Mangupura, Baliglobalnews

Komisi III DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (Raker) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Senin (13/7/2026).

Raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan fokus untuk menyamakan persepsi terkait sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Rp1,1 triliun yang menjadi perhatian dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD. Ponda Wirawan didampingi Anggota Komisi III I Nyoman Satria, I Made Yudana, I Made Retha, I Wayan Sandra dan I Nyoman Karyana.

Ponda Wirawan menyebutkan kesamaan pemahaman antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar penjelasan mengenai Silpa dapat disampaikan secara utuh kepada masyarakat. “Kita menyamakan persepsi, khususnya di Komisi III, atas perintah Bapak Ketua DPRD bagaimana terhadap Silpa yang Rp1,1 triliun itu terjadi, sehingga kita di lembaga DPRD Kabupaten Badung dengan eksekutif menjadi satu bahasa ketika kita menjelaskan kepada masyarakat,” katanya.

Dia menyatakan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut dia, seluruh perencanaan APBD yang disusun bersama antara DPRD dan pemerintah daerah tetap diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung.

Sementara Kepala BPKAD I Ketut Wisuda menyampaikan bahwa pembahasan Silpa menjadi salah satu fokus dalam laporan pertanggungjawaban APBD yang telah disampaikan Bupati Badung dan mendapat pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Menurut dia, daerah dengan kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian yang tinggi memang perlu merancang Silpa untuk mengantisipasi berbagai belanja wajib yang harus dipenuhi pada awal tahun anggaran. “Perlu kami tambahkan dalam penjelasan di Pak Ketua Komisi, bahwa suatu daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi, kemandirian fiskal, Silpa itu memang kita harus rancang. Kenapa? Ada di dalam belanja-belanja wajib mengikat. Contoh, dengan APBD yang kita mandiri ini, kita harus menyiapkan juga dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Semua belanja-belanja mengikat, listrik, air, telepon, internet, semuanya itu mengikat yang tidak boleh kita tunda, karena itu kewajiban kepada para pihak,” tandasnya. (bgn003)26071311

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam rangka peringatan HUT ke 234 Kota Denpasar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar bersinergi dengan BPD Bali Cabang Utama mengadakan bakti sosial berupa penyerahan bingkisan paket sembako dan paket sarana prokes berupa masker dan hand sanitizer kepada Pemangku Pura yang menjadi amongan (tanggung jawab) Pemkot Denpasar, pecalang dan keluarga  kurang mampu di Kelurahan Peguyangan di lobi Kantor Walikota Denpasar pada Kamis pagi (17/2).

Penyerahan langsung oleh Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, didampingi Sekda IB Alit Wiradana, Kepala BPKAD Putu Kusumawati, Kepala BPD Cabang Utama Denpasar, Putu Darmapatni dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Dewa Gede Rai secara simbolis kepada perwakilan pemangku,

Walikota Jaya Negara mengatakan bahwa bantuan  ini merupakan langkah Pemerintah Kota Denpasar dalam menanggulangi kasus Covid-19 di Denpasar secara berkelanjutan sampai pandemi ini benar-benar terkendali. Dengan bantuan sembako ini diharapkan dapat meringankan  beban yang dirasakan masyarakat.

Walikota mengajak seluruh elemen masyarakat, stakeholder dan masyarakat untuk bersama-sama kompak dan kuat menghadapi pandemi ini. Dia mengharapkan juga melalui penyaluran bantuan sembako ini dapat memberikan support pangan bagi Pemangku Pura Amongan Denpasar, Pecalang dan Keluarga kurang mampu di Kelurahan Peguyangan.

Sementara Kepala BPKAD Kusumawati mengatakan paket sembako dan sarana prokes tersebut merupakan bentuk CSR dari BPD Bali Cabang Utama Denpasar sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap kesejahteraan para pemangku dan masyarakat Kota Denpasar, khususnya di Kelurahan Peguyangan sebagai Desa Binaan BPKAD Kota Denpasar.

Adapun yang menerima bantuan ini yakni, Pemangku Pura Amongan Denpasar (Pura Jagatnatha, Pura Lokanatha, Pura Pengubengan dan Pura Selonding) 14 paket, pecalang di Kelurahan Peguyangan 25 paket, pemangku di Kelurahan Peguyangan sebanyak 50 paket, dan KK kurang mampu sebanyak 31 paket.

“Mengingat situasi saat ini  kita sedang menghadapi suasana PPKM Level 3, Acara bakti sosial ini dikemas secara sederhana dan dilakukan secara simbolis dengan prokes ketat, dan hanya dihadiri oleh instansi terkait secara terbatas,” katanya. (bgn003)22021709

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi III DPRD Badung maraton menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran instansi terkait di eksekutif sejak Selasa (4/5). Kali ini, Kamis (6/5), Komisi III menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III, Putu Alit Yandinata, didampingi Wakil I Nyoman Satria dan Wayan Sandra. Alit Yandinata mengatakan ingin tahu pasti program apa saja yang bisa berjalan di tengah PAD Badung 2021 yang sangat minim. Program apa saja yang akan dipangkas ataukah semua program akan dijalankan.

Nyoman Satria juga menyatakan kemampuan PAD Badung 2021, setelah mendengar penjelasan dari Kepala Bapenda, hanya Rp 1,3 triliun, sementara yang terpasang di induk Rp 2,8 triliun. Dia  mempertanyakan ada belanja-belanja yang tak bisa terbayar.

“Apa langkah-langkah BPKAD karena ada kekurangan hingga Rp 1,5 triliun,” katanya.Menurut Ketua Bapemperda tersebut, saat ini, banyak belanja yang belum terbayar seperti biaya upakara atau banten di sejumlah pura. Dia menunjuk biaya upakara yang belum terbayar yakni di Mengwitani dan Ayunan.Satria minta kepastian BPKAD apakah itu bisa terbayar atau tidak. Selain itu, dia juga mempertanyakan apakah TPP (tambahan penghasilan pegawai) di tengah kondisi pandemi saat ini.Selama ini, kata dia, Dewan tidak pernah diberi tahu berapa besaran TPP. “Karena saat itu masih mampu, satu miliar pun tidak masalah, dewan tutup mata. Sekarang kondisinya seperti ini, kami harus diberi tahu,” katanya.

Tunjangan fungsional pun tidak luput dari sorotan anggota dewan asal Mengwi itu. Pasalnya, anggota yang memperoleh suara setara tiga kursi dewan itu mendapat pengaduan besarnya tidak merata antarinstansi.Menjawab pertanyaan dewan, Plt. Kepala BPKAD, Luh Suryaniti, menyatakan kas Pemkab Badung saat ini hanya Rp 165 miliar. Sementara PAD, ujar Suryaniti, diprediksi hanya Rp 1,3 triliun ditambah dana perimbangan baik dari pusat dan provinsi Rp 905 miliar.

Dia menyebutkan sangat selektif untuk mengeluarkan anggaran kecuali untuk hal-hal wajib. Dia menunjuk santunan-santunan untuk pemangku, kepala lingkungan, serta tenaga-tenaga kontrak. Selanjutnya program hibah wajib ke KONI wajib dikeluarkan.

“Untuk hibah ke KONI nilainya dipangkas dari Rp 11 miliar menjadi hanya Rp 4,9 miliar. Hibah PMI dari Rp 2,9 miliar menjadi Rp 1,9 miliar. Ada juga belanja-belanja mengikat seperti pembayaran internet, pelayanan catatan sipil, perjalanan dinas DPRD Badung, alokasi dana ke desa, lisensi Kominfo dan biaya aci-aci di Dinas Kebudayaan. Selain itu ada belanja operasional pimpinan DPRD dan Bupati serta Wabup.

Dengan cara demikian, dia menyebutkan masih kekurangan anggaran hingga Rp 863 miliar.Terkait dengan TPP, ujar Suryaniti, diatur oleh Permendagri yang besarannya menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Walau begitu, ujarnya, TPP di Badung sudah dibayar hingga Maret yang lalu. “Mulai April TPP belum dibayar,” tegasnya.

Formula TPP, kata dia, ditentukan oleh permendagri berdasarkan kelas jabatan. Kelas jabatan ini ditentukan oleh Kemenpan RB. Masing-masing pejabat dan staf sesuai dengan jabatan eksistingnya, itu sudah diukur kelas jabatannya. (bgn003)21050619