Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) siap menangkal serangan siber dengan menyepakati perjanjian kerja sama menjaga integritas dan keamanan sektor jasa keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan serangan siber merupakan suatu ancaman besar bagi keamanan data sektor jasa keuangan, karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat pada industri jasa keuangan. “Tentu yang paling berisiko bagi kami adalah jika sektor dan bidang jasa keuangan kehilangan kepercayaannya, kehilangan confidence dari masyarakat. Bagaimana kalau itu terjadi. Itulah risiko yang paling besar,” katanya pada Sabtu (29/11/2025).

Dia menekankan OJK siap untuk berkontribusi dan menjadi bagian dari pencegahan kejahatan siber pada sektor jasa keuangan, dan diharapkan kerja sama ini dapat berjalan sesuai fungsinya.

Sementara Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi ekstrem antarlembaga dalam menangani judi online yang dapat berdampak pada damage future depression. “Jika intervensi itu tidak dilakukan dengan ekstrem, estimasi PPATK persis dengan tahun lalu. Alhamdulillah dengan sinergi yang sangat kuat, Komdigi bekerja, BSSN bekerja, per hari ini saja kita berharap (bisa diturunkan),” ujar Ivan.

Menurut dia, kolaborasi OJK dengan BSSN dan PPATK merupakan kolaborasi antarlembaga yang terjadi secara alamiah, yang menjadi keharusan bersama agar sistem keuangan dan perekonomian Indonesia terhindar dari dampak negatif perjudian daring.

Di satu sisi, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengapresiasi kerja sama yang dilakukan dalam hal penguatan koordinasi antar lembaga untuk mencegah terjadinya kejahatan di sektor jasa keuangan. “Tanpa kerja sama dengan kementerian lembaga bersama entitasnya, BSSN tidak akan mampu. Ini merupakan suatu kerja kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Kalau kita semua kolaboratif, semua entitas itu punya fungsi dan tanggung jawab agar ada distribusi kelembagaan, ada distribusi tanggung jawab, termasuk juga atas keamanan dari serangan siber,” katanya.

Sebelumnya perjanjian kerja sama (PKS) antara OJK dan BSSN melingkupi dua hal, pertama Penguatan Keamanan Siber dan Sandi di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Serta Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Penandatanganan dilakukan oleh Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripo OJK Luthfy Zain Fuady dan Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Bondan Widiawan.

PKS kedua, tentang Sinergi Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dilaksanakan oleh Luthfy Zain Fuady dan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas. PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara OJK dan BSSN yang telah ditetapkan pada 28 Februari 2024. (bgn008)25112904

Badung, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali mengapresiasi dan menyambut baik workshop Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang diharapkan akan memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di mana implementasi SPBE membuat semua bekerja dengan cara-cara cerdas dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dalam rangka memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, efektif, efisien dan tentunya handal.

Demikian Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali, Wayan Suarjana, membacakan sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Bali pada acara Workshop BSSN yang mengangkat topik “The role of Honeynet in Elektronic Based Government System” di Hotel Mulia, Nusa Dua, Badung, Rabu (20/1)

Suarjana menyatakan kita semua menyadari bahwa saat ini teknologi keamanan pada sistem-sistem elektronik sudah demikian canggihnya, sehingga secara teknis sangat kecil kemungkinan terjadinya serangan siber terhadap sistem sistem tersebut dengan mudah. Kalaupun bisa ditembus, haruslah dilakukan oleh seorang ahli dengan menggunakan teknik-teknik canggih. Untuk itulah, menjadi hal yang wajar ketika saat ini arah serangan terlihat lebih banyak dialihkan dengan langsung menyerang faktor terlemah dari sebuah sistem elektronik, yaitu manusia sebagai pengguna sistem.

Dia menyebutkan manusia sebagai pengguna dari sistem eletronik tentunya memegang kunci penting dari berjalannya sebuah sistem elektronik dengan baik. Jika berhasil mengeksploitasi manusianya, maka sistem tercanggih apapun sudah dipastikan dapat dibobol. Tidak ada peralatan keamanan yang mampu menghalangi Rekayasa sosial ini kecuali tingginya security awareness dari kita semua.

“Kegiatan ini sangat penting dalam menjalankan birokrasi secara cerdas,SPBE ini sangat sejalan dengan program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali yang terangkum dalam Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”,kita komitmen  mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah,” katanya.

Sekda Bali juga mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari BSSN seperti dalam implementasi Sertifikat Elektronik pada Tanda Tangan Elektonik (TTE), pelaksanaan IT Security Asessment untuk memeriksa keamanan aplikasi-aplikasi kami, pengecekan keamanan ruang pimpinan dalam kegiatan Kontra Penginderaan, termasuk pemasangan sensor Honeypot di Provinsi Bali dan seluruh Kab/Kota se-Bali.

“Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya yang luar biasa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bertransformasi ke digital,” tuturnya.

Sementara Kepala Diskominfos Provinsi Bali, Gede Pramana, yang turut hadir selaku pembicara menyampaikan implementasi SPBE adalah salah satu  upaya Pemprov Bali dalam mewujudkan Bali Smart Island. Dalam upaya pencapaian tersebut telah dikembangkan sejumlah sistem elektronik digitalisasi  dalam penyelenggaraan pemerintah seperti absensi digital (face detection) , E-office, Cek diri, Love Bali , integrasi SIMPEG serta lainnya. “Kami juga memberi layanan free wifi bagi desa adat, objek wisata dan puskesmas,” katanya.

Ke depan, pihaknya berkomitmen dan serius membangun dan memperkuat teknologi digital di berbagai bidang sebagai enabler untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Bali. Pihaknya menyadari hal itu tidak mudah dan menghadapi berbagai tantangan dan masalah: regulasi, politik, perilaku manusia, teknologi, dan lain sebagainya. Untuk itu dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholders terutama dari Pemerintah Pusat, agar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  Menuju Bali Smart Island dapat lebih cepat terwujud.

Acara yang dilakukan secara hybrid ini juga menghadirkan sejumlah pembicara di antaranya Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN Dono Indarto serta Koordinator Sub Direktorat Deteksi Serangan Siber Andi Yusuf. (bgn003)21012207