Denpasar, Baliglobalnews

Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) umum dan pendalaman materi dengan PT Bali Turtle Island Development (BTID) di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali pada Senin (11/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha mengatakan kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai dikenal sebagai benteng ekologis Bali Selatan, sehingga wajib dijaga. Selain menjadi penahan abrasi dan banjir rob, kawasan itu juga berfungsi sebagai penyerap karbon biru (blue carbon), habitat keanekaragaman hayati, serta pelindung sistem hidrologi Teluk Benoa. “Kami Pansus TRAP memperingatkan, kerusakan kawasan mangrove tidak hanya berdampak pada lingkungan sekitar, tetapi juga dapat memicu ancaman ekologis yang lebih luas, mulai dari banjir pesisir, sedimentasi laut, rusaknya terumbu karang, hingga ancaman terhadap kawasan strategis,” katanya.

Dia mengatakan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum lingkungan dan tata ruang. Artinya, semua kegiatan tetap wajib tunduk pada aturan kehutanan, lingkungan hidup, tata ruang, dan perlindungan kawasan pesisir.

Oleh karena itu, Pansus TRAP menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam mengawasi pemanfaatan ruang laut hingga 12 mil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Karena itu, setiap aktivitas reklamasi dan pembangunan di wilayah pesisir Bali wajib melalui sinkronisasi lintas sektor, bukan sekadar pendekatan administratif sektoral. “Ketika ruang pesisir yang menjadi benteng kehidupan mulai kehilangan fungsi alaminya, maka kerugian ekologis yang muncul akan jauh lebih besar daripada keuntungan ekonomi jangka pendek,” katanya.

Supartha menegaskan kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai memiliki kedudukan hukum khusus sebagai kawasan konservasi yang tidak bisa diperlakukan layaknya ruang investasi biasa. Menurut dia, kawasan tersebut sejak era kolonial telah ditempatkan sebagai kawasan lindung yang tidak boleh dieksploitasi. Selain itu, Pansus Trap juga menyoroti proses tukar-menukar kawasan hutan yang dinilai menyimpan banyak kejanggalan administratif. “Kami menilai, pengawasan kewajiban lahan pengganti, dugaan maladministrasi dalam verifikasi kawasan, hingga pembiaran penguasaan kawasan oleh ratusan warga tanpa penyelesaian formal yang jelas,” tegasnya.

Selain itu, Pansus TRAP mengungkap temuan mengejutkan berupa terbitnya 106 sertifikat hak milik (SHM) di kawasan yang disebut masih masuk area hutan mangrove dan Tahura Ngurah Rai. Temuan itu kini telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditelusuri lebih lanjut. “Kalau kawasan konservasi bisa berubah menjadi hak milik pribadi, lalu muncul aktivitas industri dan pembangunan di atasnya, maka ada persoalan serius dalam tata kelola ruang dan pengawasan negara,” katanya. (bgn008)26051110

Denpasar, Baliglobalnews

Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali, menunda rapat dengar pendapat (RDP) dari pihak PT Bali Turtle Island Development (BTID) di gedung lantai 3 gedung dewan setempat pada Senin (4/5/2026), terkait pendalaman tukar guling lahan mangrove di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, Serangan, dengan tanah di wilayah Karangasem dan Jembrana.

Ketua Pansus TRAP I Made Supartha didampingi anggota pansus dan fraksi-fraksi menilai tanpa kehadiran BTID, pansus kesulitan mendapatkan penjelasan langsung terkait berbagai temuan di lapangan, terutama yang berkaitan dengan legalitas perizinan dan aktivitas pembangunan. “Harusnya hadir. Bagaimana kita bisa bekerja kalau dia sebagai pengguna ruang tidak hadir,” katanya.

Supartha menyebutkan RDP ini dirancang untuk memastikan apakah seluruh aktivitas yang dilakukan di kawasan KEK tersebut telah memenuhi ketentuan hukum, termasuk terkait tukar guling lahan mangrove yang sejak lama menjadi polemik. Pansus juga ingin melihat secara langsung dokumen perizinan, termasuk apakah sudah ada rekomendasi dari Gubernur Bali terkait pemanfaatan ruang laut.

Sekretaris Pansus TRAP I Dewa Nyoman Rai menilai ketidakhadiran BTID mencerminkan kurangnya etika kelembagaan. Dia menegaskan bahwa dalam forum resmi seperti RDP, pihak yang diundang semestinya menunjukkan iktikad kooperatif, minimal dengan menghadirkan perwakilan. “Ini soal etika dan rasa kebersamaan. DPRD juga lembaga resmi. Paling tidak ada perwakilan yang hadir sebagai bentuk penghormatan,” tegasnya.

Menurut Dewa Rai, sikap tidak kooperatif tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, seolah-olah proses pengawasan yang dilakukan DPRD tidak berjalan maksimal karena tidak didukung oleh pihak terkait.

RDP ini sejatinya merupakan tindak lanjut dari sidak Pansus TRAP ke kawasan KEK Kura-Kura Bali pada Kamis (23/4/2026) lalu. Dalam peninjauan tersebut, pansus menemukan sejumlah persoalan yang dinilai belum clear, baik dari sisi administrasi maupun kondisi faktual di lapangan.

Temuan tersebut berujung pada rekomendasi penghentian sementara sejumlah aktivitas proyek, termasuk di area mangrove dan pembangunan marina.

Sementara Kepala Komunikasi BTID, Zefri Alfaruqy menghargai undangan DPRD Bali. Namun, karena adanya agenda kunjungan Komisi VII DPR RI yang telah dijadwalkan sebelumnya, perusahaan belum dapat memenuhi undangan tersebut dan telah mengajukan permohonan penjadwalan ulang. “Kami menghargai undangan dari DPRD Bali terkait dengan RDP yang dijadwalkan hari ini. Namun, kami belum dapat memenuhi undangan tersebut dikarenakan pada saat yang bersamaan kami tengah mempersiapkan kunjungan kerja resmi dari Komisi VII DPR RI ke kawasan kami, yang sudah direncanakan dari beberapa minggu yang lalu. Kami telah menyampaikan permohonan kepada DPRD Bali untuk penjadwalan ulang RDP tersebut,” katanya.

Meski RDP Batal, Pimpinan Pansus, tetap menyerahkan sejumlah temuan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Jaksa Fungsional Asisten Datun I Made Subawa menyampaikan pihaknya masih dalam tahap pendalaman dan membutuhkan dukungan data dari DPRD Bali serta pihak terkait. Dan, pendalaman, penyelidikan kasus ini pihaknya mendukung data dari TRAP DPR di Provinsi Bali, termasuk juga dari pihak-pihak terkait. Karena data-data yang dibutuhkan ini untuk menentukan, untuk mencari peristiwa hukumnya.

“Dengan adanya data ini, nanti baru bisa tindak lanjut apakah naik ke penyelidikan, penyidikan di sana barulah tindak lanjut, guna menemukan bukti-bukti awal yang cukup. Karena dalam KUHAP memang seperti itu, hukum acaranya. Minimal dua alat bukti untuk menentukan calon tersangka dulu, kemudian baru dihitung auditnya,” katanya. (bgn008)26050404

Denpasar, Baliglobalnews

Menjelang perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, PT Bali Turtle Island Development (BTID) mendukung enam banjar dan masyarakat di Desa Serangan menggelar kegiatan safari ogoh-ogoh.

“Kegiatan safari ogoh-ogoh ini bukan hanya agenda rutin kami, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan kami terhadap kearifan lokal Desa Serangan. Kami senang sekali melihat antusiasme para pemuda yang mampu menyatukan kreativitas seni dengan nilai-nilai keberlanjutan melalui penggunaan material ramah lingkungan,” kata Kepala Komunikasi BTID Zefri Alfaruqy di Denpasar pada Senin (16/3/2026).

Dia menyebutkan safari ogoh-ogoh dilakukan di enam banjar, dimulai dari Banjar Kawan, dilanjutkan ke Banjar Peken, Kaja, Pongjok, Tengah, dan diakhiri di Banjar Dukuh. Hal ini menjadi dukungan BTID untuk terus berjalan berdampingan dengan masyarakat dalam menjaga identitas budaya Bali. Mengingat betapa krusialnya menjaga akar budaya di tengah modernitas, BTID memberikan dukungannya dengan menyambangi enam banjar dan memberikan dana apresiasi atas mahakarya seni para pemuda-pemudi setiap Banjar yang ada. “Dukungan ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi seka teruna untuk terus berkarya. Kami percaya bahwa harmoni antara pengembangan kawasan ekonomi dengan pelestarian tradisi adalah kunci bagi kemajuan bersama di masa depan,” ucapnya.

Bagi masyarakat Bali khususnya Desa Serangan, tradisi ogoh-ogoh bukan sekadar parade seni tahunan, melainkan simbol penting dalam menetralisir kekuatan negatif (bhuta kala) demi menjaga keseimbangan alam semesta, sebelum memasuki keheningan Nyepi. Proses pembuatan Ogoh-ogoh di Balai Banjar menjadi ruang bagi ST untuk merawat semangat gotong-royong, tradisi, dan kreativitas lintas generasi.

Ketua ST Satya Witra Banjar Kawan I Wayan Adi Saputra mengatakan dalam safari tahun ini mempersembahkan ogoh-ogoh Bhagawan Samirana, dengan material yang digunakan cukup ramah lingkungan, seperti kertas dan koran bekas. “Tahun ini kami ingin tampil sedikit berbeda. Ogoh-ogoh tidak semata menggambarkan bhuta kala, tapi ada unsur estetika dan pesan kebaikan di dalamnya,” ujarnya.

Saputra mengapresiasi atas dukungan BTID dalam merawat tradisi kebudayaan dan keagamaan di Serangan. “Ya, positif ya. Terima kasih juga untuk BTID Kura Kura Bali yang selalu mendukung kegiatan kita apapun di pemuda, seperti penjor dan ogoh-ogoh ini. Jadinya dengan adanya apresiasi dari BTID ini kita bisa menghasilkan karya,” ujarnya. (bgn008)26031620