Denpasar, Baliglobalnews
Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bersama Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan Forum Investasi Iklim sebagai bagian dari Pekan Iklim Bali 2025. Kegiatan yang berlangsung di Sanur ini mengusung topik utama mengenai peran kepemimpinan daerah dalam memperkuat komitmen aksi iklim untuk mencapai target penurunan emisi nasional maupun global. Acara ini bertempat di Prime Plaza Sanur, pada Kamis (28/8/2025).

Forum tersebut resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, termasuk pejabat kementerian, akademisi, lembaga keuangan, serta pelaku usaha.

Sekda Bali menegaskan bahwa peran pemimpin daerah sangat penting dalam mendorong percepatan aksi iklim. “Pemimpin daerah memiliki peran kunci dalam implementasi aksi iklim, karena merasakan langsung dampak krisis iklim dan harus terjun ke dalam permasalahan serta konteks lokal. Pekan Iklim Bali akan menjadi langkah awal sekaligus pemantik inspirasi bagi pemimpin iklim daerah untuk saling berbagi wawasan dan dukungan, demi mencapai ambisi iklim daerah yang sejalan dengan target penurunan emisi nasional,” ujarnya.

Dia menyebutkan Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun peta jalan menuju 2045. Namun, percepatan target iklim membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, skema pembiayaan iklim yang inovatif dan kolaboratif perlu dikembangkan agar proyek-proyek strategis dapat berjalan efektif.

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menekankan pentingnya memperluas solusi berbasis riset dan praktik terbaik di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. “Aksi dan solusi iklim membutuhkan skema pendanaan yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk menjawab tantangan ini, Forum Investasi Iklim akan menelusuri skema pendanaan iklim berkelanjutan bersama pemerintah, lembaga pendanaan, sektor swasta, dan komunitas,” ungkap Rachmat Kaimuddin.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Syamsi Gunarta, memaparkan inisiatif Bali Climate Finance Platform (BCFP). Menurutnya, BCFP dirancang sebagai mekanisme kolaboratif yang menghubungkan pemerintah, pemilik proyek, institusi keuangan, hingga investor, sehingga proyek-proyek berbasis iklim di Bali dapat dipersiapkan lebih matang dan memiliki daya tarik investasi yang tinggi. “Melalui BCFP, proyek-proyek akan diidentifikasi, dikategorisasi, dan dipadankan dengan sumber pembiayaan yang sesuai. Platform ini memungkinkan kombinasi pembiayaan dari berbagai instrumen, baik dana konsesional, pembiayaan komersial, hibah, maupun blended finance. Dengan begitu, peluang investasi bisa dimaksimalkan, sementara risiko diminimalkan,” katanya.

Dia menyebutkan skema ini tidak hanya mendukung agenda mitigasi seperti transportasi rendah karbon dan energi terbarukan, tetapi juga adaptasi, misalnya early warning system dan solusi berbasis alam. Dengan berbagai gagasan dan skema yang ditawarkan, Forum Investasi Iklim diharapkan dapat menghasilkan rumusan bersama sebagai pijakan menuju pembiayaan iklim berkelanjutan di Bali. “Melalui Pekan Iklim Bali, pemimpin daerah diajak membangun solusi yang tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga memulihkan ekosistem dan memperkuat ketahanan masyarakat lokal,” katanya.

Forum Investasi Iklim menjadi momentum penting bagi Bali untuk meneguhkan peran sebagai pionir daerah yang mampu memadukan kepemimpinan iklim dengan inovasi pembiayaan berkelanjutan, menuju transformasi ekonomi hijau dan berdaya tahan. (*/bgn003)25082807

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra berharap agar Bahasa Bali tetap eksis dan berfungsi dengan baik dalam kehidupan masyarakat Pulau Dewata. Harapan tersebut disampaikannya dalam sambutan saat menutup Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tahun 2024 di Prime Plaza Sanur pada Sabtu (12/10/2024).

Sekda Dewa Indra memberi gambaran tentang makin terkikisnya bahasa daerah. “Dari pengamatan kita, keberadaan bahasa daerah, khususnya dalam hal ini Bahasa Bali, semakin terkikis. Banyak keluarga yang tidak lagi menggunakan Bahasa Bali dalam komunikasi di lingkungan keluarga. Gejala ini bisa kita rasakan dan amati,” katanya.

Menurut dia, situasi ini harus disikapi karena Bali adalah daerah yang bertumpu pada kekuatan budaya, dan bahasa menjadi salah satu instrumen penting di dalamnya. “Kalau bahasa, yang menjadi salah satu unsur penting dari budaya ini, semakin terkikis, maka kekuatan budaya akan semakin rapuh,” ucapnya lagi.

Jika budaya semakin rapuh, kata dia, Bali sebagai destinasi wisata dunia lambat laun dikhawatirkan akan ditinggalkan. “Selama ini orang mengenal Bali karena keunikan budayanya. Nah, kalau budayanya hilang, tidak ada bedanya dengan destinasi lain,” katanya sembari menekankan pentingnya upaya pelestarian budaya dengan segenap unsurnya.

Dewa Indra mengungkapkan bahwa gejala menurunnya penggunaan bahasa daerah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat hingga daerah. “Pemerintah pusat berupaya melakukan langkah-langkah untuk melindungi dan merevitalisasi bahasa ibu di seluruh daerah, termasuk Bali,” katanya.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, Pemprov Bali juga menempuh langkah strategis dalam upaya pelestarian Bahasa Bali. Upaya tersebut antara lain diimplementasikan dengan mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang diturunkan dalam Pergub Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Aksara, Bahasa, dan Sastra Bali, serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. “Regulasi tersebut telah kami aktualisasikan dengan penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali setiap awal tahun dan program lain seperti penggunaan Aksara Bali pada papan nama kantor dan usaha,” urainya.

Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek RI atas berbagai upaya yang dilakukan dalam pelestarian bahasa daerah. Dia menilai sinergi pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat upaya menjamin kesinambungan bahasa ibu di setiap daerah. “Kita semua berharap, bahasa ibu tetap survive, fungsional, dan menjadi instrumen budaya di setiap daerah,” pungkasnya.

Sementara Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek RI, Imam Budi Utomo, dalam sambutannya memuji Pemprov Bali yang telah menempuh sejumlah upaya untuk melestarikan Bahasa Bali. Ia juga mengajak masyarakat agar bangga dan tidak malu menggunakan bahasa daerah dalam interaksi sehari-hari. Harapan senada diungkapkan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, Valentina Lovina Tanate. “Cintai bahasa daerah, gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari di lingkungan rumah dan sekolah,” katanya.

Penutupan FTBI 2024 juga diisi dengan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba berbagai kategori tingkat Provinsi Bali. Sejumlah lomba yang digelar pada FTBI 2024, yaitu masatua Bali, matembang sekar alit, bebanyolan, nyurat Aksara Bali, ngripta lan ngwacen puisi anyar, ngripta Cerpen Bali, dan pidarta. Hadiah bagi Juara I putra dan putri dari berbagai kategori lomba diserahkan oleh Sekda Dewa Indra, yang disaksikan oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek RI, Imam Budi Utomo, dan Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, Valentina Lovina Tanate.

Acara penutupan FTBI juga dimeriahkan oleh penampilan Juara I Lomba Masatua Bali, I Komang Teguh Adnyana. Anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu dengan fasih membawakan Satua Bali berjudul I Tuung Kuning. Salut dengan penampilan Komang Teguh, Sekda Dewa Indra menghampirinya begitu dia turun dari panggung. Bahkan, Sekda Dewa Indra membantu Komang Teguh menyampaikan kembali cerita I Tuung Kuning dalam Bahasa Indonesia karena dia tahu tidak semua hadirin memahami Bahasa Bali. Dia juga menambahkan pesan moral dari cerita I Tuung Kuning, seperti pentingnya menghormati perbedaan gender dan menjauhi kebiasaan berjudi. Menyaksikan sejumlah penampilan anak-anak yang menjadi juara dalam lomba FTBI, Sekda Dewa Indra optimis bahwa Bahasa Bali akan tetap lestari. “Kita lihat penampilan anak-anak tadi. Mereka adalah tunas-tunas muda yang akan melestarikan Bahasa Bali,” pungkasnya.

Di penghujung acara, diserahkan penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga yang mendukung upaya perlindungan dan revitalisasi bahasa daerah. (bgn003)24101201

Badung, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi Bali Tahun 2024 yang mengangkat Tema “Penguatan Resiliensi Bali Dwipa Jaya” di Plagoo Holiday Hotel, Jumat (3/5/2024) 

Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwasannya dalam penanggulangan bencana  baik itu pra bencana, saat terjadinya bencana maupun setelah bencana tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua institusi semata tetapi memerlukan kerjasama, dukungan serta kolaborasi banyak pihak karena penanggulangan bencana sangat kompleks. 

Sekda Dewa Indra menyebutkan di pra bencana misalnya, dibutuhkan kajian, penelitian dan melibatkan banyak pakar  dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu geologi, klimatologi yang pastinya dimiliki oleh institusi yang berbeda.

Demikian pula halnya saat terjadinya bencana, BPBD tidak bisa bergerak sendiri, banyak institusi yang terlibat baik itu TNI/Polri, Kementerian, Basarnas bahkan relawan dari masyarakat dan demikian pula halnya pasca bencana, akan melibatkan banyak pihak. 

“Tidak ada institusi yang mengatakan paling berperan atau bisa menangani bencana sendiri tanpa bantuan institusi lainnya, itulah pentingnya kita terus memperkuat  koordinasi, sinergi dan kolaborasi antar multihelix. Berbagai  peristiwa atau bencana  bisa kita lewati karena adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik antar multi helix dan hal ini harus kita tingkatkan kedepannya,” katanya. 

Sekda Dewa Indra juga mengingatkan  terkait berbagai tantangan dalam penanggulangan bencana kedepannya yang akan bertumbuh bahkan lebih cepat dari kemampuan kita. Ke depannya akan terus muncul resiko resiko bencana baru. Faktor-faktor resiko baru ini bisa muncul baik diakibatkan adanya perubahan iklim yang menimbulkan cuaca ekstrem yang mengarah ke bencana, ancaman bencana geologi ataupun mobilitas manusia yang semakin masif  ke daerah resiko bencana. 

“Faktor-faktor risiko bencana ini harus kita waspadai dan antisipasi. Kita harus mulai memetakan dan menyusun mitigasi, kita harus terus mengasah diri memahami resiko sehingga kita siap menghadapi tantangan dalam penanggulangan bencana kedepannya,” katanya. 

Sementara Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Made Rentin, melaporkan pelaksanaan Rakorda penting dalam upaya penguatan kolaborasi dan sinergitas penanggulangan  bencana, mengidentifikasi kendala, tantangan dan melakukan evaluasi pencapaian program penanggulangan bencana serta mengidentifikasi bahan rumusan kebijakan dalam penanggulangan bencana. 

Rakorda yang dilaksanakan 3-4 Mei 2024 diikuti oleh perwakilan BPBD kabupaten/kota se-Bali, lembaga vertikal dan organisasi terkait serta perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Bali. (bgn003)24050318

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas peran industri jasa keuangan di Provinsi Bali dalam membangkitkan kembali perekonomian masyarakat Bali baik saat terjadinya pandemi Covid-19 maupun paskapandemi. Untuk itu, Dewa Made Indra mengajak insan jasa keuangan di Bali terus meningkatkan soliditas demi peningkatan perekonomian masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekda Dewa Made Indra dalam sambutannya pada acara Dharma Santhi Nyepi Tahun Saka 1946 dengan tema “Membangun Profesionalisme Insan Industri Jasa Keuangan Sesuai Dharma Agama dan Sharma Negara” yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi Bali dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Provinsi Bali di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Jumat (22/3/2023) pagi.

“Saya mewakili Pemerintah Provinsi Bali mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh insan jasa keuangan di Provinsi Bali karena telah memiliki perhatian yang sangat luar biasa untuk menguatkan kolaborasi dan sinergi selama ini khususnya saat pandemi Covid-19,” katanya.

Dewa Indra menyebutkan peran industri jasa keuangan tidak hanya bekerja sehari-hari dalam melayani jasa keuangan, juga dalam meningkatkan iman umat. Hal ini dibuktikan melalui pelaksanaan Dharma Santhi Nyepi Tahun Saka 1946 kali ini. Birokrat asal Buleleng ini mengatakan bahwa industri jasa keuangan merupakan pekerjaan sangat berat karena godaannya sangat besar.

“Dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan yang godaannya sangat berat adalah di industri jasa keuangan. Kebijakan, pelayanan langsung berhubungan dengan uang. Jika tidak memiliki integritas, maka bisa tergiur untuk melakukan tindakan yang tidak benar,” katanya.

Mantan Kalaksa BPD Provinsi Bali itu berharap kebersamaan industri jasa keuangan dalam kegiatan keagamaan bisa saling duduk bersama, menyatukan pikiran, saling menguatkan dan saling menghormati satu sama lain agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Jika itu kita bisa lakukan maka soliditas industri jasa keuangan akan semakin baik dan semakin erat kedepannya. Di samping memikirkan keuntungan perusahan masing-masing namun juga dedikasi untuk perekonomian daerah. Dukungan kontribusi industri jasa keuangan bisa Saya katakan sangat luar biasa dalam mendukung perekonomian di Bali,” katanya.

Sementara Ketua FKLJK Provinsi Bali, I Nyoman Sudharma, menyampaikan tema Membangun Profesionalisme Insan Industri Jasa Keuangan Sesuai Dharma Agama dan Sharma Negara sangat aplikatif dijalankan saat ini sebagai bentuk silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan.

“Mari kita merajut tali silaturahmi, tali persaudaraan ditengah kondisi saat ini. Terlebih setelah perhelatan pemilu 2024. Agar menjadi pondasi Kita bersama untuk ingat jalan kebenaran. Kita telah memiliki nilai-nilai suci yang terkandung dalam pancasila yang diterjemahkan kembali melalui UUD 1945 dan Bineka Tunggal Ika. Masing-masing industri keuangan juga telah memiliki nilai-nilai integritas dan profesional. Jadi mari kita terus tingkatkan itu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mas,” katanya.

Sudarma yang juga Direktur Bank BPD Bali ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran FKLJK dan BMPD Provinsi Bali  yang telah menjalankan sinergi dan kolaborasi dengan baik selama ini. Yang telah memberikan kontribusi positif kepada perekonomian Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya.

“Kita ketahui akibat Covid-19, Pemprov Bali mengalami kontraksi perekonomian paling dalam. Namun berkat soliditas dan kerja keras Kita semua, industri jasa keuangan bisa tetap tegar dan sampai saat ini bisa terus melanjutkan kontribusi Kita kepada daerah sebagai bentuk yadnya kepada masyarakat terlebih yang tidak mampu,” katanya.

Pada kesempatan yang dihadiri pula Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Kristrianti Puji Rahayu, diserahkan bantuan 100 tempat sampah untuk menunjang pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) di Pura Agung Besakih, Karangasem yang diterima secara simbolis oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. (bgn003)24032217

Tabanan, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (bgn) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan kabupaten/kota mengantisipasi kemungkinan naiknya angka inflasi menjelang hari raya beruntun mulai dari Galungan, Kuningan, Nyepi yang kemudian diikuti dengan datangnya bulan ramadhan. Penekanan tersebut diutarakannya saat membuka rapat koordinasi TPID dan Penyusunan One Page Summary dalam rangka TPID Award 2024 di Ballroom HOMM Saranam Baturiti, Tabanan, Jumat (16/2/2024).

Sekda Dewa Indra mengungkap rangkaian hari raya biasanya diikuti meningkatnya kebutuhan masyarakat. “Akhir Februari ada Galungan, kemudian awal Maret ada Kuningan yang dirangkai dengan Nyepi. Setelah itu, lanjut datangnya bulan ramadhan,” urainya. Diimbuhkan olehnya,  berdasarkan pengalaman yang sudah lewat, rangkaian hari raya cenderung diikuti meningkatnya  kebutuhan. “Oleh sebab itu, kita harus bisa pastikan ketersediaan suplai agar tak terjadi inflasi. Ini merupakan tanggung jawab semua,” katanya.

Dewa Indra meyakini jajaran TPID mampu menyikapinya dengan melakukan langkah antisipasi yang dibutuhkan. Selama ini, Dewa Indra menambahkan, Bali beberapa kali menghadapi situasi yang memicu inflasi. “Dan sejauh ini kita mampu mengendalikan angka inflasi pada rentang yang aman sehingga lonjakan harga tak terkendali dapat dicegah,” katanya.

Terkait antisipasi hari raya beruntun, birokrat kelahiran Singaraja ini mengajak jajaran TPID melakukan pengawasan intensif pada ketersediaan kebutuhan seperti daging dan bahan makanan lainnya. Selain itu, ia juga menaruh perhatian terhadap naiknya harga beras. “Untuk menekan laju kenaikan harga beras di pasaran, kami terus melakukan koordinasi dengan Bulog,” katanya. 

Dia mengingatkan TPID untuk memedomani prinsip 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Lebih dari itu, dia mendorong penguatan koordinasi dan kerjasama lintas kabupaten/kota. “Pola ini sudah kita bangun dan saya harap terus dioptimalkan. Semua kabupaten jaga kestabilan produksi sesuai potensi masing-masing,” katanya.

Sementara Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, mengapresiasi keberhasilan jajaran TPID seluruh Bali dalam pengendalian  angka inflasi yang terakhir tercatat 2,6 persen. Menurut dia, capaian ini adalah buah kerja keras jajaran TPID provinsi dan kabupaten/kota yang telah melakukan langkah tepat dalam pengendalian inflasi. Pada bagian lain, ia juga menyinggung keunikan Bali sebagai daerah tujuan pariwisata. “Suplai untuk Bali bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tapi juga untuk wisatawan yang berkunjung. Karena itu, Bali bukan hanya menjadi daerah penghasil tapi juga tergantung pada daerah lain,” katanya.

Rakor TPID menghadirkan sejumlah pembicara yaitu Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin dan Analis Kebijakan Ahli Muda Kemenko Perekonomian RI Sri Purwanti. (bgn003)24021701

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, membuka secara resmi acara Suryaloka yang dirangkaikan dengan Tourism Talk bertajuk “Fostering Sustainable Economic through Quality Tourism: Unlocking Indian Market potential” di Graha Tirta Gangga, Lantai 2, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Denpasar pada Senin (11/9/2023).

Sekda Dewa Indra mengapresiasi BI, terutama Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali yang terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Bali. “Kita kembali saat pandemi Covid-19 melanda, dan juga saat recovery, BI selalu hadir membantu industri pariwisata dan UMKM di Bali,” katanya.

Mengenai tema untuk menarik wisatawan India, Sekda Dewa Indra mengaku itu merupakan langkah yang tepat. Mengingat wisatawan dari India, termasuk salah satu wisatawan terbesar di Bali. Sebelum pandemi Covid-19 tahun 2019, ia mengungkapkan jika wisatawan India datang ke Bali sekitar 374.000. “Pada tahun 2020 dan 2021 tentu mengalami penurunan karena pandemi melanda seluruh dunia. Namun angka tersebut mulai naik di tahun 2022 dan tahun 2023 per 31 Agustus sudah menyentuh angka 288.000 wisatawan. Saya optimis angka tahun 2019 akan terlampaui bahkan melebihi,” katanya.

Birokrat asal Pemaron, Buleleng tersebut juga mengaku bahwa India merupakan pasar wisatawan yang sangat potensial untuk Bali. Hal itu dipandang karena kedua pihak mempunyai kultur yang mirip. Jadi ia sangat yakin jika potensi tersebut bisa dikembangkan dan dinaikkan terus.

“Ini semua tergantung dari semua pihak, baik pemerintah yang dalam hal ini imigrasi sebagai pintu masuk dilanjutkan dengan industri sebagai pintu berikutnya yang memberikan pelayanan prima bagi wisatawan untuk tema besar pariwisata Bali yaitu Quality Tourism,” katanya.

Sementara Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, mengungkapkan jika pariwisata masih menjadi penggerak utama perekonomian Bali. Untuk itu pihaknya ingin mendorong Pariwisata Berkualitas atau Quality Tourism di Bali. Untuk itu ia mengajak semua pihak untuk berkoordinasi mencapai tujuan tersebut.

“Mari kita bersama-sama mewujudkan Quality Tourism di Bali agar semakin mendunia utamanya Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Asosiasi Perbankan dan seluruh Insan Pariwisata agar menaruh perhatian yang besar untuk membuat kerjasama tidak hanya untuk kebangkitan pariwisata di Bali tapi juga yang terpenting industri derivatifnya dari pariwisata yang mana bisa lebih mewujudkan ekonomi Bali yang lebih kuat, lebih sejahtera dan juga lebih inklusif,” katanya .

Apresiasi juga datang dari Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti. Dia menyebutkan jika agenda Suryaloka dan Tourism Talk merupakan salah satu perwujudan nyata bagi Bank Indonesia untuk berkontribusi di dalam pengembangan perekonomian sektor pariwisata. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah, akademisi, praktisi, serta para pelaku usaha dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.

“Kami punya program sosial Bank Indonesia dimana program itu sebenarnya adalah bagaimana Bank Indonesia itu bisa berkontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Hadir sebagai narasumber, GA Diah Utari, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyampaikan Update perekonomian Provinsi Bali serta diseminasi hasil survei rutin dan ad-hoc yang telah dilakukan KPw BI Provinsi Bali, Konjen India di Bali, membahas Peluang Peningkatan Kunjungan Wisatawan India ke Bali dan potensi Kerjasama Investasi, Forum Komunikasi Desa Wisata membahas Potensi Desa, Neeharika Singh yang membahas Wisata untuk Menarik Kunjungan Wisman India dan PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Bali mengenai Tren dan Pola Perjalanan Wisman Melalui Pelabuhan Udara. (bgn003)23091109

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, I Dewa Agung Lidartawan, mengikuti rapat koordinasi khusus (rakorsus) virtual membahas pemetaan kerawanan serta penegakan hukum dalam pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dari Ruang Video Conference Kantor Diskominfos, Jumat (14/9).

Menkopolhukam Mahfud MD yang memimpin langsung pelaksanaan Rakorsus dalam arahannya menyampaikan kegiatan itu bertujuan membahas peta kerawanan Pilkada 2020 dikaitkan dengan risiko penyebaran Covid-19. Dia menyebut kerawanan yang harus diantisipasi dalam waktu dekat adalah penetapan pasangan calon yan dijadwalkan akan berlangsung pada 23 September 2020. Menurut dia, penetapan nama pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2020 berpotensi memicu timbulnya kerumunan massa sehingga rawan penularan Covid-19.

”Kontestan yang lolos punya kecenderungan unjuk kekuatan. Sebaliknya yang tidak lolos, berpotensi mengajukan gugatan yang kita khawatirkan membuat situasi memanas,” katanya.

Mahfud menambahkan, rakorsus yang melibatkan Gubernur, Ketua KPU dan Bawaslu se-Indonesia itu merupakan sebuah langkah mitigasi dan antisipasi. Setelah mendengar paparan dari Mendagri, Kejagung, Kepala BNPB, Bawaslu dan KPU Pusat, Mahfud memberi sejumlah catatan penting. Pertama, seluruh daerah yang mengelar pilkada diharapkan segera melaksanakan rakor yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, parpol serta tim sukses dari pasangan calon. Di juga menyarankan agar setiap daerah menandatangani pakta integritas atau deklarasi terkait kepatuhan peserta pilkada terhadap penerapan protokol kesehatan. ”Ini akan menjadi ikatan moral, selain penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di tiap daerah,” ucapnya.

Di samping antisipasi penyebaran Covid-19, daerah juga diingatkan potensi aksi massa yang dapat menganggu keamanan. Oleh sebab itu, dia berharap seluruh komponen memetakan kerawanan dan menentukan langkah antisipasi.

Terkait dengan upaya meminimalisir potensi penyebaran Covid-19, Mahfud MD sangat berharap pada optimalisasi penegakan  regulasi di daerah.

Sementara Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menilai rakorsus sebagai kegiatan yang sangat penting menjelang tahapan kritis pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Dia berharap antisipasi kerumunan tak hanya difokuskan di seputaran Kantor KPUD karena bukan tak mungkin massa akan tekonsentrasi di kawasan lain. Dalam paparannya, Mendagri menginformasikan daerah yang sudah dan belum menggelar rakor persiapan Pilkada 2020.

Kepala BNPB, Doni Monardo, menyampaikan tingkat risiko penyebaran Covid-19 di daerah-daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Rakorsus juga diisi dengan paparan oleh Kejaksaan Agung, Badan Intelejen Negara, KPU dan Bawaslu Pusat. (bgn122)20091822

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, meminta rumah sakit (RS) milik swasta agar ikut terlibat melayani pasien Covid-19 dengan mengoptimalkan ruang isolasi yang tersedia. Sekda juga mengharapkan rumah sakit untuk menambah kapasitas ruang isolasi dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.

Hal itu disampaikan Dewa Indra selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penananganan Covid-19 Provinsi Bali melalui surat biasa dengan nomor: 440 /18304 /Yankes.Diskes tertanggal 9 September 2020 yang ditujukan kepada Ketua Persi Bali, Ketua Arsada Bali dan Ketua ARSI Bali di Denpasar.

Dalam surat tersebut tertera yang menjadi pertimbangan yakni perkembangan kasus Covid-19 saat ini yang terus meningkat dan kapasitas ruang isolasi di seluruh rumah sakit di Provinsi Bali dan kabupaten/Kota sudah terisi melebihi 90%. Karena itu, Sekda menyampaikan seluruh rumah sakit milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar memaksimalkan penyediaan ruang isolasi untuk perawatan pasien Covid-19.

Seluruh rumah sakit agar menyiapkan ruang IGD, poliklinik, ruang tindakan/ruang operasi yang aman untuk pelayanan dalam situasi pandemi. Rumah sakit yang melayani kesehatan ibu dan anak juga diharuskan mampu menangani kasus persalinan ibu hamil dengan hasil rapid reaktif maupun konfirmasi positif. Rumah sakit yang melayani hemodialisis juga diminta agar menyediakan pelayanan hemodialisis untuk kasus Covid-19. (bgn/din)20091241

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyerahkan bantuan 82.000 masker untuk 82 panti sosial yang tersebar di Kota Denpasar dan seluruh kabupaten se-Bali.

Sekda didampingi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, menyerahkan bantuan masing-masing 1.000 masker di dua panti sosial yang ada di Kota Denpasar yaitu Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Wana Seraya yang beralamat di Jalan Bakung, Kesiman Kerthalangu, Denpasar Timur dan Yayasan Bunga Bali yang beralamat di Jalan By Pass IB Mantra, Jumat (11/9).

Ditemui di sela-sela penyerahan bantuan masker, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali ini menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari gerakan penggunaan masker untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah. Dari pangamatannya, sejauh ini memang telah banyak komponen yang membagikan sumbangan bantuan berupa  masker kepada masyarakat baik di jalan raya maupun di pasar-pasar.

“Akan tetapi ada yang luput dari jangkauan yaitu mereka yang tinggal di panti sosial seperti panti asuhan, panti werdha maupun panti yang merawat penyandang disabilitas,” ucapnya.  Padahal, ujar Dewa Indra, mereka yang tinggal di panti sosial adalah kelompok yang secara fisik dan ekonomi lebih lemah jika dibandingkan orang-orang kebanyakan yang masih lebih beruntung baik secara fisik maupun ekonomi.
Oleh sebab itu, pihaknya memberi perhatian kepada penghuni panti sosial yang tersebar di seluruh Bali dengan memberi bantuan masing-masing 1.000 buah masker.

Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, kata dia, jumlah panti sosial baik yang dikelola swasta maupun pemerintah total 82 panti yang tersebar di kabupaten/Kota. Dia berharap bantuan masker itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penghuni panti guna mencegah penyebaran Covid-19.

Dalam kunjungannya ke PSTW Wana Seraya, birokrat kelahiran Kota Singaraja ini sempat meninjau sejumlah bangunan yang dihuni oleh 38 lansia. Dia berharap para lansia penghuni panti selalu dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, dia berpesan kepada para petugas agar benar-benar memperhatikan kebutuhan penghuni panti.(bgn122)20091112

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menginginkan langkah progresif untuk mempercepat transformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Bali. Untuk itu, dia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali untuk membuat aplikasi khusus yang berkaitan dengan tugas utama masing-masing. Instruksi tersebut disampaikan Sekda Dewa Indra dalam pengarahannya pada apel disiplin yang berlangsung secara virtual, Senin (7/9).

Dewa Indra menargetkan, di penghujung tahun 2020, seluruh OPD sudah punya aplikasi khusus terkait dengan tugas utama masing-masing. Aplikasi khusus itu nantinya akan memuat data-data penting terkait dengan apa yang menjadi tugas utama tiap OPD.

“Saya contohkan Dinas Koperasi, di aplikasi itu harus ada data jumlah dan perkembangan koperasi di Daerah Bali. Sementara aplikasi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan bisa memuat data hasil panen produk pertanian dan hal-hal lainnya yang berkaitan,” katanya.

Menurut Sekda, aplikasi itu akan memudahkan pencarian data. Ke depannya dia tak ingin lagi ada kepala OPD yang masih harus membuka-buka map ketika dimintai data. “Melalui aplikasi itu, semua bisa melihat tanpa harus dilaporkan dan tanpa harus diprint,” katanya sembari menyebut sejumlah OPD telah memiliki aplikasi dimaksud seperti BKD, BPKAD, Bapenda dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Birokrat kelahiran Singaraja ini menyebut langkah transformasi dari birokrasi  konvensional menuju birokrasi modern berbasis digital adalah sebuah keharusan. Selain untuk menjawab tuntutan masyarakat, hal ini juga sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. “Tak ada pilihan lain, seluruh OPD harus meningkatkan kapasitas organisasi dan juga individu yang bertugas di dalamnya,” ucapnya.

Dia mengajak seluruh jajarannya menyadari bahwa saat ini kecakapan manual seperti mengetik di mesin tik, tulis menulis menggunakan pulpen tak banyak lagi dibutuhkan. “Kecuali untuk hal-hal tertentu, kecapakan itu tak lagi dibutuhkan. Hampir semua sudah berbasis digital, tanda tangan pun sekarang sudah elektronik. Kita harus siap dan saya berharap tak ada individu di lingkungan Pemprov Bali yang tak punya kemampuan untuk mengoperasikan sarana digital,” tandasnya.

Masih dalam arahannya, dia juga mengingatkan pentingnya delegasi tugas administratif. Sekda Dewa Indra menyebut, pendelegasian sangat dibutuhkan agar level pimpinan tak terjebak dalam pekerjaan administratif dan bisa lebih fokus memikirkan hal-hal yang strategis bagi organisasi yang dipimpin. Ia lantas mencontohkan pekerjaan administratif sekretaris daerah yang belakangan sudah banyak dilimpahkannya pada asisten dan Kepala OPD.

“Sebelumnya, saya mewarisi kebiasaan dimana seorang sekda harus menghabiskan waktu, duduk dari pagi sampai sore untuk menyelesaikan tumpukan berkas di atas meja. Padahal sesungguhnya core business seorang sekda bukan itu. Tugas utama seorang sekda adalah membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan, koordinasi dengan perangkat daerah dan bertanggungjawab pada kepala daerah,” paparnya. Menurutnya pimpinan tinggi pratama dan madya juga harus mulai memilah-milah tugas administratif yang bisa dilimpahkan agar bisa fokus dengan tugas-tugas strategis. Dengan demikian, mereka punya lebih banyak waktu untuk memikirkan dan mengerjakan hal-hal strategis yang menjadi tugas utama OPD yang dipimpin.

Sekda juga mendorong akselerasi pencairan dana hibah karena hal itu berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dia menginformasikan bahwa di kwartal kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi yang sangat hebat hingga minus 10,98 persen, lebih tinggi dari nasional yaitu minus 5 persen. Satu-satunya upaya yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan menambah belanja pemerintah sehingga perekonomian bisa membaik.

“Misalnya ada hibah untuk pembangunan sanggah atau pura, kalau dananya cair kan otomatis mereka akan beli bahan-bahan bangunan. Tukang dan buruh bangunan juga dapat pekerjaan. Ini akan berpengaruh pada pendapatan dan daya beli masyarakat,” terangnya. Di akhir arahannya, Sekda Dewa Indra mengingatkan agar seluruh ASN Pemprov Bali mematuhi aturan penggunaan masker sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Ia menginformasikan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan mulai diberlakukan secara serentak pada 7 September 2020. Pergub itu antara lain mengatur denda Rp. 100 ribu bagi mereka yang tidak mengenakan masker ketika beraktifitas di luar rumah. Ia tak ingin ada ASN yang melanggar aturan tersebut dan sampai kena denda. Apel virtual diikuti seluruh OPD Pemprov Bali dari kantor masing-masing. (bgn/hms)20090717