Denpasar, Baliglobalnews 

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang permodalan usaha, lewat program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena) yang dimotori oleh Kementerian Sosial RI, di Rumah Berdaya Graha Nawasena, pada Minggu (4/2/2024). Tercatat 15 orang penerima manfaat (PM) yang juga penyandang disabilitas dari 4 kecamatan di Kota Denpasar mengikuti pelatihan ini.

Kepala Dinsos I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty mengatakan pelatihan bagi belasan PM tersebut diberikan oleh para instruktur dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPKS) Yogyakarta, yang didampingi pula oleh anggota Komisi VIII DPR RI. 

“15 orang PM yang mengikuti pelatihan ini adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) penyandang disabilitas dari desa/kelurahan di 4 kecamatan. Pelatihan ini difokuskan untuk membekali ilmu dan pengetahuan, agar para PM ini bisa meningkatkan kapasitas dalam menjalankan usahanya,” katanya. 

Laxmy juga menyampaikan Kementerian Sosial RI mengucurkan bantuan sosial Pena mitra kerja tahun 2024 Rp2,4 juta, yang diberikan kepada masing-masing PM. Uang yang diperoleh akan dibelanjakan alat dan bahan baku untuk menjalankan usaha para PM.

“Kami dari Dinsos Kota Denpasar hari ini memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan ini di Graha Nawasena, dengan harapan program Pena ini akan membawa kemanfaatan bagi para PM yang juga penyandang disabilitas di Kota Denpasar,” katanya. (bgn003)24020402

Denpasar, Baliglobalnews

Bantuan Sosial (Bansos) Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dari Kementerian Sosial telah terealisasi bersama Dinas Sosial Kota Denpasar, yang diterima oleh 5 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Denpasar. Hal tersebut diungkapkan Kadis Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati, Minggu (21/1/2024) di Denpasar.

“Kemensos telah merealisasikan Bantuan RST di Kota Denpasar sebesar Rp. 100 Juta untuk 5 KPM. Adapun nilai bantuan program RST diberikan kepada masing-masing KPM dengan nilai sebesar Rp. 20 Juta,” ujarnya.

Laxmy Saraswati menyampaikan RST adalah rumah tidak layak huni yang telah mendapat bantuan rehabilitasi rumah dan bantuan komplementaritas. Program bantuan RST memenuhi syarat rumah layak huni sebagai tempat tinggal atau tempat usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan penerima program. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara gotong royong, agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal dengan memperhatikan kebutuhan dan aksesibilitas penerima program. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, No 58 tahun 2023.

Penerima bantuan RST ini diprioritaskan kepada KPM yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS). Di samping itu, status kepemilikan tanah milik sendiri, yang mana dinding atau atap dalam kondisi rusak, serta dapat membahayakan keselamatan penghuni.

“5 KPM di Kota Denpasar penerima bantuan program ini tersebar di 2 desa, 1 kelurahan dari 2 kecamatan, yakni Desa Tegal Harum, dan Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat, serta Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur,” ujarnya. 

Menurut Laxmy, progres pembagunan awal sedang berlangsung pada bulan Januari 2024, yang berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Denpasar, pendamping PKH dan pihak desa/kelurahan. Pelaksanaan pembangunan ini sesuai definisi RST program yang dilakukan secara gotong royong. Yang mana dalam progres kedepannya dari proses rehab 0%, proses rehab 25%, proses rehab 50%, proses rehab 75% dan proses rehab 100%,  akan dilakukan pendampingan pembagunan oleh petugas desa/kelurahan, petugas Dinsos kabupaten/kota dan pendamping PKH.

“RST difokuskan pada perbaikan atap, lantai, dinding yang disesuaikan dengan standar rumah sejahtera pada Juknis Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI tentang RST,” ujarnya. (bgn003)24012101

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Denpasar menggelar kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Menyapa di Gedung Wanita Shanti Graha Denpasar pada Minggu (25/6/2023).

Acara ini dibuka oleh Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Arya Wibawa, didampingi oleh Ketua Gatriwara Ny. Ngurah Gede, dan Kepala Dinas Sosial I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty.

Ny. Arya Wibawa mengatakan berbagai terobosan telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar melalui perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Denpasar, baik kepada masyarakat itu sendiri maupun kepada petugas pemberi layanan yang ada di desa maupun kelurahan se-Kota Denpasar. “Untuk itu kami berharap kepada seluruh komponen agar lebih meningkatkan kerjasamanya serta membangun suatu rantai komunikasi dan informasi yang diperlukan pelayanan dapat terlayani dengan cepat,” katanya.

Dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program Pemerintah Kota Denpasar baik melalui kegiatan di perangkat daerah maupun kegiatan yang di program oleh Tim Penggerak PKK di semua tingkatan.

Mengingat tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar serta untuk mendukung program Pemerintah Kota Denpasar serta untuk membumikan spirit Vasudhaiva Kutumbakam bahwa kita adalah bersaudara dan saling bergotong royong untuk membantu sesama.

Kepala Dinas Sosial Gusti Ayu Laxmy Saraswaty mengatakan TKSK Menyapa diikuti 4 orang TKSK se-Kota Denpasar. Berdasarkan Permensos No.28 tahun 2018 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seorang yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah kecamatan masing masing.

Dia menyatakan fungsi tenaga kesejahteraan sosial dalam penyelengaraan kesejahteraan sosial meliputi. Koordinasi, sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi dengan Dinas Sosial, perangkat Kecamatan, tokoh masyarakat lain/PPKS dalam penyelengaraan kesejahteraan sosial.

Fasilitasi, sebagai upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelanggaraan kesejahteraan sosial. Serta Adminstrasi, sebagai rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran tenaga kesejahteraan sosial dalam layanan kesejahteraan sosial adalah sebagai fasilitator, motivator, edukator, mobilisator dan dinamisator.

Menurut Laxmy, desa/kelurahan belum memahami wajib lapor ketika masyarakat ada yang mengalami fungsi sosialnya terganggu. “Ketika terjadi emergency pada penyandang disabilitas sering saling menyalahkan dan tidak ada atensi. Untuk itu saya persembahkan 4 TKSK dan 5 pendamping, dimana

masyarakat bisa melapor keadaan fungsi sosial warga kepada TKSK. Nanti TKSK yang atensi untuk mendapatkan layanan bantuan dan sebagainya,” katanya seraya menambahkan kegiatan peningkatan kemampuan potensi TKSK ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan sosial di Kota Denpasar. (bgn003)23062513