Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati (Wabup) Badung, I Ketut Suiasa, membuka forum group discussion (FGD) dalam rangka perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya berkaitan dengan pencegahan korupsi pada badan usaha milik desa (Bumdes) ditandai dengan memukul gong di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (31/10/2023).

Kegiatan FGD menghadirkan 4 narasumber yakni Kajari Badung Suseno, dari Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Denpasar Dahlan, Kanit 3 Satreskrim Polres Badung I Gede Adi Saputra Jaya, dan Kadis PMD Badung, Komang Budhi Argawa.

Wabup Suiasa mengatakan desa merupakan unit terkecil dari negara yang merupakan pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Desa secara riil menyentuh kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Dimana pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan. Pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu badan usaha milik desa (Bumdes).

“Berkenaan dengan hal tersebut, atas nama Pemerintahan Kabupaten Badung saya menyambut baik telah terselenggaranya FGD. ini merupakan sebagai wadah bagi kita bersama untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, pendapat, ide-ide yang membangun dan menemukan strategi baru untuk memecahkan masalah atas masalah serta kendala yang dihadapi oleh BUMDES di Kabupaten Badung,” ucapnya.

Pihaknya berharap melalui FGD agar bisa menghasilkan langkah-langkah strategi bagi peningkatan tata kelola bumdes di Kabupaten Badung sehingga fungsi bumdes untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya bisa mensejahterakan masyarakat desa.

Sementara Kepala Inspektorat Badung Luh Suryaniti melaporkan bahwa kegiatan FGD itu merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang puncaknya akan dilaksanakan di Jakarta pada 9 Desember 2023 mendatang. Untuk di Kabupaten Badung diawali dengan kegiatan FGD terhadap Bumdes dengan tema “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa yang Baik”. Pada 7 November mendatang dilaksanakan FGD tentang pendidikan antikorupsi yang akan membedah peraturan Bupati Badung Nomor 53 tahun 2019 tentang Pendidikan AntiKorupsi di lingkungan sekolah. Kemudian 22 November akan dilaksanakan puncak hari anti korupsi sedunia dengan tema “Kabupaten Badung Membangun Integritas Dari Desa”, dengan kegiatan adalah desa anti korupsi dengan mengundang tim dari komisi pemberantasan korupsi dari indonesia.

Dia menyampaikan pada awal bulan Oktober yang lalu sudah dilakukan penilaian terhadap wilayah bebas korupsi yang diwakili oleh Kecamatan Kuta Selatan, kemudian ada penilaian Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang diwakili oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kegiatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan dampak yang sangat besar dalam tata  kelola Desa, besarnya kewenangan Desa seiring dengan semakin besarnya dana yang dikelola Desa yang seharusnya berimplikasi kepada meningkatnya kesejahteraan Desa.

“Bumdes seharusnya mengambil peran yang sangat strategis sebagai penggerak ekonomi desa. Namun hal tersebut belum sepenuhnya terjadi di Kabupaten Badung. Pemberdayaan bumdes di Kabupaten Badung belum optimal sebagai lembaga yang mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa. Oleh sebab itu sebagai aparat pengawas intern pemerintah mencoba mengurai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh desa khususnya bumdes melalui kegiatan FGD yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatkan tata kelola bumdes,” jelasnya.

Acara tersebut dihadiri Forkopimda Badung, pendamping desa, perbekel, pengurus dan pengawas bumdes se-Kabupaten Badung. (bgn003)23103108

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, membuka acara Pelatihan Teknis Kepemimpinan Transformasi kepada 46 Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) se-Kabupaten Badung secara virtual di Rumah Jabatan Sekda Badung, Jumat (10/9).

Sekda Badung Adi Arnawa mengatakan kegiatan pelatihan transformasi kepada perangkat desa dalam rangka mengembangkan BUMdes di Kabupaten Badung tahun 2021 ini. Dia berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan SDM kepada para peserta BUMdes di masing-masing desa. “Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini bisa meningkatkan SDM para peserta. Di samping itu, menentukan kualitas para BUMdes di masing-masing desa itu sendiri,” katanya. (bgn003)21091015

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam rangka menyukseskan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan prima di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara turut meluncurkan Inovasi Pelayanan Kecamatan Fasilitasi Masyarakat Denpasar Utara (Paksi Mas Denut). Selain memberikan pelayanan pembuatan IUMKM dan Pendaftaran Si Taring Disdukcapil, inovasi ini juga memfasilitasi 9 BUMDes dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Camat Denpasar Utara, I Nyoman Lodera, didampingi Plt. Kasi Pelayanan Umum, I Gede Hendry Kamajaya, mengatakan NIB dan SIUP merupakan persyaratan administrasi perizinan dalam mendukung operasional BUMDes. Karena itu, guna memberikan pelayanan kolektif turut dilaksanakan pengurusan NIB dan SIUP bagi BUMDes melalui Inovasi Paksi Mas Denut.

Kesembilan BUMDes yang difasilitasi yakni Bumdes Bintang Sari Mertha Desa Dauh Puri Kelod, Bumdes Desa Dauh Puri Kauh, Bumdes Desa Peguyangan Kaja, Bumdes Desa Peguyangan Kangin, Bumdes Desa Dangin Puri Kelod, Bumdes Desa Dangin Puri Kangin, Bumdes Desa Dangin Puri Kaja, Bumdes Desa Pemecutan Kelod dan Bumdes Desa Dauh Puri Kaja.

Lodera mengatakan inovasi itu didasari atas kondisi di lapangan, di mana masih adanya masyarakat yang belum mengerti cara mengakses web tersebut. Selain itu, terdapat pula warga yang masih belum mengerti bagaiman cara mengoperasikan IT membuat warga masih sering bertanya dan konsultasi ke kecamatan. ”Jadi berbagai keluhan masyarakat dapat difasilitasi sesuai dengan kewenangan Kecamatan,” katanya.

Kondisi itu, kata dia, mengugah muculnya inovasi Paksi Mas Denut ini. Di mana, hingga saat ini masyarakat rata-rata masih kurang mengerti tentang bagaimana cara kerja sistem tersebut dan bahkan ada yang tidak bisa mengoprasikan IT, sehingga memerlukan bantuan orang lain yang lebih memahami.

”Inovasi juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Serta mendukung peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, berorientasi kepada kepentingan umum, terlebih BUMDes saat ini yang menjadi pendukung perekonomian desa/kelurahan,” ujarnya.

Dia menyebutkan sebelumnya inovasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kurang paham akan IT dan tidak mengerti bagaimana mekanisme sistem tersebut dalam memperoleh layanan Perijinan dan non perijinan. Dimana. aparat kecamatan menjembatani hal tersebut dengan memberikan informasi layanan serta upload data persyaratan layanan ke dalam sistem yang telah disediakan oleh Pusat dan Disdukcapil Kota Denpasar.

”Ke depannya juga inovasi ini merupakan cikal bakal gerai pelayanan di Kecamatan, dimana menjadi tempat menyediakan layanan pembayaran PBB dan PDAM, kepengurusan SIM, Samsat dan lain-lain yang didukung oleh SDM dari Instansi terkait,” pungkasnya. (bgn003)20012823