Denpasar, Baliglobalnews

Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali I Made Daging mempraperadilkan Polda Bali ke Pengadilan Negeri Denpasar, yang akan berlangsung 23 Januari 2026. Pengajuan praperadilan tersebut setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Bali, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran ketentuan kearsipan negara.

Tim kuasa hukum I Made Daging dari Berdikari Law Office dikomando Gede Pasek Suardika mengatakan permohonan praperadilan telah terdaftar dengan Nomor Perkara 1/Pid.Pra/2026/PN Dps tertanggal 7 Januari 2026. “Klien kami menghormati seluruh proses hukum yang berjalan sepanjang dilakukan secara akuntabel, presisi, dan profesional. Namun, kami perlu menguji keabsahan penetapan tersangka melalui praperadilan,”kata Gede Pasek Suardika kepada sejumlah wartawan pada Selasa (13/1/2026). 

Penetapan tersangka terhadap Made Daging berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/60/XII/RES.1.24/2025/Ditreskrimsus/Polda Bali tertanggal 10 Desember 2025, dengan sangkaan Pasal 421 KUHP lama dan/atau Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pasek Suardika mempersoalkan penggunaan Pasal 421 KUHP lama yang dinilai sudah tidak berlaku sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahkan, substansi pasal tersebut disebut telah lama bergeser menjadi ranah hukum administrasi dan tindak pidana korupsi.  “Pasal 421 KUHP lama sudah tidak dikenal lagi dalam KUHP baru. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU KUHP, jika suatu perbuatan tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana, maka proses hukum harus dihentikan demi hukum,” ujarnya.

Sementara terkait sangkaan Pasal 83 UU Kearsipan, tim advokat menilai perkara tersebut juga telah kedaluwarsa. Objek yang dipersoalkan adalah surat laporan akhir penanganan kasus yang diterbitkan kliennya saat menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada 8 September 2020, sebagai bentuk laporan bawahan kepada atasan.

Selain telah melampaui batas waktu penuntutan, dia menilai tidak ada kejelasan mengenai objek arsip negara yang dirusak atau disalahgunakan, sebagaimana unsur pidana dalam UU Kearsipan. “Klien kami bukan pencipta arsip yang dipermasalahkan. Arsip yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat itu berasal dari peristiwa lama, jauh sebelum klien kami menjabat,” katanya.

Pihaknya menilai perkara yang berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 752 Desa Jimbaran tahun 1989 terjadi puluhan tahun sebelum Made Daging menjabat sebagai pejabat pertanahan, baik di Badung maupun sebagai Kakanwil BPN Bali. Objek sengketa tersebut juga telah berkali-kali diuji di pengadilan, baik di PTUN, Pengadilan Tinggi TUN, Mahkamah Agung, hingga pengadilan perdata, dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. “Tidak ada kewenangan klien kami untuk membatalkan sertifikat tanpa perintah pengadilan. Justru klien kami menjaga agar kewenangan tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Dimintai konfirmasi terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kombes Pol Ariasandy membenarkan adanya penetapan tersangka I Made Daging oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran kearsipan negara. “Benar telah dilakukan penetapan tersangka pada 10 Desember 2025 lalu. Hingga saat ini Polda Bali masih mendalami peran dan rangkaian perbuatan tersangka,” katanya. (bgn008)26011304

Denpasar, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) Penegakan Peraturan Daerah terkait Tata Ruang, Aser dan Perizinan (Trap) DPRD Bali meminta Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida, mengevaluasi tata ruang pascabanjir di Denpasar dan Badung.

Ketua Pansus DPRD Bali I Made Suparta menegaskan dengan evaluasi ini dapat mencari solusi agar sempadan sungai yang menjadi jalur air air tidak mengalami alih fungsi. “Evaluasi tata ruang ini, untuk mencegah terulangnya banjir besar seperti yang melanda kawasan Denpasar dan Badung. Dan, kita bisa mengatur lagi jalan-jalan air dan sebagainya itu biar tidak banjir,” kata Suparta didampingi Jero Nyoman Ray Yusha usai rapat bersama instansi terkait di Gedung DPRD Bali Denpasar, pada Rabu (17/9/2025).

Dia menyampaikan upaya penanggulangan banjir tidak bisa hanya dilakukan satu pihak. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, lembaga daerah, hingga instansi pusat harus turun tangan bersama. “Kita harus bersama-sama sekarang ini OPD terkait dan lembaga terkait baik dari pusat maupun daerah untuk sama-sama kita bisa mengatasi jangan sampai ada korban lagi, jangan sampai ada bangunan yang rusak seperti kemarin,” katanya.

Sementara Kepala BWS Bali-Penida Gunawan Suntoro mengungkapkan banjir besar yang terjadi pada 10 September lalu dipicu curah hujan ekstrem yang melampaui kapasitas infrastruktur penahan air. “Kami mencatat, hujan deras yang turun sejak malam 9 September hingga keesokan harinya, curah hujannya mencapai 246 mm dalam waktu tujuh jam. Debit banjir saat itu sampai 239 meter kubik per detik. Itu tergolong kejadian dengan kala ulang 25 sampai 50 tahun sekali,” katanya.

Mengingat, tanggul yang ada rata-rata hanya mampu menahan debit 230 meter kubik per detik, sementara laporan dari Dinas PU menunjukkan debit bahkan mencapai 300 meter kubik per detik.

Kondisi diperparah dengan adanya sumbatan batang pohon dan sampah yang tersangkut di pilar-pilar jembatan maupun bangunan pengendali banjir. Salah satunya terjadi di kawasan Pesanggaran hingga Serangan, serta di Pura Tanah Kilap, yang membuat aliran sungai terhambat sehingga air meluap ke pemukiman. “Upaya yang kami lakukan bersama instansi terkait, menurunkan dua unit pompa mobil berkapasitas besar. Satu unit ditempatkan di depan Mall Bali Galeria untuk menyedot air yang merendam underpass, sementara unit lainnya dipindahkan ke Pasar Badung guna membantu mengevakuasi air yang menggenangi lantai bawah pasar,” katanya. (bgn008)25091714

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menandatangani sekaligus menyerahkan sertifikat tanah Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dialihmediakan menjadi sertifikat elektronik oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Tabanan di Ruang Kerja Kantor Bupati, Senin (20/11/2024). Sekaligus BPN Tabanan meluncurkan aplikasi “Singasana” atau Sistem Informasi Pengamanan dan Pengawasan Aset kepada Pemkab Tabanan sebagai hadiah HUT ke-530 Kota Tabanan.

Tercata 102 sertifikat analog yang saat itu dialihmediakan menjadi sertifikat digital, diserahkan langsung oleh Bupati Sanjaya kepada Kepala BPN Tabanan untuk segera ditindaklanjuti demi memudahkan akses penggunaannya di masa mendatang. Kemudahan layanan masyarakat ini, merupakan Hadiah dari BPN Tabanan untuk perayaan HUT Kota Tabanan ke-530.

Bupati Sanjaya mengapresiasi dan sangat mendukung kemudahan pelayanan berbasis teknologi digital ini. Pasalnya, di era ini, seluruh lini masyarakat, terutama pemerintah Kabupaten Tabanan, harus “melek teknologi”, mempermudah akses yang bisa didapatkan dengan mudah dan dari mana saja. Hal ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2023, tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

“Saya selaku Pemerintah Kabupaten Tabanan, sangat mendukung peralihan sertifikat analog ini menjadi elektronik. Terutama di era digital seperti saat ini, akses yang mudah harus kita sediakan. Saat ini 102 sertifikat dialihmediakan, nanti akan bertambah lagi sertifikat berikutnya. Pemerintah akan terus memberikan support dan dukungan, untuk kita semua bisa memajukan Tabanan dan siap gempur di masa sekarang ini. Dengan digital semuanya jadi mudah, transaksi, update dan upload data juga pasti semakin mudah, dibandingkan jaman dahulu harus kita brangkas-kan satu per satu sertifikat ini, susah jadinya,” terang Sanjaya siang itu.

Manfaat lainnya dari digitalisasi sertifikat menjadi elektronik ini, seperti yang dijelaskan oleh I Gede Ari Wahyudi selaku Kepala BPN Kabupaten Tabanan, salah satunya adalah kemudahan dalam validasi data. Tidak akan ada lagi sertifikat yang double atau ganda, tumpeng tindih atau ada sertifikat aset yang tidak diketahui posisi bidang tanahnya ada dimana, nilainya berapa, termasuk yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

“Jadi datanya benar-benar sudah valid dan kalau sudah valid, tentu akan terikat dengan kekuatan hukumnya yang sah. Kemudahan saat pencarian objek atau pencarian sertifikatnya juga mudah. Seperti cloud atau google drive, nanti para pejabat bisa dengan mudah mengakses account untuk lihat sertifikat elektroniknya. Bermanfaat juga untuk menghindari bencana alam, jadi sangat-sangat aman,” katanya.

Pihaknya menerangkan untuk di tahun 2023 ini, fokus perubahan sertifikat menjadi elektronik ditujukan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun aset-aset pada instansi vertikal. “Karena untuk aset itu, untuk kecenderungan perubahan, seumpama dipecah atau dijual beli, dihibahkan masih sangat kecil, jadi kita prioritaskan untuk aset Negara. Nanti pengaksesan sertifikat, khusus untuk aset Pemkab, akan ditunjuk dari pihak Bakeuda untuk dapat mengakses akun, bisa lewat Web Mitra,” katanya.

Hadir pula Sekda dan para kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan. (bgn003)23112004

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, menerima 400 sertifikat tanah asset Pemerintah Kota Denpasar yang diserahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar, Ketut Ary Sucaya dan disaksikan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali,  Rudi Rubijaya, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede beserta Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya, di Graha Sewaka Dharma Lumintang, Senin (10/5).

Sertifikat tanah yang diserahkan merupakan tindak lanjut setelah tahapan administrasi, dimana 400 sertifikat tanah merupakan aset jalan yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar. Dalam kesempatan tersebut juga membahas beberapa aset Pemkot Denpasar serta Provinsi Bali yang kiranya ke depan dapat digunakan sebagai lahan pengolahan sampah berbasis sumber yang dicanangkan Pemerintah Kota Denpasar.

Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas komitmen BPN Kota Denpasar yang telah berkolaborasi dan mendukung Pemkot Denpasar di dalam menata aset yang dimiliki.

“Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas komitmen BPN Denpasar yang terus mendukung Pemkot Denpasar menata aset yang dimiliki. Bukan hanya secara fisik namun sertifikat ini juga mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintah di dalam pengelolaan aset daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara juga mengajak BPN untuk berkolaborasi menuntaskan permasalahan sampah. Dimana Pemerintah Kota Denpasar sangat membutuhkan beberapa lahan di Desa ataupun Kelurahan untuk dijadikan lahan pengelolaan sampah berbasis sumber. Dengan demikian diharapkan sinergi ini dapat memudahkan Pemkot untuk mendata lahan kosong yang ada di Kota Denpasar untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan dari hulu sehingga tidak semua sampah harus berakhir di TPA.

“Dengan dukungan berbagai pihak kita dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cepat dan tuntas. Ke depan dengan kita kerja bersama semua permasalahan bisa diselesaikan  sesuai dengan konsep menyama braya untuk Denpasar Maju,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali,  Rudi Rubijaya, mengatakan penyerahan sertifikat tersebut merupakan program BPN untuk mengadministrasikan aset-aset daerah dan memberi kepastian hukum tentang aset daerah.

“Ini merupakan program kami dimana adminitrasi sertifikat aset daerah sangat penting. Selain memberikan kepastian hukum juga diharapkan dapat mencegah permasalahan pengelolaan tanah aset dan juga sejalan dengan program Pemerintah untuk mensertifikatkan seluruh bidang lahan yang ada,” ujarnya.

Terkait program pengelolaan sampah berbasis sumber pihaknya yang juga didampingi Kepala BPN Kota Denpasar, Ketut Ary Sucaya mengatakan siap bersinergi dan mendorong agar program tersebut segera terealisasi. Dimana permasalahan sampah merupakan masalah bersama yang bersifat urgent yang harus cepat diselesaikan.

“Kami siap bersinergi untuk mendata tanah kosong atau Tanah Pengganti Biaya Pembangunan (TPBP) yang dapat digunakan sebagai lahan pengelolaan sampah. Tentu program pro rakyat tersebut harus segera dilaksanakan sehingga Kota Denpasar menjadi Kota yang indah dan asri tanpa sampah,” pungkasnya. (bgn003)21051028

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra (SUN).

“Pemeriksaan dua saksi TPPU atas nama Sunjaya Purwadisastra di Kantor Kepolisian Resort Cirebon Kota, Kota Cirebon, Jawa Barat,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dua saksi yang dipanggil, yakni pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon Ferawati dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) atau PNS Camat Kapetakan Kabupaten Cirebon Carsono. KPK telah menetapkan Sunjaya sebagai tersangka TPPU pada 4 Oktober 2019.

Penetapan Sunjaya sebagai tersangka TPPU tersebut merupakan pengembangan perkara suap terkait perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sunjaya telah diproses KPK dan divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung dalam kasus suap tersebut. Adapun total penerimaan tersangka Sunjaya dalam perkara TPPU sekitar Rp51 miliar.

Sunjaya disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terkait cuci uang, KPK sebelumnya juga telah menyita aset Sunjaya berupa satu kendaraan dan satu rumah yang terletak di Desa Adidarma, Gunungjati, Kabupaten Cirebon. (bgn123)20102109