha kepada pihak yang berprestasi dan berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan. Penghargaan berupa piagam dan uang Rp 50 juta tersebut diberikan kepada I Dewa Nyoman Raka Kusuma (Sastrawan), I Made Taro (Seniman Penutur Cerita Rakyat), I Gusti Ngurah Parsua (Sastrawan), Putu Fajar Arcana (Sastrawan), I Gusti Made Sukawidana, (Penyair), Made Gede Perama Artha (Kartunis), Alm. Syahruwardi Abbas (Penyair), Dewa Putu Sahadewa, (Penyair), Gde Artawan, (Sastrawan), dan Hardiman, (Kritikus Seni Rupa).

Putu Fajar Arcana mengatakan Bali Jani Nugraha merupakan wujud apresiasi Pemerintah Provinsi Bali di era kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster, terhadap perkembangan seni kontemporer di Bali. “Apa yang dilakukan ini bukan hanya niat baik, tetapi kesadaran yang tumbuh dari pengelola kebijakan pemerintahan di Pemprov Bali terhadap perkembangan seni kontemporer yang mewadahi ekspresi-ekspresi terkini dari masyarakat Bali pada umumnya,” ujarnya.

Sebagai pelaku seni kontemporer, FSBJ ini tidak boleh berhenti dan ajang ini harus digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat seni kontemporer Indonesia dan Bali pada khususnya. “Ini mungkin program satu-satunya di Indonesia, yang menyelenggarakan Seni Kontemporer dalam FSBJ sesuai dengan semangat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali,” tutupnya.

(bgn003)21110809

Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar menggencarkan pendataan kesenian di Kota Denpasar untuk mendukung pelestarian, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan seni tersebut.

Menurut Kabid Kesenian Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Dwi Wahyuning Kristiansanti, kegiatan yang dikemas dalam program inventarisasi kesenian di Kota Denpasar itu merupakan sebuah upaya untuk menciptakan database untuk mendukung pelestarian, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan seni di Kota Denpasar. Ada empat cabang seni yang menjadi prioritas, mulai dari seni tari, karawitan, seni rupa dan teather.

Dia menyebutkan pada prinsipnya seka, sanggar, banjar, pura, pamaksan dan komunitas seni bisa didaftarkan. Namun, dalam pelaksanaanya aktivitasnya wajib melaksanakan pembinaan kesenian atau yang bersifat mengkhusus.

“Seka, sanggar atau komunitas bisa masuk asalkan ada kesenian khusus, namun jika sanggar itu hanya melakukan pembelajaran tari dan tabuh secara umum tidak bisa masuk, sedangkan jika sanggar itu melakukan pelatihan atau pembinaan seni gambuh atau arja itu bisa, dan khusus sanggar kita sudah ada data basenya sendiri,” ujarnya ketika dimintai konfirmasi Jumat (22/1).

Wiwin, sapaan akrab Dwi Wahyuning Kristiansanti, menyatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pelestarian, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan seni di Kota Denpasar. Sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan seberapa besar kesenian Kota Denpasar yang masih aktif, kurang aktif ataupun yang sangat urgent untuk dilaksanakan penyelamatan.

“Jadi dengan Inventarisasi Kesenian ini data yang kita peroleh memang data valid sesuai dengan apa yang ada di lapangan, sehingga dapat diputuskan apakah diperlukan pendampingan, pembinaan atau rekontruksi,” katanya.

Proses inventarisasi, kata dia, dilaksanakan secara online. Di mana, masyarakat ataupun tokoh masyarakat dapat mendaftarkan keseniannya atau kelompok keseniannya melalui link pendaftaran https://bit.ly/Pendataan_Kesenian. Di mana, pendaftaran cukup dengan mengisi data pada link tersebut  yang terdiri atas nama kesenian, tahun berdiri kesenian/seka, kecamatan, desa/kelurahan, banjar, alamat, nama ketua kesenian, no HP, email seka, deskripsi singkat, status kesenian aktif/tidak aktif dengan baik dan jelas  untuk dikirimkan kembali. Setelah dilengkapi dan dikirimkan maka kesenian tersebut sudah masuk dan terdata di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

“Kami sudah bersurat ke perbekel/lurah untuk diteruskan kepada masyarakat, sehingga pendataan ini dapat dilaksanakan secara maksimal serta diharapkan dapat mengisi paling lambat 31 Januari 2021,” ujarnya.

Wiwin berharap dengan potret data ini Pemerintah Kota Denpasar dapat memiliki peta data yang baik. Selain itu, dengan data ini diharapkan kesenian-kesenian yang tidak berkembang dapat dilakukan rekontruksi kembali baik secara mandiri melalui kegiatan di Dinas kebudayaan ataupun dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga tinggi, komunitas atau pun kelompok kesenian lainnya yang ada di Kota Denpasar maupun di Provinsi Bali. Dan untuk yang sedang berkembang tetap bisa dilakukan pemantauan.

“Karenanya Dinas Kebudayaan tidak dapat melakukan hal ini sendiri, kami membutuhkan kerjasama yang baik terutama dengan pemilik wilayah kesenian itu sendiri, saat ini kami melakukan  koordinasi dengan seluruh kelurahan dan desa se-Kota Denpasar dan kami berharap para Lurah dan Perbekel  dapat menjadi tim work untuk kegiatan ini,” harapnya. (bgn003)21012217