Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik dengan menjadikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kunci utama untuk meningkatkan ketepatan sasaran layanan sosial. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan aktivasi IKD sekaligus sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial bagi agen pendamping yang dilaksanakan serentak di enam kecamatan pada Selasa (5/5/2026).

Kepala Dinas Sosial I Gde Eka Sudarwitha mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan pendataan serta aktivasi IKD bagi para agen yang terlibat dalam pelaksanaan piloting digitalisasi bansos. Program ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial serta Instruksi Presiden terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. “Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Badung, ditunjuk sebagai lokasi piloting digitalisasi bansos. Ini merupakan bentuk transformasi pelayanan dan kinerja pemerintah berbasis digital, terutama dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia menyampaikan ke depan seluruh program bantuan sosial akan terintegrasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Integrasi ini akan menciptakan interoperabilitas data antar instansi, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. “Melalui sistem ini, seluruh data penerima manfaat akan terhubung, sehingga meminimalisir kesalahan dan meningkatkan ketepatan sasaran. Terlebih lagi, Badung menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi Presiden dalam rangka pelaksanaan piloting ini,” katanya.

Dalam implementasinya, kata dia, akan dilakukan pemutakhiran data masyarakat melalui portal perlindungan sosial. Proses ini dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat maupun dengan bantuan agen pendamping yang telah ditunjuk, seperti tokoh masyarakat, kepala lingkungan, hingga kelian banjar dinas atau kepala dusun. “Agen memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengaktivasi IKD serta memperbarui data mereka. Kedepan, masyarakat juga diharapkan dapat melakukan pembaruan data secara mandiri,” katanya.

Program ini mencakup berbagai jenis bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, layanan BPJS Kesehatan, hingga bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar dan Bidikmisi. Seluruhnya akan berbasis pada data tunggal yang terus diperbarui. “Tujuan utama dari digitalisasi ini adalah menghindari kebocoran serta memastikan bantuan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” katanya.

Sementara Kepala Disdukcapil I Nyoman Rudiarta menyampaikan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab untuk melakukan aktivasi IKD bagi seluruh agen yang telah ditetapkan. “Dari total 1.444 agen, saat ini baru sekitar 46 persen yang telah melakukan aktivasi IKD. Oleh karena itu, hari ini kami melaksanakan aktivasi secara serentak di seluruh kecamatan,” ungkapnya.

Dia juga menyampaikan aktivasi IKD tidak hanya dapat dilakukan di Kantor Disdukcapil, tetapi juga di kantor kecamatan maupun kantor desa, yang telah dilengkapi dengan operator. “Kami memberikan kemudahan bagi para agen untuk melakukan aktivasi di berbagai lokasi, baik di desa, kecamatan, maupun di Disdukcapil,” katanya.

Rudiarta turut mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Badung untuk segera melakukan aktivasi IKD. Kedepan, IKD akan dilengkapi dengan berbagai fitur, termasuk integrasi dengan layanan lintas sektor seperti PLN, Samsat, perbankan, hingga BPJS. “Melalui integrasi ini, nantinya akan terlihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif. Fitur perlindungan sosial juga akan dimasukkan ke dalam IKD untuk mendukung program ini,” pungkasnya. (adv/bgn003)26050512

Badung, Baliglobalnews

Sejak tahun 2000-an hingga saat ini, hampir tak ada satupun negara yang bisa mengelak dari akselerasi perkembangan teknologi. Perkembangan ini sangat jelas dan ditandai dengan kenyataan bahwa segala aktivitas dan informasi lebih populer dan efektif disampaikan melalui media digital. Situasi ini menjadi semakin masif di kala pandemi covid-19 mewabah di dunia. Hampir seluruh aspek pekerjaan, termasuk aktivitas di sektor pendidikan memanfaatkan digitalisasi sebagai pilar interaksi utama.

Digitalisasi di bidang informasi mengakibatkan berita-berita yang ada sangat bebas. Tentu saja berita ini praktis tidak bisa tersentralisasi. Ini sangat berpotensi memberi ruang informasi-informasi yang bersifat positif, negatif, bahkan bersifat destruktif bisa menyusup dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, terutama generasi muda. Informasi yang bersifat global dan bebas harusnya menjadi tantangan agar insan pendidik maupun masyarakat lebih literat dan beradab. Cara merespon informasi, baik di media berita online maupun media sosial akan menjadi ciri peradaban dan karakter bangsa Indonesia yang sejak dahulu dikenal ramah tamah, santun, nasionalis dan menghargai kebhinekaan.

Adab yang diharapkan ini ternyata bertolak belakang dengan laporan terbaru yang dirilis Digital Civility Index (DCI, 2020). Laporan DCI menunjukkan bahwa warganet atau netizen Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara dari sisi tingkat kesopanan digital pengguna internet (netizen) saat berkomunikasi di dunia maya. Hal ini ditunjukkan dengan indeks tingkat kesopanan netizen Indonesia yang berada pada angka 76 (sebelumnya angka 68), di mana semakin tinggi angkanya, maka tingkat kesopanan semakin buruk. Survei yang sudah memasuki tahun kelima tersebut mengamati sekitar 16.000 responden di 32 wilayah, yang diselesaikan selama kurun waktu bulan April hingga Mei 2020.

Padahal kita tahu dalam dunia digital, sebenarnya interaksi dilakukan dengan orang lain yang sebagian besar adalah manusia hidup, memiliki hati nurani, pemikiran, serta sisi kemanusiaan yang setara. Sangat miris karena berdasarkan data DCI di atas, ketidaksopanan netizen disebabkan karena hoaks dan penipuan 47%,  ujaran kebencian 27%. diskriminasi sebesar 13%, serta sebab lainnya sebesar 13%. Terlebih lagi ada beberapa netizen yang berinteraksi menggunakan fake account (akun palsu).

Tentu saja ini menjadi peringatan bagi kita bersama karena proses belajar yang dilalui siswa, dari TK, SD, SMP sampai SMA/SMK dilakukan berbasis dalam jaringan (daring). Pembelajaran berbasis daring tidak bisa dihindarkan dari interaksi di ruang digital. Oleh karenanya, momen ini menjadi peluang besar bagi pemerintah dan insan pendidik untuk menyelipkan edukasi pola interaksi di ruang digital yang humanis, literat, berkebhinekaan global dan berintegritas. Dengan kata lain, mereka perlu disiapkan dengan baik tidak hanya sebagai warga negara Indonesia (WNI) namun juga menjadi warga negara “digital” Indonesia.

Oleh sebab itu, untuk menopang terwujudkan edukasi warga negara digital, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian di antaranya: (1) perlunya infiltrasi nyata kewarganegaraan digital dalam kurikulum 2013 yang berlaku di sekolah, (2) adanya sinkronisasi materi pembelajaran PPKn, IPS, dan sejenisnya yang mengakomodir pengetahuan dan penerapan atas hak dan kewajiban masyarakat di ruang digital, (3) sosialisasi edukasi bagi para pendidik melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) maupun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang didukung Dinas Pendidikan Kabupatan/Kota/Provinsi, (4) pelibatan siswa dan orang tua secara aktif dan interaktif pada ruang digital dalam setiap proses belajar yang dilakukan oleh guru, (5) adanya kebijakan pendidikan pada level pusat dan daerah yang sinkron dan prediktif terhadap isu-isu di ruang digital sehingga menjadi perhatian bersama, serta pelaksanaan program berbasis literasi digital yang dilakukan dari level guru/sekolah.

Dunia digital adalah dunia maya, namun aktivitasnya benar-benar ada hampir setiap saat dalam interaksi  bangsa dan masyarakat Indonesia. Ruang digital bersifat global, sehingga interaksi masyarakat digital yang berlangsung di Indonesia bisa dipantau setiap saat oleh entitas negara lain maupun warga global. Dengan pendidikan kewarganegaraan digital Indonesia yang baik, akan membentuk karakter bangsa Indonesia yang sejati dan seimbang dalam dunia nyata maupun ruang digital. Semasih ada waktu dan belum terlambat untuk mewujudkan pendidikan kewarganegaraan digital.

Penulis : I P. G. Sutharyana Tubuh Wibawa, S.Pd., M.Pd.

Nasional, Baliglobalnews

Ramai-ramai mendorong digitalisasi seakan menjadi gerakan yang solutif di tengah pandemi COVID-19. Berdagang didorong online, sekolah virtual, konsultasi dokter via telemedicine, hingga menentukan kebijakan pun secara daring.

Beragam riset kemudian dilakukan, salah satu hasilnya menunjukkan bahwa hanya mereka yang adaptif dan bisa masuk ke dunia digital yang akan mampu bertahan memenangi persaingan terlebih di iklim pandemi yang begitu banyak tantangan.

Maka digitalisasi pun layaknya menjadi slogan penuh solusi mencerahkan bagi bangsa ini untuk bisa keluar dari kesulitan dan bangkit.

Sayangnya masih sedikit yang menyadari bahwa digitalisasi memerlukan infrastruktur pendukung modern yang kerap kali tak diproduksi anak negeri. Karena itu bangsa ini pun semakin rentan menjadi pangsa pasar negara produsen peralatan pendukung digitalisasi.

Semestinya semua sadar bahwa digitalisasi harus benar-benar memanfaatkan produk lokal dengan tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi, sehingga selain benar-benar menjadi solusi sekaligus mampu mendorong geliat industri domestik.

Tak terkecuali di lingkup pemerintahan, pengadaan barang dan jasa terkait proyek-proyek menyangkut digitalisasi juga sudah semestinya memanfaatkan produk dalam negeri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal tahun ini juga sudah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).

Sebagai tindak lanjut maka di tingkat daerah akan dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) baik untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, yang diketuai para kepala daerah.

Menko Airlangga selaku ketua Satgas P2DD menyatakan bahwa kebijakan strategis untuk mendorong digitalisasi secara masif di pusat maupun daerah akan meningkatkan efektivitas implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya.

Namun kemudian digitalisasi itu sebaiknya ditindaklanjuti dengan jaminan penggunaan sebanyak-banyaknya produk lokal sebagai pendukungnya.

Dunia Pendidikan
Pandemi telah menghempaskan kesempatan para pelajar dan mahasiswa di tanah air untuk belajar dan hadir secara fisik di kampus-kampus setiap hari.

Mereka diharuskan untuk menggunakan platform digital agar bisa tetap belajar secara virtual. Karena itu mau tidak mau, suka tidak suka digitalisasi pun merambah dunia pendidikan Tanah Air.

Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan untuk mendukung pembelajaran secara virtual
Pemerintah Pusat sudah menganggarkan Rp1,3 triliun untuk pengadaan awal  sebanyak 190 ribu laptop untuk dikirim ke seluruh Indonesia.

Selain itu, melalui dana alokasi khusus pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga dipastikan akan ada pengadaan 240 ribu laptop.

Untuk itu, perusahaan lokal pun digandeng. Salah satunya penyedia Internet of Things (IoT) lokal Zyrex yang sudah menerima pesanan 165.000 unit laptop senilai Rp700 miliar. Bahkan perusahaan yang dikembangkan sejak 1996 itu sudah menyatakan siap memenuhi kebutuhan laptop dalam negeri senilai Rp17 triliun sampai 2024.

Zyrexindo Mandiri Buana pemegang merek Zyrex telah mempersiapkan produksi laptop dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan Program Digitalisasi Pendidikan yang diluncurkan oleh Kemendikbud-ristek.

Corporate Secretary Zyrex Evan Jordan mengatakan saat ini pihaknya baru saja menambahkan 4 lini produksi perakitan dan hingga kini berjumlah sebanyak 8 lini produksi, sehingga mempunyai kapasitas produksi melebihi 430.000 laptop atas kebutuhan peralatan TIK 2021 di Kemendikbud-ristek pusat dan yang melalui DAK pendidikan.

Dengan demikian, perseroan siap memproduksi laptop sesuai rencana pengadaan produk TIK untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK per tahun 2021-2024 yang mencapai minimal 1,3 juta laptop senilai Rp17 triliun, belum termasuk yang dialokasikan via DAK provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana data Ditjen Paudasmen, Kemendikbud-Ristek 2021.

Evan Jordan mengatakan pihaknya telah menerima pesanan sebanyak 165.000 unit laptop dari 2 distributor untuk kebutuhan pengadaan di Kemendikbud-ristek dalam program digitalisasi pendidikan. Nantinya laptop tersebut akan dikirim ke sekitar 8.000 sekolah sebelum Desember 2021.

Pihaknya telah menyatakan sanggup memproduksi total 317.000 laptop sehingga masih bisa menyuplai kebutuhan di DAK di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Fakta ini menjadikan cermin bahwa sejatinya kekuatan industri dalam negeri dapat dimaksimalkan untuk menjadi solusi bagi persoalan digitalisasi yang sedang digencarkan.

Produk Lokal
Banyak pihak yang masih ragu pada kualitas produk lokal untuk infrastruktur digital.

Indonesia sendiri selalu mengundang investasi dan teknologi maju untuk dapat masuk ke Indonesia untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja dan alih teknologi.

Namun, Presiden  RI Jokowi  sudah menegaskan tidak ingin jika Indonesia hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

Oleh karena itu, nasionalisme kepada seluruh elemen bangsa ini harus mulai diterapkan termasuk dalam kaitannya untuk bangga pada buatan Indonesia seperti halnya yang pernah dilakukan di sejumlah negara lain seperti Korea Selatan (Korsel) dengan produk otomotif Hyundai dan KIA.

Demi menekankan hal itu, Pemerintah telah menggencarkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sepanjang tahun sejak tahun lalu.

Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga sudah meminta jajarannya untuk memberikan ruang lebih bagi produk-produk dalam negeri dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang didukung dari sisi permintaan.

Menurutnya, dengan meningkatkan konsumsi produk dalam negeri akan tercipta efek domino yang besar bagi gerak roda ekonomi dalam negeri di masa pandemi ini.

Ia juga selalu menyampaikan kepada kementerian/lembaga dan semua BUMN untuk memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Ini harus terus dilakukan agar proyek-proyek-proyek pemerintah, proyek BUMN, masih memakai barang-barang impor.

Meski begitu pemberian ruang yang lebih besar bagi produk-produk dalam negeri tersebut tentunya harus disertai dengan peningkatan kualitas produk itu sendiri beserta harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan produk-produk serupa dari mancanegara. (bgn123)21072908

Denpasar, Baliglobalnews

Pandemi Covid-19 yang terjadi telah menggeser pola kebiasaan konsumen dan bisnis. Bagi PLN, pandemi justru mendorong percepatan digitalisasi proses bisnis yang menjadi bagian dari Transformasi PLN.

Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo pada acara Indonesia Digital Conference 2020 bertajuk “Inovasi di Tengah Pandemi” yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) secara daring, Rabu (16/12/20).

Sejak 21 April 2020, PLN telah melaunching program Transformasi PLN guna meningkatkan kinerja perusahaan. Transformasi ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan kondisi kelistrikan di Indonesia dari sebelumnya defisit menjadi surplus. Pademi Covid-19 sendiri, justru dijadikan momentum percepatan proses transformasi PLN.

“Adanya perubahan ini juga membuat pergeseran strategi, dari yang sebelumnya supply driven menjadi demand driven,” tutur Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.

Transformasi PLN sendiri memiliki empat aspirasi yaitu, green, lean, innovative dan customer focused. Melalui aspirasi Green, PLN terus meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan untuk menghasilkan listrik. Lean, untuk memastikan pengadaan listrik yang handal dan efisien. Innovative, untuk meraih pendapatan dari sumber-sumber baru. Customer Focused untuk menjadi pilihan nomor satu pelanggan dan mencapai 100 persen elektrifikasi.

Dari empat aspirasi tersebut, PLN memiliki 20 breakthrough (terobosan) yang ada dalam program transformasi, 13 diantaranya merupakan pembangunan berbasis Digital, antara lain Digital Power Plant, Digital Procurement, Digitally Enambled Distribution Excellence, Dispatch Optimization, Anti Black Out, Green Booster, Billing and Collection Organization, Fiber Optics Rollout, Electric Vehicles Infrastructure, Captive Power, Outage Management, PLN Mobile Relaunch, dan Digitally Enabled Execution Machine.

Darmawan menjelaskan, tantangan terbesar melakukan transformasi tidak hanya membangun sistem tetapi juga membangun kapasitas sumber daya manusia yang ada di PLN.

“Penting bagi kita kita untuk mengelola organisasi yang lebih streamline. Setiap orang perlu bekerja dengan efektif. Agar tidak ada redundance, perlu sinergi, kolaborasi, dan bagaimana kami harus mengelola lebih dari 100 ribu pegawai itu, maka kami membangun platform digital,” tutur Darmawan.

Salah satu programnya misalnya, PLN mengembangkan kembali aplikasi layanan yang sudah ada sebelumnya yaitu PLN Mobile. Tak hanya sekadar aplikasi layanan saat terjadi gangguan, PLN Mobile kini sedang dikembangkan menjadi sebuah SuperApp yang mengintegrasikan proses bisnis PLN.

“Pertama kami membangun sembilan fitur, untuk penguatan core bisnis kami. Ini melibatkan ribuan orang, tidak hanya bagian IT development, namun juga ada bagian operational yang melibatkan ribuan orang, termasuk ujung tombak yang memberikan layanan di lapangan,” jelas Darmawan.

Program digitalisasi ini tidak lagi menjalankan secara pendekatan parsial, tetapi melakukan secara komprehensif, holistik, dengan melibatkan banyak stakeholder.

Digitalisasi juga dilakukan dalam upaya mewujudkan keadilan energi, khususnya untuk melistriki daerah terpencil dan meningkatkan rasio elektrifikasi. Untuk menemukan lokasi-lokasi desa terpencil, PLN membuat sistem digital dengan memanfaatkan teknologi satellite image, patern recognition dan artifitial intelegent guna mengindentifikasi lokasi-lokasi daerah terpencil yang harus dilistriki.

“Bagi kami PLN saat akan melakukan pembangunan infrastruktur listrik, khususnya ke daerah terpencil, kami harus tau medan operasinya. Dengan teknologi yang ada Kami tau persis mereka ada dimana, menggunakan image satelite itu,” papar Darmawan.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir juga menilai bahwa pandemi Covid-19 menjadi waktu yang tepat bagi pelaku usaha untuk melakukan digitalisasi.

“Dengan Covid-19, model bisnis harus berubah, ini yang saya tekankan kepada para direksi BUMN bahwa inovasi model bisnis baru harus segera dipelajari, lalu 2024 kita harapkan transformasi sudah terjadi kita juga membuat ekosistem yang baik buat semua. Kita tidak mau BUMN jadi menara gading. Kita harus bekerja sama dengan UMKM, swasta, pemerintah daerah dan masyarakat,” tutup Erick.(bgn008)20121628