Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Kabupaten (Sekda) Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengikuti koordinasi bersama Bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali di ruang pertemuan BPKP Perwakilan Provinsi Bali Renon Denpasar, Jumat (22/10).

Sekda Adi Arnawa dalam pertemuan tersebut mengatakan Pemkab Badung sangat berterima kasih kepada BPKP dan jajarannya yang telah memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk mencari titik temu dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 ini.

Maksud dan tujuan berkoordinasi ke BPKP adalah untuk mencari kepastian dan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran stimulus bantuan untuk pemulihan ekonomi kepada masyarakat Badung dan mereka-mereka yang bergerak di UMKM agar roda perekonomian akibat pandemi Covid-19 dapat berjalan.

“Pemberian bantuan kepada masyarakat Badung tersebut tidak tumpang tindih dan tentu ini juga bersinergi dengan apa yang menjadi komitmen Bupati Badung Bapak Nyoman Giri Prasta,” katanya.

Adi Arnawa menyatakan kehidupan perekonomian rakyat di Badung harus dapat bergerak. Pihaknya tidak ingin setelah pemberian stimulus bantuan kepada masyarakat baik individu maupun yang bergerak di usaha kecil dan menengah UMKM di kemudian hari ada permasalahan dan tersandung hukum.

“Terkait dengan pemberian bantuan kepada UMKM di Badung, kami harus mencari format yang jelas dan pasti agar penyalurannya benar-benar dapat digunakan dan tepat sasaran. Kami berharap dinas terkait dalam hal ini Dinas Koperasi Perdagangan dan UKM dapat memberikan data yang benar-benar riil dan valid. Kalau bisa dan harus, sepertinya teknologi Informasi kekinian yang berbasis android dapat dipergunakan dengan membuat program dan data UMKM dan ini harus dimanfaatkan di era digital untuk dapat bersaing kedepannya. Ini tiada lain untuk mempermudah kerja kita dalam mendata keberadaan UMKM di Badung,” pungkasnya.

Sementara Korwas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), Andrian Puspawijaya, menyampaikan apresiasi atas langkah Pemkab Badung untuk terus dapat bekerjasama dalam menjalankan program- program pemerintah baik pusat maupun daerah.

“Koordinasi ini tentu sangat kita perlukan bersama untuk menghasilkan titik kepastian dalam menjalankan program pemerintah pusat dan daerah. Tentu harapkan kami agar titik temu dalam program untuk masyarakat yang berkaitan dengan pemberian bantuan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Korwas Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP), Tommy Kriono menambahkan bahwa pihaknya berharap koordinasi ini dapat memberikan pedoman yang pasti dengan kaedah dan norma-norma yang berlaku dan sesuai peruntukannya. Pemberian stimulus bantuan kepada masyarakat apalagi ditengah pandemi Covid-19 ini sangat sensitif.

“Tentu ini juga harus sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Badung untuk membangun perekonomian masyarakatnya seperti apa yang dicanangkan. Kami berharap pemberian stimulus bantuan kepada masyarakat Badung tepat sasaran dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya,” katanya. (bgn003)21102206

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menandatangani nota kesepakatan dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Muhammad Masykur, di Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Rabu (2/12).

Penandatanganan nota kesepakatan dalam rangka memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai wujud sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ini juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Muh. Tito Karnavian, didampingi Kepala BPKP Pusat, Muh. Yusuf Ateh, secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Usai menandatangani nota kesepakatan dan mendengarkan arahan Kemendagri, Gubernur Koster menyampaikan akan segera menindaklanjuti hal itu bersama pemerintah kabupaten/kota serta instansi vertikal se-Bali, yakni dengan segera melakukan rapat koordinasi untuk membuat kesepakatan dalam rangka akselerasi yang dimaksud. Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada awal kwartal 2021 melalui kerja keras dan sinergisitas.

Sementara Menteri Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah dibuat pada September lalu.

Menurut Mendagri, BPKP sebagai pemeriksa internal pemerintah menjadi penting dalam rangka mengawal untuk melakukan pengawasan dan pendampingan  pemerintahan di daerah.  Karena tidak semua pemerintah di daerah memiliki kapabilitas yang cukup dalam sisi program dan anggaran.

Setelah penandatanganan, hal pertama yang dilakukan adalah evaluasi program kerja anggaran tahun 2020. Seperti diketahui, pada tahun ini APIP pusat maupun daerah mengalami problem yang sama. Pandemi Covid-19 mengubah “Role of Game” dari kegiatan yang direncanakan. Pandemi berdampak pada sisi ekonomi dan sosial.

Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 semua kegiatan terlebih di daerah membagi belanja barang dan modal, diatur agar direalisasikan dari kwartal ke kwartal atau bulan ke bulan secara merata. Pemerintah pusat menginginkan pencairan belanja barang dan modal sudah dilakukan sejak dari awal tahun melalui pendampingan dan pengawasan dari BPKP.

“Saat ini pemerintah daerah sedang melaksanakan pembahasan APBD Tahun 2021, BPKP dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak hanya melaksanakan pemeriksaan hanya diakhir kegiatan. Namun saya harapkan bisa memberikan pendampingan dari awal. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan daerah bisa disesuaikan,” pungkas Tito Karnavian sembari mengingatkan kepada  kepala daerah untuk tetap tegas mengawal pelaksanaan protokol kesehatan terutama terkait pelaksanaan Pilkada Serentak dalam waktu dekat ini. Di samping juga meminta daerah menyiapkan perencanaan pelaksanaan program vaksinasi.

Sedangkan Kepala BPKP Pusat, Muh. Yusuf Ateh dalam sambutannya menyampaikan bahwa urgensi saat ini adalah percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya di daerah. Belanja pemerintah daerah menjadi penggerak utama roda perekonomian di masa pandemi ini. Perjanjian kerja sama antara Kemendagri RI dengan BPKP ini dinilai sebagai upaya kolaborasi strategis pengawasan intern untuk akuntabilitas yang lebih optimal. (bgn003)20120302