Denpasar, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) Penegakan Peraturan Daerah terkait Tata Ruang, Aser dan Perizinan (Trap) DPRD Bali meminta Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida, mengevaluasi tata ruang pascabanjir di Denpasar dan Badung.

Ketua Pansus DPRD Bali I Made Suparta menegaskan dengan evaluasi ini dapat mencari solusi agar sempadan sungai yang menjadi jalur air air tidak mengalami alih fungsi. “Evaluasi tata ruang ini, untuk mencegah terulangnya banjir besar seperti yang melanda kawasan Denpasar dan Badung. Dan, kita bisa mengatur lagi jalan-jalan air dan sebagainya itu biar tidak banjir,” kata Suparta didampingi Jero Nyoman Ray Yusha usai rapat bersama instansi terkait di Gedung DPRD Bali Denpasar, pada Rabu (17/9/2025).

Dia menyampaikan upaya penanggulangan banjir tidak bisa hanya dilakukan satu pihak. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, lembaga daerah, hingga instansi pusat harus turun tangan bersama. “Kita harus bersama-sama sekarang ini OPD terkait dan lembaga terkait baik dari pusat maupun daerah untuk sama-sama kita bisa mengatasi jangan sampai ada korban lagi, jangan sampai ada bangunan yang rusak seperti kemarin,” katanya.

Sementara Kepala BWS Bali-Penida Gunawan Suntoro mengungkapkan banjir besar yang terjadi pada 10 September lalu dipicu curah hujan ekstrem yang melampaui kapasitas infrastruktur penahan air. “Kami mencatat, hujan deras yang turun sejak malam 9 September hingga keesokan harinya, curah hujannya mencapai 246 mm dalam waktu tujuh jam. Debit banjir saat itu sampai 239 meter kubik per detik. Itu tergolong kejadian dengan kala ulang 25 sampai 50 tahun sekali,” katanya.

Mengingat, tanggul yang ada rata-rata hanya mampu menahan debit 230 meter kubik per detik, sementara laporan dari Dinas PU menunjukkan debit bahkan mencapai 300 meter kubik per detik.

Kondisi diperparah dengan adanya sumbatan batang pohon dan sampah yang tersangkut di pilar-pilar jembatan maupun bangunan pengendali banjir. Salah satunya terjadi di kawasan Pesanggaran hingga Serangan, serta di Pura Tanah Kilap, yang membuat aliran sungai terhambat sehingga air meluap ke pemukiman. “Upaya yang kami lakukan bersama instansi terkait, menurunkan dua unit pompa mobil berkapasitas besar. Satu unit ditempatkan di depan Mall Bali Galeria untuk menyedot air yang merendam underpass, sementara unit lainnya dipindahkan ke Pasar Badung guna membantu mengevakuasi air yang menggenangi lantai bawah pasar,” katanya. (bgn008)25091714

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi II DPRD Badung meminta agar BWS Bali Penida untuk menormalisasi bangunan di BPL 4 Pada Mala, yang mengairi Subak Balangan dan Tegan di Kabupaten Badung.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPRD Badung yang dipimpin Ketua Komisi II, IGA Gumanti, bersama anggota Nyoman Dirgayusa dan Made Wijaya, dengan jajaran terkait dari Pemprov Bali, Pemkab Badung, subak terkait, di Kantor DPRD Puspem Badung, Senin (8/3). Hadir pula mahasiswa yang tergabung dalam GMNI.

Selain minta normalisasi, Anom Gumanti, dalam pembagian air nanti Pemprov memediasi antara subak yang ada di Tabanan dan Badung bisa lebih baik. ”Karena debit air tidak cukup, petani agar menjalani pola tanam. Dinas PUPR agar membantu BWS mengatasi sedimentasi. Kalau tidak bisa dengan alat berat, PUPR agar melakukan secara manual,” katanya menyimpulkan pertemuan tersebut. Dia juga menyatakan hasil rapat tersebut agar menjadi rekomendasi DPRD Badung.

Perwakilan BWS (Balai Wilayah Sungai) Bali Penida, Wayan Riasa mengatakan sudah menggelar rapat pada terkait masalah tersebut pada 3 Maret lalu dengan instansi terkait di Badung dan Tabanan. Hasil rapat menyimpulkan BWS Bali Penida akan melakukan normalisasi di saluran sekunder sesuai dengan desain awal yang dimiliki. Untuk itu, kata dia, subak di Tabanan minta waktu 14 hari untuk mensosialisasikan keputusan tersebut. Namun usai rapat dia belum berani memastikan apakah setelah waktu 14 hari tersebut dibongkar atau tidak. ”Hasil survei di awal terjadi beberapa kendala di subak Balangan, terjadi sedimentasi, sehingga air tidak bisa masuk ke Subak Balangan,” katanya.

Kadis Pertanian Badung, Wayan Wijana, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan nasib petani di Subak Uma Tegal dan Balangan terdampak dari adanya pembetonan di pintu pembagian air tersebut. Dalam kondisi saat ini, dari 8 subak dengan luas 510 ha itu mampu memproduksi padi 4.400 ton. ”Bila bisa dinormalkan, kami berharap akan menjadi 6.000 ton lebih. Kami sangat berharap persoalan irigasi ini cepat diselesaikan. Soal pola tanam, kami akan dorong pekaseh agar atur pola tanam untuk atur penggunaan air,” katanya.

Dalam rapat tersebut terungkap cikal bakal permasalahan tersebut adalah debit air yang tidak mencukupi di subak DI Pama Palean lapangan. Tahun 90 sempat terjadi pembagian yang bagus, karena dengan pola tanam. Di pintu pembagian air kemudian ada pembetonan. Akhirnya dalam rapat pada 3 Maret itu disepakati untuk dinormalisasi ke kondisi semula.

Hal yang mengejutkan diungkapkan oleh Pekaseh Subak Balangan, Ketut Putrayasa, menyebutkan petani sudah merasakan dampaknya dari 21 tahun lalu. ”Setiap mengajak warga subak untuk gotong-royong, para petani selalu menuntut air ada terlebih dahulu. Percuma gotong-royong kalau tidak ada air,” katanya.

Dia membantah air yang disebutkan mengalir ke Balangan itu bukan ke Balangan, tetapi hanya sampai di Subak Ban yang berada di wilayah Tabanan. ”Saluran benar-benar mampet, tidak ada air. Karena tidak dialiri air,” katanya.

Karena tidak air, kata dia, banyak petani yang beralih profesi, misalnya ke dunia pariwisata. Akan tetapi, karena terdampak Covid, mereka kembali menjadi petani dadakan, petani baru. ”Akan tetapi, begitu turun hendak bertani, air tidak ada,” katanya seraya menyebutkan sawah di Subak Balangan masih utuh. (bgn003)21030817