Mangupura, Baliglobalnews
Ketua DPRD Kabupaten Badung Gusti Anom Gumanti mengapresiasi Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.
Anom Gumanti menyampaikan hal tersebut seusai menerima Opini WTP dari BPK RI dalam rapat paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali di Renon, Denpasar pada Senin (8/6/2026). “Ya  kami beri apresiasi dan ini cermin sinergitas legislatif dan eksekutif berjalan baik,” ujarnya.
Dia menegaskan yang paling penting adalah ketaatan kita kepada asas hukum, peraturan perundang-undangan. Selanjutnya barulah keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pemerintah daerah.
“Ini yang menjadi materi pemeriksaan oleh BPK. Saya kira Badung sudah ke-12 kalinya. Harapan saya agar ini bisa dipertahankan, kemudian yang paling penting adalah mudah-mudahan eksekutif menindaklanjuti hasil pemeriksaan sekarang untuk melakukan hal yang lebih baik lagi kepada masyarakat Badung, khususnya yuk transparan dan informasi pemerintah daerah ini kita lakukan secara transparan kepada masyarakat Badung,” katanya.
Terkait catatan yang muncul dari pemeriksaan BPK terkait dana hibah, kata dia, Badung sudah memiliki sistem yang namanya e-hibah. Kalau nanti di situ ada beberapa catatan, dia menegaskan ya perlu diperbaiki ke depan. Dia berharap eksekutif lebih selektif lagi terutama dalam hal birokrasinya.

Catatan ini, lanjutnya, tidak terlepas juga dengan para penerima hibah. Penerima hibah wajib menaati aturan yang ada. “Yang paling penting adalah penerima mampu mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang diterima. Ini perlu sinergitas antara semuanya,” katanya.
Dia berharap pihak eksekutif jangan membiarkan hal seperti itu terjadi. Eksekutif tetap harus memberi pendampingan kepada masyarakat kita. “Tidak semua masyarakat paham atau mengerti tentang bagaimana proses, sistem, pertanggungjawabannya. Harapan saya supaya dimonitor mungkin bisa didampingi,” katanya.
Terkait waktu 60 hari yang diberikan BPK untuk memperbaiki catatan-catatan tersebut, Anom Gumanti menyatakan waktu yang sangat lengang. Karena itu, catatan-catatan tersebut mestinya bisa diperbaiki dalam kurun waktu yang tersedia. “Harapan saya satu bulan bisa selesai,” tandasnya. (bgn003)26060816

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Prosesi penyerahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Ke-39 di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, pada Senin (8/6/2026).

LHP tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Walikota Jaya Negara dan Ketua DPRD Ngurah Gede. Melalui penyerahan laporan keuangan tersebut, Kota Denpasar secara resmi diumumkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut.

Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan dasar pemberian opini didasarkan pada kesesuaian standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. “Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini diharapkan lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dapat menjadi WTP yang berkualitas,” ujarnya.

Merespons penyerahan LHP dan raihan opini WTP tersebut, Walikota Jaya Negara didampingi Sekda I Gusti Ngurah Eddy Mulya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran BPK RI atas arahan dan bimbingannya. Ia juga berterima kasih kepada komitmen jajaran OPD di Pemkot Denpasar, serta dukungan dari DPRD Kota Denpasar. Di mana, Pemkot Denpasar pada intinya siap mendukung pemeriksaan rutin oleh BPK RI. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Jaya Negara juga turut menginstruksikan seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkot Denpasar untuk mendukung suksesnya proses pemeriksaan. “Hal ini memberikan motivasi buat kami untuk bagaimana meningkatkan tata pola pemerintahan, khususnya dalam bidang keuangan. Ini penting sekali dan mudah-mudahan juga dengan WTP ini tentu akan mendorong kami untuk secara internal dalam melakukan konsolidasi terhadap beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK RI Provinsi Bali. Mudah-mudahan pengelolaan keuangan yang baik ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kota Denpasar,” katanya. 

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster turut mengapresiasi rekomendasi yang diberikan BPK RI kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Bali. “Sesuai arahan BPK, harus efektif, efisien dan tepat sasaran. Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan arahan dan rekomendasi. Dan kami selalu melaksanakannya dengan kerja dan disiplin, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali tidak saja baik secara administratif, tapi berdampak terhadap permohonan daerah maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Agenda berskala provinsi ini dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya beserta para Wakil Ketua Provinsi Bali, Gubernur Bali, Wayan Koster beserta Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota DPD RI perwakilan Bali, jajaran BPK RI, Forkompinda Provinsi Bali, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra beserta kepala OPD Provinsi Bali, bupati/walikota se-Provinsi Bali, ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Bali dan undangan lainnya. (*/bgn003)26060813

Badung, Baliglobalnews 

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali ke-39 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Renon, pada Senin (8/6/2026).

LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada. Melalui penyerahan laporan keuangan tersebut, Kabupaten Badung secara resmi diumumkan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa dasar pemberian opini didasarkan pada kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. “Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel. Dan dapat menjadi WTP yang berkualitas,” ujarnya.

Agenda berskala provinsi ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya beserta para Wakil Ketua Provinsi Bali, Gubernur Bali Wayan Koster beserta Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, anggota DPD RI perwakilan Bali, Jajaran BPK RI, Forkompinda Provinsi Bali, para anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta Kepala OPD Provinsi Bali, bupati/walikota se-Provinsi Bali, Ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Bali, dan undangan lainnya. (bgn003)26060809

Badung, Baliglobalnews 

Pemerintah Kabupaten Badung menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Prosesi penyerahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali ke-39 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Renon, pada Senin (8/6/2026).

LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Melalui penyerahan laporan keuangan tersebut, Kabupaten Badung secara resmi diumumkan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa dasar pemberian opini didasarkan pada kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. “Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel. Dan dapat menjadi WTP yang berkualitas,” ujarnya.

 Merespons penyerahan LHP dan raihan opini tersebut, Bupati Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran BPK RI atas arahan dan bimbingannya. Ia juga berterima kasih kepada komitmen jajaran OPD Pemkab Badung serta dukungan dari DPRD Badung. “Astungkara ini memberikan motivasi buat kami untuk bagaimana meningkatkan tata pola pemerintahan, khususnya dalam bidang keuangan termasuk didalamnya aset ini. Ini penting sekali, dan mudah-mudahan juga dengan WTP ini tentu akan mendorong kami juga untuk secara internal dalam melakukan konsolidasi terhadap beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK RI Provinsi Bali. Mudah-mudahan pengelolaan keuangan yang baik ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kabupaten Badung,” ucapnya.

Gubernur Bali Wayan Koster turut mengapresiasi rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Bali. “Sesuai arahan BPK, harus efektif, efisien, dan tepat sasaran. Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan arahan dan rekomendasi. Dan kami selalu melaksanakannya dengan kerja dan disiplin. Sehingga pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali tidak saja baik secara administratif, tapi berdampak terhadap permohonan daerah, maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Agenda berskala provinsi ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya beserta para Wakil Ketua Provinsi Bali, Gubernur Bali Wayan Koster beserta Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, anggota DPD RI perwakilan Bali, Jajaran BPK RI, Forkompinda Provinsi Bali, para anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta Kepala OPD Provinsi Bali, bupati/walikota se-Provinsi Bali, Ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Bali, dan undangan lainnya. (*/bgn003)26060808

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana berkomitmen saling menguatkan sinergi pengelolaan keuangan negara dengan tertib administrasi untuk mewujudkan pembangunan daerah secara terintegrasi dalam konsep “One Island, One Management” (Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola).

Hal itu disampaikan Gubernur pada acara Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, pada Minggu (7/6/2026) malam.

Gubernur Wayan Koster menyampaikan terima kasih atas diselenggarakannya pertemuan ini sebagai forum sambung rasa dalam membangun sinergi, agar tugas-tugas yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan benar.

Terkait tata kelola keuangan di Pemerintah Provinsi Bali, Wayan Koster menegaskan bahwa di era kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali telah menerapkan pengalaman kerja pengelolaan keuangan negara APBN di Badan Anggaran DPR – RI untuk selalu menekankan ke organisasi perangkat daerah (OPD) agar bekerja dengan benar sesuai dengan fakta dan mengikuti arahan BPK sesuai aturan, kemudian memperhatikan data yang mesti menjadi pegangan guna menghasilkan kualitas kerja dengan baik. “Arahan BPK juga selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, jadi sejauh ini pembangunan di Bali kalau di ukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD di Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut – turut, 12 kali,” ujarnya seraya mengatakan raihan opini WTP ini harus betul – betul riil berkualitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral.

Sebagai penutup, Gubernur Wayan Koster menegaskan di dalam pembangunan Bali, telah menerapkan “One Island, One Management” dengan pendekatan Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola. Hal ini dilakukan, karena melihat Pulau Bali yang kecil, maka pendekatan pembangunannya harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu. “Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antar sektor, maka Bali akan rusak, jadi Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali,” katanya.

Sementara Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan tantangan Bali semakin tinggi, pembangunan di Bali tidak bisa berhenti pada satu prestasi saja, namun pembangunan Bali harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, Inspektur Daerah Militer (Irdam) IX/Udayana, perwakilan BNN Provinsi Bali, Inspektur Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah I Dewa Tagel Wirasa serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali I Ketut Maduyasa. (*/bgn003)26080604

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta didampingi Sekda Provinsi Bali menghadiri entry meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI yang berlangsung di Auditorium Bima Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh bupati/wali kota yang menjadi lingkup kerja Ditjen PKN VI.

Entry meeting merupakan tahapan awal pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh BPK RI. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi yang digunakan, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antara BPK RI dan pemerintah daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan kesiapan kepala daerah di lingkungan Ditjen PKN VI dalam menyukseskan proses pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

Entry meeting dihadiri 15 gubernur di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI, yaitu Gubernur Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Kegiatan juga dihadiri tujuh wakil gubernur, yaitu Wagub Bali, Papua Barat, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

Acara entry meeting di Kantor BPK RI Perwakilan Bali juga diisi dialog Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dan Wamendagri Ribka Haluk dengan kepala daerah lingkup Ditjen PKN VI. (*/bgn003)26021301

Jakarta, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen dalam percepatan penanganan stunting. Guna memastikan kesamaan data guna mendukung optimalisasi upaya intervensi, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Sekda Ida Bagus Alit Wiradana dan Kadis Kesehatan AA Ayu Agung Candrawati beraudiensi dengan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Asnawi Abdullah di  Gedung Adhyatma Ruang Rapat 214B, Kemenkes RI, Jakarta, pada Rabu (26/11/2025) pagi.

Walikota Jaya Negara mengatakan Konsultasi Angka Stunting SSGI 2024 Kota Denpasar di BKPK RI sebagai langkah untuk memastikan kesamaan data antara pusat dan daerah. Hal ini dilaksanakan guna mendukung upaya intervensi berkelanjutan untuk menekan angka stunting di Kota Denpasar. “Komitmen seperti ini kami jalankan terutama saat kami mendapati data angka stunting Kota Denpasar mengalami kenaikan. Kami di Kota Denpasar langsung mengambil langkah melaksanakan Posyandu Paripurna serentak di Kota Denpasar dengan sasaran 22.000 Balita atau sekitar 98,1 persen,” ujarnya.

Dia menyampaikan tujuan audiensi ini guna mengetahui berbagai hal terkait data angka stunting di Kota Denpasar yang dirilis Pemerintah Pusat. Sehingga target RPJMD Kota Denpasar di tahun 2026 mendatang dapat tercapai. Terlebih, Pemkot Denpasar telah melakukan berbagai langkah strategis di 2025 dan sebelumnya di tahun 2024 , terutama juga saat angka Stunting Denpasar sempat mengalami kenaikan.

Sebagai upaya penanganan stunting, Pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan berbagai upaya strategis. Mulai dari Posyandu Paripurna Serentak, Pemberian Makanan Tambahan (PMP) pada Balita kurang gizi dan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK). “Kita ingin belajar apa ada yang belum maksimal kami kerjakan terkait penanganan stunting. Apapun arahan yang terbaik kami akan kerjakan dan mengevaluasi kinerja kami sebelumnya,” ujarnya.

Sementara Kepala BKPK Asnawi Abdullah mengatakan pertemuan hari ini sebagai forum diskusi terkait penanganan stunting di Kota Denpasar. Sejumlah variabel yang berkontribusi signifikan terhadap penurunan stunting terus dicermati sehingga penanganan stunting di Kota Denpasar menjadi lebih tepat sasaran.

Dia menyatakan Pemerintah Pusat siap mendukung intervensi penanganan stunting di Kota Denpasar. Salah satunya adalah fasilitasi terutama terkait penunjukan tim ahli penanganan stunting di Kota Denpasar. “Tujuan kita disini juga mengupayakan mencari strategi lain terkait penanganan stunting di Kota Denpasar. Melalui desain dan intervensi baru guna mencari mana yang terbaik menghasilkan penanganan stunting yang tepat dan mungkin saja menjalankan program yang belum dilaksanakan oleh Pemkot Denpasar,” tandasnya. (*/bgn003)25112606

Tabanan, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali meraih prestasi gemilang. Di penghujung tahun 2024, kabupaten yang terkenal dengan lumbung berasnya Provinsi Bali ini meraih peringkat pertama dalam pemantauan tindak lanjut BPK RI Semester II Tahun 2024. Prestasi ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Renon, Denpasar, pada Kamis (13/12/2024) siang.

Capaian penyelesaian tindak lanjut BPK RI semester II Tahun 2024 mencapai progres sebesar 99,92%. Capaian ini menjadikan Tabanan meraih posisi pertama disusul oleh Provinsi Bali di posisi II dan Kota Denpasar posisi III. Kabupaten Tabanan berhasil menjadi yang terbaik dalam penyelesaian tindak lanjut BPK RI selama tiga tahun berturut-turut.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya melalui Inspektur IGN Supanji berharap kepercayaan yang diberikan oleh BPK RI atas penyelesaian tindak lanjut tidak terlepas dari peran serta dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah. “Apresiasi ini menjadi kado spesial di penghujung tahun. Saya berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui bersama, salah satu bentuk apresiasi BPK yang sering menjadi tolak ukur prestasi adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diraih Pemkab Tabanan selama 10 kali berturut-turut. (*/bgn003)24121616

Bangli, Baliglobalnews

Kabupaten Bangli meraih opini WTP (wajar tanpa  pengecualian) atas audit LKPD pertamakali pada tahun 2016. Tahun 2024 ini, Kabupaten Bangli mampu mempertahankan opini WTP  berturut-turut 8 kali.

Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengatakan pemerintah kabupaten/kota se-Bali sukses mempertahankan pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. “Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi Bali serta kabupaten/kota se-Bali beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali,” katanya saat penyerahan LHP di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Bali pada Rabu (22/5/2024).

Bupati Bangli mengapresiasi kinerja kolaboratif eksekutif dan Legislatif serta semangat kerja perangkat daerah (PD) yang telah sukses mempertahankan opini WTP tahun ini. Dia menyebutkan hal itu menunjukkan keberhasilan dari kinerja meskipun masih ada catatan yang mesti dibenahi ke depannya.

“Kami sangat berterima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, yang sudah memberikan penilaian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023 dengan opini wajar tanpa pengecualian,” ujarnya.

Dia menilai Bangli mendapat opini WTP merupakan kerja keras semua pihak, baik jajaran Pemkab Bangli (eksekutif dan legislatif) maupun partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bangli.

Sedana Arta berharap dengan prestasi yang ada menunjukkan bahwa Pemkab Bangli dalam melakukan tata kelola pemerintahan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Maka perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, ketika ada catatan temuan dan rekomendasi dalam LHP, agar segera ditindaklanjuti. Untuk lebih meningkatkan kebaikan yang sudah ada, agar tahun ke tahun bukan hanya WTP-nya tetapi semakin meningkatkan layanan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel,’ katanya. (bgn003)24052301

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Bali dan Pemprov Bali menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, dalam rapat Paripurna ke-14 DPRD Provinsi Bali, pada Jumat (19/5/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, bersama Gubernur Bali, Wayan Koster, beserta bupati/walikota se-Bali dan anggota DPRD Bali. Acara itu juga dihadiri langsung Ketua BPK RI, Isma Yatun.

“Penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI ke DPRD dan Gubernur Bali, merupakan amanat Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” kata Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, telah dilaksanakan pada 9 Mei 2023, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, yang turut disaksikan oleh Pemerintah Provinsi Bali, dengan opini seluruhnya wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Sangat besar harapan kami, Pemerintah Provinsi Bali pun dapat mempertahankan opini WTP atas pengelolaan keuangan daerah, yang telah diraih secara berturut-turut dari Tahun 2013. Tentunya opini WTP yang diraih saat ini lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Koster menyatakan pencapaian WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Hal ini sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” ucapnya.

Gubernur Koster juga menyatakan bertekad dan berkomitmen untuk mengikuti segala aturan sebagai acuan untuk dapat menyiapkan laporan keuangan yang lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah di masa yang akan datang.

Sementara Ketua BPK RI, Isma Yatun, menjelaskan LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusi BPK dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan empat hal meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan. 

“Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara,” katanya.

Standar tersebut, kata dia, mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian yang material.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, kata Isma, LKPD Provinsi Bali tahun 2022 telah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Pengungkapan yang memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bernilai material, dan sistem pengendalian intern yang efektif.

“BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali anggaran 2022. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Bali telah berhasil mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-10 kalinya,” tandasnya. (bgn008)23052209