Denpasar, Baliglobalnews

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI dan Primakara University mendukung penuh pengembangan ekonomi kreatif dan digital di Bali, dengan menjadi konten kreator untuk memperkuat digitalisasi, dalam proses kreativitas. 

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria mengatakan kegiatan FGD kali ini sangat menarik karena, perkembangan Artificial Intelligence (AI) juga dapat dimanfaatkan konten kreator, untuk berekreasi. “Kegiatan FGD ini sangat bagus, terutama membahas ekonomi kreatif yang berkaitan dengan ekonomi digital. Ini satu sama lain yang berkaitan di zaman ini,” kata Nezar Patria kepada wartawan di Denpasar, pada Sabtu (1/11/2025).

Menurut dia, perpaduan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, akan menjadi peta jalan untuk perekonomian Bali khususnya dan Indonesia umumnya. “Apalagi banyak piranti digital saat ini yang kian berkembang dan teknologi baru dengan memperkuat ekonomi Digital saat ini,” jelasnya.

Sementara Rektor Primakara University I Made Artana mengatakan dalam FGD tersebut sangat penting terkait dukungan dari Komdigi RI, untuk Bali yang sedang melakukan transformasi ekonomi digital, agar tidak bergantung pada satu sektor pariwisata. “Terkait Komdigi RI, juga bertalian dengan startup, pengembangan games, dan lainnya. Melalui FGD bersama Wamen Komdigi, kami berharap sinergi dan konsistensi, sehingga Bali tidak tergantung di satu sektor saja ke depan,” katanya.

Dengan kolaborasi pada sektor ekonomi lainnya perlu dilakukan di Bali, baik ekonomi kreatif, digitalisasi, IT, pertanian, perdagangan, dan sebagainya. Mengingat ketika pertumbuhan sektor pariwisata mengalami lesu, maka sektor lain di Bali, akan tetap kokoh menopang ekonomi masyarakat. “Apalagi kita di Bali sering lupa, kalau pariwisata kita baik-baik saja kita merasa nyaman, tetapi begitu ada tantangan atau gangguan di pariwisata, kita bergerak dan berteriak bahwa kita harus ada transformasi,” katanya. (bgn008)25110108

Mangupura, Baliglobalnews

Pemkab Badung bersama Cartenz Group melakukan rapat penjajakan kerjasama pembangunan infrastruktur digital melalui skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung pada Rabu (16/2).

Rapat dipimpin Sekda Wayan Adi Arnawa didampingi CEO Cartenz Group Gito Wahyudi dan dihadiri oleh kepala OPD terkait.Sekda Wayan Adi Arnawa menyampaikan berdasarkan arahan Bupati, Pemkab Badung ingin segera pembangunan infrastruktur digital untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa, sehingga semua pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara cepat berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi.

“Saya ingin mewujudkan apa yang menjadi pemikiran Bapak Bupati, karena beliau selalu ingin mendorong percepatan pelayanan terpadu kepada masyarakat sekaligus untuk menghindari terjadinya ego sektoral, karena semua sistem di perangkat daerah terintegrasi. Mudah-mudahan dengan adanya Cartenz Group ini bisa menerjemahkan apa yang kita butuhkan di kabupaten badung ini,” ujarnya.

Menurut Adi Arnawa, meskipun di tengah situasi pandemi, Pemkab Badung tidak pernah berhenti berinovasi dalam membangun sistem pelayanan masyarakat yang prima sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menangkap potensi ekonomi digital yang sangat besar melalui dukungan posisi strategis kabupaten badung sebagai destinasi wisata utama Indonesia.

Adi Arnawa memandang perlu adanya fondasi digital government melalui pembangunan infrastruktur digital yang memadai. untuk membuka poros ekonomi baru bagi pemerintah daerah sekaligus menjadikan Badung sebagai simpul ekonomi digital Indonesia.

“Apabila ini bisa terwujud saya kira impact-nya akan sangat besar sekali mengingat di era digital ini kecenderungan ke depannya akan semakin banyak pekerja di dalam dan luar negeri akan memilih Bali sebagai tempat mereka untuk bekerja. Ini kan potensi pendapatan bagi daerah yang mana artinya pariwisata kita nantinya tidak hanya berbasis budaya namun juga berbasis teknologi, semua ini bisa berjalan apabila kita memiliki infrastruktur digitalnya. Itulah yang ditawarkan Cartenz kepada badung melalui skema KPBU, artinya swasta membangun infrastruktur tidak secara parsial namun secara komprehensif dan holistik,” katanya.

Sementara CEO Cartenz Group, Gito Wahyudi, mengatakan sebagai perusahaan penyedia jasa IT e-Government dengan jargon Advancing Indonesia, Cartez Group terus berupaya untuk membantu semua tingkat lembaga dan industri dalam pemanfaatan sistem informasi yang andal dan terintegrasi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia dengan berbagai solusi yang dihadirkan. Salah satunya, produk untuk perpajakan daerah yang terdiri atas jasa konsultasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), administrasi pajak daerah, dan pengawasan pajak daring (online tax monitoring/OTM). Jasa konsultasi mencakup diagnostik pendapatan asli daerah (PAD) serta pemutakhiran data, antara lain pemetaan dan pendataan wilayah. Dampak positif lainnya, setelah menggunakan solusi Cartenz pada 2014, pendapatan pajak Kabupaten Badung, Bali, meningkat hingga 80,3% menjadi Rp 4,22 triliun pada 2019.

“Kami juga membuka peluang untuk membuat solusi aplikasi terintegrasi untuk mengatasi berbagai masalah. Ini memang sudah dimulai dari DKI Jakarta, dan akan kami tularkan ke pemda lain di Indonesia. Dalam layanan solusi pajak, kami berpikir out the box, atau berpikir dari kebalikan pemikiran umumnya. Kami berpikir dari bagaimana meningkatkan pendapatan dan pengelolaannya, dari umumnya pemerintah berpikir tentang pengelolaan dan membelanjakan pendapatan pajak,” katanya. (bgn)22021607

Nasional, baliglobalnews

Pandemi COVID-19 memengaruhi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, tak terkecuali sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang paling terkena dampak, khususnya bagi negara berkembang, seperti Indonesia.

Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah untuk melakukan percepatan transformasi digital dengan berbagai upaya. Sementara, UKM yang melakukan transformasi digital harus mengambil langkah antisipasi terjadinya kejahatan siber.

Menurut General Manager untuk Asia Tenggara, perusahaan keamanan siber, Kaspersky, Yeo Siang Tiong, insiden dunia maya, seperti phishing, ransomware, dan penambangan kripto, sekarang telah menargetkan bisnis dalam segala bentuk dan ukuran.

“Saat ini, menjaga arus kas (cashflow) untuk setiap bisnis merupakan tantangan tersendiri, itulah sebabnya mengapa UKM di Indonesia harus pandai dalam menggunakan ketersediaan teknologi demi mengamankan finansial mereka yang sangat krusial dan dibutuhkan,” kata Yeo Siang Tiong, dalam keterangan tertulis, Senin.

Oleh karena itu, bagi UKM yang saat ini meluncurkan bisnisnya di ekosistem digital, Kaspersky merekomendasikan sejumlah langkah untuk memperkuat pertahanan infrastruktur keamanan.

1. Pembaruan sertifikasi keamanan situs perusahaan
Setiap situs web yang meminta atau memroses data pengguna wajib memiliki sertifikat SSL. Ini dilakukan untuk melindungi informasi yang dimasukkan oleh pengunjung, dan situs tanpa sertifikat SSL dapat dianggap tidak aman, sehingga akan memengaruhi calon pelanggan.

Dengan kepemilikan sertifikat SSL, pelaku UKM juga harus memperhatikan masa berlaku, tergantung pada otoritas pengikatnya, sertifikat memerlukan penerbitan ulang setiap satu, tiga hingga 12 bulan.

Kaspersky merekomendasikan menerapkan pengingat untuk melakukan perpanjangan sertifikat ini.

2. Memperbarui firmware router
Semakin lama usia perangkat lunak, semakin besar kemungkinan mengandung kerentanan, maka sangat penting untuk selalu memperbarui keseluruhan perangkat lunak.

Router memiliki perangkat lunak bawaan – firmware – yang seiring waktu menjadi usang dan rentan. Pelaku kejahatan siber kemudian dapat memanfaatkan firmware lama untuk menyusup ke jaringan perusahaan.

Oleh karena itu, penting untuk menginventarisasi seluruh peralatan jaringan perusahaan, dan memeriksa konsol administrasi untuk melihat apakah versi baru firmware router telah muncul setidaknya setiap beberapa bulan.

3. Blokir otorisasi yang tidak perlu
Upaya balas dendam dunia maya terhadap rekan kerja/atasan, menurut Kaspersky, itu nyata. Mantan karyawan yang tidak puas dengan kebijakan perusahaan dapat melancarkan serangan jika akun dan akses mereka ke jaringan perusahaan tidak ditutup secara tepat waktu.

Oleh karena itu penting untuk membatasi akses perusahaan, dengan hanya memberikannya kepada pihak internal dan segera menutupnya dari karyawan yang sudah tidak lagi bekerja.

Melakukan audit rutin juga sangat dianjurkan. Jika karyawan berganti divisi, misalnya, hak akses divisi lama perlu dicabut, jika tidak risikonya akan sangat merugikan seperti serangan siber tentunya.

4. Selalu membuat cadangan salinan data
Mencadangkan data akan membantu melindungi dari beberapa ancaman berbahaya seperti ransomware, kecerobohan karyawan, dan lain-lain. Sangat disarankan untuk membuat cadangan secara otomatis.

Namun, pelaku UKM tetap harus memeriksa penyimpanan data secara berkala, memastikan apakah program backup berjalan dengan lanca, apakah alamat penyimpanannya benar, atau apakah orang asing mengubahnya secara diam-diam.

Jika menyimpan di cloud, periksa pengaturan secara berkala dan membeli ruang tambahan sebelum membutuhkannya.

5. Lakukan pembaruan lisensi antivirus di server
Server yang tidak terlindungi dapat menyebabkan berbagai insiden, mulai dari kebocoran data hingga menghosting sumber daya berbahaya di infrastruktur perusahaan.

Terapkan pengingat berkala pada kalender untuk memperbarui perlindungan server. (bgn123)20110204