Badung, Baliglobalnews 

Pemerintah Kabupaten Badung secara resmi menyerahkan hibah barang milik daerah (HBMD) kepada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Dwiarso Budi Santiarto didampingi Sekretaris Mahkamah Agung Sugianto di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Badung, Jalan Raya Terminal Mengwi, Kecamatan Mengwi, pada Senin (22/12/2025).

HBMD yang diserahkan berupa hibah tanah, bangunan dan peralatan mesin. Penyerahan hibah ini sesuai dengan SK Bupati Badung No. 328/054/HK/2025 tentang penetapan hibah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Badung berupa aset tanah, gedung bangunan dan peralatan mesin untuk digunakan Pengadilan Negeri Badung kepada Mahkamah Agung RI.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan penyerahan HBMD ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab. Badung agar terwujudnya Pengadilan Negeri Badung. Meskipun pembangunan sempat tertunda akibat pandemi covid-19, namun dengan komitmen, kolaborasi dan sinergi lintas sektor sehingga gedung Pengadilan Negeri Badung dapat terwujud.

Bupati Adi Arnawa menilai sangat tepat adanya Pengadilan Negeri di Badung. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk ber KTP Badung diakhir 2024 sebanyak 537.739 jiwa, terlebih badung sebagai daerah kunjungan wisata internasional. Selain itu, Badung sebagai salah satu penggerak perekonomian di Bali, tentu akan menimbulkan tingkat kerawanan sosial yang tinggi, yang dapat berujung pada proses hukum di pengadilan. “Dengan terbangunnya gedung Pengadilan Negeri Badung akan sangat membantu masyarakat kami dalam hal pelayanan bidang hukum,” katanya.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Dwiarso Budi Santiarto atas nama Pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkab Badung. Hibah yang diberikan ini adalah bukti komitmen kuat Pemkab Badung dalam mendukung tersedianya sarana dan prasarana penegakkan hukum yang lebih modern, efisien dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Momentum ini sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan dalam memperkuat pondasi hukum serta pelayanan publik di wilayah Bali, khususnya di Kabupaten Badung. “Pengadilan Negeri Badung ini adalah pemekaran dari wilayah Pengadilan Negeri Denpasar. Mudah-mudahan awal 2026 ini Kepres tentang pendirian Pengadilan Negeri Badung bisa ditandatangani oleh Presiden,” katanya.

Hadir Anggota DPRD Badung I Wayan Sandra, Forkopimda Badung, perangkat daerah, jajaran Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Denpasar. (*/bgn003)25122205

Badung, Baliglobalnews 

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan bantuan paket sembako kepada 120 kepala keluarga (KK) yang terdampak bencana banjir di Kelurahan Lukluk bertempat di Kantor Kelurahan Lukluk, Mengwi, pada Senin (15/9/2025).

Bupati Wayan Adi Arnawa menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung hadir langsung bukan hanya untuk memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak bencana banjir, tetapi juga memberikan semangat dan dukungan moral. “Tentu kita pada hari ini, selaku pemerintah, hadir langsung untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu semua, tidak saja hanya saya bisa memberikan bantuan dalam bentuk sembako, tetapi juga untuk memberikan dukungan moral. Ini yang paling penting, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak-Ibu. Kita semua sekarang masih waswas dan trauma. Setiap mendengar hujan, sedikit saja kita dengar hujan, kita sedang berpikir. Oleh karena itu, kejadian yang kemarin, mari kita jadikan pembelajaran, sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi,” ujarnya.

Bupati Adi Arnawa juga menyampaikan bahwa bencana banjir ini menjadi momentum bagi Pemkab Badung untuk evaluasi dan introspeksi diri terhadap setiap kebijakan. Sampah merupakan salah satu hal yang berkontribusi mengakibatkan bencana banjir. Ia pun menghimbau kepada masyarakat dan pemerintah dari tingkat desa hingga kecamatan untuk bersama-sama menjaga kebersihan aliran sungai dari sampah. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari masyarakatnya. Selain itu dengan derasnya laju perkembangan pariwisata, terbangunnya akomodasi pariwisata yang terbangun tanpa dibarengi dengan infrastruktur yang memadai serta akan mengevaluasi penerbitan ijin-ijin bangunan. “Kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat karena bagaimanapun juga masyarakat bersandar kepada pemerintah. Untuk itu kami selaku pemerintah, kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan langkah-langkah mitigasi. Pemkab Badung sudah bergerak untuk memperbaiki gorong-gorong dan normalisasi aliran sungai,” ucapnya.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta beserta Anggota Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung, Camat Mengwi I Nyoman Suhartana beserta Unsur Tripika Kecamatan Mengwi, Lurah Lukluk I Gede Wisnu Bhayangkara, bendesa se-Kelurahan Lukluk dan warga terdampak bencana banjir. (*/bgn003)25091516