Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengikuti wawancara yang dilaksanakan oleh Tim Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali terkait Assessment Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Tamu Wakil Bupati, Puspem Badung, pada Kamis (12/12/2024).

Wawancara dipimpin oleh Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP, Ali Ihsan, dan dihadiri Dirut Perumda Tirta Mangutama Badung, I Wayan Suyasa, Perwakilan Bagian Perekonomian Setda Badung, dan Kepala SPI Badung.

Ali Ihsan menyampaikan bahwa wawancara ini bertujuan untuk menilai penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PDAM Tirta Mangutama. “Fokus wawancara ini adalah memahami tata kelola budaya yang baik, mekanisme pengawasan, pelaksanaan rapat layanan pengawas, serta proses pengangkatan direksi dan Dewan Perusahaan PDAM,” katanya.

Wabup Ketut Suiasa menjelaskan mekanisme pemilihan direksi yang dilakukan dengan proses seleksi ketat dan transparan. “Proses pemilihan direksi dilakukan melalui mekanisme pembentukan tim seleksi yang bertugas membuat konsep detail. Peran saya sebagai KPM adalah memberikan arahan umum yang sesuai dengan visi dan misi, seperti menentukan kriteria kandidat. Namun, keputusan akhir harus mengutamakan profesionalisme dan hasil seleksi,” katanya.

Selain itu, Suiasa menegaskan pentingnya pengawasan dan koordinasi yang intens untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik. “Kami membangun mekanisme koordinasi rutin melalui sektor terkait, seperti Sekda dan Bagian Ekonomi. Selain itu, secara kelembagaan, Badan Pengawas bertugas memantau operasional perusahaan setiap hari dan melaporkan setiap tiga bulan. Pendekatan ini kami perkuat dengan komunikasi langsung dengan direksi serta melibatkan pihak eksternal jika diperlukan,” katanya.

Dalam evaluasi tahun ini ditemukan permasalahan mendasar terkait kualitas air minum yang belum memenuhi standar oleh Kemenkes. Menanggapi hal tersebut, Wabup Suiasa menegaskan permasalahan ini harus segera ditangani dan meminta Direktur Utama PDAM untuk segera memberikan perhatian serius terhadap hal ini.

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan serta menjaga hubungan komunikasi antar-stakeholders. Penerapan GCG di Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung diharapkan dapat meningkatkan pelayanan air minum yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Badung. (*/bgn003)24121202

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menghadiri acara penyerahan sertifikat peningkatan status kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Selasa (4/8).

Dalam arahannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi dan penghargaannya kepada perwakilan BPKP Provinsi Bali beserta jajaran atas keuletan serta kesabarannya dalam melakukan pendampingan dalam upaya meningkatkan kapabilitas dari APIP sehingga bisa menerima penghargaan Level 3. 

Dengan diraihnya penghargaan APIP Level 3 , Sekda Dewa Indra meminta jajarannya agar memaknai peningkatan level ini, bukan sekadar piagam penghargaan, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kompetensi serta wawasan APIP dalam melaksanakan tugas.

Dewa Indra meminta agar dalam memeriksa tidak hanya terkait akuntabilitas, tetapi juga terkait efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan dengan anggaran tidak hanya akuntabel tetapi juga efektif dan efisien.

Ke depannya, Sekda Dewa Indra meminta agar APIP Level 3 dapat diimplementasikan secara konkret dengan peningkatan kapasitas , kompetensi sehingga keberadaan APIP bisa menjadi garda terdepan dan bisa mencapai level yang lebih tinggi yaitu level 4 bahkan level yang tertinggi yaitu  Level 5. 

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Ari Dwikora Tono, dalam arahannya menyampaikan bahwa kapabilitas APIP merupakan cerminan kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan efisien yang diidentifikasi dari pelaksanaan Key Proses Area (KPA) pada enam elemen yakni peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, akutabilitas dan manajeman kinerja, hubungan dan budaya organisasi, dan (6) struktur tata kelola. 

Kapabilitas APIP, kata dia, dikelompokkan ke dalam 5 tingkatan atau level yaitu Initial (level 1), Infrastructure (level 2), Integrated (level 3), Managed (level 4), dan Optimizing (level 5), di mana semakin tinggi suatu level semakin baik kapabilitasnya.

Tono menyebutkan di Provinsi Bali, 5 inspektorat telah mencapai Kapabilitas Level 3 (penuh) yakni Inspektorat Provinsi Bali, Inspektorat Kabupaten Badung, Inspektorat Kabupaten Klungkung, Inspektorat Kabupaten Tabanan, dan Inspektorat Kabupaten Gianyar, sedangkan kabupaten / kota lainnya Level 3 dengan catatan.

Menurut Tono, APIP yang memiliki kapabilitas pada Level 3 (Integrated) menunjukkan telah menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit dan mampu melakukan performance audit/value for money audit  memberikan advisory services. 

Dia mengharapkan inspektorat kabupaten/kota lainnya dapat meningkatkan kapabilitasnya menjadi Level 3 penuh minimal. BPKP selaku pembina  APIP berharap dukungan  dan komitmen pimpinan terutama pimpinan pemerintah daerah dalam peningkatan Kapabilitas APIP melalui penerapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR),  Pelaksanan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) serta APIP bisa mendorong pelaksanan manajemen risiko. 

Dalam kesempatan tersebut diserahkan penghargaan kapabilitas APIP Level 3 oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali kepada Sekda Provinsi Bali, Sekda Kabupaten Badung, Sekda Kabupaten Tabanan, Sekda Kabupaten Gianyar dan Sekda Kabupaten Klungkung. (bgn/hms)20080414