Mangupura, Baliglobalnews

Pemkab Badung mengajukan 29 ribu lebih pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai pendaftar Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) ke Kementerian Koperasi. Para pelaku UMKM tersebut mendaftar untuk mendapatkan bantuan masing-masing Rp 2,4 juta.

”Per hari ini, jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Badung yang melakukan pendaftaran mencapai 29.979 pelaku UMKM, namun data tersebut belum final, data pendaftar masih bersifat dinamis,” ujar Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Made Widiana di Puspem Badung, Selasa (17/11).

Made Widiana menuturkan, sampai November 2020, calon penerima BPUM Kabupaten Badung yang sudah diajukan ke Kementerian koperasi 29.979 pendaftar. ”Untuk saat ini kita sudah menutup proses pendaftaran, namun data tersebut akan terus bertambah setiap waktu karena proses verifikasi masih terus berjalan sampai saat ini,” katanya.

Menurut Made Widiana, melalui BPUM, pemerintah ingin membantu pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Tetapi tidak semua pelaku usaha mikro dinilai layak mendapatkan bantuan hibah ini. Sebab, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pengusaha mikro tidak sedang menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable), mempunyai nomor induk kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul dan bukan berasal dari anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, ataupun pegawai BUMN/BUMD.

”Nantinya pelaku UMKM yang dinyatakan lolos verifikasi dan berhak menerima bantuan akan dibuatkan rekening oleh salah satu bank penyalur. Adapun bank penyalurnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Pihak bank akan memanggil penerima untuk dibuatkan rekening dan nantinya akan menandatangani self declaration soal kelayakan menerima,” pungkasnya. (bgn122)20111723

Gianyar, Baliglobalnews

Anggota Komisi VI DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali, Nyoman Parta turun ke masyarakat dengan membantu para pelaku UMKM tercecer yang tidak mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Pulau Bali. Dimana salah satu penyerapan aspirasi Nyoman Parta dengan bertemu pelaku UMKM yang tercecer di Gianyar.

“Ya benar ada yang tercecer, kami akan koodinasikan degan Kadis Koperasi dan UMKM Se-Bali. Dan memang Sabtu (31/10/20) kemaren kami bertemua dengan pelaku UMKM di Warung Paros, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar,” kata Nyoman Parta saat dikonfirmasi di Denpasar, Minggu (1/11/20).

Dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Nyoman Parta menegaskan bukan hanya menyerap aspirasu UMKM di Kabupaen Ganyar saja tapi seluruh Bali.

“Data UMKM di Bali harus riil, apapun itu usahanya, baik dari dagang bubur, dagang semat, dagang jamu agar mendapatkan bantuan dan rakyat merasakan bantuan negara di tengah Pandemi Covid-19 ini,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Ia menegaskan Pemerintah Pusat memberikan perhatian untuk Bali, karena kontraksi ekonomi paling tinggi terjadi di Bali. Dimana acara di Kabupaten Gianyar juga dihadiri Executive Vice Presiden BRI Bali-Nusra, Ida Bagus Ketut Subagia, Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Gianyar, dan Kepala Desa Se-Kecamatan Sukawati.

Nyoman Parta juga meminta agar Bank BRI dan Dinas Koperasi & UKM Gianyar melakukan pendataan UMKM yang riil, karena berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, Parta mencatat masih banyak pelaku UMKM kita di Bali yang tidak mendapatkan BPUM.

Ia menyebutkan kuota program BPUM ini masih banyak, untuk itu ia berharap Desa merekap data UMKM yang tercecer ini, lalu di bawa ke Dinas Koperasi agar masyarakat lebih mudah melakukan registrasi.

Mendengar hal itu, Executive Vice Presiden BRI Bali-Nusra, Ida Bagus Ketut Subagia menyatakan Bali yang ketergantungan dengan pariwisata saat ini pertumbuhan ekonominya sangat terpuruk. Bahkan Bank di situasi sekarang ini juga ikut terkena dampak, karena tidak ada yang membiayai kredit secara normal.

Sehingga ditengah pandemi ini, Negara meluncurkan berbagai program salah satunya ada program yang melindungi UMKM, namanya BPUM. Untuk cara mendapatkan bantuan UMKM Rp2,4 juta, pelaku usaha kecil ini bisa mendaftarkan dirinya ke Dinas Koperasi yang berada di domisilinya.

Syaratnya Pelaku usaha merupakan Warga Negara Indonesia (WNI); Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK); Mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya; Bukan ASN; dan Bukan anggota TNI/POLRI; serta Bukan pegawai BUMN/BUMD.(bgn008)20110111