Denpasar, Baliglobalnews

Sebagai upaya mendorong kesadaran warga masyarakat untuk menandai tanah miliknya, Pemerintah Kota Denpasar bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) melaksanakan kegiatan pemasangan patok, melalui Program  Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) pada Jumat (3/2/2023).

Kegiatan ini dipusatkan di area LC Pura Demak, Desa Pemecutan Kelod. Hadir saat itu, Asisten I Kota Denpasar yang membidangi Pemerintahan, I Made Toya dan Kepala Kantor BPN Kota Denpasar, Anak Agung Sri Anggraini.

Tampak pula mendampingi, Camat Denpasar Barat, Ida Bagus Purwanasara serta Perbekel Desa Pemecutan Kelod, I Wayan Tantra, para pemilik tanah serta jajaran OPD terkait.

Kegiatan pemasangan patok ini sendiri merupakan gerakan nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia dan dikomandoi langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto di lokasi pusat pelaksanaan, yakni Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa waktu lalu, pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) sebanyak 1 juta patok.

Perbekel Desa Pemecutan Kelod, Wayan Tantra menyebut di lokasi LC Pura Demak, sebanyak 400 patok dipasang pada kegiatan pemasangan patok pagi tadi. “Suatu kehormatan bagi Desa Pemecutan Kelod bahwa kegiatan pemasangan patok di Kota Denpasar dipusatkan di LC Pura Demak. Harapan kami, gerakan ini nantinya dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terkait aset tanah yang dimiliki,” katanya.

Kegiatan pemasangan patok merupakan akselerasi pelaksanaan kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi Tahun 2023. “Pemasangan patok tanda batas tanah itu merupakan kewajiban masyarakat sebelum mendaftarkan tanahnya, agar saat petugas pengukuran akan mengukur batas tanahnya dapat lebih mudah dan cepat. Jadi kebetulan tadi, para pemilik lahan tanah ini kami undang juga untuk hadir dan menyaksikan,” katanya.

Patok batas bidang tanah tersebut nantinya akan dipasang oleh masing-masing pemilik tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan. Dengan terpasangnya patok batas bidang tanah maka batas bidang tanahnya akan semakin jelas. (bgn003)23020308

Bangli, Baliglobalnews

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangli menyerahkan sertifikat milik daerah kepada Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika dan Sekda Ida Bagus Gede Giri Putra, di rumah jabatan Bupati Bangli, pada Rabu (3/11).

Kepala BPN Bangli, Gusti Putu Darma Astika, menyebutkan sertifikat aset Pemda baik berupa ruas jalan kabupaten, tanah kantor dan tanah daerah yang diserahkan kepada pemerintah daerah 171 sertifikat dari 200 pengajuannya ke BPN Kabupaten Bangli. “Ada 171 aset yang kita serahkan hari ini. Mudah- mudahan ke depannya akan banyak pengajuan dari Pemda atau desa untuk melakukan sertifikat aset-aset mereka,” katanya.

Kepala BPN mengatakan pihaknya akan terus bersinergi dengan Pemkab Bangli, sehingga seluruh aset Pemkab yang belum tersertifikasi akan tetap dilakukan.

“Apalagi keberadaan legalitas aset daerah berupa sertifikat adalah hal yang sangat karena dengan adanya sertifikat tersebut maka keberadaan lahan milik daerah akan terdata dengan baik jadi prinsipnya sertifikasi itu untuk memastikan hak yang bertanggung jawab atau yang punya adalah Pemda,” ujarnya.

Sementara Bupati Bangli menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih dengan terbitnya sertifikat aset Pemkab Bangli.dengan adanya’ sertifikat tersebut bisa mempercepat lagi realisasi program program yang ada, baik program Kabupaten Bangli, provinsi, hingga pusat khususnya pembangunan yang membutuhkan lahan di Kabupaten Bangli.

Bupati juga mengatakan untuk tanah di Pasar Kintamani seluas 1,5  hektar masih dalam proses dan seger disertifikatkan oleh BPN Kabupaten Bangli. (bgn003)21110304

Badung, Baliglobalnews

Tercatat 160 sertifikat aset tanah Pemerintah Kabupaten Badung diserahkan oleh Kepala BPN Badung, I Made Daging, kepada Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, di Ruang Pertemuan BPN Badung, Senin (24/8). Acara juga dihadiri oleh Satuan Pemeriksa BPN Badung, Kabid Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung, I Nengah Nurjana.

Wakil Bupati, I Ketut Suiasa mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung sangat mengapresiasi kerja Badan Pertanahan Badung yang telah banyak membantu dalam menata dan menginventarisasi terkait aset tanah Pemkab Badung mengingat banyaknya aset Pemkab Badung yang harus diinventarisasi dengan cermat dan penuh ketelitian. Karena ini juga merupakan sebagai laporan terkait aset yang dimiliki pemkab ke pusat. ”Persoalan tanah tentu harus ditangani dengan baik dan penuh dengan kehati-hatian. Kami di Pemerintahan Kabupaten Badung terus berupaya bekerja semaksimal mungkin untuk penanganan aset-aset yang kami miliki,” katanya.

Suiasa menyebutkan koordinasi ini sangat diperlukan dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki pemkab agar bisa mengevaluasi dan apa yang harus dilakukan beserta jajaran. ”Sertifikasi terkait aset tanah yang dimiliki Pemkab Badung tentu sangatlah penting untuk kami miliki.Untuk itu kami berharap kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Badan Pertanahan Badung bisa tetap berjalan dengan baik dan bijak. Dan apa yang kami terima hari ini sebagai wujud keberhasilan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung dengan lembaga vertikal maupun Pemerintah Pusat,” katanya.

Sementara Kepala BPN Badung, I Made Daging, dalam kesempatan tersebut sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini Wakil Bupati Badung bisa hadir di BPN Badung beserta jajaran. Hal ini menunjukkan Pemkab Badung telah lugas melakukan koordinasi dan kerjasama terkait dengan penanganan aset tanah yang dimiliki Pemkab.

”Kami berharap sinergitas dan kerjasama bisa selalu terjaga mengingat penanganan dan masalah tanah sangat pelik. Ini tentu harus penuh dengan kehati-hatian dan teliti, mengingat Badung memiliki aset berupa tanah sangatlah banyak. Kesalahan sedikit saja akan menjadi fatal. Kami tidak ingin hal ini terjadi. Mari kita tetap saling jaga kebersamaan ini untuk kinerja kita yang lebih baik kedepan,” katanya. 

Untuk itu, pihaknya berharap aset tanah Pemkab Badung bisa bersertifikat semua. Mengingat ini semua juga bisa sebagai acuan kerja dan kinerja Pemerintah Kabupaten Badung dengan baik terkait aset-aset yang dimiliki untuk laporan ke pusat,” ujarnya seraya menambahkan, sertifikat yang diserahkan 160 sertifikat, dari yang seharusnya 600 sertifikat di mana sisanya akan selesai minggu pertama bulan September 2020. (bgn/hms)20082416