Denpasar, Baliglobalnews

Penguatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai soko guru perekonomian desa adat mutlak dilakukan. Salah satunya, dengan pembentukan perarem khusus (peraturan khusus desa adat) terfokus mengatur LPD di tiap-tiap desa adat. 

Keberadaan perarem ini menjadi hal mendasar, mengingat LPD merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang dikecualikan dari Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Demikian salah satu kesimpulan mengemuka dalam dialog ‘BALI KEDAT’ di Denpasar.

Kepala Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD) Provinsi Bali, I Nengah Karma Yasa, S.E., sebagai salah satu narasumber dialog mengungkapkan, dari 1.493 desa adat di Bali terdapat 1.436 desa adat telah memiliki LPD.

Nengah Karma mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan pendampingan secara teratur terhadap permasalahan yang muncul di LPD. 

“Karena bila ada sedikit kelengahan maka dinamika isu keuangan tersebut akan bergerak begitu cepat” ungkapnya.

Lanjut Nengah Karma menyatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, sekitar 25 LPD akan diupayakan untuk dibangkitkan kembali. “Hal itu tentu membutuhkan peran penting dari prajuru desa adat untuk membangkitkan,” jelasnya.

Kesempatan sama, Patajuh Bandesa Agung Bidang  Perekonomian dan Keuangan Adat Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, I Ketut Madra, S.H.M.M, mengakui, masih kurangnya regulasi khusus mengatur LPD diharapkan ke depan bisa disempurnakan. Termasuk akan kesadaran warga adat sendiri akan pentingnya LPD dalam menjaga eksistensi yadnya budaya Bali.

Ia mengaku pihaknya masih terus mendata dan memantau agar semua desa adat di Provinsi Bali memiliki pararem yang mengatur terkait LPD. “Karena terpantau hanya beberapa desa adat saja yang baru mempunyai pararem tersebut,” jelasnya.

Ketut Madra menjelaskan meskipun MDA sebagai paiket yang menaungi desa adat di Bali, namun MDA tidak dapat langsung menyelesaikan masalah yang ada di LPD.  

“Karena LPD merupakan milik dari Desa Adat, sehingga bila terdapat masalah di LPD seharusnya diselesaikan di tingkat desa adat dulu, karena majelis MDA hanya dapat menghormati keputusan yang dihasilkan dari desa adatnya,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Pemerhati LPD Bali Ir. AA. Rai Astika, yang menyatakan banyak desa adat yang belum memiliki pararem, serta masih banyak pararem yang dimiliki belum mampu melindungi LPD serta Sumber Daya Manusia (SDM) dirasa belum memadai.

Rai Astika juga mengharapkan terciptanya kualitas SDM yang dimiliki masing-masing LPD, sehingga tercipta SDM yang tangguh dan mampu beradaptasi dengan lingkungan.

“Seperti halnya pandemi Covid-19 ini, diharapkan SDM tersebut mampu berinovasi untuk membangun LPD tersebut. Karena kebanyakan LPD yang tidak berkembang adalah LPD yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rai Astika mengharapkan dapat membangun sistem pengawasan berbasis risiko di tingkat LPD. 

“Astungkara kami masih berjuang di tahun 2021 ini, dapat membangun Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang kuat di setiap LPD. Sehingga, dapat memperkuat sistem pengawasan dan mendorong LPD mempunyai panureksa untuk melakukan pengawasan internal,” paparnya.

Dalam sesi sama, tips kesuksesan pengelolaan LPD sebut Wayan Rayun selaku Kepala LPD Kesiman Denpasar mengatakan, bahwa secara teknis LPD harus memanfaatkan teknologi karena mempercepat proses dan layanan, juga meningkatkan sistem panureksa (pengawasan) internal.

“Teknologi IT akan membawa keuntungan termasuk aplikasi samsat online, ATM, penjualan token dan pembayaran listrik, PAM (pembayaran air) dan lainnya selain itu juga memperkuat sistem pengawasan internal oleh panureksa dan setiap akhir tahun kita menunjuk auditor publik untuk mempertanggungjawabkan kinerja LPD,” tandas Wayan Rayun.(bgn008)21040807

Badung, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan nama Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri ke pimpinan DPR.

Ketua Majelis Madya Desa Adat Kabupaten Badung Anak Agung Putu Sutarja, SH, MH mendukung penunjukan tersebut termasuk tidak mempermasalahkan soal status suku, agama dan Ras calon Kapolri. Menurutnya dinamika penunjukan Kapolri baru dari kalangan non muslim merupakan hal yang wajar mengingat keberagaman dan Kebinekaan yang ada di Indonesia.

“Ini bentuk suatu Kebinekaan serta kemajuan kerukunan antar umat beragama,” Ungkap A.A Putu Sutarja pada hari Sabtu (16/1/2021) ketika dihubungi via ponselnya.

Jenderal bintang tiga lulusan Akpol tahun 1991 ini merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Jokowi melalui Mensesneg Pratikno untuk menggantikan posisi Jenderal Idham Aziz yang akan pensiun pada 30 Januari mendatang.

“Intinya, saya mendukung penunjukkan Kapolri yang baru, karena Presiden pasti sudah mempertimbangkan semua masukan dan profesionalisme calon Kapolri yang ditunjuk,” ujarnya.

Jika lulus, uji fit and proper test di DPR, ia berharap kepada Komjen Pol. Listyo Sigit agar melanjutkan estafet kepemimpinan Kapolri yang lama dalam memberikan memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang paling penting adalah Polri selalu profesional dalam bertindak khususnya dalam menegakkan hukum sehingga Polri selalu ada di hati rakyat Indonesia,” Pungkasnya.(bgn122)21011605

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mewakili Gubernur Bali menjadi narasumber pada acara FGD Kajian Strategis Staf Ahli Kepala Satuan Angkatan Darat (Sahli Kasad) bertajuk ”CBRNE THREATS”: Implikasi Pada RRWP Serta Pembangunan Kekuatan dan Peningkatan Kemampuan TNI AD Dalam Membangun Sarpras Pertahanan Wilayah Darat, yang digelar secara virtual di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, kamis (3/12/2020).

Sekda Dewa Indra memaparkan upaya-upaya penanganan Covid-19 di Bali yang dilaksanakan melalui dua cara pandang yakni pemahaman lokal wisdom masyarakat Bali mempercayai pandemi sebagai wabah penyakit yang bisa terjadi kapan saja, disebabkan oleh hewan hingga disebut gering agung. Di samping juga kepercayaan adanya ketidakseimbangan alam beserta isinya yang disikapi dengan mengembalikan keharmonisan alam melalui niskala dengan menggelar upacara bhuta yadnya (kurban suci) dan dewa yadnya (persembahan suci kehadapan TYME).

Sementara itu, perspektif kedua yakni dari sisi ilmu pengetahuan, Pemprov Bali melaksanakan tindakan-tindakan konkret berbasis data dan nyata berdasar science serta tentu saja mengikuti arah kebijakan Pemerintah Pusat, di antaranya menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 seperti pembentukan satuan tugas, penetapan status siaga darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19, pelaksanaan proses belajar-mengajar dan kegiatan administrasi pemerintahan dari rumah dan sebagainya, yang melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat Bali.

”Di samping upaya pencegahan, Pemprov Bali juga melaksanakan upaya-upaya dan terobosan percepatan penanganan pandemi dengan strategi terpenting yakni keterlibatan desa adat. Karena kami percaya benteng terakhir di Bali untuk menjaga adat budaya adalah desa, termasuk dalam menghadapi pandemi. Desa adat adalah elemen terpenting bagi Bali,” cetus Sekda Dewa Indra sembari menjelaskan upaya-upaya lainnya.

Upaya penanganan yang melibatkan desa adat sebelumnya juga telah diperkuat kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangannya melalui penerbitan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat  di Bali yang awalnya bertujuan memperkuat keberadaan desa adat dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya yang sangat ditaati dan ditakuti masyarakat Bali.

”Tidak hanya dari sisi regulasi, masing-masing desa adat juga diberikan dukungan finansial dengan anggaran dari  kas daerah yang besarannya cukup memadai total sekitar Rp 350 juta per desa adat semenjak awal terjadinya pandemi hingga saat ini,” ujarnya yang kala itu turut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ketut Suarjaya; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Made Rentin serta Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, IGAK Kartika Jaya Seputra.

Sementara itu, Korsahli Kasad Irjen TNI, Ali Amda Nugrah, dalam sambutan pembukanya menyatakan harapannya melalui FGD terbangun komunikasi yang efektif dan efisien sebagai pelengkap data kajian strategis sebagai bahan analisis kajian strategis, guna menjadi masukan untuk diformulasikan sebagai sasaran strategis kepada atasan dalam menghadapi ancaman-ancaman negara, khususnya CBRNE THREATS. 

Dalam FGD tersebut juga mengundang Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Eko Budi Kurniawan, sebagai narasumber. (bgn122)20120332

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, kembali memberi suntikan dana operasional kepada desa adat se-Bali dengan total Rp 74,65 miliar. Di mana masing-masing desa adat akan memperoleh dana Rp 50 juta. Dana itu digunakan untuk kembali mengaktifkan satgas gotong-royong, sehingga diharapkan dapat menekan angka kasus Covid-19 di Bali.

Penyerahan dana ini dilakukan oleh Gubernur Koster secara simbolis kepada perwakilan majelis desa adat kabupaten/kota di Wantilan Kertha Sabha, Denpasar, Rabu (7/10).

Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengatakan dana tersebut merupakan realisasi APBD-Perubahan Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020. ”Karena dana desa adat sebesar Rp 300 juta yang diberikan di awal tahun itu sebagian sudah dipakai untuk penanganan Covid-19, baik pencegahan maupun juga untuk pemberian bantuan berupa pangan kepada masyarakat di desa, dan ternyata masih terus berlangsung,” ujar mantan anggota DPR RI tiga periode.

Menurut Gubernur, meski sudah berupaya maksimal ternyata sampai saat ini kasus Covid-19 masih terjadi, baik di berbagai negara maupun daerah di Indonesia termasuk di Bali. Gubernur berharap dana operasional ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh desa adat, khususnya untuk penanganan Covid-19 dan mengaktifkan kembali Satgas Gotong Royong di desa adat.

”Selama ini (desa adat, net) bekerja dengan sangat baik, berkolaborasi dan bersinergi dengan relawan desa maupun kelurahan serta unsur-unsur masyarakat di desa adat maupun desa. Karena itu, kita harus support penuh dengan anggaran operasional untuk penanganan pandemi Covid-19, karena masih berlangsung sehingga sampai Desember ini bisa digunakan untuk Satgas Gotong Royong,” kata Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Meski telah melalui masa yang cukup panjang, Gubernur berharap satgas gotong-royong terus bersemangat dalam menangani pandemi Covid-19 di Bali.

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I Gusti Agung Kartika, mengatakan Pemprov Bali menganggarkan Rp 74,65 miliar pada APBD Perubahan untuk tambahan dana desa adat pada tahun 2020 ini. Dari 1.493 desa adat, hampir seluruhnya atau 1.489 desa adat di antaranya sudah mengajukan dokumen persyaratan pencairan dana. Hanya empat desa yang masih dalam proses pengajuan dan verifikasi. ”Yang sudah cair SP2D sebanyak 734 desa. Kami juga telah menyusun petunjuk teknis pemanfaatan dana desa,” ujarnya.

Penyerahan dana bantuan untuk desa adat ini juga dihadiri Bendesa Agung Majelis Utama Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet. (bgn122)20100726

Badung, Baliglobalnews

Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Gede Wijaya, mewakili Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan pengelolaan pasar tradisional modern Dalung kepada Desa Adat Padang Luwih, Desa Adat Dalung, dan Desa Adat Tuka, Kamis (24/9) yang ditandai dengan penyerahan berita acara dan surat perjanjian yang dilanjutkan pengguntingan pita di Pasar Tradisional Modern Dalung, Dalung Permai.

Gede Wijaya berharap penyerahan pengelolaan pasar tradisional modern Desa Dalung akan mendorong laju pembangunan di segenap aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi maupun religius agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung akselerasi pembangunan.

Terkait dengan pandemi Covid-19, Wijaya mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan langkah kebijakan untuk mengantisipasi penyebarluasan wabah Covid-19. Salah satunya adalah menerbitkan peraturan sebagai dasar hukum terkait pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan.

”Seperti halnya kita di Badung, Bapak Bupati sudah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakan Peraturan Bupati nomor 52 tahun 2020 ini, dengan sinergi berbagai pihak dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama berupaya menanggulangi dan mencegah penyebarluasan wabah Covid-19. Terlebih keberadaan pasar sebagai tempat bertemunya banyak orang akan sangat riskan sebagai klaster baru penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Kepala BKPSDM itu juga mengingatkan kepada masyarakat, di mana beberapa waktu lagi akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak, tepatnya pada tanggal 9 desember 2020. Untuk itu, kepada masyarakat dapat menciptakan suasana pemilihan kepala daerah yang demokratis, aman dan tertib.

Sementara Bendesa Adat Padang Luwih, I Ketut Oka Sudana, menyampaikan rasa bahagia karena sudah selesainya pembangunan pasar ini. Dia mengharapkan dengan penyerahan pengelolaan pasar tradisional modern Dalung kepada desa adat, dapat menjadi penunjang ekonomi masyarakat dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat serta memberi kontribusi terhadap keberadaan tiga desa adat yang ada di Desa Dalung.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPRD Badung, I Wayan Sandra mewakili Ketua DPRD; Ketua PHRI Badung, IGN Suryawijaya; Kabag Ekonomi, AA Sagung Rosyawati; Camat Kuta Utara, Putu Eka Parmana; Bendesa Adat Dalung, I Nyoman Widana; Bendesa Adat Padang Luwih, I Ketut Oka Sudana; Perbekel Dalung, I Gede Putu Arif Wiratya, prajuru adat dan dinas Desa Dalung, Padang Luwih, Tuka serta Babinsa dan Babinkamtibnas Desa Dalung. (bgn122)20092420