Tabanan, Baliglobalnews

Pemkab Tabanan diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Rp 1,23 triliun, Kamis (26/11) DIPA tersebut diserahkan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

DIPA tersebut merupakan dasar dalam penggunaan anggaran yang telah disetujui Pemerintah Pusat. Gubernur Koster mengatakan, kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA secara nasional oleh Presiden kepada para Menteri, Gubernur dan Pimpinan Lembaga Non Kementerian, pada hari Rabu 25 November 2020 di Istana Negara yang dilaksanakan secara virtual.

“Dengan melakukan penyerahan DIPA pada bulan November 2020, diharapkan kementrian, lembaga dan daerah lain, bisa secara langsung melakukan pelelangan pekerjaan. Sehingga dapat merealisasikan programnya mulai awal bulan Januari 2021,” ucap Koster.

Beliau menjelaskan tahun 2020, Indonesia dan Provinsi Bali khususnya tak luput dari guncangan perekonomian yang mengakibatkan permasalahan bagi pundamental perekonomian Bali, sehingga harus dilakukan upaya dan penanganan pemulihannya di tengah-tengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19.

“Tentu saja dalam kontek itu APBN akan menjadi instrument sebagai upaya kita untuk melakukan perbaikan perekonomian secara umum. Dan tentu kita berharap agar berdampak ke Daerah melalui anggara yang dialokasikan ke daerah maupun juga program-program Kementerian yang diluncurkan ke daerah,” katanya.

Secara substansi, DIPA ini memiliki peran sebagai penjabaran program pembangunan dan pelayanan yang merupakan amanah rakyat yang harus direalisasikan dengan penuh tanggung jawab.

“Prioritas nasional tahun 2021 yang didukung pencapaiannya dengan alokasi anggaran adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, menjamin pemerataan, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas politik hukum dan pertahanan keamanan serta transformasi pelayanan publik,” katanya.

Beliau juga menegaskan, agar memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penggunaan anggaran harus betul-betul fokus memiliki prioritas yang jelas dengan sasaran yang terukur. “Supaya anggaran yang ada, itu betul-betul secara efektif dan efisien dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Gubernur juga menambahkan, sesuai dengan laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bali, Tahun 2021 Provinsi Bali mendapatkan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 11,848 triliun. “Dengan rincian transfer ke daerah Rp. 11,169 triliun dan dana desa sebesar Rp. 679,12 milyar. Alokasi ini meningkat 6,53 persen dibandingkan tahun 2020,” katanya.

Untuk alokasi belanja satuan kerja vertikal dan organisasi perangkat daerah, kata beliau, 12,19 triliun. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini Pemerintah Pusat sangat bekerja keras sampai bisa meningkatkan alokasi dana ke daerah.

“Tapi Pemerintah melakukan upaya keras dibawah Pimpinan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo, itu melakukan suatu terobosan besar memperluas ruang fiskal kita. Sehingga sumber pendanaan pembangunan itu bisa meningkat dan bisa dialokasikan sebagai bentuk belanja kepada daerah,” tandasnya. (bgn003)20112706

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diserahkan Gubernur Bali, Wayan Koster dan diterima Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya, bersama sembilan kabupaten dan Kementerian/Lembaga lainya di Bali, Selasa (26/11) di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.

Gubernur Bali, Wayan Koster, meyerahkan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada 9 Bupati/Walikota secara hybrid (virtual dan secara langsung), mengikuti acara penyerahan DIPA yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga yang telah dilaksanakan di Istana Negara pada Kamis, 25 November 2020 kemarin

Gubernur Bali menyampaikan amanat Presiden di antaranya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBN dapat memberikan manfaat yang optimal pada masyarakat, meningkatkan koordinasi dan sinergi kegiatan dan anggaran, akselerasi belanja terutama pada kuartal 1 tahun 2021 agar dapat memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta seluruh Kementerian/Lembaga dan Daerah agar melakukan reformasi anggaran sebagai konsekuensi dari perubahan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan Provinsi Bali, Tri Budhianto, menyampaikan penetapan DIPA Tahun 2020 merupakan dokumen final alokasi anggaran Kementerian/Lembaga untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah  di tahun 2021, sesuai dengan bidang tugas masing- masing.

“Penetapan dan penyerahan DIPA Tahun 2021 dilakukan pemerintah pada bulan November 2020 yang dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat segera dimulai pada awal tahun anggaran 2021”, ucapnya.

Untuk tahun 2021, DIPA di Provinsi Bali yang akan diserahkan kepada satuan kerja pemerintah pusat dan organisasi perangkat daerah berjumlah 398 DIPA dengan nilai Rp 12,198 triliun, yang terdiri dari DIPA kewenangan Satker Pemerintah Pusat sebanyak 351 DIPA, dengan total pagu Rp 12,04 triliun dan DIPA kewenangan organisasi perangkat daerah sebanyak 47 DIPA, dengan total pagu Rp 160,18 miliar.

“Adapun alokasi TKDD untuk daerah provinsi/kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali sebesar Rp 11,848 Triliun. Dimana untuk transfer ke masing-masing kabupaten/kota diantaranya Kota Denpasar mendapatkan Rp 958.694.435.000 (sembilan ratus lima puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau menurun dari tahun 2020 dari 1.018 Triliun,” katanya.

I Made Toya menjelaskan seluruh jajaran di Pemkot Denpasar akan segera menindaklanjuti transfer dan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini tentu akan disesuaikan dengan APBD Kota Denpasar tahun 2021 sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan kepada masyarakat.

“Dengan berpedoman pada DIPA tahun 2021 ini kami di Kota Denpasar senantiasa akan bersinergi guna memaksimalkan program yang efektif dan efisien menuju kesejahteraan rakyat,” katanya.(bgn003)20112704