Mangupura, Baliglobalnews

Komisi II DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD Badung, pada Jumat (13/5/2025).

Usai raker, Sada mengatakan pihaknya mengawal anggaran pariwisata terkait dengan program kerja, baik pariwisata maupun pertanian untuk bisa ditingkatkan. “Bagaimanapun pendapatan asli Badung yang mencapai Rp8 triliun itu terkait dengan pariwisata. Itu harus kita kawal. Kaitan dengan pariwisata dan PUPR bahwa fasilitas daerah kita untuk jalan yang sekarang selalu macet kita harus berbenah secepatnya, baik jalan lingkar Selatan, daerah Canggu, kemudian di Kuta juga perlu shortcut-shortcut, perlu ada gang-gang yang dibeli oleh pemerintah untuk membuat jalan-jalan baru di Kuta. Kalau di daerah Brawa yang ada hubungan dengan Canggu shortcut juga perlu, terutama di pertigaan. Di sekitar Puspem pun harus segera diantisipasi, karena semua terkait, baik Kuta Selatan, Kuta Tengah, Kuta Utara, Badung Utara,” katanya.

Fenomena dengan kenakalan para wisatawan, menurut Sada, perlu direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Badung ada kerja sama secepatnya dengan Kepolisian, Imigrasi, untuk mengatasi hal-hal yang terkait dengan kenakalan para tamu. “Terkait pariwisata dan pertanian, rekomendasi kita bagaimana peran pertanian untuk bisa berkolaborasi dengan pariwisata untuk meningkatkan atraksi-atraksi pariwisata,” katanya.

Dari rapat kerja tersebut, Sada juga menyatakan perlu mengedukasi masyarakat agar tidak serta merta menjual tanahnya, karena hasil pertanian kalau dikelola dengan baik juga akan bisa bersaing pendapatan mereka daripada mereka harus kerja pada sektor pariwisata apalagi sampai harus kerja ke luar negeri. “Terkait dengan travel warning seperti sekarang, sepertinya kita tidak berwacana, padahal ini adalah hal yang sangat krusial, karena sudah barang tentu turis yang banyak datang dari Australia. Kita harus mengconter isu atau travel warning ini menjawab bahwa kalau di Badung tenaga balawista kita tingkatkan, keamanan wisatawan terjamin, kemudian juga terkait dengan adanya keracunan makanan harus dijawab bagi OPD yang membidangi yakni Dinas Kesehatan, dan juga Pariwisata. Terkait adanya isu Imigrasi dikatakan semena-mena mendeportasi wisatawan, kami tidak berpikir negatif, karena Imigrasi pasti punya SOP,” tandasnya. (bgn003)251413

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata menggelar uji kompetensi sertifikasi bagi pemandu wisata di Kota Denpasar. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Kota Denpasar ini digelar di Kampus IPB Internasional pada Kamis (5/6/2025).

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata I Gusti Ngurah Gede Suyasa mengatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi di Kota Denpasar. Dimana, melalui kegiatan ini, SDM pariwisata mendapatkan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki serta sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata guna menciptakan pariwisata yang lebih berkualitas di Kota Denpasar. “Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata hadir untuk mendorong perluasan kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, akademisi, pihak industri, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk bersama meningkatkan kualitas layanan dalam industri pariwisata,” katanya.

Dia menyampaikan pemandu wisata adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam industri pariwisata, pramuwisata harus bisa memberikan pelayanan dan informasi valid atas daerah tujuan wisata yang dikunjungi, memiliki kemampuan menghadapi dan memecahkan masalah serta memiliki kemampuan story telling yang mumpuni. “Saya berharap melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi pemandu wisata oleh Pemerintah Kota Denpasar, pemandu wisata akan mendapatkan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki serta sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata guna menciptakan pariwisata yang lebih berkualitas serta membantu pemandu wisata di Kota Denpasar dalam pemenuhan regulasi yang berlaku,” katanya.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata Dewi Dyana Putra menyampaikan total peserta yang mengikuti sertifikasi kompetensi 100 orang terdiri atas masyarakat Kota Denpasar. Dimana, seluruh peserta sebelumnya telah memperoleh pelatihan kepemanduan melalui Dinas Pariwisata Kota Denpasar dan pemandu wisata aktif yang bekerja di Kota Denpasar. “Semoga ke depan melalui pelatihan dan sertifikasi profesi, SDM Kota Denpasar terus tumbuh dan berdaya saing global, serta pariwisata di Kota Denpasar semakin maju,” ujarnya.

Hadir Rektor IPB International I Made Sudjana sekaligus sebagai Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata Bali Internasional yang melaksanakan uji kompetensi bagi 100 tenaga kerja tersebut, perwakilan PHRI Kota Denpasar serta pimpinan dan Human resources Hotel dan Restoran di Kota Denpasar dan para peserta uji kompetensi. (*/bgn003)25060514

Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Pariwsata (Dispar) Provinsi Bali secara intensif memastikan kesiapan menghadapi tatanan kehidupan Bali era baru untuk menyambut pembukaan pariwisata internasional dengan melakukan proses verifikasi terhadap industri pariwisata. Sejumlah sektor yang menjadi kewenangan Dispar Provinsi Bali seperti bidang akomodasi, wisata tirta, angkutan transportasi pariwisata dan industri MICE, terus didorong untuk menyiapkan diri nya pasca dibukanya pariwisata Bali untuk wisatwan domestik beberapa waktu yang lalu. 

Hal itu pun mendapat respons yang positif dari kalangan industri pariwisata, terbukti dengan antusiasnya permohonan verifikasi yang diajukan industri pariwisata. Untuk mengakomodir hal tersebut Dispar Bersama Asosiasi Pariwisata di Bali yang juga turut menjadi anggota tim verifikator menyepakati untuk melakukan proses verifikasi secara online. 

Demikian terungkap saat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa saat mengelar rapat Bersama tim Verifikasi Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru  Bidang Pariwisata di ruang rapat Soka, Dispar Provinsi Bali, Niti Mandala, Denpasar pada Selasa (4/8).  

Astawa memastikan meski verifikasi dilakukan secara online, secara kualitas harus tetap bisa dipertanggungjawabkan, karena para industri pariwisata sebagai pemohon sudah melakukan self assestment terlebih dahulu untuk mengukur kesiapannya sebelum dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.

Upaya sertifikasi secara online juga diharapkan akan menjadi lebih efisien dan efektif mengingat lokasi dari industri pariwisata tidak  semua dapat terjangkau oleh para verifikator yang turun ke lapangan dengan jumlah yang terbatas. 

”Kita harapkan jelang pembukaan pariwisata bagi wisatawan mancanegara semakin banyak industri pariwisata kita yang siap. Sertifikat kesiapan ini akan menjadi soft selling bagi industri pariwisata Bali untuk mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional,” ujarnya. 

Secara teknis proses verifikasi akan  menggunakan aplikasi google docs, diawali dengan pelaku pariwisata menyiapkan dokumen bukti sesuai dengan daftar identifikasi dokumen yang dikirimkan sebelum verifikasi jarak jauh dilaksanakan. Selanjutnya mereka mengirimkan dokumen bukti yang sebelum verifikasi jarak jauh dilaksanakan. 

Perwakilan pelaku pariwisata menunjuk person in charge pada masing-masing departemen untuk merekam secara langsung lokasi-lokasi yang diminta untuk ditunjukkan kepada verifikator ketika verifikasi jarak jauh dilaksanakan.

Sementara itu, Yoga Iswara selaku Ketua Tim Verifikator yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut berharap upaya verifikasii ini bisa menjadi titik awal para pengusaha industri pariwisata untuk mulai menyiapkan persyaratan baik secara administrasi maupun maupun sesuai dengan protokol tatanan kehidupan Bali era baru. 

”Ini momentum yang baik untuk menjadikan pariwisata Bali menjadi lebih berkualitas,” pungkasnya. (bgn/hms)20080419