Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, menekankan kepada Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung agar segera berkoordinasi dengan prajuru Majelis Madya, Majelis Alit begitu juga dengan para bandesa dan baga yang ada di setiap desa adat dalam rangka memberikan pelatihan kepada serati, membentuk warung uparengga dan mengembangkan peternakan babi/ayam caru untuk kebutuhan upakara.

Hal itu disampaikan Bupati Giri Prasta didampingi Sekda Adi Arnawa saat menyerahkan bantuan dana hibah operasional kepada MDA dan PHDI Kabupaten Badung masing-masing Rp 450 juta di Kantor Bupati, Puspem Badung, pada Kamis (19/5).

“Kita harus bertaruh penuh dalam melestarikan dan mengembangkan adat, karena adat dan budaya merupakan aset utama Pulau Bali. Untuk itu, saya sampaikan kepada prajuru desa adat agar selalu menjalin komunikasi dengan pemerintah. Karena keberadaan desa adat dan prajuru menjadi tanggung jawab kita, agar jangan sampai ayah-ayahan prajuru desa adat, metemahan wicara maupun matemahan wisya. Sudah tuyuh ngayah malah kena masalah hukum. Untuk itu, kita wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian,” katanya.

Bupati Giri Prasta juga menginginkan MDA Kabupaten Badung agar memberikan sosialisasi kepada 122 desa adat di Badung untuk melakukan pendataan terhadap jumlah pura yang ada di masing-masing wilayahnya. “Ke depan setelah selesai semua pembangunan pura yang ada di Kabupaten Badung, saya mau setiap pura yang ada di 122 desa adat, akan kami anggarkan dana upakara piodalan untuk tingkat madya dan alit per tahunnya. Sementara untuk upakara piodalan tingkat utama kita anggarkan dana dari Dinas Kebudayaan. Tujuan saya adalah agar krama Badung tidak sampai mengeluarkan urunan berkenaan dengan adat agama tradisi seni dan budaya,” ujarnya.

Di sisi lain, Bupati Giri Prasta juga mengungkapkan bahwa pihaknya turut memberikan bantuan dana operasional kepada PHDI untuk menghindari terjadinya kevakuman pelayanan terhadap Umat Hindu di wilayah Kabupaten Badung. Sedangkan dalam menyikapi dualisme PHDI, Bupati Giri Prasta menegaskan pihak manapun yang nantinya diakui oleh pemerintah pusat, itu yang nanti dilaksanakan di Kabupaten Badung.

“Itu hal yang prinsip karena kami di Kabupaten Badung, PHDI dan MDA sudah berkolaborasi dari dulu dalam memberikan pelayanan kepada Umat Hindu yang ada di Kabupaten Badung. PHDI Badung juga kami minta untuk melaksanakan kegiatan dharma santi yang bisa diadakan sebelum Hari Raya Galungan ataupun setelah Hari Raya Nyepi dengan memberikan pelatihan kepada para pemangku, serati dan yowana. Selain itu bisa juga melaksanakan kriya patra/mencetak buku yang dijadikan pegangan pemangku sehingga kedepan ada pakem terkait pelaksanaan pujawali. Misalkan, melaksanakan dewa Pratista agar sesuai dengan Lontar Panglukuning Dasa Aksara dan Lontar Panglukuning Panca Aksara Pari Kandaning Parahyangan ini, bisa dilakukan dengan baik,” katanya.

Ketua MDA Kabupaten Badung, Anak Agung Putu Sutarja, didampingi Ketua PHDI Kabupaten Badung, Gede Rudia Adiputra, mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Pemerintah Kabupaten Badung karena telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap pelestarian dan pembangunan desa adat maupun pelayanan kepada umat yang ada di wilayah Kabupaten Badung.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta jajaran, dan kami juga selalu berkomitmen untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka mendukung dan mensukseskan semua kebijakan dan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah kabupaten,” katanya.

Turut hadir Kadisbud I Gede Eka Sudarwitha, jajaran pengurus MDA dan pengurus PHDI Kabupaten Badung. (bgn003)22051905

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno telah menyiapkan beberapa langkah khusus untuk memulihkan kondisi ekonomi di Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, mulai dari percepatan vaksinasi COVID-19 hingga mendorong adanya dana hibah bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif .

“Pertama kami mempercepat distribusi vaksinasi (COVID-19), di Bali khususnya. Dengan target 6 juta dosis vaksin bisa kita berikan sebelum akhir Juli atau awal Agustus seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden,” kata Sandi dalam sebuah acara virtual, Jumat.

Bali merupakan kawasan yang paling terdampak pandemi mengingat hampir seluruh kegiatan di Bali bergantung pada kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif yang justru dibatasi agar tidak ada kerumunan di masa pandemi COVID-19 ini.

Dengan mempercepat pemberian vaksin COVID-19 tentunya diharapkan masyarakat Bali bisa memiliki kekebalan tubuh dan komunitas dari virus SARS-CoV-2 sehingga kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif bisa kembali dilakukan seperti sebelum saat pandemi.

Langkah kedua adalah menggencarkan standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Enviromental Sustainabilty) ke seluruh pengelola dan pegiat di kawasan- kawasan destinasi wisata dan ekonomi kreatif yang diharapkan bisa tercapai dengan jumlah yang banyak di akhir Juli 2021.

CHSE merupakan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memastikan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif memenuhi standar pelayanan yang baik dan memberikan pengalaman menyenangkan bagi pelanggan.

Bagi pegiat di destinasi wisata hingga ekonomi kreatif bisa melihat persayaratan pemenuhan sertifikasi CHSE di situs https://chse.kemenparekraf.go.id.

Langkah selanjutnya yang diambil Kementerian Parekraf bagi para pegiat Pariwisata dan ekonomi kreatif menyusul penetapan pemberlakuan PPKM darurat adalah mendorong adanya dana hibah.

“Untuk daya beli, kita lagi mendorong dana hibah pariwisata untuk masyarakat Bali sehingga ada likuiditas yang bisa kita bantu untuk masyarakat Bali. Berdasarkan data- data yang kami kumpulkan dari Pemerintah Daerah dan BPJS. Doakan saja mudah-mudahan program hibah pariwisata ini bisa kita gelontorkan di pertengahan atau akhir kuartal ketiga,” kata Sandi.

Sandi menyebutkan Bali menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami kemerosotan dari segi ekonomi akibat pandemi COVID-19 karena pembatasan aktivitas pariwisata dan hiburan.

Padahal Bali dikenal sebagai destinasi wisata kelas internasional yang mayoritas penduduknya menggantungkan pendapatannya dari kegiatan wisata.

Untuk tetap menjaga kawasan Bali bisa bertahan maka pemerintah pun menyiapkan cukup banyak langkah memastikan masyarakat di Pulau Dewata bisa tetap pulih walau di tengah banyak pembatasan aktivitas akibat pandemi.(bgn123)21070227

Badung, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menekankan kepada perangkat daerah agar dana hibah pariwisata tahun 2020 dari pusat diprioritaskan untuk revitalisasi, kebersihan, keindahan, dan keamanan. Misalnya dana tersebut digunakan untuk kelengkapan infrastruktur pada objek pariwisata, revitalisasi objek wisata dengan melakukan penataan untuk menambah keindahan atau untuk penunjuk tempat wisata.

”Dana ini agar digunakan dengan efektif, efisien sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat,” kata Suiasa didampingi Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Cok Raka Darmawan, saat memimpin rapat evaluasi penggunaan 30 persen dana hibah pariwisata dengan kepala OPD terkait di Ruang Kriya Gosana pada Rabu (23/12).

Wabup berharap dana hibah ini bisa mendatangkan efek ganda pada industri pariwisata. Namun, penekanannya tetap pada penerapan protokol kesehatan yang ketat agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat mengunjungi tempat wisata atau menginap di hotel dan makan di restoran yang ada di kawasan Kabupaten Badung.

”Dalam hal gaining confidence atau meyakinkan wisatawan agar merasa aman dan nyaman berkunjung ke Badung, kami merasa optimis karena dari hasil evaluasi pada OPD terkait menunjukkan progress yang bagus. Tentu kondisi ini bisa didukung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta penerapan clean, health, safety and environment (CHSE) kepada wisatawan yang berkunjung,” katanya.

Suiasa juga mewanti agar 30 persen dana hibah pariwisata yang diperuntukkan kepada pemerintah daerah melalui program kegiatan oleh OPD terkait, dikelola dengan cermat, dieksekusi secara tepat dan cepat sebagai bagian dalam upaya pemulihan industri pariwisata pada masa new normal.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pariwisata Cok Raka Darmawan mengatakan rapat evaluasi penggunaan dana hibah oleh Pemkab Badung merupakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Pemerintah Pusat atas program dana hibah pariwisata sebagai upaya akselerasi atau percepatan pemulihan industri pariwisata yang ada di Kabupaten Badung.”Sebagaimana diketahui Kabupaten Badung sangat mengandalkan sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian disertai berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi dana hibah pariwisata ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana progress yang ada di lapangan dalam mempercepat pemulihan industri pariwisata di Kabupaten Badung,” jelasnya. (bgn003)20122316