Mangupura, Baliglobalnews
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menerima Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Johnson Ridwan Ginting bersama rombongan, di Ruang Nayaka I Kantor Bupati Badung pada Selasa (30/7/2024).
Bupati Giri Prasta menyampaikan banyak terima kasih kepada Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI bersama rombongan yang sudah berkenan hadir di Kabupaten Badung untuk melaksanakan Bimtek Dunia Usaha Berintegritas. “Ijinkan kami memberi apresiasi atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung bertalian dengan konsolidasi terkait dengan keluarga berintegritas dan kami sangat sepakat dengan role model yang dibuat oleh KPK RI, barang tentu dalam hal ini bukan hanya peningkatan tetapi proses penyadaran, sistem ini sangat luar biasa sekali yang dikeluarkan oleh KPK RI,” ujarnya.
Terkait dengan keluarga berintegritas, kata dia, sudah dijabarkan bertalian dengan program KPK sebagai salah satu case yang dicontohkan sebagai juru bicara perpanjangan tangan KPK kepada ASN serta keluarganya di Pemkab Badung. Terkait dengan anak sudah mulai bergerak dari Forum Anak Daerah (FAD) bahkan generasinya “GenRe” (Generasi Berencana) sudah dilakukan dengan baik, bahkan kegiatan-kegiatan ini sudah dilakukan oleh anak-anak sendiri.
“Kami yakin dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota suatu kelak nanti Badung ini akan dijadikan role model bertalian dengan program ini, sehingga ada sinergitas dengan keluarga yang berintegritas dan kami sudah minta kepada Ibu Inspektorat terkait dengan program ini sudah barang tentu kita memiliki naskah yang akan kita jabarkan dan kami juga akan melakukan pengarahan perpanjangan tangan kami di Badung, bagaimana mensosialisasikan terhadap pencegahan korupsi itu sendiri,” katanya.
Sementara Johnson Ridwan Ginting menyampaikan banyak terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang sudah membantu dalam melaksanakan kegiatan Bimtek Dunia Usaha berintegritas yang sudah dilaksanakan pada 29 Juli 2024. “Kami mengadakan bimtek keluarga berintegritas dengan 100 peserta dari 50 pasangan yang terdiri dari kepala perangkat daerah bersama pasangan masing-masing termasuk Bapak Wakil Bupati Badung beserta Istri antusias mengikuti kegiatan mulai dari pemaparan materi dan ini merupakan salah satu upaya atau sasaran kami juga, agar diteruskan ke lingkup Kedinasan masing-masing dan tujuan ini untuk menjalin kerukunan dan saling mendukung pasangannya untuk proses ikatan berintegritas di kantor dan jangan sampai ingin berintegritas di kantor tetapi yang di rumah tidak mendukung dan akhirnya menjerumuskan,” ungkapnya.
Turut mendampingi Bupati, Inspektur Luh Suryaniti dan kepala perangkat daerah terkait. (bgn003)24073012

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengapresiasi catatan-catatan strategis yang disampaikan DPRD terkait LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Badung tahun 2022.

“Substansinya sudah merefleksikan rasa pengabdian dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengawal dan mengevaluasi program-program strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Giri Prasta ketika mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda Laporan Rekomendasi DPRD Kabupaten Badung terhadap LKPJ Bupati Badung Tahun 2022, di Ruang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (6/4).

Giri Prasta menyatakan rekomendasi Dewan merupakan amanat konstitusi sebagai sebuah evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antara pihak pemerintah daerah dengan pihak DPRD. Selain itu catatan-catatan strategis yang telah disampaikan oleh dewan tidak terlepas pada upaya-upaya untuk pemulihan kondisi sebagai akibat situasi pandemi Covid-19, sehingga kebijakan-kebijakan strategis yang telah dirancang sebelumnya tetap dapat diwujudkan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat

“Melalui kesempatan ini pula, saya meminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk mencermati dan memahami makna dari substansi catatan-catatan strategis tersebut, guna dijadikan bahan evaluasi dalam upaya penyempurnaan perumusan dan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun mendatang, sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok serta fungsi masing-masing,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengapresiasi kinerja Bupati beserta jajarannya yang telah mampu meningkatkan pendapatan daerah pasca-Covid 19. Namun pihaknya juga memberikan catatan-catatan kepada pemerintah dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak PHR dan PBB perdesaan dan perkotaan. (bgn003)23040604

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta,  mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Seka Teruna se-Kabupaten Badung yang menggelar pasamuan agung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, pada Minggu (18/12/2022).

“Dengan terlaksananya acara pesamuan ini, membuktikan kita melakukan komunikasi dan sinergi antara Pemerintah dengan seka teruna sudah terjalin dengan baik,” ucapnya.

Bupati Giri Prasta menyatakan Gedung Balai Budaya ini adalah milik semua sekaa teruna di Badung, ke depan agar bisa menampilkan dan mengeksplorasi kreativitas untuk dikolaborasikan dengan seniman Badung, buat event-event nasional dan internasional sehingga akan dapat menghasilkan sesuatu dari tempat ini terutama untuk mengajegkan adat, agama, tradisi dan budaya.

“Kita harus mulai berbenah di Kabupaten Badung ini. Salah satunya melalui seka teruna, karena generasi muda merupakan agen perubahan sudah barang tentu harus melakukan perubahan yang lebih baik dari sekarang. Terkait kebutuhan seka teruna UMKM, gong, pakaian, tenda dan segala kebutuhan lainnya Pemkab Badung siap membantu. Untuk itu diharapkan seka teruna se-Badung untuk menyatukan pola pikir untuk ikut membangun Badung agar lebih baik lagi, seperti pepatah mengatakan bila kita bersatu setengah perjuangan berhasil dan jika tidak bersatu maka setengah perjuangan gagal,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Nyoman Giri Prasta menyerahkan penghargaan kepada para perwakilan yowana.

Hadir Ketua TP PKK Nyonya Giri Prasta anggota DPRD Badung Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi, Dandim 1611 Badung Kolonel Inf. Dody Triyo HAdi, Kepala Dinas Kebudayaan I Gede Eka Sudarwitha, kepala OPD di lingkup Pemkab Badung, Bendesa Madya, Bendesa Alitan, MDA, Manggala Listibya, camat se-Badung, Manggala Pasikian Yowana serta perwakilan seka teruna se-Badung. (bgn003)22121805

Badung, Baliglobalnews

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menginisiasi penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing melalui hadirnya Layanan Apostille, Selasa (14/6). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Yasonna H Laoly meluncurkan Layanan Apostille “Satu Pintu Satu Langkah Untuk Seluruh Dunia, Apostille Pasti Cepat” di hotel Trans Resort Bali Seminyak.

Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzhar, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri Linggawaty Hakim, Kakanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu, Forkopimda Provinsi Bali, Perwakilan Akademisi, Masyarakat serta Pelaku Usaha.

Selaku pemerintah dan mewakili masyarakat Kabupaten Badung, Bupati Nyoman Giri Prasta menyambut baik sekali dan berterima kasih kepada Menkumham yang telah melahirkan layanan aplikasi tersebut. Peluncuran aplikasi itu merupakan kebijakan yang bagus sekali, karena bertujuan memberikan sebuah kemudahan administrasi kepada masyarakat Indonesia yang hendak ke luar negeri atau berada di luar negeri. Dengan diberikannya kemudahan tersebut, hal itu artinya negara hadir di tengah masyarakat. “Kami mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya. Ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, karena tujuannya adalah bagaimana mempermudah administrasi agar WNI ini diakui sepenuhnya di luar negeri,” terangnya.

Masyarakat di Kabupaten Badung diyakininya akan sepenuhnya menggunakan layanan tersebut, sebab masyarakatnya rata-rata sudah melek IT. Hal itu didukung dengan pelayanan maupun fasilitas yang telah dikeluarkan Pemkab Badung, terkait wifi gratis. Layanan tersebut juga gayung bersambut dengan program pemberian beasiswa kuliah ke Luar Negeri, yang tentunya akan mempermudah administrasi mereka.

Menkumham, Yasonna H Laoly, menerangkan layanan Apostille merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik, melalui pencocokan dengan spesimen satu instansi yakni Kemenkumham selaku Competent Authority. Hadirnya Layanan Apostille mampu memangkas rantai birokrasi legalisasi dokumen menjadi satu langkah. “Layanan ini memperpendek birokrasi kita dalam pelayanan dokumen-dokumen masyarakat yang membutuhkan legalisasi. Seperti dokumen untuk sekolah ke luar negeri, dokumen bisnis dan sebagainya. Jadi ini mempermudah dan mempercepat pengurusan dokumen,” terangnya.

Dia berharap diluncurkannya layanan tersebut akan memudahkan masyarakat untuk bisa memenuhi persyaratan legalisasi 66 jenis dokumen publik, yang menjadi standar dalam pengajuan visa dan pendaftaran pernikahan, maupun persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri seperti ijazah, transkip nilai serta dokumen publik lainnya. Kemudahan satu langkah penerbitan Sertifikat Apostille dapat langsung digunakan di 121 Negara Pihak Konvensi Apostille dan dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antarnegara menjadi lebih cepat.

Dipaparkannya, layanan Apostille merupakan hasil dari disahkannya Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Apostille). Selanjutnya pemerintah melalui Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 pada tanggal 5 Januari 2021 dan membuat Indonesia bergabung menjadi negara Konvensi Apostille pada tanggal 5 Oktober 2021. Keberhasilan Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengkaji manfaat konvensi-konvensi lain di bawah naungan Hague Conference on Private International Law (HCCH) sebagai organisasi internasional yang menjadi melting pot dari sistem-sistem hukum yang berbeda, untuk mengembangkan dan menyusun instrumen hukum dalam rangka unifikasi dan harmonisasi hukum perdata internasional. “Keberhasilan Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille diharapkan juga bisa mendukung langkah Indonesia menjadi key player dalam pengembangan hukum perdata internasional untuk menjawab tantangan dan kebutuhan global,” imbuhnya.

Sementara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R. Muzhar menambahan, sejak layanan Apostille berlaku di Indonesia sejak tanggal 4 Juni 2022 atau 10 hari setelah berlaku, sudah ada 2.918 permohonan dimana sebagian dokumen yang dimohonkan adalah dokumen notaris terkait kegiatan bisnis, dokumen pendidikan seperti ijazah dan transkrip nilai, serta dokumen kependudukan. Angka tersebut lebih tinggi dari permohonan layanan legalisasi konvensional pada tahun 2021 yang rata-rata mencapai 1.913 permohonan dalam 10 hari. Peningkatan permohonan tersebut mencerminkan animo tinggi dari masyarakat dalam menyambut berbagai kemudahan yang ditawarkan layanan Apostille. “Ke depannya, Kemenkumham khususnya Ditjen AHU akan terus meningkatkan pelayanan dengan meningkatkan layanan Apostille manual ini menjadi layanan Apostille secara elektronik atau e-Apostille,” terangnya. (bgn003)22061416