Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar kembali sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke duabelas kalinya. Hal tersebut terungkap saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Denpasar Tahun 2023 oleh BPK RI Perwakilan Bali kepada kabupaten/kota se-Bali serangkaian Sidang di Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (22/5/2024). 

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilaksanakan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira yang diterima Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira disaksikan Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang, Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya dan Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten se-Bali, Sekda serta para Inspektur dan Kepala BPKAD se Bali. 

Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira  menjelaskan,  Pemerintah kabupaten/kota se-Bali sukses mempertahankan pencapaian opini WTP. Dimana, khusus untuk Kota Denpasar kembali meraih WTP untuk ke duabelas kalinya secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Bali beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Capaian ini tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Dia menyebutkan BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah kabupaten/kota se-Bali Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan SAP. 

“Untuk itu, BPK RI memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali,” jelasnya

Pihaknya juga mengingatkan Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima. Pemerintah Daerah, selain fokus mengejar WTP juga diharapkan dapat merancang program yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, ditemui usai menerima LHP dari BPK RI Perwakilan Bali mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Bali beserta tim yang telah memberikan tuntunan, arahan dan bimbingan sehingga jajaran Pemkot Denpasar dapat menyajikan dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pemkot Denpasar telah menjalani pemeriksaan yang sangat koorporatif dan preventif dengan tujuan meningkatkan profesionalisme ASN. Atas bimbingan, arahan dan tuntunan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, sehingga kedepannya dapat lebih baik dalam pengelolaan keungan daerah, serta masukan dari Kepala BPK RI Bali akan segera kami tindaklanjuti. 

Jaya Negara mengatakan capaian ini juga tak lepas dari sinergitas antara Pemkot Denpasar bersama DPRD Kota Denpasar serta seluruh OPD dan Tim Teknis di lingkungan Pemkot Denpasar. Karenanya, hal tersebut harus terus dipertahankan dalam rangka menuju Denpasar Maju.

“Kami mohon bimbingan kedepan dan diarahkan sehingga dapat menindaklanjuti profesionalisme dalam laporan keuangan setiap tahunnya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Bali telah memberikan bimbingan yang telah diberikan kepada Pemkot Denpasar, apa yang menjadi masukan dan arahan dari Kepala BPK RI Bali dapat segera ditindaklanjuti serta mampu meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat Kota Denpasar.  (bgn003)24052209

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, atas nama pemerintah dan masyarakat Badung menghaturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali yang selama ini telah bekerja keras memberikan pembinaan dan tuntunan kepada Pemkab Badung sehingga mampu melakukan pengelolaan APBD dengan baik yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Badung.

“Kami telah berkomitmen dari awal tahun 2016 ketika kami Giriasa memimpin di Badung, bahwa sinergitas antara Pemkab Badung dengan BPK RI berjalan dengan baik. Kerja keras bersama ini sudah dapat dinikmati oleh masyarakat yakni kesejahteraan yang berkeadilan,” kata Bupati Giri Prasta saat menghadiri exit meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Badung tahun anggaran 2023 di Puspem Badung, Jumat (3/5/2024).

Pada acara tersebut sekaligus menerima hasil pemeriksaan terinci yang diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira. 

Terkait catatan yang diberikan oleh BPK, Giri Prasta minta Inspektorat membuat sebuah formula untuk bagaimana mencari solusi terhadap catatan tersebut. “Catatan-catatan itu memang menjadi sebuah pedoman yang harus kita lakukan dalam proses penyempurnaan APBD. Kami kira program BPK RI Perwakilan Bali untuk mengevaluasi APBD sebagai bagian dari penyempurnaan dari sisi ekonomi itu sangat luar biasa sekali,” katanya.

Untuk itu, pihaknya kembali memohon kepada BPK untuk tetap memberi pendampingan di kabupaten badung, karena Badung mempunyai cita-cita menjadi salah satu percontohan di Indonesia. “Sudah barang tentu ke depan kami tetap mengharapkan arahan dan tuntunan dari jajaran BPK RI Perwakilan Bali dan kami siap menjadi contoh nasional,” katanya.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Badung beserta jajaran, karena hubungan komunikasi yang baik selama ini antara BPK RI dengan Pemkab Badung tetap terjalin dengan baik. Mengenai pemeriksaan terinci atas LKPD Badung 2023 telah dilakukan selama 30 hari dari tanggal 25 Maret hingga 3 Mei 2024. Dari potret hasil pemeriksaan rinci ini, diharapkan nanti dapat menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berkualitas. WTP berkualitas dalam artian masalah penganggaran maupun aset sudah dapat dilaksanakan dengan tertib dan baik, begitu pula dapat menghilangkan temuan yang berulang-ulang. Yang paling penting APBD dapat bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. “Untuk penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akan dilakukan secara serentak dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali nanti pada 22 Mei,” katanya.

Acara tersebut dihadiri Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Inspektur Luh Suryaniti beserta pimpinan perangkat daerah serta Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Bali. (bgn003)24050311

Jakarta, Baliglobalnews 

Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, menghadiri entry meeting  pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dan sekaligus koordinasi pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan kementerian/lembaga tahun 2023 di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diselenggarakan di Auditorium Gedung Tower BPK RI Pusat, Jakarta, pada Jumat (8/3/2024) siang.

Seperti dijelaskan Pimpinan Pemeriksaan KN VI BPK RI Pius Lustrilanang, acara ini merupakan proses awal dalam memulai pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta kesiapan pemerintah daerah bersangkutan. 

Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang akan diperiksa dengan tujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses serta pelaksanaan pemeriksaan. “LKPD merupakan perwujudan akuntabilitas dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran negara sekaligus menunjukkan prestasi kerja dalam penggunaan anggaran,” katanya. 

Terlebih, kata dia, ada Rp873,75 triliun dana pusat yang diberikan ke daerah-daerah dalam berbagai bentuk mulai dari dana bagi hasil, alokasi umum hingga dana desa. “Agar pengelolaan dana ini benar-benar digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. 

Dia pun berharap pimpinan lembaga dan daerah bisa bersinergi maksimal dan berkomunikasi efektif serta menyediakan database atau aplikasi pendukung pelaksanaan pemeriksaan nantinya. 

Pemprov Bali sendiri telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut dari BPK.

Menurut Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, opini WTP bukan tujuan akhir. Namun, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi tujuan utama.

Hadir pula mendampingi Pj Gubernur Bali, Kepala Inspektorat Provinsi Bali I Wayan Sugiada. (bgn003)24030902