Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited Pemkab Tabanan Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali di Kantor BPK setempat pada Jumat (10/3/2023).

Orang nomor satu di Tabanan itu mengharapkan laporan keuangan Pemkab Tabanan mampu menyajikan informasi yang berguna untuk menunjukan atau menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan di Pemkab Tabanan. Ke depan, kegiatan ini juga diharapkan mampu dijadikan momen untuk menyajikan laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel serta auditable, sehingga dapat dengan mudah ditelusuri.

Sesuai yang disampaikan Plt. BPK RI Perwakilan Bali, Gusti Ngurah Satria Prawira, sesuai pasal 31 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, dimana menyebutkan bahwa gubernur, bupati, walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya setelah enam bulan tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, laporan hasil pemeriksaaan atas laporan keuangan daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. Disamping itu, pemeriksaan ini juga menjadi tolak ukur atas pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan dari BPK kepada Pemerintah Daerah.

“Astungkara, puji syukur kita ucapkan karena pada hari ini laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Bali tahun anggaran 2022 dapat kami terima secara serentak dan disaksikan langsung oleh Pak Gubernur (Wayan Koster) yang hadir beserta jajaran dan juga bapak-bapak bupati, kepala daerah atau yang mewakili,” ujarnya.

Dia menyebutkan laporan keuangan terdiri dari 7 laporan, laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, arus kas, operasional, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Saat itu, laporan keuangan dari msing-masing daerah secara serentak diserahkan oleh para kepala daerah se-Bali, yakni Gubernur Bali, Bupati Badung, Bangli, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Plt, Bupati Buleleng, Wakil Bupati Jembrana dan Walikota Denpasar kepada Plt. BPK RI. Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang disusun dan dikonsolidasikan semua laporan keuangan dari masing-masing perangkat daerah. (bgn003)23031002

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna ke – 1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 di aula sidang DPRD Kabupaten Tabanan, pada Kamis, (9/3/2023).

Sidang perdana di tahun 2023 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga didampingi para Wakil Ketua DPRD. Turut pula hadir Wakil Bupati I Made Edi Wirawan, jajaran Forkopimda, anggota Dewan terhormat, Sekda, para asisten dan OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, instansi vertikal dan BUMD di Tabanan, camat se-Kabupaten Tabanan.

Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa pembangunan lima skala prioritas, yakni sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, Jamsostek, adat, tradisi, seni dan budaya, serta pariwisata yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Tabanan Era Baru yang aman, unggul dan madani, diarahkan dalam rangka pemulihan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19. Salah satunya melalui optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Langkah-langkah tersebut antara lain, mendorong peningkatan PAD, mengoptimalisasi potensi yang ada dan menggali potensi baru serta menjajaki investasi yang diharapkan dapat menghasilkan PAD. Memperbaiki sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah berbasis IT, melakukan evaluasi dan pengawasan secara rutin dan berkesinambungan, serta memprioritaskan belanja daerah pada kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada rencana strategis dan pengeluaran pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur.

Dimana realisasi APBD TA 2022, yakni pendapatan daerah Rp 1,7 triliun lebih atau 91,87 persen dari target yang ditetapkan Rp 1,9 triliun lebih. Realisasi belanja daerah Rp 1,7 triliun lebih atau sebesar 89,98 persen dari total anggaran Rp 1,9 triliun lebih. Sedangkan realisasi pembiayaan daerah Rp 41 miliar lebih dari total anggaran Rp 41 miliar lebih. Dimana terjadi pelampauan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa tahun sebelumnya dan penerimaan kembali atas pemberian pinjaman daerah.

Di samping itu, Sanjaya juga menyampaikan capaian kinerja yang telah diraih. Capaian positif tersebut berupa berbagai penghargaan dari pemerintah pusat maupun lembaga lainnya, seperti Peringkat Pemerintah Terbaik dalam pengelolaan DFDD (Dana Fisik dan Dana Desa), Piagam Penghargaan dan Apresiasi kepada Bupati atas terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental, Penghargaan Kabupaten Terbaik III atas pengelolaan Dana Desa, Penghargaan UHC, Penghargaan Opini WTP sebanyak 8 kali, 10 Besar Nasional predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022, serta Penghargaan Kabupaten dengan indeks ketahanan pangan terbaik.

Capaian itu, menurut Sanjaya, merupakan kerja bersama dari seluruh pihak terkait di jajaran Pemkab Tabanan. “Semoga kerjasama dan sinergitas yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan guna membangun Kabupaten Tabanan yang kita cintai, demi terwujudnya Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM). Atas nama Pemkab Tabanan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat Tabanan, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat serta segenap wartawan baik media cetak maupun online atas dukungannya atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022,” ucap Sanjaya. (bgn003)23030902

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menyampaikan Pidato Pengantar Bupati tentang 3 buah Ranperda Kabupaten Tabanan pada Rapat Paripurna ke-3 masa persidangan II tahun sidang 2022, dilanjutkan Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan II tahun sidang 2022 tentang Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Pengantar Bupati di aula Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Jumat (24/6) pagi.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, Bupati Sanjaya menyampaikan 3 Ranperda, yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021; Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”. Dimana, penyampaian ranperda tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti halnya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, memenuhi Amanat Pasal 194 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Secara keseluruhan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2021 kepada DPRD pada tanggal 17 mei 2022 dengan opini WTP (wajar tanpa pengecualian), yang merupakan opini tertinggi atas audit laporan keuangan. Hal ini sekaligus berarti kita dapat mempertahankan opini wtp yang sudah kita peroleh untuk ke-delapan kalinya secara berturut-turut,” ujarnya.

Dengan pengakuan atas opini tertinggi dari audit laporan keuangan tersebut, Sanjaya mengajak semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk selalu melakukan pembenahan karena BPK masih menemukan adanya kelemahan sehingga masih perlu dilakukan penyempurnaan.

Sanjaya berpesan jangan sampai perolehan opini WTP tersebut membuat lupa diri, namun harus mampu sebagai evaluasi untuk menjadi yang lebih baik. Pertanggungjawaban laporan keuangan ini harus bersifat sustainable atau berkelanjutan dan selalu dijadikan prioritas karena sangat diyakini pertanggungjawaban keuangan yang baik akan menghasilkan program-program yang baik juga.

Sanjaya menyebutkan pendapatan daerah dirancang Rp 1,88 triliun lebih, sampai akhir tahun anggaran realisasinya mencapai Rp 1,79 triliun lebih atau 94,96%. Realisasi tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 362 miliar lebih, pendapatan transfer Rp 1,37 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 60 miliar lebih.

Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dilatarbelakangi adanya penyesuaian dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sehingga Perda Nomor 1 Tahun 15 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini. Dan,  Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilatarbelakangi adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dimana, untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tabanan diperlukan adanya suatu payung hukum berupa Peraturan Daerah.

Dalam lanjutan Rapat Paripurna ke – 4 (empat) masa persidangan II tahun sidang 2022 tentang Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Pengantar Bupati, semua Fraksi DPRD menyatakan sepakat untuk melakukan pembahasan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di DPRD.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Pihaknya sangat menyambut baik dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diharapkan mampu payung hukum guna mewujudkan kepastian hukum. (bgn003)22062432