Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster berkomitmen untuk mendukung dan mendorong kemajuan bank perkreditan rakyat (BPR) yang dinilai memiliki peran penting dalam menopang sektor perekonomian daerah. Komitmen tersebut disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari BPR-BPRS Nasional Tahun 2025 di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Denpasar, pada Minggu (13/7/2025).

Gubernur Koster menyinggung pentingnya peran BPR di Bali. “Saya mendapat informasi, saat ini terdapat 128 BPR di Bali dengan omzet mencapai Rp21 triliun. Ini jumlah yang cukup besar, bahkan hampir seimbang dengan LPD yang ada di seluruh Bali,” ujarnya.

Karena itu, dia menyatakan telah lama menaruh perhatian pada keberadaan BPR. “Ini harus kita dorong, dukung, dan kembangkan ekosistemnya agar pertumbuhannya semakin sehat,” katanya.

Gubernur Bali dua periode itu mengapresiasi keberadaan lembaga keuangan tersebut. Selain memperkuat perekonomian daerah, BPR juga memberi kesempatan kerja bagi 5.500 orang serta memegang peranan penting dalam memajukan sektor IKM, UMKM, dan koperasi.

Mengingat perannya yang strategis, Gubernur Koster berencana mengumpulkan pengelola BPR untuk melakukan konsolidasi. Tujuannya, agar lembaga ini semakin solid sebagai kekuatan sektor keuangan dalam menopang perekonomian Bali.

Dia juga meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus melakukan pembinaan, sehingga BPR di Bali tumbuh sehat, makin kuat, berdaya saing, dan kompetitif serta berkontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi Bali melalui penguatan sektor UMKM, IKM, dan koperasi.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster turut menyampaikan bahwa mulai tahun 2025, Pemprov Bali menerapkan transformasi ekonomi melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali (EKB). Dengan enam sektor unggulan, EKB merupakan konsep ekonomi hijau yang ramah lingkungan, berbasis sumber daya lokal, menjaga kearifan lokal, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan. “Kita melakukan transformasi agar ekonomi Bali tidak lagi bergantung semata-mata pada satu kantong, yaitu pariwisata. Karena seperti kita ketahui, sektor ini sangat rentan terhadap isu keamanan, bencana alam, hingga masalah khusus seperti pandemi Covid-19,” katanya.

Dia menyampaikan pada masa pandemi, ekonomi Bali sempat mengalami kontraksi hingga minus 9,3 persen. Syukurnya, kini sektor pariwisata telah pulih. Pada Desember 2024, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali tercatat mencapai 6,4 juta orang, melebihi capaian tahun sebelumnya sebanyak 6,27 juta orang.

Melihat tren positif ini, Gubernur Koster memproyeksikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025 akan menembus angka lebih dari 7 juta orang. Pulihnya sektor pariwisata memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Bali yang pada 2024 tercatat sebesar 5,48 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional. “Tahun 2025 lebih baik lagi, pada triwulan pertama telah mencapai 5,52 persen,” ungkapnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi Bali berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. “Pada tahun 2024, angka kemiskinan di Bali tercatat sebesar 3,8 persen dan pengangguran sebesar 1,7 persen. Saya pastikan, tahun 2025 angkanya akan terus menurun dan menjadi yang terendah di Indonesia,” tegasnya.

Namun demikian, di tengah pemulihan ekonomi dan pariwisata, Gubernur Koster juga menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi Bali, terutama masalah sampah, termasuk sampah plastik yang menjadi ancaman serius bagi lingkungan.

Dia menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Bali tengah melakukan upaya intensif melalui program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Plastik Sekali Pakai. “Saya perhatikan dalam acara ini tidak ada produk kemasan plastik. Terima kasih kepada jajaran perbankan, sudah ikut tertib dalam menjaga Bali tetap bersih dari sampah,” ucapnya.

Dia berharap semangat ini terus ditingkatkan oleh para pengelola BPR yang tergabung dalam Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo). BPR diimbau untuk mengelola sampah di masing-masing kantor, mengingat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung direncanakan akan ditutup pada Desember 2025. Jika pengelolaan sampah dilakukan dengan baik, ia yakin citra pariwisata Bali akan makin terangkat.

Selain isu sampah, Bali juga dihadapkan pada persoalan alih fungsi lahan yang tinggi serta perilaku menyimpang dari sebagian pelaku usaha dan wisatawan mancanegara. Gubernur menegaskan akan bertindak tegas terhadap praktik-praktik yang merugikan Bali. “Semua akan saya tindak tegas. Wisatawan asing yang nakal akan langsung dideportasi atau diproses secara hukum. Sampai kemarin, sudah tercatat 600 wisatawan asing yang dideportasi karena berulah. Kita ingin Bali dikunjungi wisatawan yang tertib, disiplin, menghormati hukum, dan menjaga budaya Bali. Kalau ekosistem pariwisata kita sehat, ekonomi akan tumbuh, dan BPR pun akan berkembang semakin kuat,” tandasnya.

Sementara Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Koster di tengah-tengah keluarga besar pengelola BPR di Bali. Menurutnya, kehadiran orang nomor satu di Bali ini menjadi energi baru dalam memajukan BPR.

Peringatan Hari BPR-BPRS Nasional Tahun 2025 turut diisi dengan kegiatan jalan sehat yang dilepas langsung oleh Gubernur Koster. Selain itu, ia juga menyerahkan paket sembako sebagai bagian dari rangkaian acara. Saat meninjau stan pameran, Gubernur jebolan ITB ini dengan ramah melayani permintaan swafoto dari masyarakat yang memadati lapangan. (*/bgn003)25071307

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali terus mendorong upaya memperkuat manajemen risiko perbankan khususnya bagi bank perekonomian rakyat (BPR) di wilayah Provinsi Bali, dalam mewujudkan industri BPR yang berintegritas, tangguh, dan berkontribusi dalam memberikan akses keuangan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali Ananda R. Mooy, Jumat (7/2/2025). “Upaya ini juga berguna memberikan manfaat memperkuat peran BPR dalam menjalankan fungsi intermediasi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik,” katanya.

Dia mengatakan pelatihan dilakukan dalam 2 batch, yaitu batch 1 dilaksanakan padal 4-5 Februari 2025, dan batch 2 pada 6-7 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Deutsche Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation (DSIK) Indonesia dan DPD Perbarindo Bali yang dilaksanakan di Kantor OJK Provinsi Bali, Denpasar. “Pelatihan manajemen risiko BPR ini sangat penting untuk memperkuat pengelolaan manajemen risiko kredit dan suku bunga BPR. Strategi mengelola risiko kredit BPR meliputi analisis kredit yang komprehensif, diversifikasi portofolio kredit dan penerapan teknologi. Sementara, strategi mengelola risiko suku bunga antara lain melalui hedging suku bunga, penyesuaian portofolio dan pemantaun berkala,” katanya.

Ananda menyampaikan bahwa OJK telah menyusun roadmap pengembangan BPR untuk memperkuat kualitas layanan dan manajemen BPR, di antaranya melalui penekanan pada transformasi digital sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi dan pelayanan BPR, serta pengembangan SDM BPR melalui peningkatan kompetensi SDM.

Dia menyebutkan Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit mengapresiasi pelaksanaan pelatihan untuk tujuan memperkuat pengelolaan risiko dan SDM BPR di Bali. “Penerapan manajemen risiko secara konsisten, prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik sangat dibutuhkan dalam memitigasi risiko BPR, baik risiko kredit, operasional, likuiditas dan kepatuhan. Demikian pula pentingnya penguatan SDM untuk mendukung pengembangan aktivitas usaha BPR,” ujarnya.

Sementara Advisor for Human Capacity Building German Spakarssenstiftung Shenia Hamp menyampaikan bahwa pelatihan kali ini tentang manajemen risiko modul 3 dan 4 yang telah dikembangkan oleh DSIK Indonesia dan Filipina. “Manajemen risiko modul 3 memberikan pemahaman terkait analisis pola kredit berbasis risiko, serta pengelolaan bisnis kredit UMK mulai dari pembuatan produk hingga pengelolaan SDM. Modul 4 memuat dampak perubahan suku bunga terhadap margin bunga bersih (NIM) BPR, melalui metode penetapan suku bunga (tetap dan mengambang), serta metode perhitungan suku bunga, flat, efektif atau anuitas,” katanya.

Melalui sinergi OJK dengan DSIK Indonesia dan DPD Perbarindo Bali diharapkan dapat mendukung ekosistem industri jasa keuangan yang inklusif, inovatif dan berkelanjutan. (bgn008)25020905

Denpasar, Baliglobalnews

OJK Provinsi Bali terus mendorong penguatan industri bank perekonomian rakyat (BPR) di wilayah Bali sesuai amanat di UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). 

Hal itu disampaikan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, Ananda R. Mooy, pada Jumat (3/5/2024). “Sesuai dengan amanat UU P2SK, OJK telah mengarahkan agar BPR yang sudah memenuhi syarat dan kriteria tertentu juga diperkenankan untuk melakukan penawaran umum pada bursa dan penerapan market conduct yang baik juga perlu menjadi perhatian BPR ke depan,” katanya.

Menurut Ananda, sesuai amanat UU P2SK, OJK terus mengembangkan pengawasan industri BPR agar dapat beroperasi dengan sehat, kuat dan mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan nasabah. 

Dia menyebutkan UU P2SK memberikan peluang yang besar bagi BPR, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk penguatan integritas dan daya saing BPR sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan tidak mengganggu reputasi BPR yang selama ini berkinerja baik yang telah berkontribusi pada perekonomian, terutama dalam menggerakkan UMKM di daerah. 

Menurut Ananda, agar dapat memanfaatkan peluang tersebut, BPR harus melakukan penguatan tata kelola, manajemen risiko, SDM dan permodalan agar BPR dapat menjadi BPR yang kuat, unggul, dan kompetitif.

“OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), pemerintah, regulator, kementerian, lembaga, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk mewujudkan industri BPR yang stabil dan kontributif,” pungkasnya.

Untuk itu, kata dia, OJK mendorong peran aktif manajemen dan pemegang saham BPR untuk mendukung penguatan permodalan BPR sehingga BPR memiliki kapasitas yang maksimal untuk tumbuh dan bersaing dalam industri perbankan.

Selain itu, lanjutnya, upaya penguatan tersebut diperlukan agar BPR dapat menghadapi tantangan struktural lainnya yaitu kecukupan pengurus baik kualitas maupun kuantitas, pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam produk dan layanan BPR yang serta peningkatan kontribusi BPR terhadap perekonomian wilayah yang masih perlu dioptimalkan. 

Tantangan lainnya, saat ini BPR/BPRS di Bali dihadapkan pada telah berakhirnya kebijakan stimulus bagi perbankan melalui KDK No.34 telah pada 31 Maret 2024, sehingga seluruh BPR dan BPRS di Provinsi Bali diharapkan telah siap untuk kembali ke kondisi normal tanpa adanya stimulus yang diberikan, baik secara sektoral, segmented, dan spasial di Provinsi Bali.

Acara tersebut dihadiri pengurus, PSP BPR dan BPRS di Provinsi Bali. Turut hadir pula dalam acara tersebut, Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Heru Kristiyana, Ketua Forum PSP BPR-BPRS Nyoman Supartha, Ketua DPD Perbarindo Bali Ketut Komplit beserta seluruh jajaran Pengurus DPD Perbarindo Bali; dan narasumber dari Lembaga Penjamin Simpanan.(bgn008)24050304

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama DPD Perbarindo Bali mendorong penguatan kinerja bank perekonomian rakyat (BPR) melalui peningkatan kompetensi dalam penyajian laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

“OJK Provinsi Bali bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perbarindo Bali menyelenggarakan pelatihan dalam rangka Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) kepada BPR di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,” kata Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, dalam dalam keterangannya, Sabtu (24/2/2024).

Dia menyebutkan kegiatan itu sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas industri jasa keuangan (IJK) khususnya BPR dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman atas penerapan SAK EP secara menyeluruh dan benar. 

“BPR masih memegang peranan penting di sektor perekonomian, sehingga sikap adaptif dan optimis BPR diperlukan dalam menyikapi pemberlakukan SAK EP. Penerapan SAK EP bagi BPR akan berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan yang lebih komprehensif mencakup perhitungan Effective Interest Rate dan CKPN,” katanya.

Kristianti menyampaikan bahwa penerapan SAK EP akan berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2025 mendatang dan akan memasuki fase parallel run pada bulan Juni 2024. Pemberlakukan ketentuan tersebut tentu membutuhkan kecukupan kebijakan dan prosedur, core banking system yang andal, penyusunan gap analysis dan model development termasuk pembentukan metode impairment, serta yang terpenting adalah kesiapan dari sumber daya manusia.

“Penguatan permodalan pun perlu terus didorong. Hal ini sejalan dengan ketentuan OJK yang mewajibkan BPR untuk memenuhi kewajiban modal inti minimum sebesar Rp6 miliar pada akhir tahun 2024. Penguatan permodalan BPR dimaksud dapat dilakukan melalui penyetoran modal maupun aksi korporasi seperti merger, akuisisi dan konsolidasi,” katanya.

Pelatihan tersebut diikuti oleh 131 BPR di Provinsi Bali, 4 BPR dari Provinsi NTB dan 9 BPR dari Provinsi NTT. Narasumber pada kegiatan dimaksud antara lain Albidin Linda, Partner dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia). Selain pelatihan kepada BPR, juga dilaksanakan sosialiasi untuk pengawas BPR di OJK Provinsi Bali sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan BPR yang diawasi nanti tentang SAK EP.

OJK mencatat per 31 Desember 2023, kinerja pertumbuhan total aset BPR/S secara year on year (yoy) pada ketiga provinsi dimaksud mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,29 persen di Bali, 12,99 persen di NTB,  dan 2,10 persen di NTT. Selain itu, pertumbuhan penyaluran kredit di masing-masing daerah dimaksud juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,88 persen di Bali, 14,42 persen di NTB, dan 7,20 persen di NTT. Secara umum, ketahanan permodalan BPR juga masih cukup terjaga, tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada di atas threshold, di mana per posisi 31 Desember 2023, CAR tercatat 31,96 persen di Bali, 43,21 persen di NTB dan 43,02 persen di NTT.

Peningkatan penyaluran kredit di Provinsi Bali selaras dengan meningkatnya aktivitas pariwisata serta sektor pendukung pariwisata seperti sektor pertanian yang pada akhirnya berpengaruh positif pada kinerja BPR/S di Provinsi Bali. (bgn008)24022403

Denpasar, Baliglobalnews

BPR diharapkan dapat menjadi ujung tombak bagi UMKM di Bali. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Sukawati pada peringatan hari BPR-BPRS Nasional di Lapangan Timur Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Minggu (28/5/2023).

Menurut Cok Ace, BPR memiliki andil penting dalam pemulihan ekonomi Bali pasca terpuruk sangat dalam akibat pandemi Covid-19. BPR sebagai perbankan yang paling dekat dengan rakyat pada masa itu sangat membantu masyarakat khususnya UMKM untuk dapat bangkit kembali dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19.

Hal itu juga yang membuat Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Sukawati menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja BPR-BPRS di Bali. “BPR memiliki peran yang sangat besar sekali khususnya bagi saudara-saudara kita yang bergerak di sektor UMKM, tentu harapan kita nanti lebih banyak (BPR yang akan tumbuh.red) lagi, sejalan dengan UMKM kita bangkit,” katanya.

Cok Ace berharap BPR-BPRS semakin berkembang untuk bangkit bersama menuju BPR yang sehat. Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, juga selalu hadir di depan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Bali. “Kita di pemerintah adalah di hulunya, bagaimana membangkitkan ekonomi masyarakat Bali,” katanya.

Dengan membaiknya perekonomian Bali termasuk juga bangkitnya UMKM di Bali, tentu hal ini akan berdampak baik terhadap kinerja BPR sendiri mengingat hampir 52% dari kreditnya disalurkan pada sektor UMKM di Bali.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara, Kristrianti Puji Rahayu yang menyampaikan bahwa secara nominal perkembangan BPR di Bali sangat baik. Terlebih dengan adanya perubahan nomenklatur BPR yang awalnya merupakan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat menurutnya akan memberikan wewenang dan cakupan layanan yang lebih luas bagi BPR dengan disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memungkinkan BPR melakukan lintas pembayaran, valuta asing, fund raising, pasar modal hingga layanan digital.

“Perubahan nama dari bank perkreditan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat itu tentunya membawa konsekuensi BPR untuk terus berbenah dan juga bertransformasi secara cepat,” katanya.

Sementara Ketua DPD Perbarindo Bali, I Ketut Komplit, menyampaikan bahwa jumlah anggota BPR-BPRS di Bali mencapai 133 anggota dengan 300 jaringan kantor serta lebih dari 5000 karyawan/karyawati. Sementara jumlah aset yang dimiliki lebih dari 19,6 Triliun per Maret 2023 dengan jumlah dana masyarakat yang dihimpun mencapai 14,8 triliun, besaran kredit yang disalurkan mencapai 12,7 triliun serta jumlah nasabah mencapai lebih dari 741 ribu nasabah.

“Hal ini menunjukkan bahwa BPR itu besar. BPR selalu survive dan memberikan kontribusi kepada seluruh stakeholdernya,” katanya.

Diketahui bahwa peringatan Hari BPR-BPRS Nasional 2023 yang jatuh pada 22 Mei 2023 dilaksanakan serempak pada 28 Mei 2023 bertepatan dengan launching transformasi BPR dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Mengusung Tema ‘Bank Perekonomian Rakyat Tumbuh Lebih Kuat Transformasi Lebih Cepat Mensejahterakan Ekonomi Rakyat’, peringatan Hari BPR-BPRS Nasional diharapkan dapat menjadi semakin berkembang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan Hari BPR-BPRS Nasional 2023 selain di meriahkan dengan pelaksanaan funwalk yang diikuti oleh 20.000 peserta juga dimeriahkan dengan pengundian doorprize dan grand prize serta pameran UMKM binaan Bank Indonesia. (bgn003)23052809