Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 H. Bambang Widjojanto menyoroti upaya praperadilan yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Bali I Made Daging di PN Denpasar pada Jumat (30/1/2026).

Usai sidang, Bambang memberikan pandangan hukum terkait perkara pertanahan yang kini bergulir ke ranah pidana. “Satu, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi, hak dari warga negara. Cuman kalau saya datang ke sini karena tiga hal ya. Bagian pertama, kasus pertanahan ini rumit,” katanya.

Dia menilai perkara pertanahan kerap berputar dari ranah perdata, berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga akhirnya masuk ke ranah pidana.

Menurut dia, perkara ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga, isu pertanahan tidak bisa dilepaskan dari aspek investasi, terutama di Bali. Tanah disebutnya sebagai aset strategis yang sensitif, apalagi di tengah maraknya isu mafia pertanahan dalam beberapa tahun terakhir. “Dalam kasus-kasus pertanahan ini harus dikaitkan dengan isu investasi. Karena tanah itu adalah aset. Dan beberapa tahun terakhir ini, kita lihat ada isu mafia pertanahan. Kita tidak ingin proses-proses yang terjadi itu,” katanya.

Dia menilai situasi yang tidak ideal apabila aparatur BPN berhadapan dengan aparat penegak hukum. Padahal sudah ada Satgas Mafia Pertanahan dibentuk dari unsur penegak hukum, BPN, dan akademisi. “Ini kalau sekarang kelihatannya justru teman-teman di BPN sedang berhadap-hadapan dengan teman-teman penegak hukum. Nah itu jadi isu,” ucapnya.

Terkait kasus Made Daging, Bambang menyebut bahwa secara perdata dan PTUN perkara tersebut disebut telah selesai, namun kemudian muncul kembali dalam bentuk perkara pidana. Dia juga menyinggung adanya informasi bahwa kasus pidana tersebut sebelumnya pernah dihentikan penyidikannya. “Yang saya pelajari dari kasus ini, ini kan secara perdata, silakan dicek ya, itu udah selesai. Secara PTUN sudah selesai, tiba-tiba muncul kasus pidana. Setelah saya baca-baca dulu juga pernah ada dalam kasus yang ini, pidananya itu pernah ada SP3,” katanya.

Mantan Aktivis HAM ini menilai, pentingnya mencegah terjadinya kriminalisasi dalam penanganan kasus pertanahan. Menurut dia, apabila proses pidana dijadikan alat kepentingan tertentu, maka akan berdampak luas, terutama pada iklim investasi. “Kalau proses kriminalisasi kemudian menjadi justifikasi, oh ini ada mafianya nggak? Padahal mafia ini kan yang sering harus diperhatikan. Itu sebabnya kasus hari ini sangat strategik sekali,” katanya.

Bambang menyebut kasus ini sebagai perkara strategis, karena merupakan salah satu kasus awal yang bergulir setelah KUHP dan KUHAP baru diundangkan.

Dalam konteks yang lebih luas, Bambang mengungkapkan bahwa di tingkat pusat, BPN tengah menggagas pembentukan pengadilan agraria guna menghindari perkara pertanahan yang berlarut-larut di berbagai jalur hukum. “Supaya one for all. Jangan kasus itu berputar-putar dari satu kasus ke kasus lain,” katanya.

Dalam persidangan praperadilan, Bambang mencermati adanya sejumlah perdebatan hukum yang menurutnya krusial. Salah satunya terkait penggunaan Pasal 421 KUHP dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019, khususnya mengenai daluwarsa. “Yang satu bilang ada daluarsa, yang satu bilang tidak ada daluwarsa,” katanya.

Pihaknya menyoroti perdebatan mengenai dasar penetapan tersangka serta ruang lingkup materi yang seharusnya diuji dalam praperadilan. Pemohon dikatakan tidak boleh masuk di dalam materi. Tapi menurutnya, hampir 50% jawaban termohon itu soal pokok materi.

Menurut dia, beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian dalam kasus ini. Pertama, jangan sampai aparatur sipil negara (ASN), baik di BPN maupun kepolisian, menjadi takut menggunakan kewenangannya. Kedua, sensitivitas persoalan tanah di Bali yang sangat berkaitan dengan sektor pariwisata dan investasi. “Kalau salah menerapkan ini maka kemudian yang akan dirugikan itu adalah investasi yang ada di Bali,” katanya.

Hal terpenting, menurut dia, dari seluruh proses hukum ini harus mengungkap siapa sebenarnya pihak yang memiliki kepentingan di balik perkara tersebut. (bgn008)26013103

Denpasar, Baliglobalnews

Tiga laporan yang dilayangkan pihak pengempon Pura Dalem Balangan ke Direktorat Reskrimsus (Ditreskrimsus) Polda Bali beberapa waktu lalu menjadikan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali berinisial MD sebagai tersangka.

Kuasa Hukum Pengempon Pura Dalem Balangan Harmaini Idris Hasibuan didampingi puluhan pengempon pura mengatakan tiga laporan yang dilayangkan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan jabatan sesuai Pasal 421 KUHP dan tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara (Pasal 83 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009). Sehingga dari pelaporan itu, Ditreskrimsus Polda Bali, menetapkan MD sebagai tersangka. “Kami juga melaporkan tindak pidana korupsi pada 13 Mei 2024, serta laporan dugaan pemalsuan surat yang dilayangkan 5 Januari 2026,” ujar Harmaini Idris Hasibuan bersama tim hukum dari H2B Law Office dan H2H Law Office kepada wartawan di Denpasar pada Minggu (19/1/2026).

Dia menegaskan perkara ini murni tentang adanya dugaan tindak pidana pertanahan, mulai dari pemalsuan dokumen, hingga penyalahgunaan kewenangan jabatan, bukan kriminalisasi sebagaimana narasi yang beredar di media sosial.

Hasibuan menyebutkan perkara ini sudah bergulir sejak tahun 2000 melawan Badan Pertanahan Kabupaten Badung dan konglomerat berinisial HBH. Dimana, pada tahun 2000, diawali adanya penolakan permohonan penerbitan sertifikat hak milik tanah telajakan (nista mandala) Pura Dalem Balangan seluas 70,50 M2 yang berdiri sejak 600 tahun lalu oleh pihak BPN Badung. “Alasan penolakan seolah-olah tanah pura tumpang tindih dengan tanah milik konglomerat berinisial HBH, dengan SHM 725/Jimb seluas 4 hektar,” katanya.
Pada tahun 2001, kata dia, pihak pengempon Pura melayangkan gugatan di PTUN Denpasar yang, dalam putusan memenangkan perkara itu untuk pengempon Pura Dalem Balangan, yang isi putusannya membatalkan sertifikat hak milik konglomerat HBH dan hakim memerintahkan tergugat (BPN Badung) melanjutkan penerbitan sertifikat hak milik Pura Dalem Balangan.

Namun, putusan di tingkat banding dan kasasi justru Niet Ontvankelijke Verklaard (gugatan tidak dapat diterima). Sehingga, perkara ini sempat diadukan ke Ombudsman RI, dan dinyatakan adanya tindakan maladministrasi, karena ditemukan penyimpangan prosedur dalam penyelesaian serta melakukan penundaan berlarut.  

Tim pemeriksa Ombudsman meminta teradu melakukan pengukuran ulang, penelitian data fisik/yuridis, berkoordinasi dengan PHDI, serta audit internal. Namun, tindak korektif tersebut tidak dilakukan. “Inilah yang menjadi dasar kami melaporkan dugaan pemalsuan surat ke Polda Bali. Dan, diduga MD melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja menghilangkan atau tidak menjaga keutuhan, keamanan, dan arsip negara berupa warkah dan gambar ukur tanah asli telajakan Pura Dalem Balangan ke SHM milik konglomerat BHB,” tegasnya.

Sementara terkait upaya tersangka MD melakukan langkah mempraperadilankan Polda Bali ke PN Denpasar pada 23 Januari 2026 nanti, Hasibuan menegaskan itu merupakan hak hukum dari terlapor. “Jadi, dalam perkara ini, ada 32 saksi yang sudah diperiksa. 15 orang di antaranya pegawai BPN Badung,” katanya.

Dimintai konfirmasi terpisah, Gede Pasek Suardika diwakili Kadek Citta Ardhana, selaku kuasa hukum terlapor atau tersangka MD, secara singkat menjelaskan, permohonan praperadilan bukan terkait penetapan tersangka kliennya terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan jabatan sesuai Pasal 421 KUHP dan tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara (Pasal 83 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009). “Jadi sidang pertama praperadilan berlangsung pada 23 Januari 2026, sehubungan dengan adanya upaya paksa berupa penetapan tersangka yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali, C.q Ditreskrimsus Polda Bali), sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S. tap/60/XII/RES.1.24/2025/Ditreskrimsus/Polda Bali tertanggal 10 Desember 2025 tentang penetapan tersangka MD,” singkatnya.

Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kombes Pol Ariasandy saat dimintai konfirmasi membenarkan penetapan tersangka MD atas laporan dugaan Pasal 83 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara. “Benar tersangka MD ditetapkan tersangka atas dugaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan,” jelasnya.

Terkait upaya praperadilan yang dilakukan pihak terlapor (tersangka MD) melalui kuasa hukumnya, pihak Polda Bali siap menghadapi langka tersebut di Pengadilan Negeri Denpasar. “Untuk jadwal praperadilan saya cek dulu ya, jadwal pastinya. Yang jelas kita siap hadapi praperadilan itu,” tandasnya. (bgn008)26011807