Badung, Baliglobalnews

Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Badung Zainal Abidin
mendukung  langkah Pemerintah dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bersama untuk membubarkan Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI).Senin, (4/1).

Menurut pemuda setengah baya tersebut tindakan tegas Pemerintah terhadap Ormas Radikal dan intoleransi tersebut sangat tepat.

“Ini sudah pasti berdasarkan kajian yang  komprehensif  sebelum membubarkan Organisasi ini,” Katanya.

Adapun Keputusan Bersama yang dilakukan pemerintah ini yakni melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik  Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Tentunya hal ini sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengeluarkan keputusan bersama tersebut, tentang larangan kegiatan, larangan penggunaan simbol, dan atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Ketua Pemuda Ansor juga mengatakan Keputusan tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam, merupakan wewenang pemerintah.

“Saya secara pribadi juga sangat setuju dan mendukung keputusan pemerintah dalam penghentian Kegaiatan Ormas apapun yang Radikalisme dan Intoleran karena dapat memecah belah kerukunan umat beragama” Ungkapnya.

“Saya selaku Ketua GP Ansor Kabupaten  Badung Bali mengajak seluruh masyarakat kabupaten  Badung untuk mendukung pemerintah dalam menindak tegas Ormas yang radikalisme yang dapat memecah belah persatuan Bangsa dan kerukunan umat beragama,” Ajaknya.

Ia mengharapkan dengan dibubarkannya Ormas FPI, khususnya masyarakat Kabupaten  Badung merasakan hidup nyaman, aman dan sejuk serta tetap mentaati protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi Covid-19.

Bagi umat Islam di Kabupaten  Badung  dirinya juga berpesan, agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Umat Islam di Kabupaten Badung.(bgn122)21010408

Badung, Baliglobalnews

Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Badung, Drs.K.H.Yunus Anies.SH, mendukung langkah – langkah Pemerintah RI dalam mengeluarkan Keputusan Bersama untuk membubarkan Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI).

“Pemerintah sudah melalui kajian yang komprehensif sebelum membubarkan Organisasi Masyarakat yang Radikalisme dan Intoleran,” ucapnya di rumahnya di BTN Dalung Permai blok F/47 Br. Lingga Bumi Dalung, Kuta Utara, Badung, Sabtu, (2/1/2021).

Hal ini dilakukan Pemeritah dengan Keputusan Bersama melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik  Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengeluarkan keputusan bersama tersebut, tentang larangan kegiatan, larangan penggunaan simbol, dan atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

K.H.Yunus Anies, juga mengatakan Keputusan tentang larangan kegiatan, larangan penggunaan simbol, dan atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam, merupakan wewenang pemerintah.

“Saya secara pribadi juga sangat setuju dan mendukung keputusan pemerintah dalam penghentian Kegaiatan Ormas apapun yang Radikalisme dan Intoleran karena dapat memecah belah kerukunan umat beragama” Ungkap Purnawirawan Polri ini.

Pihaknya mengajak seluruh masyarakat kabupaten  Badung untuk mendukung pemerintah dalam menindak tegas Ormas yang radikalisme yang dapat memecah belah persatuan Bangsa dan kerukunan umat beragama.

Mulai sejak Tahun 2021, Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten  Badung  untuk menciptakan suasana aman, damai dan sejuk serta mentaati protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi Covid-19.

Bagi umat Islam di Kabupaten  Badung  dirinya juga berpesan, agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Umat Islam di Kabupaten Badung.(bgn008)21010209

Badung, Baliglobalnews

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Badung, H. Sholeh Wahid selaku pribadi, mendukung langkah – langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengeluarkan Keputusan Bersama untuk membubarkan Organisasi Masyarakat (Ormas) Fron Pembela Islam, Kamis (31/12/2020).

Pemerintah sudah melalui kajian yang komprehensif sebelum membubarkan Organisasi Masyarakat yang Radikalisme, Intoleran dan tentunya, pemeritah melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, larangan penggunaan simbol, dan atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

H. Sholeh Wahid Juga mengatakan Keputusan tentang larangan kegiatan, larangan penggunaan simbol, dan atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam, merupakan wewenang pemerintah.

“Saya Secara Pribadi Juga sangat setuju dan mendukung keputusan pemerintah dalam penghentian Kegaiatan Ormas apapun yang Radikalisme dan Intoleran karena dapat memecah belah kerukunan umat beragama”

“Saya selaku Ketua MUI Kabupaten Badung Bali mengajak seluruh masyarakat kabupaten Badung untuk mendukung pemerintah dalam menindak tegas Ormas yang radikalisme yang dapat memecah belah persatuan Bangsa dan kerukunan umat beragama”

“Menjelang Pergantian Tahun Baru 2021, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Badung untuk menciptakan suasana aman, damai dan sejuk serta mentaati protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi Covid-19.

“Bagi umat Islam di Kabupaten Badung dirinya juga berpesan, agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Umat Islam di Kabupaten Badung ,” terangnya. (bgn122)20123124