Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menerima kunjungan kerja Bupati Manggarai Herybertus GL Nabit bersama Ketua TP PKK Manggarai Ny. Hagur Nabit di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung pada Kamis (16/7/2026). Bupati didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum I Wayan Wijana.

Bupati Adi Arnawa memaparkan berbagai program prioritas yang tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten Badung, terutama percepatan pembangunan infrastruktur guna mengatasi kemacetan dan memperkuat konektivitas kawasan pariwisata. Sejumlah proyek strategis yang sedang dipercepat antara lain pembangunan jalan sebagai salah satu solusi mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah titik.

Selain pembangunan infrastruktur, Bupati Adi Arnawa menegaskan komitmen Pemkab Badung dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurut dia, upaya tersebut harus diawali dengan menjaga keberlangsungan lahan pertanian dari alih fungsi serta meningkatkan kesejahteraan petani. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan ketersediaan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung sektor pariwisata, sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain dapat dikurangi. “Di Kabupaten Badung, kami juga mengeluarkan kebijakan agar gabah hasil panen petani dibeli oleh pemerintah melalui Perumda untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan ini turut berkontribusi menjadikan inflasi Kabupaten Badung sebagai yang terendah di Bali,” ujarnya.

Bupati Badung juga mengajak Pemkab Manggarai untuk terus meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat Manggarai yang bekerja di Kabupaten Badung. Menurut dia, pembinaan tersebut penting agar para pekerja turut menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sehingga citra pariwisata Bali tetap terpelihara serta wisatawan merasa aman selama berkunjung.

Sementara Bupati Manggarai Herybertus GL Nabit menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dan rasa kekeluargaan antar pemerintah daerah. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Badung atas sambutan yang diberikan. Menurut dia, meskipun belum terdapat data pasti, banyak masyarakat Manggarai yang bekerja di Bali, khususnya di Kabupaten Badung. “Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat Manggarai yang bekerja di Kabupaten Badung agar turut menjaga keamanan dan kenyamanan daerah tempat mereka bekerja. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” katanya.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Manggarai, baik dalam bidang pembangunan, ketahanan pangan, maupun pembinaan sumber daya manusia, demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. (*/bgn003)26071606

Badung, Baliglobalnews 

Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai perangkat daerah, lurah, perbekel, termasuk kelian banjar dinas dan kepala lingkungan (Kaling). Untuk mengawali tugas TOPD, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara resmi mencanangkan dimulainya pelaksanaan pendataan potensi pajak daerah secara serentak di Kabupaten Badung di Wantilan Pura Dang Kahyangan Petitenget, Kerobokan, Kuta Utara, pada Selasa (8/7/2025).

Bupati Adi Arnawa menyampaikan kebijakan strategis dan langkah taktis yang diambil ini atas dasar kondisi potensi pajak yang belum digarap secara maksimal. Terbukti data dari sistem Online Single Submission (OSS) menunjukkan dari 40.060 izin usaha yang terbit, baru 10.400 memiliki NPWPD. “Dari laporan Sekda, di Kuta Utara saja ada 13.362 (34,03%) izin usaha yang telah terbit, namun belum memiliki NPWPD. Kondisi ini jangan dibiarkan, sehingga kami membentuk Tim TOPD dengan melibatkan semua perangkat daerah, camat, perbekel/lurah hingga kelian dinas dan kaling terlibat didalamnya,” katanya.

Bupati mengharapkan melalui upaya tersebut mendapatkan hasil yang maksimal, setidaknya dapat dilihat dari kuantitatif dan kualitas wajib pajak yang didata. “Dengan pencanangan ini, kami optimis PAD Badung akan meningkat,” katanya.

Sementara Sekda IB Surya Suamba selaku Ketua Tim TOPD mengatakan jumlah potensi pajak daerah berdasarkan data perizinan berusaha terbit tahun 2021-2025 sebanyak 40.060 usaha. Dari jumlah tersebut 10.467 usaha telah memiliki NPWPD, namun 7.232 usaha perlu validasi ulang. Kemudian 29.593 usaha baru yang perlu didata dan total 36.825 usaha yang perlu didata dan validasi ulang sudah dilengkapi koordinat lokasi-lokasi usaha tersebut. Sebaran data potensi pajak daerah berdasarkan data izin usaha yang terbit dari sistem OSS yaitu; Kecamatan Kuta Utara 13.362 izin, Kuta Selatan 10.061 izin, Kuta 9.803 izin, Mengwi 5.380 izin, Abiansemal 995 izin dan Petang 189 izin.

Dia menyampaikan pendataan potensi pajak daerah menggunakan Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah (SIOPD) yang dibangun oleh Tim IT DPMPTSP, Bappeda dan PUPR Badung. Pembagian lokasi dan target diatur secara proporsional berdasarkan jumlah pegawai. Waktu yang dibutuhkan untuk pendataan selama 30 hingga 45 hari mulai 8 Juli – 21 Agustus 2025. Seluruh admin perangkat daerah dan petugas pendataan sebanyak 386 orang, sudah diberikan pelatihan simulasi penggunaan SIOPD. Sementara bidang usaha yang menjadi target pendataan meliputi; Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan atau minuman, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame dan pajak air tanah.

Hadir kepala perangkat daerah, perwakilan Kejari Badung, kelian banjar dinas, kaling se-Kuta Utara dan Tim TOPD Badung. (*/bgn003)25070801