Semarang, Baliglobalnews

Perbekel Kutuh, I Wayan Mudana, menerima penghargaan Desa Antikorupsi serangkaian kegiatan peluncuran Desa Antijorupsi Tahun 2022 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (29/11/2022).

Perbekel Kutuh menjadi salah satu dari 10 desa yang didaulat menjadi percontohan desa antikorupsi se-Indonesia. Sembilan desa lainnya yang juga didaulat yakni Desa Kamang Hilia Sumatera Barat, Desa Hanura Lampung, Desa Cibiru Wetan Jawa Barat, Desa Banyubiru Jawa Tengah, Desa Sukojati Jawa Timur, Desa Kumbung NTB, Desa Detusoko Barat NTT, Desa Mungguk Kalimantan Barat dan Desa Pakatto Sulawesi Selatan.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri, menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa. Memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi tidak hanya bisa dilakukan oleh satu institusi namun diperlukan kolaborasi antar elemen. Maka, program desa antikorupsi ini dibuat oleh KPK untuk dapat melibatkan masyarakat ditingkat Desa secara langsung dalam melakukan pengawasan. “Kedudukan desa saat ini sangat strategis. Jadi kita berharap di tingkat desa saat ini sangat relevan dilibatkan. Maka dari itu KPK sangat bersemangat dari desa kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi,” ujarnya.

Sementara Perbekel Kutuh, I Wayan Mudana, ketika ditemui dalam kegiatan tersebut mengungkapkan penghargaan Desa Antikorupsi itu merupakan pondasi dan pengetahuan Pemerintah Desa Kutuh dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia menyatakan penerima penghargaan belum tentu tidak korupsi. “Jadi komitmen menjaga agar tetap berkelanjutan yang terpenting. Ini merupakan pondasi yang telah kita buat untuk generasi kita, kita sudah mendapat ilmu baru. Namun perlu diingat meraih penghargaan bukan berarti kita bebas dari pengawasan. Keberlanjutan dan keberlangsungan program ini perlu dijaga bersama, khususnya masyarakat Desa Kutuh,” katanya.

Kegiatan itu dihadiri oleh berbagai lintas kementerian yakni Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan KPK RI selaku penyelenggara kegiatan. Turut hadir Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung Komang Budhi Argawa, Inspektur Luh Suryaniti, Camat Kuta Selatan I Ketut Gede Arta beserta staf Pemerintah Desa Kutuh. (bgn003)22113014

Badung, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta bersama Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, menghadiri Pembukaan Bimbingan Teknis Program Desa Anti Korupsi dengan tema Ngardi Nayaka Praja lan Krama Desa Sane Ajeg Ngulati Desa Antikorupsi, di Wantilan Rangdu Kriya Mandala, Desa Kutuh, Kuta Selatan, Rabu (6/7).

Bupati Giri Prasta menyatakan Kabupaten Badung siap menjadi role model di tingkat nasional dalam mewujudkan desa antikorupsi. Terlebih Pemerintah Kabupaten Badung juga sudah dua kali meraih penghargaan dari KPK RI yang didasari hasil penilaian dari berbagai macam aspek dan parameter.

“Kita bukan ujug-ujug langsung dapat penghargaan, tidak bisa seperti itu. Nah, sama seperti sekarang ini kan dilakukan observasi oleh KPK, dengan melakukan assessment semua kriteria dan seterusnya kita ikuti bersama. Dengan adanya KPK ke desa, kami meyakini ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Maju dan Indonesia Emas, karena betul-betul pelaksanaan ini berjalan transparan terbuka dan akuntabel,” ujarnya

Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung, Bupati Giri Prasta menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada KPK RI melalui Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, karena telah melaksanakan pembinaan desa antikorupsi di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

“Ini luar biasa sekali, karena ada pepatah yang mengatakan kalau desa sudah bersih dari korupsi berarti pemerintahan yang ada di atasnya dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan Pusat akan bersih semuanya. Inilah prinsip yang kita apresiasi penuh sebagai wujud dukungan terhadap komitmen Bapak Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran yaitu desa. Ini kan gayung bersambut dilaksanakan oleh KPK RI, ini luar biasa sekali,” katanya.

Giri Prasta meyakini program yang diluncurkan KPK bertujuan untuk membuat masyarakat desa yang bahagia, sehingga bisa menikmati kehidupan yang ada di desa dengan segala kebutuhannya. Program desa antikorupsi mampu mendorong terbentuknya desa presisi yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya.

“Dengan adanya arahan dan pembinaan dari KPK RI kolaborasi antara teknologi akan bisa dilakukan dengan baik. Karena ada tiga hal di desa yang harus dioptimalkan apabila desa itu ingin maju, satu potensi desa, kedua infrastruktur dan yang ketiga SDM. itulah mengapa desa disebut sebagai taman sarinya kehidupan. Karena kalau desa berdaulat maka Indonesia akan bermartabat,” katanya.

Giri Prasta menyebutkan Desa Kutuh sejak lama telah melakukan persiapan yang baik di bidang administrasi maupun assessment dengan semua kriterianya. Dia berharap Desa Kutuh bisa menjadi role model terkait tata kelola anggaran pendapatan belanja desa. “Kami sudah siapkan infrastruktur itu di semua desa agar terwujud keterbukaan data untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum di desa. Kan ada penyampaian dari KPK dari puluhan ribu desa ada ratusan kepala maupun perangkat desa terkena masalah hukum. Ini penting sekali untuk kita lakukan terkait pembinaan dan pendidikan yang diberikan KPK agar ke depan tidak ada lagi persoalan hukum yang kita hadapi. Terima kasih KPK RI,” pungkasnya.

Sementara Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, menyampaikan kalau Indonesia ingin maju atau bebas korupsi, salah satunya harus dimulai dari pemerintahan paling kecil yaitu desa. Pasalnya, tindakan korupsi tidak hanya terjadi di tingkat atas, namun sudah merambah hingga ke tingkat desa, terlebih sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana sekitar Rp 400 triliun lebih ke desa yang ada di seluruh Indonesia.

“Ternyata di desa ada juga kasus korupsi dimana ada 686 kepala desa dan perangkat yang terlibat kasus korupsi, nah tentunya ini jadi perhatian kita kemudian berdasarkan hasil survey BPS tahun 2021 ternyata perilaku masyarakat desa ini lebih korupsi dari masyarakat kota sehingga kita turun ke desa, kita ingin anggaran yang turun ke desa bisa dikelola dengan baik digunakan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Dia menyebutkan KPK juga mendorong tiap desa untuk menggunakan teknologi dalam menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan transparansi sehingga siapapun bisa mengakses informasi yang ada di pemerintah desa. “Salah satu ciri desa antikorupsi adalah adanya transparansi data dan informasi yang bisa diakses oleh semua orang, bukan hanya masyarakat desanya sendiri namun juga bisa diakses oleh masyarakat lain, makanya perlu adanya digitalisasi. Dalam desa anti korupsi ada 5 indikator yang perlu menjadi perhatian yakni pertama terkait tata laksana pemerintahan, kedua sistem pengawasan, ketiga transparansi pelayanan publik, keempat partisipasi masyarakat kemudian indikator dan kelima adalah kearifan lokal,” katanya.

Pada kesempatan itu Giri Prasta bersama Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi dan Perbekel Kutuh Wayan Mudana menandatangani Komitmen Desa Antikorupsi.

Turut hadir perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian Desa, Inspektur Kabupaten Badung, Luh Suryaniti; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komang Budi Argawa; Camat Kuta Selatan, Bandesa Kutuh, serta tokoh dan perwakilan seluruh elemen masyarakat Desa Kutuh. (bgn003)22070610