Jakarta, Baliglobalnews

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhonono (AHY) berharap Moeldoko untuk mengakui jika telah tertipu oleh makelar politik dalam KLB Deli Serdang.

“Pertanyaannya, beranikah Moeldoko mengakui pernah atau tertipu oleh para makelar politik,” kata AHY dalam jumpa pers menanggapi pernyataan Moeldoko di Jakarta, Senin.

AHY menegaskan kumpulan orang-orang yang hadir dalam kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang tidak lebih dari orang-orang yang melawan hukum.

AHY mengatakan, bagaimana mungkin Moeldoko mengakui sebagai ketua, jika KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan konstitusi Demokrat yang sudah disahkan pemerintah pada 2020.

Selain itu, kata AHY, setelah tiga minggu tidak memberikan pernyataan, ternyata Moeldoko tidak mampu memberikan pernyataan yang bernas. Malah seolah menghasut dengan pertentangan idiologi. Sejak awal para kader Demokrat menilai bahwa Moeldoko tidak memperhatikan etika dan nilai-nilai moral yang dipedomani sebagai bangsa yang beradab.

“Apalagi etika keperwiraan dan keprajuritan,” tegas AHY.

Menurut AHY, kader Demokrat dan masyarakat luas mempertanyakan kapasitas Moeldoko sebagai pejabat tinggi negara, mengambil keputusan secara serampangan dan gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat.

AHY menegaskan pihaknya membuka pintu maaf kepada Moeldoko, meskipun para kader dan simpatisan demokrat sangat marah dan kecewa, yang telah membegal demokrat dan merusak demokrasi.

Sebelumnya, Moeldoko menyampaikan keputusannya menerima pinangan jadi ketua umum Partai Demokrat melalui pertemuan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret, merupakan upaya menyelamatkan partai dan bangsa.

“Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekadar menyelamatkan bangsa dan negara,” kata Moeldoko sebagaimana dikutip dari rekaman video yang ia bagikan lewat akun Instagram pribadinya @dr_moeldoko, yang dipantau di Jakarta, Minggu.(bgn123)21032928

Nasional, Baliglobalnews

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, menggelar sidang perdana untuk gugatan pemecatan politisi Jhoni Allen Marbun sebagai anggota Partai Demokrat.

“Acara adalah pembacaan gugatan penggugat,” kata Kepala Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Sidang perdana itu, sebagaimana diumumkan oleh Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, akan digelar di Ruang Soebekti 2, sekitar pukul 11.00 WIB.

Jhoni Allen menggugat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, dan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, atas pemecatan dirinya sebagai kader partai ke PN Jakarta Pusat pada 2 Maret.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 memecat Jhoni Allen sebagai anggota partai pada 26 Februari, kurang lebih satu minggu sebelum kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus mencatat gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 135/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst untuk kasus dugaan perbuatan melawan hukum.

Dalam berkas gugatannya, Jhoni meminta majelis hakim menyatakan SK itu tidak sah dan batal demi hukum.

Tidak hanya itu, Jhoni juga meminta majelis hakim untuk menyatakan ketua umum, sekjen, dan ketua dewan kehormatan DPP Partai Demokrat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

PN Jakarta Pusat mengumumkan majelis hakim yang akan menyidangkan gugatan Jhoni Allen terhadap DPP Partai Demokrat, di antaranya Ketua Majelis Hakim Buyung Dwikora, serta dua hakim anggota, yaitu Bambang Sucipto dan Bernadette Samosir.

Terkait gugatan itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat ditemui minggu lalu mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan hukum yang dilayangkan oleh Jhoni Allen.

Ia menyebut DPP Partai Demokrat sebagai pihak tergugat akan diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Tim Pembela Demokrasi.

“Kami sama (tim kuasa hukumnya, red) Tim Pembela Demokrasi, apapun tuntutan dari GPK-PD,” terang Herzaky.

GPK-PD atau Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat merupakan istilah yang diperkenalkan oleh sejumlah pengurus Partai Demokrat merujuk pada para penyelenggara KLB di Sibolangit.

Menurut Herzaky, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai dan Undang-Undang Partai Politik telah mengatur seluruh perselisihan internal partai diselesaikan oleh Mahkamah Partai, bukan pengadilan.

Walaupun demikian, tiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk melayangkan gugatan ke pengadilan, kata Herzaky.

“Silakan saja,” ujar dia saat menanggapi gugatan dari Jhoni Allen minggu lalu.

Meskipun Jhoni menggugat pemecatan dirinya dari Partai Demokrat, ia, pada berbagai kesempatan tetap memperkenalkan diri sebagai kader Demokrat versi KLB.(bgn123)21031704

Nasional, Baliglobalnews

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang adalah ilegal karena semua persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) gagal terpenuhi.

“Semua persyaratan KLB di Deli Serdang gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi sehingga KLB tidak sah dan ilegal,” kata SBY dalam konferensi pers di Puri Cikeas, Jumat malam.

Dia menjelaskan berdasarkan AD/ART Partai Demokrat Pasal 81 ayat 4 disebutkan bahwa KLB dapat diadakan, pertama atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat; kedua, diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 DPD Partai Demokrat.

Ketiga, menurut dia, diusulkan sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah DPC Partai Demokrat; dan keempat usulan DPD dan DPC tersebut harus disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Mari kita uji, apakah KLB ini sah secara hukum? Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saya pimpin terdiri dari 16 orang, tidak pernah mengusulkan pelaksanaan KLB sehingga syarat pertama gugur,” ujarnya.

SBY mengatakan, syarat kedua adalah KLB diusulkan 2/3 dari 34 DPD Demokrat namun kenyataannya tidak ada satupun yang mengusulkan KLB sehingga syarat kedua tidak terpenuhi.

Presiden Keenam RI itu menjelaskan syarat ketiga KLB adalah diusulkan 1/2 dari 514 DPC Partai Demokrat, namun hanya 34 DPC yang mengusulkan atau hanya 7 persen sehingga syarat ketiga tidak terpenuhi.

“Usulan DPD dan DPC itu harus mendapatkan persetujuan Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat. Saya sebagai Ketua Majelis Tinggi tidak pernah memberikan persetujuan KLB sehingga syarat keempat tidak bisa dipenuhi,” katanya.

SBY mengatakan dirinya mendengar bahwa pelaku KLB sudah mengubah AD/ART Partai Demokrat sebelum pelaksanaan KLB sehingga dapat mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum dalam KLB tersebut.

Dia mengingatkan bahwa untuk mengubah AD/ART harus melalui forum yang sah dan mekanismenya sudah diatur dalam konstitusi partai. (bgn122)21030522

Nasional, Baliglobalnews

Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan bahwa Polri tidak mengeluarkan izin keramaian atas pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Sumatera Utara.

“Ya Polri tidak mengeluarkan izin,” kata Argo melalui pesan instan, Jumat.

Saat ditanya lebih lanjut kenapa kegiatan yang tidak mengantongi izin tidak dibubarkan oleh aparat, Argo belum menjawab.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam jumpa pers siang tadi mengatakan terkait izin kerumunan KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) ada yang mengawasi untuk penerapan protokol kesehatan, termasuk pengawasan dari Polda setempat.

“Tentunya disana ada satgas yang menangani itu semua kegiatan-kegiatan seperti itu akan dipantau oleh Polda setempat, masalah protokol kesehatan ada Satgas COVID-19 daerah masing-masing yang akan memantau itu semua,” kata Rusdi.

Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2025.

Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan. Namun saat Pimpinan Sidang, Jhoni Allen membacakan voting, dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko.

Sementara itu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di Demokrat, setelah dilaksanakannya kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat.

“Saya tegaskan, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di Partai Demokrat. Saya, Agus Harimurti Yudhoyono adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate,” kata AHY dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, pelaksanaan KLB yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional, karena tidak berdasarkan konstitusi partai. (bgn122)21030521