Denpasar, Baliglobalnews

Seorang warga yang tepergok membuang limbah hasil produksi pemotongan hewan ke saluran atau drainase di Jalan Cekomaria, Desa Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Denpasar, Jumat (30/7).

Sidang dipimpin Hakim Hari Supriyanto, didampingi Panitera I Wayan Dereda, menjatuhkan denda kepada warga yang berinisial IKS  Rp 1.000.000, biaya perkara sidang Rp 2.000 dengan subsider kurungan selama 15 hari

Kasatpol PP Kota Denpasar, I Dewa Gede Anom Sayoga, usai sidang mengatakan pelaksanaan sidang tipiring ini sebagai upaya penegakan perda dan memberikan pembelajaran serta untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar perda. “Sidang tipiring ini bukan untuk mencari kesalahan melainkan menegakan perda dan mensosialisasikan perda itu sendiri  sehingga masyarakat dapat menaatinya,” katanya.

Dia menyatakan masih adanya laporan dari masyarakat akan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadikan Satpol PP Kota Denpasar gencar melaksanakan sidak. Hal ini juga guna memastikan tidak adanya aktivitas yang justru dapat merugikan dan mengganggu orang lain termasuk pencemaran lingkungan. “Tindakan penegakan perda ini akan terus kami lakukan sampai masyarakat paham akan pentingnya taat aturan,” katanya.

Sayoga menyebutkan keseluruhan pelanggar dinyatakan bersalah dan melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. (bgn003)21073010

Denpasar, Baliglobalnews

Kuasa hukum dari terpidana I Gede Ary Astina alias Jerinx mendatangi Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali dengan tujuan untuk membayarkan uang pengganti denda kurungan sebesar Rp10 juta.

“Ini adalah uang yang dikumpulkan simpatisan untuk Jerinx dari Rp100 rupiah sampai dengan Rp100.000. Kami ingin menyerahkan apa adanya, karena ini menjadi bentuk solidaritas dan partisipasi publik sehingga patut kami hargai,” kata kuasa hukum Jerinx SID, I Wayan “Gendo” Suardana, saat ditemui dalam penyerahan uang denda di Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali, Rabu.

Ia mengatakan, sebagaimana vonis dari majelis hakim sebelumnya 10 bulan penjara dengan pidana denda sebanyak Rp10 juta dan apabila tidak dibayarkan maka diganti satu bulan kurungan. Sehingga dari putusan itu, simpatisan dan pendukung Jerinx mengumpulkan dana untuk membantu membayarkan denda pidana itu. 

“Dari Rp10 juta ini, Rp5.192.000 berasal dari inisiatif dan penggalangan simpatisan Jerinx SID, kemudian sisanya ditambahkan dari keluarga Jerinx, sehingga totalnya pas Rp10 juta,” katanya.

Para simpatisan melakukan berbagai kegiatan untuk mengumpulkan dana denda dengan mengamen, mengadakan konser mini dan penjualan merchandise.

“Untuk bebasnya Jerinx SID, selanjutnya kami berkoordinasi dengan lapas termasuk apakah nanti masuk asimilasi dan potongan remisinya. Dengan penyerahan Rp10 juta ini (Jerinx) tidak perlu menjalani satu bulan kurungan karena sudah dibayar dendanya hari ini,” katanya.

Setelah kami koordinasi, kata Suardana, dari LP Kerobokan akan memastikan berapa lama lagi waktu Jerinx untuk bebas, karena subsidernya tidak perlu dijalani.

Ia katakan, vonis Jerinx SID dinyatakan secara inkraacht berdasarkan putusan kasasi adalah 10 bulan penjara dan denda Rp10 juta subsider 1 bulan kurungan. “Jadi sudah dijalani 9 bulan lebih karena Jerinx ditahan sejak di kepolisian itu 12 Agustus 2020, jika 10 bulannya kira-kira jatuh (bebas) di 11 atau 12 Juni 2021 jadi tinggal beberapa hari lagi,” katanya.

Sebelumnya, terpidana Jerinx SID menerima putusan banding dengan pidana penjara selama 10 bulan atas kasus ujaran kebencian. (bgn123)21060302

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Yustisi Kota Denpasar melakukan  penertiban protokol kesehatan PPKM skala mikro secara berkala di Jalan Gunung Galunggung, Pelabuhan Benoa dan  di Simpang Tohpati pads Minggu (23/5).

Kasatpol PP Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga, mengatakan pada penertiban kali ini berhasil menjaring 9 orang pelanggar protokol kesehatan. Dari jumlah tersebut, 3 orang didenda di tempat masing masing 100 ribu karena tidak menggunakan masker, 3 orang diberikan pembinaan karena menggunakan masker tidak pada tempatnya. 3 orang lagi anak di bawah umur.

Dalam giat ini juga dilaksanakan rapid test antigen kepada 7 orang. “Dari jumlah yang melanggar 7 orang tidak bisa menunjukkan hasil rapis test. Untuk menekan penularan Covid-19, maka kami melakukan rapid antigen kepada 7 orang,” ungkapnya.

Dia menyebutkan rapid test antigen untuk mengantisipasi penularan Covid-19. Hasil rapid test antigen menyatakan semuanya nonreaktif atau negatif.

Menurut Sayoga, jika dalam rapid test ditemukan hasil reaktif, pihaknya akan merujuk yang bersangkutan ke puskesmas sesuai KTP tempat tinggalnya.(bgn003)21052311

Denpasar, Baliglobalnews

Meningkatnya potensi penyebaran kasus Covid-19 di wilayah Kelurahan Tonja membuat Satgas Covid-19 Kota Denpasar melakukan langkah taktis.

Melalui Tim Gabungan yang terdiri atas unsur TNI/Polri, Dishub, Sat Pol PP, Linmas, Satgas Gotong Royong Kelurahan Tonja dan Desa Adat Tonja menggelar razia penegakan hukum Pergub Bali Nomor : 46 Tahun 2020 dan Perwali Nomor 48 Tahun 2020 di simpang Jalan Kemuda – Jalan Padma – Jalan Seroja Jumat (22/1) pagi.

Dalam kegiatan tersebut, 5 orang terjaring lantaran tidak menerapkan standar protokol kesehatan dengan benar. Yakni tidak menggunakan masker dengan tepat dan tidak membawa masker. Dua orang diganjar denda 100 ribu rupiah sesuai Pergub Bali Nomor : 46 Tahun 2020 lantaran tidak membawa masker dan 3 orang lainya  ditegur simpati dan hukuman sosial, karena memakai masker yang tidak sempurna .

Kasat Pol PP Kota Denpasar, I Dewa Gede Anom Sayoga, menjelaskan kegiatan penegakan hukum (yustisi) terkait Pergub No. 46 Tahun 2020 dan Perwali Kota Denpasar Nomor 48 Tahun 2020 serta pendisiplinan kepada masyarakat dan pelintas di wilayah Kelurahan Tonja dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru, terlebih lagi saat ini sedang berlangsung PPKM. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengecek protokol kesehatan kepada pengendara dan masyarakat yang melintas di kawasan Kelurahan Tonja. Di mana, kegiatan tersebut dikemas dengan melakukan pemantauan, teguran hingga sanksi denda dengan memberikan himbauan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan.

“Jadi dengan melaksanakan razia ini diharapkan masyarakat semakin meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Dia menyebutkan penindakan tersebut tidak semata mengenakan denda, melainkan memberikan efek jera sehingga masyarakat dapat tergugah kedisiplinannys dalam menerapkan protokol kesehatan. Pihaknya menekankan dalam mendukung percepatan penanganan Covid-19 ini diperlukan kerjasama seluruh stakeholder, utamanya masyarakat. Hal ini lantaran masyarakat merupakan garda terdepan dalam pencegahan penularan Covid-19.

“Jadi masyarakatlah yang menjadi garda terdepan, dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan adalah kunci utama, tetap produktif, tapi protokol kesehatan wajib,” ujarnya.

Dari operasi yustisi tersebut, dia menilai kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan berkendara, yakni untuk tetap menggunakan masker sudah mulai meningkat. Namun masih ditemukan pelanggaran dalam kegiatan yang digelar secara rutin itu.

“Alasan pelanggaranya cenderung klasik, lupa, ribet, jarak tempuh dekat dan lain sebagainya, padahal kita ketahui bersama bahwa pandemi belum usai, jadi kita wajib menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap akan melaksanakan sosialisasi serta mengambil langkah preventif, persuasif dan edukatif untuk mengajak masyarakat untuk peduli dan ikut bertanggung jawab mematuhi prokes. Selain itu, kegiatan operasi yustisi tetap rutin dilaksanakan secara bergiliran di setiap wilayah desa/kelurahan se-Kota Denpasar.

“Secara bersama mari kita meningkatkan disiplin mematuhi prokes untuk keselamatan dan kesehatan kita semua agar bisa tetap produktif,” pungkasnya. (bgn003)21012216

Badung, Baliglobalnews

Tim gabungan yustisi TNI-Polri, Satpol PP, Dishub. Badung terus bergerak menindak tegas para pelaku pelanggar protokol kesehatan (Prokes).

Langkah ini terus di laksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendisiplinkan masyarakat, agar mentaati protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid -19. Kamis, (17/12).

Kasi Ketertiban Umum Sat. Pol. PP. Kab. Badung, I Wayan Janoko, S.Sos yang pimpin kegiatan tersebut didampingi Kasat Binmas Polres Badung AKP I Ketut Geniawan, S.Sos mengatakan kegiatan yustisi pendisiplinan Prokes akan terus di gelar hingga masyarakat benar-benar paham pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain.

“Kita gerakan 44 personil gabungan setiap hari dalam yustisi Prokes,” kata Janoko di Jl. Raya Padonan, Br. Padonan, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Bali pada pukul 06.00 wita dini hari.

“Dari 7 pelanggar Prokes satu orang di kenakan denda RP 100.000 sesuai Peraturan pemerintah daerah, karena tidak memakai Masker, sementara yang lainnya menggunakan masker tidak sampai menutup hidung,” Tutupnya.(bgn122)20121701

Bangli, Baliglobalnews

Anggota Polsek Kintamani bersama instansi terkait kembali menggelar razia protokol kesehatan (prokes). Kali ini menyasar warga masyarakat yang tidak menggunakan masker di Pasar Singamandawa Kintamani, Senin, (21/9).

Saat melaksanakan razia, anggota Polsek Kintamani bersama instansi terkait mengimbau masyarakat untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan, di antaranya menerapkan 3M yaitu menggunakan masker saat beraktivitas/keluar rumah, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir.

Saat melaksanakan kegiatan, apabila ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan masker diberikan tindakan fisik berupa push up, menyapu jalanan, sembari mengingatkan masyarakat apabila saat Ops Yustisi kembali ditemukan tidak menggunakan masker akan dikenakan Pergub No 46/2020 berupa denda Rp 100.000.

Di tempat terpisah, Kapolsek Kintamani, Kompol I Made Raka Sugita, mengatakan Ops Yustisi yang menyasar masyarakat yang tidak menggunakan masker sangat perlu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat betapa pentingnya menggunakan masker saat beraktivitas.

”Adanya Ops Yustisi ini tentunya akan mendisiplinkan masyarakat untuk selalu menggunakan masker ditengah pandemi seperti sekarang ini,” katanya.

Penegakan hukum yang diberikan kepada pelanggar yang tidak menggunakan masker untuk saat ini adalah dengan memberikan imbauan dan edukasi secara humanis dan tindakan fisik seperti push up dan menyapu jalanan selain itu anggota Polsek Kintamani juga memberikan teguran secara lisan dan tertulis kepada pelanggar dan membagikan masker gratis kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. (bgn122)20092114

Denpasar, Baliglobalnews

Pemprov Bali menggelar razia penertiban penerapan protokol kesehatan (prokes) untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 Minggu (20/9). Razia gabungan yang melibatkan jajaran Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polda Bali, TNI dan Brimob dipusatkan di tiga titik yaitu seputaran Lapangan Puputan Margarana, perempatan Jalan Moh Yamin-Jalan Raya Puputan dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Razia dipimpin Kasatpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, didampingi Kabid Tramtib Satpol PP, Komang Kusuma Edi.

Dalam pengarahan singkatnya, Rai Dharmadi menyampaikan razia tersebut bukanlah yang pertama atau terakhir. Menurut dia, razia merupakan kegiatan intensif untuk mengawal penegakan Pergub Bali Nomor 46/ 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Dia menginformasikan razia dan penegakan hukum secara serentak mulai dilaksanakan sejak 7 September 2020 dan terus berlanjut hingga sekarang. ”Sudah 14 hari dilaksanakan serentak di provinsi dan juga kabupaten/kota. Kita berterima kasih, karena mendapat dukungan penuh dari jajaran TNI/Polri. Bahkan, di tingkat kabupaten/kota juga melibatkan pecalang,” ujarnya.

Rai Dharmadi menekankan razia bukan semata mengedepankan pengenaan denda, tapi lebih kepada pemberian efek jera bagi masyarakat agar tak lagi melanggar, khususnya dalam penggunaan masker. ”Bukan tujuan denda yang kita kedepankan, tapi bagaimana membuat masyarakat menjadi lebih patuh. Ingat satu prinsip, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Bukan sekadar mengenakan, tapi harus digunakan secara benar menutupi area mulut dan hidung,” katanya.

Selain mengintensifkan razia penerapan prokes, kata dia, Pemprov Bali juga mengambil sejumlah langkah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 yaitu dengan kembali menutup sejumlah area publik seperti Lapangan Puputan Margarana. Langkah ini diambil karena masyarakat seringkali abai dengan protokol jaga jarak. Dia menyebut upaya intensif yang dilakukan dalam kurun waktu 14 hari terakhir cukup berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Bahkan, data tanggal 19 September 2020 menunjukkan penambahan kasus positif Covid-19 berhasil dikendalikan pada dua digit.

”Ini artinya apa yang kita lakukan dalam kurun waktu 14 hari terakhir berhasil mempersempit ruang pergerakan penyebaran Covid-19,” katanya.

Disinggung mengenai pengenaan sanksi berupa denda bagi mereka yang kedapatan tidak menggunakan masker karena tidak mampu membeli, Rai Dharmadi menyebut bahwa aparat yang bertugas tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. ”Kami bukan robot. Sisi kemanusiaan tetap menjadi pertimbangan. Bagi yang benar-benar tidak mampu, dikenakan sanksi sosial, pembinaan dan membuat surat pernyataan,” ucapnya sembari menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah mematuhi prokes pencegahan Covid-19.

Dalam razia gabungan kali ini, sejumlah warga yang tak mengenakan masker langsung dikenakan sanksi denda. Kepada petugas, mereka rata-rata menyampaikan alasan klasik yaitu lupa. Selain menertibkan warga yang tak mengenakan masker, petugas juga memberi teguran kepada sejumlah pengendara yang mengenakan masker secara tidak benar yaitu tak menutupi bagian hidung.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang diwawancarai secara terpisah menyampaikan penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes merupakan cara untuk menguatkan  pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan virus ini.

Menurut birokrat yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali ini, saat vaksin dan obat Covid-19 belum ditemukan, maka cara yang paling ampuh untuk melindungi diri, keluarga dan masyarakat adalah dengan disiplin melaksanakan prokes yang meliputi 3M yakni memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak fisik.

Dewa Indra juga kembali menginformasikan bahwa saat ini penyebaran Covid-19 masih memprihatinkan yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan kasus harian, meningkatnya angka kematian dan menurunnya tingkat kesembuhan. ”Ini harus kita kendalikan dengan baik agar tidak terus berkembang menjadi keadaan yang lebih buruk dan membahayakan masyarakat,” katanya.

Oleh sebab itu, kata dia, gerakan pendisiplinan dan penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah, TNI, Polri, desa adat dan unsur-unsur lainnya harus dimaknai secara positif, karena bertujuan untuk mengajak masyarakat lebih disiplin lagi dalam melaksanakan protokol kesehatan guna melindungi mereka dari ancaman Covid-19.

Terkait dengan pengenaan sanksi hukuman dan denda bagi warga masyarakat yang belum disiplin, menurut dia, itu bukan tujuan utama yang ingin dicapai. ”Itu hanya merupakan cara untuk meningkatkan disiplin kita semua agar penyebaran Covid-19 tidak makin meluas,” katanya.

Secara akumulatif, razia serentak yang digelar di seluruh Bali sejak 7 September 2020 telah menertibkan 557 orang pelanggar prokes, khususnya penggunaan masker. Dari jumlah tersebut, 264 orang dijatuhi sanksi denda dan 293 memperoleh sanksi pembinaan. (bgn122)20092023