Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati (Wabup) Badung Bagus Alit Sucipta didampingi Sekda IB Surya Suamba menerima exit meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, berkaitan dengan telah berakhirnya pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah tahun 2024 sampai dengan triwulan III tahun 2025. Acara exit meeting yang digelar di ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Kamis (18/9/2025) ini dihadiri Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira bersama Tim Pemeriksa serta Kepala Perangkat Daerah terkait.

Wabup Bagus Alit Sucipta menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK Perwakilan Bali. Tentunya masukan dan catatan dari pemeriksaan ini akan menjadi pemicu bagi Pemkab Badung untuk lebih baik dalam melakukan optimalisasi pajak daerah. “Kami pemerintah sangat mengapresiasi, selain melakukan pemeriksaan, BPK juga memberi pendampingan dan dukungan kepada kita khususnya dalam pengelolaan pajak di badung,” katanya.

Dari semua catatan dan masukan yang diberikan Tim BPK, Wabup Bagus Alit Sucipta meminta OPD pengampu agar memahami serta mendiskusikan secara mendalam di internal perangkat daerah, untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai catatan tim pemeriksa. “Jika ada hal yang belum dipahami, agar berkoordinasi lebih intens dengan tim pemeriksa yang difasilitasi oleh Inspektorat,” pintanya.

Dia menyampaikan Pemkab Badung telah membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) dengan memanfaatkan Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah (SIOPD) telah melakukan pendataan usaha di Badung. Hasil pendataan TOPD, ada 19 ribu usaha yang berpotensi menjadi wajib pajak daerah. “Saat ini kami sedang gencar-gencarnya melakukan pendataan potensi pajak, sehingga pendapatan pajak di Badung benar-benar optimal,” katanya.

Kepala Perwakilan BPK Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan pemeriksaan pendahuluan merupakan rangkaian dari pemeriksaan tematik nasional khusus wilayah Timur, dimana beberapa daerah dijadikan sampel, salah satunya Kabupaten Badung. Pemeriksaan pendahuluan telah dilaksanakan selama 35 hari mulai 14 Agustus hingga 17 September 2025. “Karena sebagai pemeriksaan tematik nasional, daerah penerima PAD tertinggi yang menjadi objek pemeriksaan,” katanya.

Dia menyatakan kegiatan tersebut bertujuan dalam upaya mendorong lebih tertibnya proses pengelolaan pendapatan dan memastikan sudah berjalan sesuai koridor peraturan yang berlaku. “Kami berterima kasih kepada OPD yang menjadi objek pemeriksaan serta dukungan Inspektorat Badung atas kerja sama dan sinergi yang baik, sehingga pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara maupun kunjungan lapangan sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya pemeriksaan akan berlanjut ke pemeriksaan terinci yang akan dilaksanakan sebelum 12 Oktober nanti,” katanya. (*/bgn003)25091802

Denpasar, Baliglobalnews

Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2022 di Kantor BPK perwakilan Provinsi Bali pads Rabu (28/12/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Arya Wibawa, menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Bali yang telah melakukan audit semester II tahun 2022 di Pemkot Denpasar dan telah diserahkan LHP kinerja percepatan dan perluasan digitalisasi pajak daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan dan kesehatan fiskal tahun anggaran 2021 sampai 2022 di Kota Denpasar yang telah efektif.

Atas efektivitas yang telah disampaikan dan masih adanya catatan terkait dengan kualitas data pada aplikasi perpajakan serta segera akan dilakukan perbaikan. “Kita masih ada waktu untuk melakukan perbaikan dan memang perlu untuk diperbaiki sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari,” katanya.

Menurut Arya Wibawa, pihaknya segera menindaklanjuti dan menjadi prioritas sehingga kemanfaatan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Kota Denpasar.

“Kami akan melakukan evaluasi dan  memaksimalkan kekurangan, sehingga dapat memberikan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat serta keberlangsungan pembangunan di Kota Denpasar,” jelasnya.

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Joko Agus Setyono, melaporkan penyerahan LHP semester II tahun 2022 telah diserahkan kepada 8 kepala daerah dan pimpinan DPRD di wilayah Bali. LHP ini dapat ditindaklanjuti kepada pimpinan daerah sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. “Saya melihat tindak lanjut hasil pemeriksaan sudah mencapai angka di atas 90 persen. Dan kami mengucapkan terimakasih serta menjadi angka tertinggi di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dia menyebutkan untuk Pemkot Denpasar LHP kinerja percepatan dan perluasan digitalisasi pajak daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan dan kesehatan fiskal tahun anggaran 2021 sampai 2022 di Kota Denpasar yang telah efektif. Aplikasi pengelolaan pajak daerah khususnya Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Simpada), telah menerapkan praktek yang baik, namun perlu ada perbaikan terkait kualitas data pada aplikasi perpajakan dan harus dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh petugas pajak maupun inspektorat dan melakukan sensus kepada pajak baru. “Ini beberapa hal yang harus kita lakukan kedepan untuk perbaikan pada percepatan pengelolaan pajak”, ujarnya.

Hadir Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, serta 7 kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota di Bali penerima LHP tahun 2022, Wakil Ketua DPRD, I Wayan Mariyana Wandhira, serta hadir juga Kepala Inspektorat Denpasar, Putu Naning Djayaningsih menerima LHP digitalisasi pajak daerah semester II dari kepala Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Joko Agus Setyono. (bgn003)22122806