Badung, Baliglobalnews

Upaya memperkuat pengawasan partisipatif terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Bawaslu Kabupaten Badung bersama SMAN 1 Mengwi melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam Penguatan Pengawasan Partisipatif melalui Program Gempar (Gerakan Masyarakat Pengawas Partisipatif). Kegiatan tersebut berlangsung di SMAN 1 Mengwi pada Senin (26/1/2026). SMAN 1 Mengwi menjadi sekolah pertama yang menyetujui kerja sama ini. Selanjutnya, Bawaslu Badung memperluas kolaborasinya dengan semua SMA yang ada di Badung.

Penandatanganan PKS ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif peserta didik, guru, serta pegawai termasuk aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program Gempar. Melalui kerja sama ini, nilai-nilai demokrasi diharapkan dapat tertanam sejak dini di lingkungan sekolah dan menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda.

Ketua Bawaslu Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta menyampaikan bahwa PKS tersebut tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam satu kali kegiatan saja. Lebih dari itu, kerja sama ini diarahkan untuk membangun karakter peserta didik agar memahami dan menerapkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “PKS ini tidak hanya soal sosialisasi pengawasan partisipatif dalam satu kegiatan saja, tetapi bagaimana mendorong siswa didik memiliki karakter yang mengerti nilai Demokrasi Pancasila untuk diterapkan di lingkungan sekolah dan lebih jauh di masyarakat,” ujarnya.

Dia menyampaikan karakter kejujuran, sikap menolak kecurangan, serta keberanian untuk melaporkan pelanggaran tidak tumbuh dalam waktu singkat. Nilai-nilai tersebut membutuhkan proses pendidikan dan pemahaman yang berkelanjutan sejak dini. “Karakter kejujuran, menolak kecurangan, dan berani melaporkan pelanggaran tidak tumbuh secara cepat. Oleh karena itu, kami memulai dengan langkah pelan namun pasti, menginternalisasi nilai-nilai Demokrasi Pancasila kepada generasi muda melalui Program Gempar,” katanya.

Kepala SMAN 1 Mengwi I Nyoman Alit Tiana menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan sependapat dengan Bawaslu Kabupaten Badung. Ia menekankan pentingnya menumbuhkan jiwa kejujuran pada peserta didik sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. “Pada masa inilah siswa belajar menjadi unsur penting dari lingkungannya. Di sekolah, mereka juga sudah belajar berdemokrasi melalui pemilihan OSIS,” katanya.

Dia menyampaikan rencana untuk memberikan ruang kreativitas kepada peserta didik melalui kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan nilai demokrasi, seperti pembuatan majalah dinding (mading). Selain itu, pihak sekolah berencana melibatkan Bawaslu Kabupaten Badung dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif menjelang Pemilihan OSIS tahun 2026.

Kegiatan penandatanganan PKS ini turut dihadiri oleh Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Badung, serta jajaran staf. Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mencetak generasi muda yang berintegritas, jujur, dan berani menjaga nilai-nilai demokrasi. (*/bgn003)26012607

Nasional, Baliglobalnews

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Utara (Kaltara) minta aparat kepolisian harus segera mengungkap kasus kematian Marasalem Harahap (42), Pemimpin Redaksi (Pemred) media online lassernewstoday.com di Sumatera Utara (Sumut) yang tewas ditembak orang tidak dikenal (OTK), mengingat kasus itu juga mencederai demokrasi di Indonesia.

“Mengapa mencederai demokrasi di Indonesia? Karena selain melanggar kebebasan pers sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999, juga bentuk membungkam kebebasan berpendapat, karena peran pers sebagai pilar ke empat demokrasi,” kata Ketua PWI Kaltara Datu Iskandar Zulkarnaen, di Tanjung Selor, Selasa, menanggapi kasus kematian Marasalem Harahap yang ditembak OTK, Sabtu (19/6) dini hari.

Iskandar yang juga Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kaltara mengatakan tindakan itu bisa juga terindikasi upaya meneror insan pers dalam mengungkap sebuah peristiwa yang harus diketahui masyarakat.

Sebelum penembakan, dikabarkan almarhum sempat menulis status di media sosial tentang sebuah kasus kejahatan di Medan, Sumut.

“Terlepas dari berbagai persoalan pribadi almarhum, namun kasus ini berdampak luas, bahkan kian menjatuhkan indeks kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Salah satu cara mengembalikan kepercayaan itu, katanya lagi, yakni aparat segera mengungkap kasus ini serta menegakkan supremasi hukum.

“Ini sejalan dengan semangat Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi yang telah sukses mengangkat nama kepolisian melalui Program Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi),” katanya lagi.

Ini, kata dia, menjadi tantangan jajaran kepolisian yang terus menjalankan Program Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) itu, agar dapat dengan segera mengungkap kasus ini.(bgn123)21062207