Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Perhubungan Kota Denpasar bersama tim gabungan dari Dishub Kabupaten Badung, Kodim 1611 Badung, Polres Badung dan Badan Pengelola Transportasi Darat Bali-NTB, mengamankan empat orang yang menuju Kota Denpasar tanpa membawa surat hasil uji usap (rapid test) antigen saat penyekatan arus balik di Terminal Mengwi Badung, Bali.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar I Ketut Sriawan di Denpasar, Selasa, mengatakan dengan penangkapan empat orang itu dimaksudkan untuk mengingatkan agar semua pihak memperketat penjagaannya di pintu-pintu masuk.

“Perketat penjagaan harus dilakukan mengingat persyaratan perjalanan dalam negeri itu wajib membawa dan menujukkan surat keterangan uji usap atau rapid test antigen,” kata Sriawan.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim gabungan tersebut, ternyata empat orang itu saat di penyeberangan bersembunyi dan ada dugaan tidak diperiksa oleh petugas sehingga mereka lolos masuk Bali.

Untuk mencegah penularan COVID-19, maka tim gabungan melakukan rapid test antigen di tempat terhadap empat orang tersebut. Hasil uji usap itu semua yang menunjukkan hasil negatif atau non-reaktif.

Menurut Sriawan dalam masa pandemi COVID-19, Dishub Kota Denpasar mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengantisipasi dan meminimalkan penularan COVID-19 sehingga tidak sampai terjadi lonjakan kasus pandemi ini.

Ia mengatakan dengan diperketatnya penjagaan di pintu masuk dapat membantu satgas desa/kelurahan di dalam menekan penularan COVID-19. Serta menguatkan kondisi lingkungan desa/kelurahkan yang selama ini dikerjakan dengan baik oleh satgas penanggulangan COVID-19 di setiap desa dan kelurahan.

“Sehingga bagi orang masuk ke Kota Denpasar harus memenuhi protokol kesehatan, yakni membawa surat rapid test dan isolasi mandiri. Operasi gabungan ini dilakukan hingga 24 Mei mendatang termasuk pencegatan di posko induk Jalan Cokroaminoto perbatasan Denpasar – Kabupaten Badung,” katanya. (BGN123)21051902

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali mengimbau kepada masyarakat pengguna angkutan sewa khusus berbasis aplikasi di wilayah Provinsi Bali untuk menggunakan aplikasi transportasi yang legal. Imbauan tersebut disampaikan melalui surat Dinas Perhubungan Provinsi Bali Nomor 551/3880/AKT.JALAN/DISHUB tanggal 19 April 2021 perihal Himbauan Penggunaan Aplikasi Legal.

Dalam surat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2019 tentang Layanan Angkutan Sewa Khusus berbasis Aplikasi di Provinsi Bali, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan masyarakat.

Pertama, angkutan sewa khusus berbasis daring (online) yang terdaftar secara resmi pada Pemerintah Provinsi Bali menggunakan aplikasi yang telah terverifikasi dan bekerjasama dengan perusahaan angkutan atau kendaraan dengan ijin operasional resmi sebagai angkutan umum. Setiap kendaraan dilengkapi kartu pengawas yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;

Kedua, pengemudi angkutan sewa khusus, harus menempatkan kartu pengawasan (KP) dan identitas angkutan sewa khusus di tempat yang mudah dilihat oleh penumpang dan berkewajiban menunjukkan kartu pengawasan kepada penumpang

Ketiga, calon penumpang diimbau untuk menggunakan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi yang legal (berizin) yang ditandai dengan kartu pengawasan (KP) yang masih berlaku guna memastikan keamanan, keselamatan dan kemudahan penanganan keluhan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Keempat, penumpang dapat meminta kepada pengemudi untuk menunjukkan kartu pengawasan (KP) apabila KP tidak diletakkan pada lokasi yang terlihat oleh penumpang. Apabila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian antara kartu pengawasan dengan kendaraan, atau ketidaksesuaian antara pengemudi yang terdaftar pada aplikasi dengan pengemudi yang mengoperasikan kendaraan, penumpang dapat melaporkan hal tersebut secara online melalui link : https://sp4nlapor.go.id

Kelima, Dinas Perhubungan Provinsi Bali bersama aparat keamanan akan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap angkutan yang beroperasi secara tidak legal serta melarang angkutan tersebut beroperasi di wilayah Provinsi Bali.

Dia berharap himbauan ini dapat menjadi pedoman bersama dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak demi mendorong berlangsungnya angkutan umum yang tertib, disiplin, berkeselamatan dan berbudaya.

Beberapa perusahaan aplikasi resmi terdaftar di Dinas Perhubungan Provinsi Bali antara lain Grab, Gojek (Gocar), Jayamahe Easy Ride, Blue Bird dan Ray Cab. (bgn003)21042113

Bangli, Baliglobalnews

Selama sepuluh hari terakhir, 16 – 25 November 2020, Tim Yustisi gabungan dari Polres Bangli, Kodim 1626/Bangli, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli menindak 1.056 orang warga yang melanggar. Berbagai macam sanksi pun dilayangkan mulai dari teguran tertulis, lisan, fisik hingga sanksi sosial.

Sebagaimana data yang tercatat di kepolisian, jumlah sanksi teguran lisan 501 orang, tertulis 344, fisik 80, dan sanksi sosial 128 orang. Untuk yang fisik, petugas lebih banyak mengenakan gerakan push-up atau jongkok bangun. Sedangkan sanksi sosial berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau menghafal Pancasila. Sedangkan sanksi denda Rp 100 ribu nihil.

Kapolres Bangli, AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan, menegaskan kegiatan sidak prokes ini rutin dilakukan tiap hari dengan menyasar tempat-tempat umum. Seperti pasar tradisional, pasar modern, kompleks pertokoan, kompleks pemukiman, tempat ibadah, jalan raya, objek wisata dan terminal. ”Hari ini pun (Kamis, 26/11-net) tim masih bergerak menyasar Jalan Merdeka depan Terminal Loca Crana termasuk hingga Pasar Kidul, Bangli,” kata Kapolres Kamis (26/11).

Pihaknya cukup menyayangkan, karena kendati sidak prokes sudah tiap hari dilakukan dan dibarengi dengan sosialisasi serta imbauan, namun pelanggaran dari warga tetap saja ada. ”Hari ini ada empat warga yang kedapatan melanggar. Tiga orang tidak memakai masker dan satu orang salah memakai masker,” kata mantan Kapolres Mappi, Papua, itu. (bgn123)20112630