Tabanan, Baliglobalnews

Guna memastikan keamanan dan kelayakan produk makanan yang dijual menjelang hari raya Idul fitri, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Denpasar inspeksi mendadak (sidak) di sekitar Masjid Agung Tabanan dan Masjid Raya Kediri, pada Kamis (4/4/2024).

Dalam sidak dipimpin Kepala Balai Besar POM Denpasar, Gusti Ayu Adhi Aryapatni, menjelaskan 22 sampel takjil yang diuji dari dua tempat dinyatakan negatif sehingga aman untuk dikonsumsi. “Dua puluh dua sample makanan di antaranya es kolak, jajanan basah, pepes, usus goreng, es kolang kaling yang didapat di sekitar masjid,” katanya.

Pemeriksaan juga berkolaborasi dengan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pengujian ini akan dilaksanakan hingga 18 April mendatang.

Aryapatni menerangkan, apabila ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi maka akan langsung dimusnahkan untuk menjaga penjual tidak menjual kembali.

Pihaknya mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dalam berbelanja makanan pangan olahan. “Untuk mengecek kemasan, pastikan kemasannya tidak bocor ya, label, izin edar dan kadaluwarsa produk dicek juga,” ujarnya. (bgn020)24040503

Nasional, Baliglobalnews

Polsek Johar Baru memeriksa lima saksi terkait kebakaran di Gedung BPOM, Jalan Percetakan Negara, Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Ahad (18/7) malam.

“Kita sedang periksa lima orang saksi. Semuanya itu dari pekerja bangunan karena sedang ada proyek pekerjaan listrik,” kata Kapolsek Johar Baru Kompol Edison saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Edison menjelaskan bahwa lokasi gedung yang mengalami kebakaran sedang ada pengerjaan panel listrik.

Tim dari forensik Polri pun sudah mendatangi lokasi kebakaran guna melakukan peninjauan lebih lanjut penyebab kebakaran. “Semalam sudah datang, tapi pagi ini akan datang lagi melakukan pengecekan,” kata Edison.

Sebelumnya, Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Kasudin Gulkarmat ) Jakarta Pusat Asril Rizal mengatakan kebakaran tersebut terjadi di lantai 1 salah satu gedung dengan luas 200 meter persegi (m2).

“Kerugian ditaksir Rp600 juta dengan luas area 8×25 meter=200 meter persegi,” kata Asril.

Asril menjelaskan kebakaran diduga terjadi akibat arus pendek (korsleting) listrik. Kronologi kebakaran dimulai ketika Kantor BPOM sedang ada perbaikan panel di Gedung lorong F Timur dan F Barat.

“Ketika menaikan MCB, timbul ledakan. Petugas keamanan BPOM ingin melakukan pemadaman karena asap yang ditimbulkan pekat. Petugas kewalahan melakukan pemadaman,” kata Asril.

Kebakaran di Kantor BPOM terjadi pukul 21.31 WIB pada Ahad (18/7). Sebanyak 17 unit mobil pemadam dikerahkan, berikut pendukungnya seperti 8 pompa dan 9 pendukung.

Sebanyak 75 personel dilibatkan dalam upaya pendinginan “si jago merah”. Kebakaran pun berhasil ditangani dan selesai pukul 00.42 WIB, pada Senin dini hari.(bgn123)21071909

Gianyar, Baliglobalnews

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gianyar, Jumat (18/12). Dilanjutkannya, sifat UMKM yang lentur terhadap krisis menjadi salah satu kekuatan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemic, melalui Gerakan Nasional Bangga buatan Indonesia.

Dalam kunjungan kerjanya, Kepala Badan POM, Penny K. Lukito, menggemakan produk olahan berdaya saing di samping memberikan 41 Nomor Ijin Edar (NIE) kepada UMKM di Gianyar. “Kabupaten Gianyar memiliki 14 produsen pangan olahan yang terdaftar pada Badan POM yaitu 1 usaha mikro, 2 usaha kecil, 10 usaha menengeh dan 1 industri besar. Selama tahun 2020 Badan POM telah menerbitkan 41 NIE pangan olahan dari Gianyar. Yaitu masing masing 3 NIE untuk usaha mikro dan usaha kecil, 30 NIE untuk usaha menengah dan 5 NIE untuk Industri besar,” ujarnya. 

Untuk itu, pihaknya mendorong pelaku usaha pangan serta Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk dapat meningkatkan produk pangan olahan terdaftar di Badan POM.

Di samping itu Badan POM  juga menerbitkan 11 NIE obat tradisional untuk 6 pelaku usaha serta 2 sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap untuk 2 pelaku usaha di Kabupaten Gianyar.

Badan POM selama tahun 2020 juga menerbitkan 106 NIE kosmetik kepada 9 pelaku usaha di Gianyar dan 1 sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) kepada pelaku usaha kosmetik di Kabupaten Gianyar.

Peran UMKM ketika ekonomi merosot, kembali terlihat saat Indonesia terkena dampak pandemi Covid-19. Dengan daya tahan ekonomi yang begitu besar, UMKM mampu menjadi bumper ekonomi dan merupakan pilihan pengalihan sumber daya ekonomi ketika sektor lain cenderung menurun.

Peran UMKM yang sangat strategis ini, perlu didukung dengan penguatan kapasitas UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas secara konsisten. Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing UMKM, salah satunya melalui UU Cipta Kerja yang mendorong mekanisme percepatan perizinan.

“Dalam hal ini pemerintah daerah melalui pendampingan dan pemberian insentif yang memberikan kemudahan berusaha bagi UMKM. Upaya ini tentunya juga sangat sejalan dengan UU Cipta Kerja yang menjadi komitmen pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui mekanisme percepatan perijinan,” katanya.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, I Made Suradnya, mewakili Bupati Gianyar.

 mengatakan demi mendukung program UMKM berdaya saing tentu perlu adanya sinergi yang solid antara badan POM dan stakeholder untuk mewujudkan keamanan produk khususnya produk pangan, obat tradisional dan komestik.

Di samping itu, komitmen antara pemerintah dan pelaku UMKM untuk menjaga keamanan produk pangan, obat tradisional, dan kosmetik sangat diperlukan. Mengingat komitmen dan Kerjasama dari semua pihak akan berdampak pada peningkatan mutu, khasiat dan keamanan produk sehingga mampu berdaya saing dan diharapkan mampu menembus pasar global. (bgn003)20121835

Nasional, Baliglobalnews

PT Bio Farma mampu memproduksi sekitar 16 juta -17 juta dosis vaksin COVID-19 dari kerja sama pengadaan dan pengembangan vaksin dengan perusahaan farmasi China, Sinovac Biotech Ltd.

“Kira-kira sekitar 16 juta sampai 17 juta dosis per bulan yang bisa kita produksi tapi ini juga nanti tergantung dari ketersediaan atau waktu suplai dari Sinovac,” kata Corporate Secretary PT Bio Farma Bambang Heriyanto dalam gelar wicara yang diadakan virtual dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kantor Graha BNPB, Jakarta, Senin.

Bambang menuturkan Bio Farma memiliki kapasitas untuk memproduksi sebanyak 250 juta dosis vaksin per tahun. Dia menuturkan komitmen sementara saat ini vaksin yang disuplai dari Sinovac adalah sebesar 260 juta dosis.

Bio Farma akan memulai produksi vaksin tersebut secara bertahap jika sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun, Bambang menuturkan persiapan-persiapan bisa dilakukan oleh Bio Farma sejak awal yakni pada November dan Desember 2020 untuk mendatangkan vaksin karena masih perlu dilakukan sejumlah pengujian berikutnya sebelum melakukan produksi vaksin di Bio Farma dalam rangka memastikan mutu, keamanan dan efikasi atau kemanjuran vaksin.

“Persiapan-persiapan mungkin bisa kita lakukan dari awal dari November dan Desember vaksin sudah coba kita datangkan karena akan ada uji-uji dulu sebelum dilakukan produksi ada ‘stability’ (stabilitas) ‘quality control’ (pengendalian mutu) karena semuanya ini harus dilakukan secara hati-hati untuk menjaga mutu, keamanan maupun efikasi dari vaksinnya,” tuturnya.

Bambang mengatakan seluruh bahan untuk produksi vaksin tersebut tidak mungkin datang sekaligus, lalu diproses dan diproduksi dalam satu waktu seluruhnya. Tapi vaksin akan diproses dan diproduksi secara bertahap di mana kapasitas produksi vaksin Bio Farma adalah 250 juta dosis per tahun.

“Ini datang secara bertahap dan kemudian kami lakukan juga produksi secara bertahap,”ujar Bambang.

Indonesia sendiri memerlukan vaksin COVID-19 sebanyak 340 juta dosis dalam kurun waktu setahun atau sekitar 60 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Presiden Jokowi pada 5 Oktober 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 1 ayat 2 disebutkan cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID- 19 meliputi pengadaan vaksin COVID-19, pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pendanaan pengadaan vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID- 19, dan dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Sebelumnya diberitakan, hingga saat ini menurut Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah sudah mengamankan pengadaan vaksin COVID-19 untuk 135 juta warga dengan jumlah vaksin sekitar 270 juta dosis. (bgn123)20101917