Mangupura, Baliglobalnews 

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menerima audiensi Prajuru Desa Adat Kuta, Kecamatan Kuta, di RJ Bupati Puspem Badung, pada Selasa (23/8). Audiensi terkait koordinasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bupati Giri Prasta menyampaikan koordinasi bersama anggota DPRD Badung Dapil Kuta dengan Camat dan Bendesa serta prajuru adat lainnya bertujuan untuk bagaimana menciptakan kondusivitas wilayah berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan, karena merupakan hal yang sangat penting. “Sarana dan prasarana akan kita berikan sepenuhnya. Begitupun dengan pemasangan cctv di semua lini. Kemarin kita sudah ada 500 lebih pemasangan cctv di Kuta dan sekarang kita akan paripurnakan. Di samping itu, tokoh masyarakat Kuta sudah sepakat dan setuju untuk bagaimana recovery ini bisa terlaksana dengan cepat dan kuat,” ujarnya.

Bupati Giri Prasta juga mengatakan untuk keamanan di wilayah Kuta pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres, Polresta, Dandim, Babinsa serta Bhabinkamtibmas. Dia mengharapkan juga tokoh-tokoh masyarakat ikut serta bersama-sama untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

“Apalagi Kuta ini adalah dapurnya Badung. Jika wilayah Kuta ini tidak aman, maka akan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan tamu mancanegara atau wisatawan lokal untuk berkunjung ke wilayah itu sendiri. Maka dari itu diharapkan semua tokoh dari berbagai kalangan untuk bersatu bersama-sama menjaga dan menciptakan situasi yang aman dan nyaman,” katanya.

Bendesa Adat Kuta, Wayan Wasista, melaporkan selama ini sudah melaksanakan sidak money changer yang meresahkan wisatawan. Sidak dilaksanakan bersama dengan jajaran kepolisian, TNI, Satpol PP, Pecalang dan pihak terkait lainnya. Di samping juga secara rutin ronda malam.

Pihaknya berharap agar dilakukan langkah-langkah strategis agar keamanan diwilayah Kecamatan Kuta pada umumnya dan Desa Adat Kuta pada khususnya agar tetap aman sebelum dan sesudah G20.

Turut hadir Anggota DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, I Nyoman Graha Wicaksana dan Ni Luh Gede Sri Mediastuti, Camat Kuta Ngurah Bayu Dhewa. (bgn003) 22082402

Badung, Baliglobalnews

Dinas Pariwisata Provinsi Bali melakukan sosialisasi dan menggandeng desa adat dalam upaya menguatkan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19, khususnya di objek wisata.

“Kami bersilaturahmi sekaligus mohon dukungan bendesa atau Kepala Desa Adat Legian dan Lurah Legian terkait penerapan penegakan hukum bagi yang melanggar protokol kesehatan. Karena Legian ini adalah basis dari turisme, jadi kami ke sini dulu untuk melakukan sosialisasi karena beliau-beliau ini adalah bagian dari sinergi dinas pariwisata,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa, di kawasan Desa Adat Legian, Kabupaten Badung, Selasa.

Ia mengatakan, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan di objek wisata mustahil dapat diwujudkan tanpa terjalinnya kebersamaan para pemangku kepentingan dengan pengelola kawasan wisata, termasuk desa adat, karena hal tersebut dinilai sangat penting untuk menekan bertambahnya kasus positif baru COVID-19 di Bali dalam upaya membangkitkan perekonomian.

“Protokol kesehatan harus diterapkan dengan tertib karena sehat dan ekonomi itu sama pentingnya. Kami terus berupaya pariwisata untuk wisatawan mancanegara dapat kembali dibuka dengan indikator-indikator, seperti angka kematian bisa ditekan serendah-rendahnya dan yang sembuh harus lebih banyak daripada yang terpapar,” katanya.

Menurut Putu Astawa, apabila indikator-indikator tersebut bisa diwujudkan maka kepercayaan wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara yang akan datang ke Bali akan kembali tumbuh.

“Tindak lanjut kedepannya kami terus menjalin komunikasi, menyerap aspirasi, dan lain-lainnya, apakah ada halangan di lapangan dan kami bisa dengan cepat atasi,” ucapnya.

Sementara itu, Bendesa Adat Legian AA. Made Mantra mengatakan, pihaknya di kawasan wisata pantai setempat memiliki pengurus pengelolaan pantai dan ada petugas yang melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan bagi pengunjung pantai.

“Jadi protokol kesehatan itu sudah jelas sangat ketat diterapkan. Namun sejauh ini pengunjung yang masuk ke pantai setelah dibuka kembali juga masih hanya sebatas penduduk lokal yang kepentingannya juga terbatas, seperti olahraga, memancing dan menikmati suasana pantai,” ujarnya.(bgn/123)20090825

Karangasem, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, melakukan prosesi nasarin di Kantor MDA Kabupaten Karangasem pada Minggu (23/8) dengan memanfaatkan bantuan CSR Rp 3 miliar lebih.

Terwujudnya proses pembangunan Kantor MDA Kabupaten Karangasem tersebut, tidak lepas dari hasil aspirasi yang disampaikan oleh Bendesa Madya MDA Karangasem, I Wayan Artha Dipa dan Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, I Gede Dana kepada Gubernur agar keberadaan desa adat di Kabupaten Karangasem semakin kokoh dan memiliki tempat yang nyaman di dalam melakukan pelayanan kepada krama adat di Kabupaten yang terkenal akan produksi minuman Arak ini. Mengingat Kabupaten Karangasem di dalam mewujudkan pembangunan sangat memerlukan bantuan dari APBD Provinsi Bali, hingga uluran tangan dari Pemerintah Pusat.

”Kami menghaturkan rasa bahagia dan terimakasih kepada Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster yang telah memperjuangkan Kantor MDA Kabupaten Karangasem dan akan berdiri gagah diatas lahan aset Pemprov Bali seluas 7,8 are dengan menggunakan bantuan CSR sebanyak Rp 3 miliar lebih, lengkap dengan gaya bangunan arsitektur Bali berlantai dua,” kata Artha Dipa saat memberikan sambutan.

Dia menyadari tanpa bantuan Gubernur Koster, Kantor MDA di Bumi Gunung Agung ini (Karangasem, red) tidak akan berhasil terwujud. Sehingga Gubernur Wayan Koster saat ini kami catat sebagai Gubernur Bali yang menorehkan sejarah Desa Adat, karena piawai membuat regulasi, hingga memperjuangkan anggaran Desa Adat dengan jaringan yang ia miliki ditingkat nasional.

Gubernur didampingi oleh Sekda Bali, Dewa Made Indra, Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra menyatakan pembangunan Kantor MDA tesebut implementasi dari lima bidang prioritas dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru dalam visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” yang salah satunya di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Selain bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, hingga bidang pariwisata.

”Pembangunan Kantor MDA di Karangasem ini merupakan yang ketiga kami laksanakan di bulan Agustus 2020, dan minggu depan kami akan lakukan pembangunan yang keempat di Bangli, kelima di Denpasar, keenam di Tabanan, dan ketujuh di Buleleng. Astungkara kita bisa menjalankan program ini lebih dari target yang direncanakan,” katanya. (bgn/hms)20082332

Denpasar, Baliglobalnews

Seluruhan desa adat di Bali yang berjumlah 1.493 telah memiliki parerem tentang pengaturan pencegahan dan pengendalian gering agung. Pembuatan pararem untuk masing-masing wilayah desa adat ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Bali, Wayan Koster, yang bertujuan guna mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19 di Bali.

Pada Kamis (9/7) yang bertepatan dengan dimulainya pemberlakuan protokol tatanan kehidupan era baru, Gubernur Koster didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra; Ketua MDA Provinsi Bali, Ida Penglisir Agung Putra Sukahet, menyerahkan secara simbolis pararem tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 di Desa Adat se-Bali yang diwakili oleh Ketua Madya MDA Kabupaten/Kota Sejebag Bali, di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Denpasar.

Menurut Gubernur Koster, pembuatan pararem terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19 tersebut berdasarkan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Penyusunan Pararem harus melalui proses di Desa Adat dan di Maielis Desa Adat Provinsi Bali. 

”Desa adat ini sudah terbukti telah membentuk Satgas Gotong Royong Desa Adat dengan Surat Edaran Gubernur bersama MDA Bali, sehingga pencegahan dan penanganan Covid-19 sejak bulan Maret lalu, itu telah berjalan dengan baik, dan telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak,” ungkapnya.

Menurut Gubernur, untuk memulai dengan tahap pertama Penerapan Tatanan Era Baru berbasis desa adat, dirinya bersama MDA Bali dan juga Bendesa Madya MDA Kabupaten/Kota se-Bali sepakat mendorong agar desa adat di seluruh Bali membuat Pararem Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 di Provinsi Bali.

”Saya meyakini bahwa desa adat dengan pararem ini akan memiliki kekuatan niskala dan sekala, ikatan yang kuat dengan krama, dan bisa diberdayakan dalam konteks mendisiplinkan, menertibkan masyarakat di wewidangan-nya masing-masing, sehingga betul-betul bisa melaksanakan protokol penerapan tatanan era baru di Bali dengan harapan, bisa berjalan lancar, baik dan sukses,” katanya.

Ukuran sukses ini, kata dia, yakni bisa mengendalikan penambahan kasus positif di wilayahnya masing-masing. ”Usahakan desa adat yang belum terjangkit Covid-19, jangan sampai muncul kasus positif di wilayahnya. Astungkara. Lakukan-langkah secara niskala dan sekala. Sedangkan bagi wilayahnya yang sudah terjadi kasus positif, maka harus bekerja keras agar bisa menstabilkan atau bahkan bisa mengendalikan penuh supaya tidak ada lagi penambahan,” tandasnya.

Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, atas peran penting desa adat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah terkait percepatan penanganan Covid-19 di Bali, Gubernur Koster memprakarsai bakal menggelontorkan dana pada anggara perubahan APBD 2020 Rp 50 juta untuk operasional Satgas Gotong-royong Desa Adat.

”Dalam rangka memotivasi, mendorong, dan meningkatkan semangat para Satgas Gotong-royong Desa Adat, maka saya telah memperhitungkan dengan bapak Sekda. Kita akan memberikan tambahan dana untuk desa adat,” katanya. 

Kemudian dalam upaya memutus penyebaran Covid-19, pihaknya pun meminta para bendesa adat se-Bali agar lebih meningkatkan kerjasama dengan kepala desa, kelurahan, dan juga para relawan yang ada. Dengan demikian, lanjut Koster, tujuan bersama dalam penanganan pandemi ini bisa tercapai dengan maksimal. 

Ditemui seusai penyerahan pararem, Gubernur asal Sembiran itu mengatakan tambahan ini untuk 1.493 desa adat. ”Kecuali untuk desa adat yang ada di Kota Denpasar. Karena, sudah mendapatkan bantuan dana Rp10 miliar,” tandasnya.

Sebelumnya, Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, mengatakan untuk bergerak efektif dan penuh semangat agar upaya pengendalian dan juga memutus penyebaran Covid-19 di Provinsi Bali, maka MDA bersama Majelis Madya Desa Adat se-Bali membuat pararem.

”Kami semua dari jajaran MDA Provinsi Bali, kabupaten/kota, kecamatan, serta para bendesa adat sangat berharap dengan diluncurkannya dan diberlakukannya pararem ini, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan lebih semangat dari sebelumnya,” katanya. (bgn/humas)20071005