Mangupura, Baliglobalnews

Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Badung, KP AA Gede Mudita, mengatakan penyalahgunaan narkoba di Badung

selama pandemi Covid-19 tahun 2021 hingga bulan September  menurun cukup signifikan.

“Selama pandemi ini, data dari Polres Badung dan BNNK Badung mengalami penurunan. Untuk seluruh Bali mungkin ada peningkatan, namun untuk di Kabupaten Badung ada penurunan sekitar 40 persen,,” kata AA Mudita usai mengikuti rapat finalisasi Ranperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di ruang rapat Gosana II DPRD Puspem Badung pada Senin (11/10).

Menurut AA Mudita, penurunan tersebut tidak terlepas dari adanya penyuluhan sampai ke desa-desa dan adanya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

“Ke depan sosialisasi dan penyuluhan akan lebih ditingkatkan lagi, terlebih dengan adanya Perda P4GN yang pembahasannya sudah final di Pansus DPRD Badung, supaya betul-betul permasalahan narkoba dipahami sampai ke tingkat desa-desa. Masalah narkoba ini sudah sangat mengkhawatirkan,” katanya Mudita yang baru dua bulan menakhodai BNNK Badung.

Dari pengalamannya sebagai penyidik di BNNP Bali, tokoh Puri Karangasem itu, menyatakan awalnya orang kecanduan narkoba dari coba-coba. “Ada beberapa yang sudah pernah kena, kemudian ketangkap lagi, awalnya hanya sebagai kurir, kemudian meningkat-meningkat hingga menjadi sebagai pemasok. Tiyang tidak berani menyebut apakah mereka belajar di LP atau bagaimana, Itu bergantung dari si pelaku-pelaku. Tetapi kami hanya berharap LP bersih dari narkoba,” katanya.

Dia berharap dengan adanya tagline Kepala BNN RI, Petrus Golose dengan tiga cara untuk memerangi narkoba, yakni hard power, smart power dan smart power, penyalahgunaan narkoba semakin menurun.

Terkait pendirian rumah rehabilitasi, AA Mudita menyatakan sangat mengapresiasi. “Kami sangat memerlukan sekali, khususnya kami dari BNN Badung untuk memerangi, untuk mengurangi masyarakat Badung yang kami tindak karena masalah narkoba. Prinsip di BNN, apabila pelaku atau penyalahguna narkoba melaporkan diri ke BNN tidak akan kami tangkap, tidak akan kami hukum, tetapi kami akan rehabilitasi, identitas pun kita rahasiakan. Kemudian dalam penggunaan sarana rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN gratis, tidak dipungut biaya,” katanya.

Dia mengharapkan rumah rehabilitasi yang dibangun nanti mempunyai tempat tidur sebanyak-banyaknya.

Idealnya, minimal bisa disiapkan oleh Pemkab Badung 250 tempat tidur,” katanya.

Mengenai lokasi, sangat memungkinkan di daerah Plaga atau Petang. ”Seperti disampaikan oleh Ketua Pansus tadi, rehabilitasi para penyalahguna narkoba perlu tempat yang sejuk tenang, nyaman, jauh dari kegiatan masyarakat,” tandasnya. (bgn003)21101102

Badung, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, menerima kunjungan kerja (kunker) Bupati Malaka, Provinsi NTT, Simon Nahak, bersama jajarannya di Puspem Badung, Senin (6/9). Sekda didampingi Kadis Kebudayaan I Gede Sudarwitha.

Sekda Adi Arnawa berharap silaturahmi tersebut menjadi sebuah awal dari tali persaudaraan yang erat sebagai anak bangsa se-Tanah Air Indonesia. Sebagai lulusan universitas ternama di Bali dan pernah tinggal di Bali, tentu Bupati Malaka memiliki perasaan yang begitu melekat di hati tentang adat- istiadat di Bali.

“Berkaitan dengan adat sebagaimana yang Bapak Bupati Malaka ketahui, kami di Pemerintahan Kabupaten Badung tentu menjalankan pakem-pakem, pararem dan awig-awig dari masyarakat setempat dengan lokal genius yang diimplementasikan dan dijadikan panduan menjadi aturan dan perundang-undangan yang jelas dan pasti untuk dapat diterima oleh lapisan masyarakat setempat di Badung,” katanya.

Sekda menjelaskan bahwa desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa). Juga memiliki tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, melalui dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak baik Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

“Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh desa adat dan/atau banjar adat yang berlaku bagi krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu, sedangkan pararem adalah aturan, keputusan paruman desa adat sebagai pelaksanaan awig-awig atau mengatur hal hal baru dan atau menyelesaikan perkara adat/wicara di desa adat,” katanya.

Bupati Malaka, Simon Nahak, mengatakan Bali dan kabupaten/ kota yang sudah memiliki desa dinas dan adat menjadi pertimbangan untuk datang ke Kabupaten Badung. “Apa yang menjadi keinginan kami hadir beserta para pimpinan OPD maupun para anggota dewan untuk kiranya menjadi oleh-oleh terindah untuk kami pakai sebagai pertimbangan dan gambaran dalam menjalankan aturan adat di masyarakat kami di Kabupaten Malaka NTT nanti. Kami hadir ingin mengetahui bagaimana aturan adat dapat yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya di Badung dan Bali,” katanya. (bgn003)21090614