Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, memimpin debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai pandemi dan tantangan bina damai yang berlangsung secara virtual, Rabu (12/8).

”Pandemi telah meningkatkan kerentanan negara-negara terdampak konflik. Beberapa negara bahkan terancam jatuh kembali ke jurang krisis,” kata Menlu RI yang memimpin pertemuan selaku Presiden DK PBB untuk bulan Agustus 2020.

Dalam pernyataan nasionalnya seperti disampaikan melalui rilis Kemlu, Retno menggarisbawahi tiga poin utama untuk merespons tantangan global yang semakin meningkat dalam usaha menjaga perdamaian dunia pada situasi pandemi.

Pertama, aspek bina damai perlu menjadi bagian dalam upaya penanggulangan pandemi secara komprehensif. Selanjutnya, perlu memastikan partisipasi inklusif para pemangku kepentingan lokal dalam upaya bina damai.

Prioritas lainnya juga menciptakan lingkungan internasional yang kondusif untuk mendukung upaya bina damai di masa pandemi.

Kedua, Menlu Retno menegaskan bahwa upaya bina damai membutuhkan sinergi antara badan kerja dalam sistem PBB. Dalam hal ini, PBB harus mengintegrasikan pendekatan yang sensitif terhadap konflik dalam upaya penanganan pandemi.

Gencatan konflik dan jeda kemanusiaan akan memampukan penyaluran bantuan dan perawatan Covid-19 dengan tepat waktu kepada warga sipil di daerah konflik.

Ketiga, penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk upaya bina damai. Hal ini karena mayoritas negara terdampak konflik tersebut dihadapkan pada pilihan yang sulit antara pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan dan pembangunan perdamaian.

Dalam konteks ini, Indonesia menggarisbawahi laporan terbaru Sekretaris Jenderal PBB mengenai ”Pembangunan dan Pertahanan Perdamaian” yang mencatat adanya penurunan porsi bantuan luar negeri untuk pembangunan perdamaian di negara-negara yang terdampak konflik.

Pendanaan inovatif seperti Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular serta institusi filantropis menjadi penting dalam menghadapi situasi ini.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, upaya bina damai dan upaya perdamaian berkelanjutan menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Namun, Menlu Retno optimistis situasi krisis ini dapat membuka jalan bagi perdamaian. ”Mari kita gunakan momentum ini untuk semakin memajukan perdamaian,” ujar Retno menutup sambutannya.

Debat terbuka merupakan terobosan Indonesia untuk memulai pembahasan isu bina damai di masa pandemi yang diapresiasi oleh negara anggota DK PBB. Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah pembicara di antaranya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon, dan Direktur Center on International Cooperation New York University Sarah Cliffe.

Beberapa pejabat tinggi negara anggota DK PBB, di antaranya Menlu Vietnam, Estonia, Afrika Selatan, serta Minister of State Jerman juga hadir dalam debat virtual itu. (bgn/ant)20081316

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi melalui sambungan telepon dengan Menlu Retno Marsudi, meminta Indonesia membahas perkembangan terkini isu Jammu dan Kashmir di Dewan Keamanan (DK) PBB.

“Saya sampaikan bahwa, sebagai Presiden DK PBB, Indonesia mencatat permintaan Pakistan agar DK PBB membahas perkembangan terkini di Jammu-Kashmir,” kata Retno dalam pengarahan media secara daring dari Jakarta, Jumat.

Dalam pembicaraan kedua menlu pada Rabu (5/8), Retno menegaskan posisi Indonesia akan selalu imparsial dalam pembahasan isu Jammu dan Kashmir. Menlu Retno menegaskan bahwa India dan Pakistan adalah sahabat Indonesia.

Di tengah pandemi, ia juga menyampaikan agar Pakistan dan India dapat mengatasi dan menangani penyebaran COVID-19 di Jammu dan Kashmir, serta mengedepankan dialog dan negosiasi untuk penyelesaian konflik dengan cara damai. 


“Saya berharap kedua pihak memberikan perhatian dan prioritas untuk menjaga keselamatan manusia, terlepas dari latar belakangnya,” kata Retno. Sebelumnya, Kuasa Usaha Ad Interim Pakistan di Indonesia Sajjad Haider Khan menyoroti posisi historis dan hukum pada sengketa Jammu dan Kashmir.

Pakistan menilai tindakan India mencabut hak istimewa yang diberikan kepada wilayah Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara bagian dengan mayoritas Muslim di India, telah melanggar hukum internasional dan resolusi DK PBB. Khan juga menjelaskan dampak kebijakan represif India yang secara khusus mengunci total Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal sejak 5 Agustus 2019.

“Termasuk menutup layanan internet, sekolah dan perguruan tinggi, serta kurangnya layanan medis selama pandemi COVID-19,” kata dia.

Di sisi lain, pemerintah federal India pada Kamis (6/8) menunjuk seorang mantan menteri telekomunikasi Manoj Sinha untuk memimpin wilayah Kashmir yang bergolak, dengan harapan mempercepat pembangunan ekonomi dan mengakhiri tahun-tahun perselisihan.

Penunjukan itu dilakukan sehari setelah pihak berwenang memastikan bahwa peringatan pertama pencabutan otonomi konstitusional Kashmir dilangsungkan tanpa aksi protes di jalan, di tengah pengerahan polisi dan pembatasan pergerakan masyarakat.

India dan Pakistan telah melalui dua dari tiga perang mereka atas wilayah Kashmir di Himalaya yang disengketakan. (bgn/ant)20080713