Denpasar, Baliglobalnews

Akibat vidio dugaan penistaan simbol agama yang sempat viral dimedia sosial yang diucapkan Senator Arya Wedakarna yang merupakan anggota DPD Bali, berujung aksi demo yang dilakukan ribuan masyarakat Bali yang mengatasnamakan Taksu Bali Dwipa, Sandhi Murti, Puskor Hindunesia, Siwa Murti dan pesemetonan Dalem Nusa.

Aksi demontrasi yang berlangsung damai di depan Kantor DPD Bali, Selasa (3/11/20) itu, meminta agar senator AWK mundur menjadi anggota DPD Bali, akibat ucapannya yang menyinggung umat hindu di Pulau Dewata.

“Kami minta Hare Krisna Dibubarkan, turunkan AWK menjadi DPD. Ucapan AWK sudah menyinggung simbol agama hindu terutama Ida Betara sesuhunan di Dalem Ped, Nusa Penida,” ucap Jro Mangku Wista selaku Ketua Forkom Taksu Bali yang berorasi di depan kantor DPD Bali.

Mewakili elemen sejebag jagat Bali, pihaknya menerunkan advokad dari Bali metangi untuk melakukan pelaporan pelanggaran dan pelecehan yang dilakukan AWK. “Turunkan AWK, saya ucapkan selamat berjuang tim advokad kami,” ucapnya.

Ia menyebut, AWK banyak memiliki kasus sebelumnya dan akan melaporkan AWK ke badan kehormatan DPD Pusat, melalui tim hukum Bali metangi.

Kepala Bidang Hukum Bali Metangi, Jro Agung Sanjaya mengatakan akan melaporkan AWK ke Polda Bali dan meminta AWK turun dari jabatannya dan tidak menjadi DPD. “Kami laporkan AWK terkait kasus ini ke Polda hari ini,” ucapnya dalam orasi singkat.

Ida Rsi Agung Pinatih selaku anggota Siwa Murti dalam orasinya meminta AWK mundur dari jabatan DPD Bali dan meminta Hare Krisna diburkan dari Tanah Bali.

“AWK sudah tidak pantas menjadi wakil rakyat, kami minta AWK mundur dari DPD,” cetusnya. ditambahkan salah satu perwakilan anggota Sandhi Murti dalam orasinya menyebut mulut AWK sangat kotor dan meminta membubarkan Hare Krisna. “Mulut AWK lebih kotor dari comberan. Dia bukan raja dan mengajarkan generasi muda boleh sex bebas dengan menggunakan kondom,” ucapnya.

ditambahkan Agung Rembo selaku pesemetonan Arya Kenceng dalam orasinya menyebut AWK tidak layak jadi anggota DPD dan dia tidak paham tupoksi. “Mulutnya liar dan mendiskriminasi sesuhunan dan melukai semeton Bali. Saya minta AWK diturunkan secara tidak terhormat,” kata Ketua LPM Tabanan ini.

Aksi demo yang dikawal puluhan personel kepolisian itu, sempat menimbulkan kemacetan disekitar Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar, namun dapat diatasi anggota kepolisian dengan mengalihkan arus lalu lintas, sehingga aksi demo berlangsung kondusif.(bgn008)20110307

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan demonstrasi yang mengumpulkan banyak orang atau menciptakan kerumunan adalah suatu tindakan yang tidak bijak di tengah pandemi COVID-19.

“Menurut saya menjadi tidak bijak demo dalam kondisi seperti ini jika alasannya adalah menyalurkan aspirasi ruang itu sangat terbuka, kami sudah memulai kick off pembahasan rancangan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-undang Cipta Kerja, di situlah ruang bagi teman-teman serikat pekerja serikat buruh, ruang bagi pengusaha untuk duduk kembali merumuskan rancangan peraturan pemerintahnya,” kata Menaker Ida dalam gelar wicara virtual yang diadakan Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Gedung Graha BNPB, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan pandemi COVID-19 belum berakhir, dan vaksin sedang diupayakan sehingga mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan adalah upaya untuk mencegah penularan COVID-19.

Selain itu, Menaker Ida mengatakan tentu saja hak untuk melakukan judicial review juga sangat terbuka.

“Teman-teman kita yang belum merasa terakomodasi melalui peraturan pemerintah masih ada pilihan yaitu melakukan judicial review melalui peraturan pemerintah,” tuturnya.

Di samping itu, Menaker Ida berharap sejumlah investasi yang masuk ke dalam negeri akan dapat menyerap tenaga kerja baik yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19 atau yang tidak bekerja.

“Mudah-mudahan semakin meluas kesempatannya setelah Undang-undang Cipta Kerja itu disahkan,” ujar Menaker Ida. (bgn123)20102727

Denpasar, Baliglobalnews

Polda Bali beserta jajaran melibatkan petugas keamanan desa adat wilayah Bali atau yang disebut pecalang dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. 

“Pecalang yang punya daerah sini dan menghadapi adik-adik ini secara humanis sebagai bentuk menjaga kearifan lokal. Pecalang menjaga ketertiban juga dan kita diajak untuk menjaga secara humanis agar tidak anarki serta bisa menerapkan ketertiban sosial sesuai ketentuan yang ada,” kata Karo Ops Polda Bali Kombes Pol. Djoko Prihadi saat ditemui di PB Jalan Sudirman, Denpasar, Kamis. Ia mengatakan pecalang yang dikerahkan merupakan anggota gabungan, baik yang berada di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan sekitarnya.

 Dengan bekerja bersama pecalang, sekaligus menjadi cara memberikan tindakan secara humanis. Selain itu, bersama-sama mengajak para pengunjuk rasa untuk tertib dan menjaga Bali ini. “Karena Bali kalau enggak tertib dan kacau makin lari semua nanti. Terlihat ini investasinya masalah wisata dan perhotelan sehingga banyak yang takut ke sini,” jelasnya. Ia menjelaskan sejauh ini para pengunjuk rasa masih mematuhi ketentuan yang ada, yakni Undang-Undang mengemukakan pendapat di muka umum.

Djoko mengatakan dalam aturan tersebut sudah diatur jelas dan para pengunjuk rasa diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya sesuai batas waktu yang ditentukan. “Kita imbau mereka menjelang malam karena ketentuannya sampai jam 18.00 wita. Sebagai mahasiswa dan aliansi ‘Bali Tidak Diam’ harus ikuti ketentuan itu, kalau protes UU bisa disampaikan secara tertulis melalui MK,” jelas Djoko.

 Terkait adanya siswa SMK yang sempat diamankan polisi, Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan bahwa telah dilakukan pembinaan terhadap siswa tersebut. 

“Sebelumnya kita sudah ada kesepakatan sama Dinas Pendidikan, kepada siswa-siswa SMA/K, SMP selain kami, Dinas juga akan turun melakukan pembinaan terhadap siswanya,” jelas Jansen. 

Ia mengatakan bahwa siswa SMK tersebut, tidak bisa menjawab ketika ditanya terkait tujuan dan alasan siswa SMK membawa poster yang bertuliskan “Awas!! ada tukang kawal joging”. 

“Tadi dia sempat diamankan dan membawa poster yang kurang pas dan tidak ada kaitan dengan aksi ini. Kita tanya dia tidak bisa menjawab alasan tujuannya. Jadi tadi kita langsung mengambil langkah dengan melakukan pembinaan, dipulangkan ke orang tuanya, menghubungi dinas terkait,” katanya.(bgn123)20102215

Nasional, Baliglobalnews

Puluhan pedemo dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SMRI) DKI Jakarta turut membawa balita dan anak-anak saat demonstrasi di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Jumat.

Sekitar pukul 15.20 WIB, massa aksi yang didominasi perempuan itu menyatakan penolakan Undang-Umdang Cipta Kerja yang disahkan beberapa waktu lalu.

Anak-anak yang ikut demonstrasi ditempatkan di mobil komando, sementara para balita digendong ibu mereka.

Seorang perempuan yang membawa bayi, Nur mengatakan tidak takut membawa balita saat demonstrasi apalagi saat pandemi virus corona (COVID-19). “Tidak takut,” kata Nur.

Massa aksi SMRI DKI Jakarta turut bergabung dengan massa dari Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMMD).

Di lokasi yang sama, aksi demonstrasi juga dilakukan ratusan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI).

Hingga berita ini disiarkan, demonstrasi itu terpantau aman dan kondusif dengan pengawalan ketat personel Polri dibantu TNI. (bgn123)20101617

Nasional, Baliglobalnews

Dua oknum mahasiswa yang telah menjadi tersangka penghasut massa supaya melakukan aksi kekerasan terhadap penguasa umum atau kekerasan kepada petugas yang melakukan pekerjaan sah terancam pidana penjara selama 7 tahun.

“Tersangka MR (23) dan HS (25) disangkakan melanggar Pasal 214 KUHP setelah penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melakukan gelar perkara,” kata Kasubag Humas Polresta Ipda Isack Leatemia di Ambon, Rabu.

Dua oknum mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi di Maluku ini juga dijerat melanggar Pasal 160 KUHP yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara, serta melanggar Pasal 212 KUHP dengan ancaman hukuman selama 1 tahun.

Awalnya tersangka MR dan HS bersama 11 orang lainnya diciduk polisi ketika terjadi aksi anarkis dalam aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Senin (12/10).

Menurut dia, ditetapkannya MR dan HS sebagai tersangka setelah penyidik menemukan adanya bukti permulaan yang cukup terkait keterlibatan mereka sebagai penghasut bentrokan.

Saat ini kedua tersangka telah ditahan di rutan Mapolresta Pulau Ambon, sementara 11 rekan mahasiswa lainnya telah dipulangkan kepada keluarganya masing-masing karena mereka tidak terbukti sebagai pemicu bentrokan dan menyerang polisi.

Aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Ambon terjadi secara bersamaan di beberapa titik, seperti Kantor Gubernur Maluku, Kantor DPRD Provinsi Maluku, Jembatan Merah Putih, dan depan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.

Polisi kemudian menahan 13 mahasiswa di dua lokasi berbeda setelah terjadi bentrokan hingga sejumlah orang mengalami luka-luka dan dirawat di RS Bhayangkara. (bgn123)20101404

Denpasar, Baliglobalnews

Aksi demo mahasiswa dan buruh di depan Kantor DPRD Provinsi Bali yang menolak pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja pada Kamis (8/10) lalu mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, usai sidang penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Senin (12/10).

Adi Wiryatama mengatakan yang namanya undang-undang pasti tidak ada yang sempurna. Namun, semangat pemerintahlah yang harus dihargai untuk membuat kondisi di republik ini menjadi lebih baik.

”Di manapun, pemerintah yang sehat pasti menginginkan masyarakatnya, ekonominya dan keamanannya menjadi lebih baik. Di perjalanan, kalau memang ada hal-hal yang lemah dalam RUU tersebut, harus didiskusikan dan duduk bersama, bukan dengan suryak-suryak (demo-net). Terus terang saya tidak setuju,” ujarnya.

Menurut Adi Wiryatama, semua aspirasi bisa dilakukan dengan baik-baik, bukan dengan cara demo dan merusak fasilitas umum. Apalagi negara kita sedang mengalami bencana wabah pandemi Covid-19.

”Datang ribut-ribut lalu merusak, saya sangat tidak sepaham dengan cara seperti itu. Lebih baik datang, pasti kita terima, pasti saya terima. Apapun aspirasi yang mereka anggap baik pasti akan kita usulkan ke Pemerintah Pusat, kan itu jalan keluarnya,” tandasnya.

Ketika ditanya apakah dia akan menolak jika ada desakan lagi dari mahasiswa, Adi Wiryatama menyatakan dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menolak RUU tersebut. Pasalnya, RUU merupakan ranah Pemerintah Pusat melalui kajian panjang. ”Jika ada yang lemah, segera sampaikan, akan diproses sesuai jalurnya, dan DPRD pasti akan memfasilitasi usulan yang disampaikan,” tandasnya. (bgn/dev)20101219

Nasional, baliglobalnews

Kericuhan massa merebak di sejumlah kawasan di Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia sepanjang Kamis (8/10).

Kericuhan itu merupakan puncak aksi dari rangkaian reaksi keras terhadap persetujuan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Lapangan Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020.

Sebelum RUU ini diselesaikan DPR RI, aksi-aksi penolakan sudah sering terjadi saat pembahasan di DPR RI. Aksinya juga tidak hanya di DKI Jakarta tetapi juga di sejumlah daerah.

Umumnya, massa terdiri atas buruh, mahasiswa dan pelajar. Tak sedikit juga masyarakat.

Sepanjang pembahasan RUU tersebut di ruang-ruang rapat di DPR, di luar sana aksi penolakan juga terus berlangsung. Kedua pihak saling berseberangan, bahkan hingga RUU itu tuntas pembahasan.

Di dalam gedung parlemen membahas RUU ini, tetapi di luar gedung, gerakan ekstraparlementer juga terus terjadi.

Dialog para penolak dengan parlemen tampaknya tidak terlalu banyak menghasilkan titik temu hingga akhir RUU tetap disetujui. Aksi-aksi ekstraparlementer massa pun berlanjut dan meluas cakupan wilayah dan eskalasinya.

Puncaknya adalah pada Kamis. Aksi anarki terjadi secara luas yang berakibat perusakan fasilitas umum dan tempat usaha.

Kawasan Bisnis
Di Jakarta, aksi diikuti ribuan orang dan terjadi di sejumlah lokasi. Namun aksi kali ini berbeda sasaran dengan aksi penolakan keputusan DPR lainnya.

Pada aksi menolak RUU revisi UU KPK, KUHP dan RUU Pemasyarakatan aksi-aksi massa dilakukan di depan Gedung Parlemen. Kericuhan terjadi sekitar Senayan, Palmerah, Slipi, dan Pejompongan.

Sejumlah fasilitas umum dirusak massa. Dari pos polisi, pagar dan pintu tol hingga pemblokiran akses lalulintas.

Aksi penolakan yang berujung anarki kali ini tidak di Gedung Parlemen dan sekitar Senayan. Aksi kali ini menyentuh kawasan ekonomi dan bisnis, seperti Senen dan Bundaran HI, Kawasan Sudirman-Thamrin, Harmoni, Gadjah Mada dan lainnya.

Massa yang dihalau aparat keamanan melampiaskan pembalasan dengan lemparan batu dan merusak pot tanaman. Aparat pun membubarkan massa dengan gas air mata.

Tak sedikit fasilitas umum dirusak massa. Sebanyak 25 halte TransJakarta dijarah, dirusak dan dibakar massa. Total kerugian mencapai Rp60 miliar.

Halte-halte bus dengan operator BUMD DKI Jakarta itu selama ini dinilai lengkap dan nyaman. Dari pendingin ruangan hingga beragam perangkat elektronik dan digital ada di setiap halte.

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) pun kemudian menghentikan operasional layanan di seluruh koridor pada Kamis sore. MRT Jakarta juga terdampak kericuhan massa yang bergerak dari Patung Kuda Arjuna Wiwaha di Kawasan Monas (Jakarta Pusat).

Dua mini ekskavator untuk proyek fase 2A dibakar massa pada Kamis (8/10). Massa juga sempat memadati stasiun bawah tanah tetapi bisa dihalau.

Atas krusakan, pembakaran dan penjarahan sejumlah fasilitas umum itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung memutuskan kucuran Rp25 miliar untuk perbaikan. Tujuannya bukan saja agar fasilitas umum dapat segera berfungsi tetapi juga untuk memberi kenyamanan dan keamanan warga.

Diproses
Pemerintah pun menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa penolak UU Cipta Kerja dengan merusak fasilitas umum dan melukai petugas serta menjarah.

Tindakan itu jelas merupakan kriminal dan tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan.

Pemerintah menyatakan kericuhan yang terjadi bersamaan di berbagai daerah diusut tuntas. Bukan saja, pelaku yang ditangkap saat aksi, tetapi juga orang yang menjadi aktor di balik kericuhan itu.

“Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal,” tegas Mahfud saat konferensi pers secara virtual di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis malam.

Sebelum melakukan konferensi pers, Mahfud menggelar rapat bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Mendagri Tito Karnavian.

Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi sepanjang dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, ketidakpuasan atas UU Cipta Kerja bisa ditempuh dengan cara sesuai konstitusi.

Yaitu dengan menyalurkan lewat peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), peraturan menteri (permen) serta peraturan kepala daerah (perkada) sebagai turunan UU. Bahkan bisa diadukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi ke MK.

Anarkho
Terkait kericuhan itu, Polda Metro Jaya telah menangkap sekitar seribu orang yang diduga terlibat dalam bentrokan dengan petugas Kepolisian dan perusakan sejumlah fasilitas umum di Jakarta.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus mengatakan orang-orang yang diamankan tersebut merupakan kelompok Anarko yang mencoba memancing keributan. “Itu adalah Anarko-anarko, perusuh itu,” kata Yusri.

Pelaku perusakan terhadap sejumlah fasilitas umum dan fasilitas Kepolisian bukan buruh yang melakukan unjuk rasa. Mereka adalah perusuh yang menunggangi unjuk rasa buruh menentang Omnibus Law Cipta Kerja.

Pihak Kepolisian juga mulai menyelidiki aksi perusakan sejumlah fasilitas umum di Ibu Kota dengan mencari para pelakunya. Salah satu yang diperiksa polisi adalah video-video perusakan yang beredar di media sosial.

Selain kerusakan fasilitas umum, ada beberapa personel Kepolisian yang menjadi korban aksi massa. Ada enam polisi yang menjadi korban luka-luka.

Penyelidikan dan penyidikan atas kericuhan ini akan membuktikan adakah aktornya, termasuk menelisik lebih lengkap peran Anarko. (bgn123)20100925

Denpasar, Baliglobalnews

Meskipun Kapolresta sudah menyampaikan ancaman pembubaran terhadap aksi bebaskan Jrx untuk selamanya, ancaman tersebut tidak menyurutkan semangat solidaritas terhadap Jrx SID.

Massa kembali mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (1/10/20/) dimana aksi ini diinisiasi Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier) Bali bersama aliansi bebaskan Jrx SID agar menuntut Jrx SID segera dibebaskan.

“Aksi kali ini awalnya diikuti puluhan orang yang berdiri di Depan PN Denpasar dengan membawa spanduk bertuliskan Bebaskan Jrx SID,” kata Koordinator Aksi Made Krisna ‘Bokis’ Dinata.

Ia menyampaikan bahwa aksi kali ini sudah berjalan dan mampu memberikan semangat kepada Jrx SID. “Kawan-Kawan, Aksi solidaritas kita sudah berjalan”, ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekjend Frontier Bali.

Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada simpatisan Jrx SID yang sudah untuk ikut aksi solidaritas bebaskan Jrx SID. Pihaknya berharap agar simpatisan-simpatisan tetap menjaga semangatnya walaupun ada intimidasi ataupun ancaman pembubaran. “Jangan takut, kita di jalan yang benar”, tegasnya.

Awalnya puluhan massa datang secara tiba-tiba menggunakan pakaian adat madya dengan membawa spanduk bertuliskan “Bebaskan Jrx SID”. Massa berdiri di depan PN Denpasar cukup lama. Setelah dari PN Denpasar, massa long march menuju parkir luar Tiara Dewata, Jl. Sudirman Denpasar dengan diikuti oleh ratusan simpatisan bebaskan Jrx SID dengan tetap mematuhi protocol kesehatan Covid-19.

Selanjutnya, saat dari PN Denpasar, massa kembali long march ke utara menuju Parkir luar Tiara Dewata, dirinya tidak menyadari banyak masyarkat yang bersolidaritas dan ikut bergabung dalam barisan. Lebih lanjut, ia menambahkan aksi tadi sebagai bukti bahwa solidaritas terhadap Jrx SID tidak pernah bisa dibendung, sekalipun ada ancaman dari Kepolisian. “Sudah terbukti di aksi kami tadi”, tegasnya.

Usai massa tiba di parkir luar Tiara Dewata, ratusan massa membubarkan diri dengan tertib. (bgn008)20100108