Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli menyampaikan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangli di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Setda Kabupaten Bangli pada Rabu (24/6/2026).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta bersama Kepala BPS Kabupaten Bangli I Dewa Ayu Kadek Satrini serta disaksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Bupati Bangli, pimpinan perangkat daerah, dan perwakilan pelaku usaha di Kabupaten Bangli.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah di masa mendatang. Menurut dia, data yang akurat dan mutakhir merupakan instrumen utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif dan tepat sasaran. “Keakuratan data adalah kompas bagi setiap kebijakan pembangunan. Tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi. Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 memerlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Dia menyebutkan hasil sensus nantinya akan menjadi landasan dalam menyusun berbagai program pembangunan, mulai dari pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah.

Bupati juga mengajak seluruh pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar, termasuk usaha rumah tangga, untuk menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. “Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ini. Data yang disampaikan secara jujur akan menghasilkan gambaran ekonomi daerah yang lebih akurat sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sementara Kepala BPS Kabupaten Bangli I Dewa Ayu Kadek Satrini menyampaikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret berbagai perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Menurut dia, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola bisnis dan perilaku konsumsi masyarakat secara signifikan. Fenomena seperti tumbuhnya toko daring tanpa lokasi fisik, meningkatnya transaksi digital, hingga berkembangnya ekonomi berbasis platform dan pekerja lepas (freelancer) menjadi bagian dari dinamika ekonomi baru yang harus tercatat secara komprehensif. “Dinamika ekonomi saat ini jauh berbeda dibandingkan sepuluh tahun lalu. Perubahan tersebut perlu didokumentasikan secara lengkap agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi ke depan,” katanya.

Satrini mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyukseskan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali tersebut melalui gerakan TIR, yakni Terima petugas resmi yang beridentitas lengkap, Isi data dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya, dan Rahasia data dijamin sepenuhnya oleh undang-undang.

Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, Pemerintah Kabupaten Bangli dan BPS Kabupaten Bangli sepakat memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor, meningkatkan sosialisasi hingga tingkat desa dan kelurahan, serta memastikan seluruh tahapan sensus berjalan aman, lancar, dan tepat waktu.

Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan satu data ekonomi Kabupaten Bangli yang valid, akurat, dan akuntabel sebagai dasar pembangunan daerah yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. (*/bgn003)2602405

Tabanan, Baliglobalnews 

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027 di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan, pada Selasa (10/2/2026).

Forum ini merupakan salah satu tahapan strategis dalam proses penyusunan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah membuka ruang partisipasi publik guna menyerap aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan Tabanan ke depan.

FKP RKPD 2027 mengusung tema “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Unggulan Daerah”. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Tabanan, DPRD Kabupaten Tabanan, jajaran Sekretariat Daerah, seluruh perangkat daerah, perwakilan BUMN dan BUMD, sektor perbankan, perguruan tinggi, kelompok dan organisasi kemasyarakatan, pelaku pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027 merupakan forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan. “Forum ini menjadi ruang penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif demi terwujudnya visi pembangunan Tabanan, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Tabanan, menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani,” ujarnya.

Bupati Sanjaya menjelaskan bahwa hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Strategi ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat struktur ekonomi lokal.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem produk unggulan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Menurutnya, produk unggulan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh rantai pasok yang kuat, layanan tambahan, inovasi, serta kemitraan lintas sektor, khususnya dalam mendorong perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabanan I Wayan Putrawan memaparkan Outlook Ekonomi Makro Tabanan 2024–2025. Dia menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tabanan tercatat sebesar 1,58 persen, mengalami penurunan sebesar 0,27 persen dibandingkan tahun 2024. Capaian ini menunjukkan semakin membaiknya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tabanan.

Selain itu, Gini Ratio (Ketimpangan) Kabupaten Tabanan tahun 2025 juga tercatat menurun menjadi 0,247. Penurunan angka tersebut mencerminkan semakin meratanya distribusi pendapatan masyarakat, di mana kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah semakin menyempit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Tabanan berjalan lebih inklusif dan dirasakan oleh masyarakat secara lebih merata.

Dia juga mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Tabanan pada tahun 2025 menurun menjadi 4,23 persen, atau turun sebesar 0,17 poin dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini menjadi indikator keberhasilan berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah daerah.

Menanggapi capaian tersebut, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan kualitas pembangunan daerah. Menurut dia, penurunan angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan merupakan bukti bahwa arah pembangunan Tabanan berada pada jalur yang tepat. “Capaian ini memperkuat implementasi Visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani. Pembangunan yang kita dorong tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan, keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya.

Dia menyatakan capaian positif tersebut akan menjadi pondasi penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 agar kebijakan dan program pembangunan ke depan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu memperkuat daya saing Kabupaten Tabanan. (*/bgn020)26021015

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, pada Jumat (6/2/2026). Audiensi ini membahas capaian indikator sosial ekonomi Bali tahun 2025 serta sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai basis perencanaan pembangunan Bali ke depan.

Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa data statistik yang akurat harus menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. “Data dari BPS ini sangat penting. Ini menjadi rujukan utama kita dalam merancang program pembangunan Bali agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan krama Bali,” katanya.

Kepala BPS Provinsi Bali memaparkan bahwa perekonomian Bali sepanjang tahun 2025 tumbuh 5,82 persen (c-to-c), merupakan pertumbuhan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Struktur perekonomian Bali masih didominasi sektor akomodasi dan makan minum, perdagangan, transportasi, konstruksi, serta industri pengolahan.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada tahun 2025 tercatat mencapai 6,94 juta kunjungan, melampaui kondisi sebelum pandemi, sementara perjalanan wisatawan nusantara terus meningkat hingga lebih dari 26,6 juta perjalanan.

Dari sisi kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan di Bali pada September 2025 tercatat 3,42 persen, terendah sejak penghitungan kemiskinan tahun 1996 sekaligus terendah secara nasional. Jumlah penduduk miskin tercatat 160,09 ribu orang, dengan garis kemiskinan rumah tangga Rp2,65 juta per bulan.

Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) Bali pada November 2025 sebesar 1,45 persen, juga menjadi yang terendah di Indonesia. Struktur ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pekerja formal telah melampaui pekerja informal, serta proporsi pekerja penuh terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 mencapai 80,53, menempatkan Bali pada peringkat kelima nasional, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

Kepala BPS Provinsi Bali juga menyampaikan proyeksi jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Bali periode 2020-2050. Berdasarkan proyeksi tersebut, jumlah penduduk Bali diperkirakan terus meningkat hingga mencapai puncaknya sekitar tahun 2046 dengan jumlah sekitar 4,75 juta jiwa, sebelum kemudian melandai dan berpotensi menurun setelah tahun 2047 seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang diproyeksikan terus melambat dan bahkan bernilai negatif pada periode 2045-2050.

Menanggapi data tersebut, Gubernur Koster menginstruksikan perangkat daerah agar menggunakan data BPS sebagai dasar perumusan program dan kebijakan pembangunan. “Cari rumah tangga miskin yang masih tersisa ini, petakan secara detail. Kepala Dinas Sosial, PMD, dan perangkat daerah lain harus keroyokan. Target kita jelas, kemiskinan harus terus turun dan menuju nol di Bali,” ujarnya.

Gubernur juga menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja untuk memetakan pengangguran dan menyelenggarakan bursa kerja berskala besar guna mempertemukan lulusan SMK dan perguruan tinggi dengan dunia usaha. “Pengangguran ini harus kita nolkan. Kita harus serius bikin job fair besar, datangkan perusahaan sebanyak-banyaknya, supaya anak-anak Bali terserap kerja,” katanya.

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah meluncurkan program strategis “Satu Keluarga Satu Sarjana” sebagai bagian dari implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM, memutus rantai kemiskinan antargenerasi, serta memastikan setiap keluarga di Bali memiliki minimal satu lulusan pendidikan tinggi. “Program Satu Keluarga Satu Sarjana ini adalah investasi jangka panjang Bali. Kita ingin setiap keluarga punya sarjana, sehingga kemiskinan bisa diputus dari akarnya,” katanya.

Program yang mulai dilaksanakan pada Agustus 2025 ini menargetkan 1.450 mahasiswa dari keluarga kurang mampu, dengan pembiayaan penuh biaya pendidikan serta bantuan biaya hidup Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta per bulan, bekerja sama dengan 26 hingga 28 perguruan tinggi di Bali.

Menanggapi proyeksi perlambatan pertumbuhan penduduk, Gubernur Koster juga menjelaskan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Bali melalui Program Insentif Nyoman dan Ketut yang akan berlaku mulai tahun 2026 sebagai upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan struktur demografi Bali.

Program insentif ini ditujukan bagi anak ketiga (nyoman/komang) dan anak keempat (ketut), dengan tujuan mencegah semakin langkanya penggunaan nama khas Bali serta mendorong pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan. Insentif yang diberikan meliputi perawatan khusus bagi ibu hamil, bantuan pangan berupa beras, telur, dan susu, pendidikan gratis dari PAUD hingga SMA, serta jaminan kuliah bagi keluarga kurang mampu. “Program Nyoman dan Ketut ini bukan hanya soal demografi, tetapi juga pelestarian identitas budaya Bali. Nama Nyoman dan Ketut tidak boleh punah. Ini juga bagian dari strategi pembangunan manusia Bali ke depan,” katanya.

Program ini mulai berjalan pada tahun 2025, dengan pemberian insentif penuh direncanakan berlaku pada tahun 2026.

Kepala BPS Provinsi Bali juga memohon dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang merupakan sensus ekonomi kelima dan dilaksanakan setiap satu dekade sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dukungan yang diharapkan meliputi penerbitan surat dukungan gubernur, sosialisasi kepada perangkat daerah dan pelaku usaha, pencanangan sensus ekonomi tingkat provinsi, serta pendataan perdana oleh Gubernur sebagai simbol dimulainya Sensus Ekonomi 2026 di Bali.

Gubernur Koster menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat basis data pembangunan Bali, khususnya dalam transformasi ekonomi, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru sesuai arah pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Audiensi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan BPS dalam menyediakan data yang kredibel, terukur, dan mutakhir sebagai kompas kebijakan pembangunan Bali yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. (*/bgn003)26020703

Nasional, Baliglobalnews

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia (IPAK) 2021 mengalami peningkatan menjadi 3,88 dibandingkan 3,84 pada 2020 pada skala 0 sampai 5.

Nilai indeks menunjukkan bahwa semakin mendekati 5 maka masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

“Di atas 3,76 artinya sangat anti korupsi. Tahun ini IPAK Indonesia 3,88, yang artinya terjadi peningkatan perilaku anti korupsi. Tetapi kita masih punya pekerjaan rumah, karena di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) target IPAK adalah 4,0,” kata Kepala BPS Suhariyanto saat menggelar konferensi pers secara virtua di Jakarta, Selasa.

Suhariyanto menambahkan BPS belum menelusuri secara rinci terkait komponen apa yang dapat menghambat sehingga pada titik tertentu di kemudian hari, target RPJMN tersebut dapat tercapai.

Ia memaparkan,IPAK disusun berdasarkan dua dimensi yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman.

Nilai Indeks Persepsi 2021 sebesar 3,83 meningkat sebesar 0,15 poin dibandingkan Indeks Persepsi 2020 (3,68). Sebaliknya, Indeks Pengalaman 2021 (3,90) sedikit menurun sebesar 0,01 poin dibanding indeks pengalaman 2020 (3,91).

Dari survei yang dilakukan pada 8 Maret-9 April 2021, didapatkan IPAK masyarakat perkotaan 2021 lebih tinggi (3,92) dibanding masyarakat perdesaan (3,83).

Selain itu semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. Pada 2021 IPAK masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,83; SLTA sebesar 3,92; dan di atas SLTA sebesar 3,99.

Adapun masyarakat usia 40 tahun ke bawah dan 40–59 tahun sedikit lebih anti korupsi. Tahun 2021, IPAK masyarakat berusia di bawah 40 tahun sebesar 3,89; usia 40–59 tahun sebesar 3,88; dan usia 60 tahun atau lebih sebesar 3,87.(bgn123)21061521