Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta secara resmi menyerahkan SK CPNS 89 orang serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 4.351 orang dalam acara Gubernur Bali Menyapa ASN dan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dan PPPK Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 di Ardha Candra, Art Centre Denpasar, pada Rabu (28/5/2025).

Penyerahan SK PPPK dan CPNS tersebut disaksikan oleh Ida Sri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa, Ketua DPRD Provinsi Bali, Kepala Kantor Regional X BKN, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Kepala BKPSDM Provinsi Bali serta kepala OPD dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Secara rinci, 89 CPNS yang menerima SK terdiri dari 66 tenaga teknis dan 23 tenaga kesehatan, dan 4.351 orang PPPK yang menerima SK di antaranya berasal dari tenaga teknis 4.092 orang, tenaga guru 157 orang, serta tenaga kesehatan 102 orang.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan selamat kepada CPNS dan PPPK yang telah mendapatkan SK pengangkatan di Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur mengajak seluruh pegawainya untuk bersyukur, karena proses pengangkatan ini membutuhkan waktu lama dan kesabaran, sehingga apa yang diimpikan selama ini dapat terwujud. “Saya mendapat laporan ada pegawai kontrak yang sudah mengabdi dari 17 tahun sampai 22 tahun lamanya dengan sabar menunggu untuk diangkat jadi PPPK,” jelas Gubernur Koster yang mendapat apresiasi tepuk tangan dari ribuan pegawai, karena penyerahan SK CPNS dan PPPK berlangsung di tempat yang istimewa dan dihadiri langsung oleh Gubernur Bali serta Wakil Gubernur Bali.

Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng, itu juga mendoakan para CPNS dan PPPK masa depannya cerah, karena dengan diangkatnya sebagai PPPK, maka sudah pasti para pegawai ini memiliki kepastian kerja yang jelas, tidak lagi sebagai pegawai kontrak tahunan, hanya saja kinerjanya akan dievaluasi setiap 5 tahun. Kemudian, hak yang diterima pegawai PPPK adalah gaji pokok, tunjangan istri dan anak (kalau memiliki istri dan anak, red), dan TPP (tambahan penghasilan pegawai).

Namun untuk TPP akan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. “Pemerintah Provinsi Bali yang saya pimpin di periode pertama dalam kondisi berhadapan dengan Covid-19, namun saat itu saya meminta ke Pak Sekda Bali untuk jangan potong TPP Pemprov Bali, karena saya tahu TPP ini dijadikan sumber kebutuhan para pegawai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,” cerita Gubernur Koster yang disambut ucapan terimakasih oleh para ASN yang memenuhi Ardha Candra Denpasar.

Sementara Sekda Dewa Made Indra melaporkan bahwa pengangkatan PPPK Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 ini melalui proses yang panjang dari Pemerintah Pusat sesuai Undang – Undang ASN yang baru. Jadi berkat kebijakan dAn arahan dari Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster, akhirnya secara bertahap formasi PPPK di Pemerintah Provinsi Bali dibuka.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Bali atas kebijakan yang baik ini telah memberi kesempatan kepada tenaga kontrak Pemprov Bali untuk menjadi PPPK, sehingga status adik-adik menjadi lebih kuat secara hukum dalam meningkatkan pengabdiannya di Pemprov Bali,” kata Sekda Dewa Indra seraya menekankan agar seluruh pegawai mendukung penuh visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Sekda Dewa Made Indra menegaskan seluruh pegawai yang menerima SK PPPK akan terus dievaluasi, kalau ketahuan disiplinnya tidak bagus, maka akan dievaluasi, dan mungkin tidak dilanjutkan. 

“Masa tugas PPPK itu 5 tahun, setelah itu akan dievaluasi. Kalau kinerjanya tidak baik, dan tidak disiplin maka tidak dilanjutkan. Setelah malam ini, semua pegawai harus bekerja lebih disiplin, kuat dengan penuh integritas,” tutupnya. (*/bgn003)25052904

Denpasar, Baliglobalnews

Universitas Udayana (Unud) melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 di Kampus Denpasar, 9-15 Desember 2023.

Rektor Unud Ngakan Putu Gede Suardana menyampaikan saat ini proses seleksi CPNS dan PPPK dilaksanakan di Universitas Udayana yang berlangsung dibeberapa fakultas, diantaranya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kedokteran dan lainnya.

“Kami berharap mudah-mudahan melalui seleksi ini mendapat staf dosen dan staf tendik yang berkualitas dengan cara dan proses yang sangat terbuka dan ini dilakukan dari proses SKD, sampai dengan tahap wawancara saat ini,” katanya.

Dalam yang berlangsung secara daring ini terdapat 14 ruangan dan laboratorium komputer yang digunakan yang berlokasi di Gedung Pascasarjana, Fakultas Kedokteran, FISIP, Gedung Agrokompleks, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Hukum. Adapun jumlah peserta yang mengikuti seleksi 485 orang, dengan rincian CPNS dosen berjumlah 230 orang dan PPPK 255 orang.

Sebelumnya peserta yang mengikuti SKB ini telah mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bertempat di Undiksha, Singaraja. Dalam SKB ini dilakukan wawancara dan Mikro Teaching bagi Peserta CPNS Dosen dan hanya wawancara bagi PPPK.

Rektor Unud didampingi Kepala Biro Umum dan Koordinator SDM berkesempatan meninjau langsung pelaksanaan SKB ini. “Jadi ini sudah sangat luar biasa sebenarnya, pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga kita akan mendapatkan putra putri terbaik dari warga negara Indonesia yang akan mengabdi di Universitas Udayana. Jika kita mendapatkan staf-staf yang terbaik tentunya akan mendukung proses pembelajaran dan yang lainnya di Universitas Udayana,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Umum Unud, Ni Made Pertami Susilawati, menambahkan proses pengadaan CPNS dan PPPK di Universitas Udayana dilakukan melalui pusat. Proses seleksi sebelumnya telah dilaksanakan di Undiksha untuk seluruh Bali. Hasil dari seleksi SKD yang dilaksanakan di Undiksha dilanjutkan dengan SKB yang berlangsung saat ini di Universitas Udayana.

Untuk formasi yang diajukan diharapkan dapat meng-cover semua kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Udayana, akan tetapi jumlah formasi yang diberikan belum terpenuhi. Sebagian besar formasi yang diberikan adalah untuk dosen dan tenaga kesehatan. Untuk Dosen CPNS setelah mengikuti seleksi ini juga akan mengikuti proses seleksi selanjutnya yakni CAT SKB. Pihaknya berharap dengan adanya PPPK ini kebutuhan tenaga medis di RS Unud dapat diakomodir dan meringankan beban anggaran yang selama ini untuk tenaga kontrak.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id. (bgn008)23121503

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Sukawati, melantik 172 CPNS menjadi pegawai negeri sipil (PNS) Lingkungan Pemerintah Bali di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali pada Kamis (25/5/2023).

“Saya mengucapkan selamat kepada 172 CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang pada kesempatan ini dilantik dan diambil sumpahnya menjadi Pegawai Negeri Sipil,” katanya.

Cok Ace menyatakan momentum itu tentu akan menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi para CPNS yang dilantik karena penantian dan pembuktian kinerja selama masa prajabatan 1 (satu) tahun telah terbayarkan bersamaan dengan diangkat sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Menurut dia, pengangkatan ini bukan sekadar pencapaian pribadi, namun juga merupakan kehormatan untuk melayani negara dan masyarakat dengan dedikasi yang tinggi. Dia meminta agar PNS yang baru dilantik dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, menjaga kepercayaan publik, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kelompok serta dapat menjaga integritas dan etika dalam setiap tindakannya.

Di samping itu dia juga menyampaikan bahwa sebagai pegawai negeri sipil juga dituntut untuk terus mengembangkan pola pikir yang kreatif dan inovatif serta pola kerja adaptif melalui pola kerja kolaboratif dalam melaksanakan tugas dan tidak terjebak dalam tugas-tugas yang bersifat rutinitas.

Bersamaan dengan kegiatan tersebut juga dilaksanakan pengukuhan Dr. Yudhantoro Bayu Wiratmoko, S.Kom., MMSI sebagai Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar oleh Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Sukawati dengan didampingi oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Bima Haria Wibisana.

“Saya memiliki keyakinan penuh bahwa saudara memiliki kompetensi, pengalaman, dan dedikasi yang diperlukan untuk tetap dapat bersinergi dan berkolaborasi serta terus dapat menjaga Kerjasama yang baik selama ini dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali,” katanya. (bgn003)23052611

Badung, Baliglobalnews

Plt. Direktur Utama RS Unud, I Wayan Aryabiantara, menghadiri upacara pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil yang diselenggarakan di Gedung Auditorium Widya Sabha Unud. Kegiatan tersebut diikuti seluruh CPNS di lingkungan Universitas Udayana dan sebanyak 30 CPNS dokter spesialis di Rumah Sakit Universitas Udayana.

Pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil (PNS) menjadi tahapan bagi CPNS setelah diangkat menajdi CPNS sebagai pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban.

Di sela-sela acara, Aryabiantara, mengucapkan selamat kepada para dokter spesialis dan menyampaikan pesan agar para CPNS yang dilantik sebagai PNS di lingkungan Universitas Udayana, khususnya dokter spesialis yang bertugas di RS Unud agar mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id.(bgn008)23050707