Nasional, Baliglobalnews

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali meminta mobilitas warga di Jawa Timur dan Bali diperketat menyusul masih banyak wilayah yang penurunan mobilitasnya belum signifikan.

“Sampai tanggal 6 Juli, kita lihat kabupaten/kota yang berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali. Penurunan mobilitasnya belum signifikan. Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan,” kata Luhut dalam rapat koordinasi implementasi PPKM darurat di Jatim dan Bali secara virtual, Rabu (7/7), seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menko Luhut dalam paparannya menjelaskan dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus, meskipun angka idealnya minimal 50 persen.

“Ini berkali-kali saya katakan, 30 persen itu batas minimum. Kita mau sebenarnya penurunannya itu 30-50 persen, ya paling tidak 40 persen. Baru itu akan menjadi membaik,” katanya.

Lebih lanjut, Menko Luhut menjelaskan ada 10 kabupaten/kota dengan penurunan mobilitas terendah berada di Bali dan Jawa Timur, yaitu Karangasem Bali dengan penurunan mobilitas 4,72 persen, Tabanan Bali 7,00 persen, Jembrana Bali 7,11 persen, Buleleng Bali 8,42 persen, Bangli Bali 9,53 persen, Klungkung Bali 9,83 persen, Denpasar Bali 10,12 persen dan Badung Bali 10,75 persen.

Di Jawa Timur, penurunan mobilitas paling rendah terjadi di Mojokerto, Jember, Banyuwangi, Nganjuk, dan Kota Pasuruan. Di sisi lain, peningkatan penurunan mobilitas di Jawa Timur terjadi di semua kabupaten/kota kecuali Sampang, Pamekasan, dan Kota Batu.

Berdasarkan hal tersebut, maka belum ada kabupaten kota di Jawa Timur maupun Bali yang mengalami penurunan mobilitas lebih dari 30 persen.

“Jatim dan Bali ini lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, perlu upaya lebih keras untuk menurunkan mobilitas setidaknya lebih 30 persen,” katanya

Ada pun upaya penurunan mobilitas menurut Menko Luhut, perlu difokuskan pada aktivitas masyarakat di malam hari. Indikator lampu di malam hari masih menunjukkan kecenderungan peningkatan, terutama di Bali.

Selain itu, juga perlu penertiban yang tegas dari aparat terkait disiplin penggunaan masker yang rendah dan aktivitas di malam hari di Bali yang dilakukan oleh wisatawan.

Oleh karena itu, Menko Luhut meminta kepada pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri untuk dapat menekan pergerakan masyarakat dan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan.

“Saya titip untuk lebih intens lagi, untuk mengajak masyarakat untuk patuh terhadap prokes ini, ini tidak bisa main-main lagi, karena kalau terus kaya gini kita akan evaluasi dan saya akan usul ke Presiden agar kita lakukan lebih ketat,” tegas Menko Luhut.(bgn123)21070804

Nasional, Baliglobalnews

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie meminta pemerintah betul-betul memperketat akses keluar masuk di Indonesia melalui jalur transportasi untuk mencegah peningkatan kasus penularan COVID-19 di Indonesia.

“Kita ketahui bahwa memang sekarang di mana-mana, di daerah-daerah juga terjadi peningkatan penularan COVID-19 dan di luar negeri yang saya baca Malaysia sudah melakukan lockdown lagi,” kata Syarief dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Untuk itu, ujar dia, berbagai pihak harus mematuhi protokol kesehatan supaya terhindar dari wabah virus corona ini.

Ia mengutarakan harapannya agar pada periode 6-17 Mei 2021 saat pemberlakuan larangan mudik, akses transportasi benar-benar diperketat.

“Tadi kita dapat penjelasan dari Angkasa Pura, (pada 6 Mei 2021), hanya 1.500 (dengan izin khusus) orang yang menggunakan moda transportasi udara. Dari sini negara rugi, namun demi kepentingan keselamatan rakyat, peraturan tersebut harus dilakukan demi kepentingan bersama yang lebih baik,” ujarnya.

Dari tinjauan ke Pelabuhan Merak dan Bandara Soekarno Hatta, Syarief menilai aturan pelarangan mudik sudah berjalan efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah menyadari karena pemerintah tidak menginginkan adanya penumpukan masyarakat di daerah.

Syarief menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya suasana lebaran ini tidak membawa duka. Masyarakat bisa bersilaturahmi jarak jauh untuk menghindari hal yang lebih fatal lagi.

“Ini adalah ikhtiar pemerintah untuk melindungi rakyatnya dengan cara melakukan pelarangan mudik ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Sebelumnya, epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan pemerintah sebaiknya melakukan tes ulang screening COVID-19 kepada semua pelaku perjalanan dari luar negeri, baik jalur udara dan laut meskipun sudah membawa surat keterangan hasil Swab Polymerase Chain Reaction (PCR) dari negara asal.

“Semua pelaku perjalanan, warga negara manapun, dengan tujuan, paspor, hingga visa manapun harus diperlakukan sama, semua harus di tes ulang karena kemungkinan membawa virus,” kata Pandu Riono.

Pandu mengatakan tes ulang bagi pelaku perjalanan internasional dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 mutasi baru, di antaranya virus corona B117, virus B.1.617 dan virus E484K dari luar negeri.

Selain itu, kata dia, setiap orang yang datang ke Indonesia wajib menjalani karantina selama minimal lima hari. Pada hari terakhir, mereka wajib melakukan swab kedua, kalau hasilnya negatif, besoknya mereka baru boleh melanjutkan perjalanan.

“Jangan beda perlakuan, terkadang kalau kepentingannya bisnis atau turis, kita selalu berpikir devisa, padahal kita sedang menghadapi pandemi akibat virus yang bermutasi terus,” ujarnya. (bgn123)21050815